cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Rizka
Contact Email
br@unida-aceh.ac.id
Phone
+6285260109632
Journal Mail Official
jspi@unida-aceh.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus UNIDA, Surien, Meuraxa , Kota Banda Aceh, Aceh 23234
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Published by Universitas Iskandar Muda
ISSN : 28087593     EISSN : 28087216     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda. Jurnal ini fokus pada isu kekinian di bidang Hukum Islam, Hukum Keluarga, Perbankan Syariah, Hukum Hukum Pidana Islam, Peradilan Islam dan Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Studi Komparatif Pendapat Ulama Syafi’iyah tentang Zakat Uang Kertas Zahrul Fatahillah
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini berusaha menganalisis uang kertas yang selama ini berlaku dalam masyarakat dalam persepktif mazhab syafi’i. penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka. Data primer diperoleh dari kitab Maszhab Syafi’i dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa uang kertas ada yang mengatakan wajib dizakati, ada yang mengatakan tidak wajib. Pendapat yang mengatakan wajib memberi alasan, bila posisi uang kertas sekarang sebagai ganti dari uang dirham dan dinar yang ada pada masa lalu maka hikmah yang ada pada dirham dan dinar pun ada pada uang kertas yang berlaku pada masa sekarang dan bila dilihat dari segi nilai uang kertas ini sebagai ganti dari nilai emas dan perak, artinya uang kertas yang dimilki seseorang sebagai ganti emas dan perak hanya pada bentuknya saja maka uang kertas inipun wajib dizakati. Pendapat yang mengatakan tidak wajib memberi alasan tidak datang dalil yang mewajibkan mata uang selain dirham dan dinar untuk dizakati, hikmah yang ada pada emas dan perak tidak ada pada mata uang selain emas dan perak. Mata uang selain emas dan perak tidak ada persamaannya dengan dirham dan dinar yang hinga bisa dikiaskan kepada wajib dizakati.
Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm Trisiyah, Nur Okta; Asy’ari; Efendi, Sumardi; Hidayat, Roni
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to uncover the sanctions imposed in cases of rape committed by minors in accordance with Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Islamic criminal law. Furthermore, the study also seeks to explore the considerations taken by judges in determining sanctions for cases of rape involving minors, as specified in Decision No. 1/JN Anak/2022/MS.Skm, which addresses cases of rape by minors. The research methodology employed is a qualitative descriptive approach, involving data collection through interviews, observations, and documentation. The findings of this study reveal that in the juvenile criminal justice system, the sanctions for rape cases involve serving half of the adult criminal sentence. In contrast, under the Qanun Jinayat, sanctions for rape by minors under the age of consent encompass one-third of the adult sentence, which may include corporal punishment, fines, or imprisonment. Furthermore, judges take into consideration the demands of the public prosecutor, defense arguments presented by legal counsel, community reports, and recommendations from guardians or parents of the minor, all while not disregarding the psychological well-being of the victim.
Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna) Rizkal, Rizkal; Irwansyah, Irwansyah; Putri, Risca Riana
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Some of the lawsuit divorce decisions are considered gender biased so that the Mahkamah Agung makes a legal breakthrough as a form of protection of women's rights with the existence of Perma No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases. However, empirical facts prove that the regulation cannot be implemented in Decision Number 330/Pdt.G/2022/MS. Bna due to various reasons. Therefore, the sensitivity of judges in examining a case is very important to provide protection for women's rights. The purpose of this research is to find out the views of the judges of the Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh city on women's rights after divorce and analyze according to Islamic law the injustice of women's rights after divorce. The type of research used in this research is juridical-empirical which is field research. The data sources that researchers use include primary, secondary and tertiary legal materials. The type of data used in this research is primary data, namely data obtained directly from sources through interviews with judges of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. The data was analyzed using descriptive analysis method. The results of this study indicate that judges at the Mahkamah Syar'iyah have attempted to provide fair protection to women who are dealing with the law in cases of contested divorce, but in Decision Number 330/Pdt.G/2022/MS. Bna, it is still the same.
Peran Lembaga FLower Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Rizkal, Rizkal; Hasmalina, Hasmalina; Rafiqah, Rafiqah; Fitria, Fitria
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Flower Aceh terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, hambatan Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan Flower Aceh terhadap penerapan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendekteksi elektronik, rehabilitasi, dan penguguman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan direktur lembaga Flower Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flower Aceh berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang fokus terhadap isu-isu pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah: korban kekerasan masih dianggap aib bagi keluarga, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus kesulitan mendapatkan rumah aman untuk para korban, pemahaman masyarakat semangat untuk melindungi bersama masih kurang, sistem perlindungan yang belum terbangun dengan baik di tingkat desa, dan kebutuhan pemulihan korban. Flower Aceh dan sejumlah elemen sipil di Aceh menolak adanya hukuman kebiri. Flower Aceh lebih setuju hukuman penjara yang mana si pelaku tidak bisa keluar sama sekali atau hukuman penjara seumur hidup tampah ada remisi atau pengurangan-pengurangan hukuman.

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)