cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Akhmad Habibullah
Contact Email
igj.upstegal@gmail.com
Phone
+6281272935113
Journal Mail Official
igj.upstegal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Halmahera No 1 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 52121
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan)
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : 27211991     DOI : https://doi.org/10.24905/igj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Good Governance; Decentralization and Regional Autonomy; Public Policy;Local Politic; Public Management and Governance; Resolution Conflict; General Election
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2021)" : 7 Documents clear
Covid-19 dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability (Kapasitas Pemerintah) dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis di Provinsi Maluku Utara Ali Lating; Bakri La Suhu; Marno Wance; Fajri Thaib
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.26 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif di wilayah Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanganan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tengah pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan strategismengalami ancaman yang serius karena pandemi Covid-19. Imbasnya adalah berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian bagi para nelayan. Efek yang terjadi yakni adanya gap antara produksi ikan dan tenaga yang harus dikeluarkan para nelayan. Sedangkan pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan alat atau mesin polymerase chain reaction (PCR) sehingga pemerintah pusat menyediakan 1 unit PCR untuk Maluku Utara.
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik(Eprocurement) di Nusa Tenggara Barat 2017-2020 Rifaid; Zulkarnain
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (942.698 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi juga mendeskripsikantransparansi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik(e-procuremnet) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untukmengetahui seberapa jelas informasi terkait proses e-procurement yangdisajikan LPSE NTB. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanstudi lapangan, studi literatur dan pengolahan data skunder dan primer dariberbagai sumber yang ada. Pengambilan data juga dilakukan dengan carawawancara kepada semua pihak yang terlibat dan memahami prosespengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Hasilpenelitian menunjukan secara prosedural proses e-procurement di LPSE NTBsudah baik, karena publik bisa mengakses informasi terkait pengadaanbarang/jasa Pemerintah Provinsi NTB di Laman website LPSE NTB. namun informasi yang disajikan belum utuh, ada ketidaktranparansi informasimengenai proses lelang yang dilaksanakan, seperti ditemukan 13 paketpengadaan yang tidak dicantumkan Nilai Penawaran Terkoreksinya (Rp. 0)selama Tahun 2017-2020 dengan Pagu Anggaran mencapai Rp.54.620.180.375. dan ada 76 paket lelang kategori Pengadan Barang yanggagal sehingga dilakukan tender ulang, namun tidak ada kejelasan informasimengapa lelang bisa gagal, juga ada 76 paket lelang yang tidak dicantumkannama perusahaan pemenangnya selama Tahun 2017-2018. Dalam sistem eprocurement salah satu syarat yang harus terpenuhi adanya kejelasaninformasi mengenai seluruh proses pengadaan barang/ jasa dari awal sampaiakhir, kejelasan informasi tersebut meliputi jenis pengadaan yang akandilelangkan, nilai pagu anggaran, nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi,satuan kerja yang melakukan pengadaan, jumlah peserta lelang dan namaperusahaan pemenang lelang.
Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Yudi Rusfiana; Handoko Nurseta
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.277 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup lama, pendekatan Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan, Kampanye militer terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung melalui strategi kampanye militer karena melibatkan satuan TNI yang memiliki matra dan fungsi yang berbeda.Strategi yang dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung pada operasi penanggulangan bencana banjir, diantaranya secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitarwilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3 Dayeuh Kolot, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir. Namun demikian disarankan bahwa penggunaan kekuatan tempur dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer agar lebih terkoordinasi dan terkomunikasikan apalagi bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang perlu pemahaman terkait dengan pengoptimalisasikannya dalam operasi penanggulangan banjir.
Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia Khairul Rahman
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.651 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID19. Pemerintah Indoenesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasanaktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bakan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikatoryang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar organisasi; dan lingkungan kebijakan.
Identifikasi Pelayanan Publik di era Work From Home (WFH) Nurbaiti Usman Siam; Nurhadiyanti; Endri Bagus Prasetyo
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.299 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Work From Home (WFH) adalah sebuah kebijakan baru yang dicetuskan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia. Sebuah kebijakan dengan memerlukan adaptasi baru dan tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi setiap pekerja. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu penulis ingin melihat bagaimana mekanisme pelayanan publik dengan metode WFH. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mana segala sumber tulisan berdasarkan pengamatan dari website-website atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Hasil pengamatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan publik di era WFH ini menampilkan banyak perubahan prosedur dan juga tata kelola yang sudah diatur sedemikian rupa dan kemudian mulai direvisi lagi prosedur yang sudah tersedia menjadi prosuder yang siap pakai lagi pada kondisi saat ini. Perubahan prosedur yang terjadi hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari setiap instansi yang mereka butuhkan.
Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan Raja Abumanshur Matridi; Shahril Budiman; Ferizone; Rendra Setyadiharja; Didi Kurniadi; Faizal Riyanto
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.143 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Inovasi merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan mengimplementasikan inovasi daerah dimulai dengan meluncurkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan inovasi daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terjadi kenaikan yang signifikan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2019 yang berjumlah 19 inovasi menjadi 69 inovasi pada tahun 2020. Pemerintah daerah memerlukan komitmen stakeholders untuk tetap menghasilkan inovasi dimasa mendatang. Pemberian insentif dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi stakeholders yang inovatif dapat memberikan dorongan agar tetap menghasilkan inovasi daerah.
Tantangan Pelayanan Publik dalam PembuatanKtp Elektronik di Kecamatan Dayeuhluhur,KabupatenCilacap, Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid-19 Randy Fauzia Ikhsandi; Muradi; Dede Sri Kartini
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.093 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan yang sedang dihadapi pemerintah Kecamatan Dayeuhluhur dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam perekaman KTP elektronik di tengah Wabah Covid 19. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan terbaik dalam pembuatan perekaman KTP elektronik agar tetap berjalan namun juga tetap bisa melindungi masyarakat agar tidak tertular virus Covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara melalui telfon dengan aparatur pelaksana perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Dayeuhluhur selain itu juga dalam pengumpulan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen dokumen resmi dari instansi terkait dan juga menggunakan penelusuran studi pustaka (Library Research) baik dari berita online maupun dari situs resmi kecamatan Dayeuhluhur. Data-data yang di peroleh, kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kecamatan Dayeuhluhur mempunyai solusi dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam perekaman KTP Elektronik ditengah wabah Covid 19 dan juga memberikan pelayanan rasa aman terhadap Masyarakat dan aparaturyang bertugas di masa pandemik virus Covid 19.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue