Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Primary Education Unes Law Review International Journal Reglement & Society (IJRS) Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum INSPIRING LAW JOURNAL
Rahmat Ramadhani, Rahmat
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Ramadhani, Rahmat
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.793 KB) | DOI: 10.30596/dll.v2i1.1144

Abstract

The product of the land registration process is a certificate of title granted to the right holder. The certificate according to Government Regulation No. 24 of 1997 is in the form of one sheet of documents containing information about the juridical data and physical data required on a parcel of registered land. Although the certificate of land rights is referred to as the strongest evidence but in reality the certificate of land rights has not fully guaranteed legal certainty. This is because the law still opens loopholes for other legal subjects to question it both personally and in groups within the judiciary. In order to ensure legal certainty of a right to land for the right holder, the certificate of land rights must be tested in three aspects: relating to; Legal Certainty of Object, Legal Certainty of Status of Rights and Legal Certainty on Subject.
Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission Ramadhani, Rahmat
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 2 (2020): September - December
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The transfer of mortgage loans is carried out without prior approval from the bank as the debtor and is carried out under an underhand loan agreement between the parties. This research uses normative juridical legal research methods (normative research), namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The research specification in this paper is descriptive analytical research. Based on the results of the research, it is known that the transfer demands several things that need to be known, namely changes or additions to the provisions of this agreement can only be done after there is an agreement and it is done in writing that is signed by the creditor and debtor, the debtor is not entitled to transfer or transfer rights and obligations. part or all based on this credit agreement to other debtors without prior written approval from the creditor, the creditor can transfer or transfer part or all of the rights and obligations under the credit agreement to other creditors with prior written notification to the debtor.
EKSISTENSI KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN LANGKAT Al Farisi, Dary Wahib; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 2, No 1 (2023): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilikan tanah absentee ini dilarang oleh undang-undang, karena dianggap tidak efektif sebab pemilik tanah berada di luar kecamatan letak tanah tersebut sehingga tidak dapat mengerjakan tanahnya secara aktif. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya ketentuan tersebut disempurnakan dengan PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Isi Ketentuan dan Tambahan PP Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Namun terdapat beberapa pengaturan mengenai pengecualian larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Pengecualian terhadap larangan pemilikan tanah secara absentee diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang sumber datanya diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Pengaturan hukum kepemilikan tanah secara absentee dijumpai dalam Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/6/Ka /62 tanggal 8 Januari 1962 tentang perpanjangan waktu untuk mengalihkan tanah-tanah pertanian absentee dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri. 2) Hambatan dan kendala dalam pengelolaan tanah-tanah absentee: masih kurangnya sarana informasi dan teknologi yang canggih guna mendukung kinerja dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, Masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat. 3) Eksistensi atas kepemilikan tanah secara absentee, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ketidakjelasan mekanisme pengawasan yaitu substansi hukumnya.
Perlindungan Hukum Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hgu Ptpn Ii Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya Akbar Lemmy, M Ilham; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.676 KB)

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Maka kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas. Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan. Penelian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di dukung oleh data primer berupa wawancara dengan narasumber, adapaun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan kepada lahan 26 Ha yang dikuasai oleh petani. Dan BUMN selaku pemilik aset tanah yang sudah dikeluarkan dari HGU melalui SK BPN segera mencoret tanah tersebut sebagai aset BUMN, sehingga tanah tersebut dapat di distribusikan untuk segera dimanfaatkan guna kepentingan orang banyak
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik Nasution, Nadya Rizky; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. Melihat kenyataan betapa besar dan pentingnya peran hak-hak atas tanah dalam kehidupan manusia, maka pengaturan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah harus diarahkan pada peningkatan terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang bertanahan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan hukum berfungsi mengatur setiap hal agar seluruhnya berjalan lancar, tetib dan sesuai aturan. Sehingga supremasi hukum harus ditegakkan. Setiap warga negara berhak atas pengakuan,berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Serta setiap warga negara berhak memiliki perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini telah jelas tertuang pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai asas-asas hukum fundamental, yang mana termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dikarenakan sistem penerbitan surat-surat bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat, maka sistem publikasi adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif dalam bidang pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum.
Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Suri, Dwi Atika; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land is one of the most important aspects of human life. Soil has broad functions for humans. Starting from human life originating from the soil, growing and developing and carrying out activities on the soil to humans being buried in the soil in order to fulfill their promise to the creator. The benefits of land for humans are so great that human life cannot be separated from the role and function of land rights. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Basically, all types of agrarian conflicts arise as a result of gaps related to agrarian resources, especially gaps in land control, allocation, perceptions and conceptions, as well as conflicting or overlapping laws and policies. One of the most important things that a judge must do in examining state administrative disputes is proof. In state administrative courts, the model of proof is formal truth referring to the object of the dispute, namely the official's decision which is detrimental to the parties, and paying attention to material truth, namely photographing and paying attention to the process of occurrence, or the emergence of the object of the state administrative lawsuit.
Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mafia Tanah Harahap, Anissa Aldawiah; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminology is a science that studies crimes or violations of law by legal subjects, where the law that is violated results in a reaction from the law itself. As Sutherland defines criminology is the processes of making laws, violating laws. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The land mafia is a conspiracy between parties with evil intentions in controlling land and the participation of officials who have the authority to issue the legality of land rights. Land rights are basically created by the right to control the state as a constitutional command, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, states; "The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people." The right to control the state itself is an embodiment of the rights of the Indonesian people to the earth, water and outer space along with all the contents of their wealth which is then attached to one term, known as agrarian. The problem of the causes of crime is an interesting problem. Various theories regarding the causes of crime have now been proposed by experts from various disciplines and various fields of science.
Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province Ramadhani, Rahmat; Lubis, Ummi Salamah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18059

