cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismai Koto
Contact Email
eduyustisia@umsu.ac.id
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
ismailkoto@umsu.ac.id
Editorial Address
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/pages/view/Editorialteam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 29637082     EISSN : 29637082     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
EduYustisia adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang memuat artikel-artikel tentang penelitian ilmiah bidang Ilmu Hukum, memuat hasil penelitian ilmiah dan ulasan tentang disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang studi hukum (hukum perdata, hukum Pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2022): Juni - September" : 5 Documents clear
Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana Surbakti, Ricky Risnanda; Simatupang, Nursariani
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.255 KB)

Abstract

Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. ASN yang melakukan tindak pidana maka mekanisme penjatuhan sanksi disiplinnya berbeda pula dengan penjatuhan sanksi disiplin terhadap ASN yang hanya melakukan pelanggaran ringan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap ASN, proses penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, data bersumber dari hukum islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan hukum, diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Proses penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman, dan tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin. Kendala dalam proses penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pidana yakni terkendala karena lamanya proses pelaporan dari kejaksaan ke Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Medan bagi pelanggar sanksi disiplin khusus kasus tindak pidana
Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah Dalimunte, Mochammad Rifky; Fauzi, Ahmad
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.771 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli dapat terjadi jika ada kesepakatan yang telah dibuat dan dinegosiasikan bersama tanpa paksaan dan menjadi hukum bagi para pihak, namun berbeda jika perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas tanah disimpulkan dengan a tenggat waktu kembali yang umumnya tidak diatur atau dilarang oleh hukum. Namun perlu diperhatikan apakah ada perbedaan tanggal penandatanganan dan yang seharusnya, apakah ada pihak lain yang dirugikan, atau ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk Misalnya penggelapan pajak, dll.). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Undang-undang tersebut diberlakukan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ayat (1) pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Konsekuensi hukum perjanjian dengan tanggal berakhir dalam jual beli dan pengalihan hak atas tanah bagi para pihak, ketika perjanjian dapat diakhiri, seolah-olah salah satu pihak meminta penghentian perjanjian, membutuhkan pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi jika ditemukan pelanggaran atau pelanggaran perjanjian yang dibuat dengan tanggal terbalik untuk jual beli dan pengalihan hak atas tanah. Istilah kontrak penjualan dan pengalihan hak atas tanah disimpulkan dengan akta notaris, meskipun Pasal 1321 KUH Perdata menekankan persyaratan hukum. kontrak itu sendiri
OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA Aldi, Muhammad Syukriza; Erwinsyahbana, Tengku
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.029 KB)

Abstract

Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat
Perlindungan Hukum Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hgu Ptpn Ii Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya Akbar Lemmy, M Ilham; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.676 KB)

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Maka kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas. Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan. Penelian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di dukung oleh data primer berupa wawancara dengan narasumber, adapaun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan kepada lahan 26 Ha yang dikuasai oleh petani. Dan BUMN selaku pemilik aset tanah yang sudah dikeluarkan dari HGU melalui SK BPN segera mencoret tanah tersebut sebagai aset BUMN, sehingga tanah tersebut dapat di distribusikan untuk segera dimanfaatkan guna kepentingan orang banyak
Penerapan Sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional Fadhilah, Nafa; Sitompul, Nasir
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.368 KB)

Abstract

Di dunia Illegal Fishing sudah menjadi permasalahan yang khusus dan sering terjadi di negara-negara berkembang ataupun di negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut yang luas. Pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tentang laut terdapat di dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982). Penenggelaman dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing yang melakukan Illegal Fishing di perairan Indonesi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk Illegal Fishing dalam Hukum Internasional.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder dengan pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional tidak diatur secara khusus didalam hukum internasional mengenai penenggelaman kapal asing illegal fishing. Penenggelaman kapal asing illegal fishing tidak bertentangan dengan hukum internasional karena tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai penenggelaman kapal asing. Hanya saja praktiknya penenggelaman di Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu Indonesia melakukan penenggelaman dengan 2 mekanisme pertama melalui proses pengadilan yang kedua tidak melalui proses pengadilan atau penenggelaman yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mekanisme yang tidak melalui proses pengadilan inilah yang tidak sejalan dengan hukum internasional

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari Vol 3, No 1 (2024): Juni-September Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024 Vol 2, No 1 (2023): Juni - September Vol 1, No 3 (2023): Februari - Mei Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023 Vol 1, No 1 (2022): Juni - September