Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda. Jurnal ini fokus pada isu kekinian di bidang Hukum Islam, Hukum Keluarga, Perbankan Syariah, Hukum Hukum Pidana Islam, Peradilan Islam dan Ilmu Hukum.
Articles
23 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT DI ACEH ]]>
<![CDATA[Putra Aguswandi]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.429 KB)
<![CDATA[Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana di Indonesia umunya dilakukan melalui proses litigasi yang dimulai dengan adanya laporan di kepolisian yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses pembuktian di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana di Aceh tidak hanya dilakukan melalui litigasi, tetapi juga secara non litigasi melalui peradilan adat. Penelitian ini menggunakan metode normative research dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar hukum berlakunya penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu perintah Undang-Undang Republik Indonensia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampung, yang mengharuskan penyelesaian permasalah di gampong dilakukan melalui peradilan adat. Aturan tersebut disempurnakan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan didukung oleh Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, yang mengharuskan pidana ringan diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat sebelum di proses pada tingkat kepolisian. Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Peradilan Adat]]>
<![CDATA[Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Juliana Putri]]>;
<![CDATA[Fitria Andriani]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.825 KB)
<![CDATA[This study aims to determine and understand the authority of the Religious Courts in dispute resolution and the principles of handling sharia banking disputes. This type of research is a qualitative research with a juridical approach. The results of this study indicate that the enactment of Law No. 3 of 2006 concerning amendments to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts has provided a legal umbrella for the application of sharia economic disputes in Indonesia which is the authority of the Religious Courts. Settlement of disputes related to Islamic banking economic activities can be resolved in two ways, namely litigation and non-litigation. In addition, with the change in the legislation of the Religious Courts providing an extension of authority to the Religious Courts, this can be seen from the amendments to the Judicial Law which contained two amendments, in which the first amendment was from Law No. 7 of 1989 to Law No. 3 of 2006. There are 42 articles that have been added and changed, and in the second amendment, namely Law No. 7 of 1989 to Law No. 50 of 2009 there are 24 articles that were added and changed.]]>
<![CDATA[Alasan Meningkatnya Cerai Gugat Pada Tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil ]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.293 KB)
<![CDATA[Kajian ini berangkat dari maraknya istri di Aceh Singkil menggugat suaminya untuk berpisah pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan menganalisa alasan istri menggugat suaminya di Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil dan upaya yang dilakukan dalam menimalisir cerai gugat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Singkil. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah alasan cerai gugat di pengadilan Mahkamah Syar’iyah Singkil yakni, karena tidak mendapat nafkah sesuai dengan semestinya dari sang suami dan karena ada pihak ketiga, sehingga membuat keharmonisan keluarga menjadi hilang. Upaya yang dilakukan dalam menimalisir angka cerai gugat dengan cara memediasi keduabelah pihak. Namun upaya tersebut belum maksimal yang diharapkan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli ]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.115 KB)
<![CDATA[Tulisan ini membahas persoalan penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syari’ah Sigli. Pembagian harta waris rentan akan timbulnya komflik dalam proses pembagiannya, hal ini didasarkan akan ketidakrelaan dari pihak ahli waris terhadap bagian yang diterimanya. Hal tersebut berdampak pada konflik dan putusnya hubungan silahturahmi dalam sebuah keluarga. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian menjelaskan mediator sebagai pihak ketiga mesti berada pada posisi netral, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti dalam persidangan (ligitasi). Penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syari’ah Sigli dengan nomor perkara 253/pdt.G/2020/MS.sgi. diseselesaikan dengan musyawarah. Model penyelesaian tersebut dalam konteks fikih disebut takharuj, berdasarkan kerelaan dari ahli waris terkaut dengan bagian yang diterimanya.]]>
<![CDATA[Persepsi Muhammadiyah dan NU Terhadap LGBT ]]>
<![CDATA[Budi Jaya Putra]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.653 KB)
