cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Rizka
Contact Email
br@unida-aceh.ac.id
Phone
+6285260109632
Journal Mail Official
jspi@unida-aceh.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus UNIDA, Surien, Meuraxa , Kota Banda Aceh, Aceh 23234
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Published by Universitas Iskandar Muda
ISSN : 28087593     EISSN : 28087216     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda. Jurnal ini fokus pada isu kekinian di bidang Hukum Islam, Hukum Keluarga, Perbankan Syariah, Hukum Hukum Pidana Islam, Peradilan Islam dan Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021)" : 6 Documents clear
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA Eka Fariani; Muhammad Haris Riyaldi; Yani Prihatina Eka Furda
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.634 KB)

Abstract

Islamic banks play an important role as a facilitator in all economic activities in the halal industry ecosystem. The existence of the Islamic banking industry in Indonesia has experienced a significant increase and development in the past three decades. On February 1, 2021, which coincided with 19 Jumadil Akhir 1442 H, it marked the history of the merging of Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, and BRI Syariah into one entity, namely Bank Syariah Indonesia (BSI). This merger will unite the advantages of the three Islamic banks so as to provide complete services, a wider reach, and have a better capital capacity. Bank Syariah Indonesia is encouraged to be able to compete at the global level. This study aims to analyze the knowledge, promotions and facilities influencing the interest of the people of Banda Aceh City to save their money at Bank Syariah Indonesia. The research method used is quantitative research methods. Data was collected through questionnaires distributed to the people of Banda Aceh City. Samples were taken as many as 100 respondents with simple random sampling technique. The data obtained were then processed using the IBM SPSS version 28 program. This analysis included validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple regression tests and hypothesis testing. The results of the simultaneous test show that knowledge, promotion and facilities together affect the public's interest in saving at Bank Syariah Indonesia.  
BERAKHIRNYA KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Fitria Andriani; Imran Zulfitri
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.911 KB)

Abstract

Berakhirnya suatu kontrak dapat disebabkan karena telah terpenuhinya tujuan dari suatu perjanjian atau karena kontrak sudah di fasakh oleh salah satu pihak yang disebabkan karena keadaan tertentu. Suatu kontak selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak. Kontrak dapat pula dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang ditunaikan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Kontrak  dalam perspektif hukum Islam disebut juga sebagai perjanjian yang berlandasakan ketentuan syariat, sementara kontrak dalam perspektif hukum perdata dikenal dengan perjanjian konvensional yang pelaksanaannya menganut hukum perdata. Pengetahuan yang konprehensif terkait berakhirnya kontrak sangat diperlukan mengingat perkembangan bisnis yang semakin pesat dan kontrak yang terjadi semakin modern. Dengan demikian dapat memberi wawasan bagi pelaku bisnis dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian
SANKSI KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN IDENTITAS PALSU DALAM KUHP INDONESIA DAN FIQH JINAYAH Sumardi Efendi
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.776 KB)

Abstract

Tindak pidana kejahatan penipuan dengan identitas palsu sangat marak terjadi di masyarakat, korban tidak saja dari kalangan masyarakat biasa bahkan bisa juga kalangan menengah keatas. Kerugian yang terjadi tidak saja berupa materil juga bisa immateril. Penelitian ini bertujuan mengetahui sanksi kejahatan ini dalam KUHP dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research) terhadap Al Qur’an, Hadist, KUHP Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode diskriptif, di mana secara deduktif bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep, kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa penjelasan dalam KUHP Indonesia dan Hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam KUHP dan Hukum Islam pelaku kejahatan ini sama-sama diberi sanksi, akan tetapi penjatuhan sanksi nya yang berbeda. Dalam KUHP Indonesia diancam dengan Pasal 378 ukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara sedangkan dalam Hukum Islam diancam dengan Ta’zir dengan hukuman dicambuk 100 kali dan ditambah pengasingan selama setahun.
SISTEM PERADILAN ISLAM DI INODNESIA DARI MASA PRA KEMERDEKAAN SAMPAI MASA SEKARANG sayuthi sayuthi
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.415 KB)

Abstract

Dalam penerapan pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat hablum minannas, sering terjadi persinggungan antara Ummat Islam. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Allah sebagaimana yang terapat dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan memerintahkan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara manusia. Tulisan ini ingin menggambarkan sistem peradilan Islam di Indoesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk research dengan metode analisis content analisis. Berdasarkan hasil penelitian detemukan tentang adanya sistem peradilan Islam di Kepulauan Nusantara sebelum pendudukan Belanda, Inggris dan Jepang di Indonesia dikendalikan oleh raja dan shultan dengan bentuk kewenangan yang berbeda antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Pada masa awal kependudukan Belanda, Belanda tidak ikut campur masalah peradilan dan hukum Islam yang mengatur masyarakat pribumi dengan kehadiran VOC. Kemudian muncul teori receptio in complexu yang digagas oleh Salomon Keyzer, yang diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Kemudian Snoch Hourgeonje mengembangkan teori receptie. Teori ini berlaku sampai dengan masa kedudukan Jepang, bahkan sampai Indonesia Merdeka. Muncul Mahkamah Syar’iyah di Aceh, adanya Peradilan Agama Islam serta adanya pengakuan terhadap peradilan adat yang ada di Aceh berikut kewenangannya.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN Muhammad Rizal
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.542 KB)

Abstract

Biaya pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan ayah kepada anaknya sampai anak sampai dewasa dan mandiri. Kewajiban memberi biaya pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 156 huruf (d) KHI menurut kemampuan ayah. Batas maksimalnya dan minimal tidak ditentukan dalam Pasal itu sehingga hakim lah yang menilai kemampuan ayah dalam menentukan biaya pemeliharaan anak berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Penulisan skripsi ini ingin mengetahui dasar pertimbangan dan perbedaan hakim dalam menentukan biaya pemeliharaan anak antara satu putusan dengan putusan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah nilai kepatutan, sosiologis, historis dan kemampuan si ayah. Selain itu, perbedaan penentuan jumlah biaya pemeliharaan anak disebabkan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan didasarkan pada jumlah biaya yang dituntutkan oleh penggugat. Dari hasil penelitian diharapkan kepada hakim agar lebih hati-hati dalam menentukan besarnya jumlah pemeliharaan anak. Karena cukup atau tidaknya biaya pemeliharaan anak tergantung pada putusan hakim. Kata kunci: Pemeliharaan Anak, Biaya, Perceraian
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT DI ACEH Putra Aguswandi
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.429 KB)

Abstract

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana di Indonesia umunya dilakukan melalui proses litigasi yang dimulai dengan adanya laporan di kepolisian yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses pembuktian di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana di Aceh tidak hanya dilakukan melalui litigasi, tetapi juga secara non litigasi melalui peradilan adat. Penelitian ini menggunakan metode normative research dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar hukum berlakunya penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu perintah Undang-Undang Republik Indonensia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampung, yang mengharuskan penyelesaian permasalah di gampong dilakukan melalui peradilan adat. Aturan tersebut disempurnakan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan didukung oleh Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, yang mengharuskan pidana ringan diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat sebelum di proses pada tingkat kepolisian. Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Peradilan Adat

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)