cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Pramuka Nari-nari, Keluarahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PANAH KEADILAN
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 27763560     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Keadilan ini diterbitkan oleh Universitas Nias Raya. Fokus dan cakupan jurnal ini yaitu karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, hukum lainnya, sosial dan politik. Terbitan pertama jurnal ini yaitu dimulai dari edisi Volume 1 Nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun yaitu Februari-Juli, dan Agustus-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STUDI PUTUSAN NOMOR: 76/PDT.G/2023/PN-GST ANTONIUS NDRURU
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v5i1.5439

Abstract

Manusia secara orang perorangan maupun kelompok yang telah sepakat untuk hidup bersama di wilayah Negara Indonesia, adalah makhluk sosial yang selalu cinta akan kedamaian. namun seiring dengan perjalanan kehidupan manusia sebagai warganegara selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan, yang memaksa setiap orang untuk bekerja, berkarya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk bekerja dan berkarya tujuannya supaya memiliki harta benda yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas keberlangsungan hidup keluarga dan keturunan berikutnya. Selain itu juga kepemilikan harta benda dapat mampengaruhi status sosial manusia di dalam bergaul atau hidup bersama dalam lingkungan masyarakat. Cara memperoleh kepemilikan atas suatu harta benda telah diatur di dalam hukum yang tujuannya agar adanya jaminan dan kepastian kepemilikan setiap orang atas harta benda yang dimiliknya yang dapat dipertahankan dari gangguan pihak manapun. Sifat manusia yang dikenal dengan makhluk sosial tidak selamanya dapat dipertahankan oleh manusia, karena sadar tidak sadar terkadang perbuatan manusia dalam realita kehidupan dapat saja meninbulkan perselisahan yang mendatangkan kerugian kepada sesamanya. Perselishan-perselisihan yang timbul diantara manusia adakalanya berakhir dengan penyelesaikan secara kekeluargaan, ada juga perselisihan tersebut berakhir dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Berbicara proses penyelesaian perselisihan kepemilikan atas benda di pengadilan tentu para pihak wajib hukumnya membuktikan kepemilikan tersebut, sesuai dengan alat bukti yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan yang acapkali terjadi di dalam masyarakat yang penyelesaianya melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kepemilikan atas tanah sengketa, yang dalam perkara tersebut salah satu pihak dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, seperti dalam studi putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 76/Pdt.G/2023/PN-Gst.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS faris laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v5i1.5440

Abstract

Proving a criminal charge of murder committed under circumstances of excessive necessary defense involves determining whether the act of taking another person's life meets the elements of the crime of murder or falls under a justification that negates the unlawfulness of the act. This study employs a normative legal research method, utilizing both conceptual and statutory approaches. The objective of the research is to examine the evidentiary process regarding murder committed through excessive necessary defense. The findings indicate that while the evidentiary process is rigorously conducted by law enforcement given that murder is inherently an unlawful act it is crucial to recognize the role of "excusing grounds" in criminal law. These grounds serve to protect individuals who, while outwardly committing a criminal act, lack the internal capacity to be held accountable for their actions. The application of such excusing grounds requires caution, necessitating strict adherence to statutory provisions and careful consideration of the specific facts of each case. Law enforcement officials must meticulously examine all facts, evidence, and the perpetrator's psychological state at the time of the incident to verify whether a situation of excessive necessary defense actually occurred.
pengulangan tindak pidana (residivis), atau perbuatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, ad dikir dakhi
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v5i1.5447

Abstract

An acquittal in an abortion case is an interesting court decision to study because it concerns aspects of protecting the rights to life, health, and legal certainty in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations in issuing an acquittal in an abortion crime case and to examine its compliance with the provisions of criminal law and criminal procedure law applicable in Indonesia. Abortion comes from the word Abortus ( Latin ) which means premature miscarriage. The act of abortion is no longer a public secret and is not something taboo. The crime of abortion is... is often carried out by teenagers and adult women, both married and unmarried. The crime of abortion must be accountable according to the consequences of their actions. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study show that an acquittal is issued if the elements of the crime charged by the public prosecutor are not legally and convincingly proven based on the evidence presented at trial. The judge's considerations in issuing an acquittal verdict are based on the legal facts revealed during the trial, assessment of the evidence, witness statements, expert statements, and the application of provisions of laws and regulations governing the crime of abortion and criminal procedural law. An acquittal reflects the application of the presumption of innocence, the principle of legal proof, and the independence of judges in deciding cases. Therefore, an acquittal does not necessarily indicate that the alleged act never occurred, but rather that the evidence presented at trial did not meet the legally required standard of proof.

Page 8 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Panah Keadilan Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan