Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSELISIHAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA AHLI WARIS Dalinama Telaumbanua; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia; Antonius Ndruru; Eka Periaman Zai
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.295 KB)

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Persoalan pemutusan hubungan kerja kadangkala dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang disebabkan oleh pekerja atau pemberi kerja, dan/atau sebab yang lain.Satu satu persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam persoalan ini penggugat (Bayu Cahyadi) adalah suami dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan uraian pada pembahan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh ahli waris sudah tepat karena menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena meninggal dunia sejak 13 Mei 2020. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah sesuai karena telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini PT.Swasti Candika Prasama. Oleh sebab itu, PT.Swasti Candika Prasama wajib membayar kompensasi PHK kepada ahli waris dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap (istri penggugat) secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp194.093.061.

Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Arianus Harefa; Antonius Ndruru
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendangan psikologi kriminal terhadap penyebab terjadinya kenakalan rejama (juvenile delinquency) ditinjau dari aspek kriminologi mengingat tingkat kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum di erat pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan varian Omicron semakin meningkat. Berkaitan dengan itu, kenakalan anak sebagai bagian dari perbuatan hukum dan wajib berantas melalui penegakan hukum diberikan oleh hakim sebagaiamanan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas juvenile delequency yang berkonflik dengan hukum di tinjau sudut pandangan kriminologi. Penelitian menggukan jenis penelitian kualitatis dengan sifat penelitian hukum normatif serta pendakatan yang digunakan pendakatan peraturan perundang-udangan, sementara data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan data primer, sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif yang dilakukan secara logis, sistematis, koheren serta dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas juvenile delequency ditinjau sudut pandang Kriminologi adalah pendidik yang utama dan yang pertama dalam mendidik seorang anak dalam masa pertumbuhannya yaitu keluarga. Keluarga yang salah mendidik anak menyebabkan si anak menjadi nakal. Masa anak-anak adalah merupakan masa krisis dalam kehidupan manusia. Karena pada masa ini terjadi kegoncangan jiwa maupun jasmaniah, yang menempatkan seorang itu dalam keadaan yang harus diperhatikan dan mendapat pengarahan dan bimbingan serius dari orangtua supaya si anak tidak lari kearah negatif. Upaya penanggulangan kenakalan anak yang harus dilakukan supaya si anak tidak nakal lagi adalah dengan cara memberi perhatian dan kasih sayang dari orangtua. Tidak hanya itu memberikan pendidikan, pengawasan yang cukup, memberikan bimbingan yang diimbangi dengan pengetahuan moral, dan keagamaan.

Penerapan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Antonius Ndruru
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Tujuan penelitian ini adalah penerapan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal adalah putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif artinya penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dibawah ancaman minimal pada tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr), Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, namun dalam putusan tersebut, terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara, maka penjatuhan pidana tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan khusus nya kepada pihak korban.

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan Antonius Ndruru
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Tanah warisan adalah tanah yang diperoleh dari pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia diwariskan kepada ahli warisnya. Tanah mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia ini, karena semakin maju masyarakat, semakin padat penduduknya, maka akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak atas tanah. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena adanya peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa adanya kepastian Hukum terhadap Tanah yang diperoleh melalui Pewarisan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara mendapatkan hak atas tanah melalui Pewarisan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, apabila seorang pemilik tanah meninggal dunia maka orang yang menerima warisan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional setempat dengan syaraat adanya surat kematian dari desa, bukti diri dan surat keterangan waris yang dibuat oleh Kepala Desa. Apabila ahli waris akan membagikan warisan tersebut harus dibuatkan akta pembagian harta warisan ke Notaris dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan selanjutnya didaftarkan atau melakukan proses balik nama kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikat.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Moho; Antonius Ndruru; Yonathan Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.978

Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama ketika bersentuhan langsung dengan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini Peran dan tanggung jawab bank yang sangat strategis senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank). Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil. Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Möhö; Antonius Ndruru; Yonathan Laowö
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5456

Discourse on rights and obligations remains relevant for discussion, especially when it comes directly to the need for guarantees and/or protection of interests. Various efforts were made through the formulation of boundaries between the rights and obligations of each person, what must be done and what should not be done, so that in the end a balance between rights and obligations can be created in harmony. The use and exercise of rights must be in a reasonable measure and in measurable actions and not conflict with the interests (rights) of other people. In this case the very strategic role and responsibility of the bank always pays attention to the comfort factor and security guarantees of the funds deposited by the community (the bank). As a deposit fund, the community must be given adequate and easy access services to store, retrieve, utilize and use the funds that have been deposited. Therefore, information and promotion about the existence of a bank must be able to give and increase the level of public trust, especially the community as depositors on a small scale. The type of research used in this paper is normative legal research, which seeks to examine legal principles or norms, legal systematics, levels of legal synchronization, comparative law and legal history. Whereas for the sake of and to maintain the trust of bank customers and the existence of legal protection for depositors, banks must always be guided by the application of the precautionary principle in carrying out their business and activities; Emphasizing the Maximum Credit Limit without exception. There is sufficient transparency of information that is easily understood or understood by the general public; The Government's role is still very much needed in efforts to provide guarantees to depositors, especially when the bank concerned has its business license revoked and/or is liquidated; It is necessary to emphasize the imposition of sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and large-scale depositors. There needs to be a rule of law that specifically favors depositors on a small scale; Sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and depositors on a large scale, need to be tougher.

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PERCERAIAN Ndruru, Antonius; Laia, Laka Dodo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.1993

Divorce is a manifestation of the failure of the goal of marriage to form a happy and eternal family. One of the divorce lawsuits that has been decided by the district court and has permanent legal force is decision number 41/Pdt.G/2021/PN Gst. In this decision, the judge handed down the decision "the plaintiff's claim cannot be accepted" because the reason for the dissolution of the marriage stated by the plaintiff did not meet the requirements for dissolution of the marriage. Therefore, this research aims to find out and analyze the judge's considerations regarding the decision that the plaintiff's lawsuit cannot be accepted in a divorce case (study decision number 41/Pdt.G/2021/PN Gst). The type of research used in this research is normative legal research using secondary data and using the statutory regulatory approach, case approach and analytical approach, as well as using qualitative data analysis. Based on the research findings and discussion, the author concludes that the judge's basic consideration of the plaintiff's claim cannot be accepted in a divorce case (study decision number 41/Pdt.G/2021/PN Gst) with the decision not being accepted because the panel of judges focuses on the reasons - the reasons for divorce as intended in Article 19 letter b of the PP Implementing the Law on Marriage. The author suggests that everyone who files a lawsuit for divorce must pay attention to the reasons for divorce that have been specified in Article 19 letter b of the PP Implementing the Law on Marriage.

PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).Tbk CABANG GUNUNGSITOLI Antonius Ndruru; Kosmas Dohu Amajihono
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan hak milik atas tanah yang sedang dibebani hak tanggungann dalam perjanjian kredit di PT.BRI (PERSERO).Tbk Cabang Gunungsitoli, dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses peralihannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Sosiologis Empiris, Penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangan. Data diperoleh dokumen-dokumen mengenai peralihan hak milik atas tanah yang sedang dibebani hak tanggungan. analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan, serta mengunakan spesifikasi penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Proses peralihan hak milik atas tanah yang sedang dibebani hak tanggungan dalam perjanjian kredit di PT.BRI, dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan, dimana pihak debitur dan pihak bank sepakat untuk menjual tanah yang sedang dibebani hak tanggungan untuk pelunasan hutang debitur kepada pihak bank. Adapun faktor penghambat dalam peralihan hak milik atas tanah tersebut, adalah Pada saat melakukan perjanjian jual beli di hadapan notaris, dimana salah satu dari pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah, tidak dapat hadir langsung dihadapan notaris untuk melakkan perjanjian jual beli tersebut. Dalam melakukan perjanjian jual beli tanah, pihak calon penjual tanah tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah yang akan diperjual belikan adalah hak miliknya, atau debitur tidak mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur.

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Ndruru, Antonius; Dakhi, Dikir; Laia, Lakadodo
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6905

Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan tanda bukti kepemilikan yang dapat menjamin kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa. Keberadaan PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta dituntut berlaku baik dan benar. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah, maka jual beli juga harus di lakukan para pihak di hadapan PPAT. Dengan dilakukannya akta jual beli dihadapan, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). PPAT bertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum, dan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai, Kesalahan prosedur dan ketidaksesuaian data menjadi tanggungjawab PPAT terhadap dokumen yang dibuat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh PPAT secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, secara tegas tidak mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada PPAT dalam membuat akta jual beli dan dalam Pasal 10 peraturan tersebut, bahwa pertanggungjawaban profesi PPAT hanya memberikan sanksi administrasi. Namun dalam penerapan pertangungjawaban pidana kepada PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana dalam menjalankan kewenangannya maka PPAT dapat dijerat dengan menggunakan KUHP yang telah diatur mulai dari pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 266 KUHP dan dapat dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta saran dari penulis yaitu baiknya peraturan ini ditinjau kembali dengan menambahkan dan merumuskan aturan yang mengatur tentang pasal pemidanaan terhadap seorang PPAT yang terbukti melakukan suatu tindak pidana penerbitan akta jual beli yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (pemalsuan akta jual beli); serta dalam pembuatan akta jual beli, seorang PPAT diharapkan serta diharuskan untuk lebih hati hati dan melakukan penerbitan akta jual beli dengan tidak mengabaikan standarisasi penerbitan akta jual beli.

PENERAPAN SANKSI PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DITIJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP Amajihono, Kosmas Dohu; Ndruru, Antonius; Halawa, Darius
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.2537

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana semua makhuluk hidup bertahan, bertumbuh dan berkembang tanpa terkecuali untuk melangsungkan kehidupan. Sehingga negara-negara diseluruh dunia sangat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan tujuan supaya semua makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Untuk melestarikan lingkungan hidup setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti di negara Indonesia pengaturan mengenai lingkungan hidup di dasarkan pada pasal 33 UUD Tahun 1945, yang kemudian lebih lanjut sekarang ini mengenai pengaturan lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang tentang Lingkungan hidup di Indonesia menerapkan 3 (tiga) jenis sanksi menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yaitu sanksi pidana, sanksi administrasi dan sanksi perdata. Dari jenis sanksi tersebut dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis dan mengkaji mengenai penerapan sanksi perdata di dalam sengketa lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia, maka sengketa lingkungan hidup tidak hanya dapat diselesaikan dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi saja, melainkan dalam sengketa lingkungan hidup dapat diterapkan sanksi perdata dengan cara gugatan menggugat di pengadilan. Sanksi perdata dalam sengketa lingkungan hidup dapat berupa ganti rugi.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search