cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fatin Hamamah
Contact Email
focus@library-untagcirebon.ac.id
Phone
+6285351417897
Journal Mail Official
focus@library-untagcirebon.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNTAG Cirebon Jl. Perjuangan No.17, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Focus: Jurnal of Law
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
ISSN : -     EISSN : 27745783     DOI : https://doi.org/10.47685/focus
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOCUS: Jurnal of Law merupakan Jurnal media komunikasi dan publikasi ilmiah diterbitkan dua kali setahun oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, menerima artikel hasil penelitian di bidang hukum diantaranya: Teori Hukum, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, Hukum Indonesia, Hukum Filsafat, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Agama, Filsafat Hukum dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition" : 5 Documents clear
KAJIAN HUKUM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ISTRI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Firly, Ubaidillah
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.94 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i2.304

Abstract

Persoalan poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan pendapat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam menilai dan memaknai poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang secara tegas telah mengatur perihal poligami. Dalam memahami tentang poligami terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut terjadi dalam memahami poligami. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk memahami poligami tersebut dan juga melihat kepada aspek sejarah pada masa pelaksanaan poligami baik pada masa Rasulullah dan juga melihat situasi dan kondisi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pemberian izin menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin dari istri pertama untuk berpoligami sesuai Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan diizinkan istri maka poligami dapat dilaksanakan.
KEBIJAKAN UU ITE DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PELAKU CYBER BULLYING (PERUNDUNGAN DUNIA MAYA) DI SOCIAL MEDIA Kasidin, Sunarko; Wiragama, Refaldy
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.801 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i2.305

Abstract

Internet merupakan kebutuhan wajib masyarakat modern saat ini, karena semua orang dengan mudah dapat mengakses internet. Selain memiliki dampak yang baik bagi perekonomian dan kemudahan bertukar informasi juga bisa berdampak buruk jika disalahgunakan, dampak buruk tersebut dapat berupa cyber bullying yang dilakukan oleh anak. Karena anak belum memahami apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan cyber bullying dan cara mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari cyber bullying bagi korban dapat menimbulkan keinginan bunuh diri jika tidak dapat menahan beban tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana pertanggungjawaban cyber bullying yang berimplikasi tindak penghinaan, menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikatakan berimplikasi tindak pidana karena harus ada korban yang merasa dirugikan yang harus memiliki hubungan kausal akibat dari perbuatan cyber bullying. Dalam skripsi ini juga dibahas faktor dan jenis cyber bullying yang berimplikasi tindak pidana penghinaan dalam undang-undang terkait, serta model pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat digunakan untuk menjerat anak yang melakukan tindak pidana.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.SBR. TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA Mubarrak, Naufal Zaki
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.143 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i2.306

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan serious crime, suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkanbanyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Identifikasi Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana penafsiran permufakatan jahat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyertaan dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam praktek pengadilan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Permufakatan Jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika pada putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan Cara dan alat pengumpulan data menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum kepustakaan secara kualitatif, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemufakatan jahat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, dan perbuatan pidananya sendiri belum dilakukan atau belum selesai.
ANALISIS YURIDIS PERANAN PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Sukama, Sukama; Aldiansyah, Reza
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.63 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i2.307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cirebon yaitu di Polres Resor Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya factor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena kurangnya saksi kunci kejahatan dikarenakan saksi merasa takut akan ancaman para pelaku geng motor. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian.
ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM KEPAILITAN GUNA MELINDUNGI HAK PARA KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Ibrahim, Idris Abas; Luki, Luki
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.305 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i2.308

Abstract

Penelitian analisis yuridis terhadap peran kurator dalam kepailitan guna melindungi hak para kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU disebabkan dari adanya debitor yang tidak koperatif, tidak beritikad baik, atau menganak-emaskan salah kreditornya saja (curang, mentransfer harta kekayaannya, atau menyembunyikan hartanya) dalam melaksanakan putusan pernyataan kepailitan, yang mengakibatkan tugas kurator terhambat dan menjadi tidak maksimal untuk memenuhi hak dari para kreditor nya, yang menurut UU 1131 dan 1132 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dengan tujuan untuk menemukan dan melakukan pengkajian teroritis-normatif mengenai suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, serta praktik penerapan hukum kepailitan di pengadilan. Kurator dengan segala daya dan upaya harus segera melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Kurator harus segera mungkin berkordinasi dengan debitor atau kreditor agar dapat mengetahui letak aset yang dimiliki debitor pailit, hal ini dilakukan agar debitor tidak menyembunyikan, atau mentransfer harta kekayaannya, apabila debitor tidak kooperatif, maka kurator atau kreditor dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan antara lain:1). upaya paksa badan, yaitu debitor ditahan sementara dengan waktu tertentu hal ini dilakukan agar kurator dapat meminta segala keterangan mengenai harta pailit (pasal 93). 2) Actio Puliana, dimana segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor baik sebelum pernyataan pailit, atau sesudah pernyataan pailit yang dapat merugikan kepentingan kreditor dapat dibatalkan (pasal1341 KUHPerd) dan (pasal 41- pasal 44 UUK-Pkpu). Hasil penelitian menunjukan bahwa kurator masih terkendala oleh sikap debitor yang cenderung untuk menyembunyikan atau mentransfer hartanya, meskipun pada saat itu ia telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga hal ini membuat kurator harus bekerja ekstra lebih demi mengamankan seluruh harta pailit demi melindungi kepentingan para kreditor.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Focus: October Edition Vol 6 No 1 (2025): Focus: March Edition Vol 5 No 2 (2024): Focus: October Edition Vol 5 No 1 (2024): Focus: March Edition Vol 4 No 2 (2023): Focus: October Edition Vol 4 No 1 (2023): Focus: March Edition Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition Vol 2 No 2 (2021): Focus: October Edition Vol 2 No 1 (2021): Focus: March Edition Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition More Issue