Abstract

This research aims to find a model for securing land assets of the Muhammadiyah Association in Prov. North Sumatera that has not yet been certified, especially for land that is controlled without a legal basis or whose legal basis has been lost, in an effort to prevent ownership disputes so that legal certainty can be secured, protected, and guaranteed. The research method used uses a type of normative legal research. Norms, rules, and legal principles related to the objectives of this research will be obtained from secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which will be collected by means of library research and then processed and analyzed qualitatively using a qualitative approach. legislation (statute approach). The results of the research show that the factors inhibiting the security of Muhammadiyah Persyarikatan land assets in the North Sumatra Province area that do not have legal rights include technical and non-technical factors. Technical factors include lack of rights, historical actors who have died, land control by individuals, and funding factors. Meanwhile, non-technical factors include low public legal awareness, physical land plots not controlled or utilized optimally, and physical control of land plots located in protected areas to which rights cannot be attached. There are 3 asset security models that can be used to secure Muhammadiyah Persyarikatan land assets in the North Sumatra Province area that do not have a legal basis, namely the juridical data security model, the physical security model of land parcels, and the model of securing the status of land rights through land registration activities based on land law. which applies in Indonesia
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN PANGKEP Ramadhani, Rahmat; M. Thahir Maloko; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37833

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi Abstract This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace. Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation
Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online Harahap, Ferdiansyah; Ramadhani, Rahmat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2178

Abstract

Fintech Peer To Peer Lending dikenal di masyarakat dengan istilah Pinjaman Online. Pinjaman online sebagai inovasi di bidang keuangan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan pengajuan pinjaman yang cukup mudah. Pinjaman Online sebagai penyedia jasa keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyelidiki di sektor jasa keuangan. Akan tetapi pada praktiknya meskipun telah diatur dan diawasi oleh OJK, seringkali terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia. Permasalahan tersebut terkait pelanggaran Data Pribadi, Penagihan yang Intimidatif dan beragam permasalahan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pinjaman online di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum hukum yang diberikan oleh peraturan undang-undang bagi debitur yang melakukan pinjaman online dan pencegahan terhadap permasalahan pinjaman online. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekaan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan pinjaman online terdapat dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online dibagi menjadi perlindungan preventif yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, berisi larangan-larangan dalam menyelenggarakan pinjaman online. Dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dengan cara pemberian bantuan melalui instrumen penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah disediakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur melalui pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan apabila LAPS SJK belum bisa menyelesaikan sengketa tersebut.
Co-Authors Akbar Lemmy, M Ilham Al Farisi, Dary Wahib ERLINA Harahap, Anissa Aldawiah Harahap, Ferdiansyah Hartati, Widi Hermanto, Dimas Iskandar Iskandar Lubis, Ahmad Anshory S. Luthman, Awang Yacoub M. Thahir Maloko MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sofwan Nasution, Nadya Rizky Rahayu, Putri Dwi Ramadani, Nofeni Suri, Dwi Atika Ummi Salamah Lubis