<![CDATA[ABSTRACT LBGT has now become a phenomenon and a big issue in discussion in various forums of social and religious organizations and has become a trending topic on various social media. Indonesia is a country that still upholds religious norms and eastern customs and is predominantly Muslim. On the other hand, Indonesia also continues to recognize human rights which generally respects and respects the freedom of human rights. These two things ultimately become the cause of the pros and cons of the existence and development of the LGBT group. This LGBT phenomenon and issue is interesting to study considering that the majority of the Indonesian population is Muslim and has many religious organizations. This study aims to determine the perceptions of Indonesia's two largest Islamic organizations towards LGBT, namely Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama (NU). This study uses a qualitative methodology while the nature of the research is descriptive-analytical with main data taken from library research. The results show that Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama have the same perception that people who adhere to LGBT ideas tend to deviate from behavior and are not by human nature and LGBT acts, namely same-sex relationships are haram and the perpetrators need to be rehabilitated. Keywords: LGBT, Perception, Muhammadiyah, NU ABSTRAK LBGT kini telah menjadi fenomena dan isu besar dalam diskusi di berbagai forum organisasi sosial dan keagamaan dan telah menjadi trending topic di berbagai media sosial. Indonesia adalah negara yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama dan adat istiadat timur dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Di sisi lain, Indonesia juga terus mengakui hak asasi manusia yang umumnya menghormati perbedaan dan menghormati kebebasan. Kedua hal ini akhirnya menjadi penyebab pro dan kontra dari keberadaan dan perkembangan kelompok LGBT. Fenomena dan isu LGBT ini menarik untuk dikaji mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki banyak organisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia terhadap LGBT, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dengan data utama diambil dari penelitian kepustakaan (library research). Hasilnya menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama memiliki persepsi yang sama bahwa orang yang menganut ide LGBT memiliki kecenderungan untuk menyimpang perilaku dan tidak sesuai dengan sifat manusia dan tindakan LGBT, yaitu hubungan sesama jenis adalah haram dan pelakunya perlu direhabilitasi. Kata Kunci: LGBT, Presepsi, Muhammadiyah, NU]]>
<![CDATA[Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq ]]>
<![CDATA[Fitri Nurafikah]]>;
<![CDATA[Salahuddin Salahuddin]]>;
<![CDATA[Rafiqah Rafiqah]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.434 KB)
<![CDATA[Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam, Baitul Mal terus mungumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, agar dana zakat yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dampak pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu muamalat di masyarakat ataupun dikalangan eksekutif mengenai strategi penggunaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di Banda Aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk Observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan Purposive Sampling untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi dan juga pendidikan para mustahik, zakat dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan para penerima zakat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah startegi pengelolaan zakat sudah cukup baik dilaksanakan dan dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki dan dampaknya terhadap mustahik dapat meningkatkan pendapatan konsumsi dan pendidikan.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP KUANTITAS NASABAH PRODUK PENDANAAN (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Juliana Putri]]>;
<![CDATA[Fitria Andriani]]>;
<![CDATA[Erawati Erawati]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.499 KB)
<![CDATA[Covid-19 at Bank Muamalat has also made customers from funding products experience a decrease in customer quantity. The spread of the corona virus and implementing social restrictions have weakened the performance and capacity of banks, especially funding, because one of the marketing strategies of Bank Muamalat Lhokseumawe Sub-Branch Office is the door to door method. Where this method is Bank Muamalat's way to attract customers. The purpose of this study was to determine the impact of Covid-19 on the quantity of funding product customers at Bank Muamalat Indonesia Lhokseumawe Sub-Branch Office by comparing before and during Covid-19. In this study, researchers want to see the quantity of customers in funding products which include savings products, current accounts, and deposits before and during Covid-19. The test uses a different test, namely the paired sample t-test and the sign-wixolcon test. The results obtained that there are significant differences in the number of customers in savings products, current accounts and time deposits. From the results, it can be concluded that there is an impact of Covid-19 on the quantity of funding product customers at Bank Muamalat Indonesia Lhokseumawe Sub-Branch Office]]>
<![CDATA[KEWENANGAN HAKIM MELAKSANAKAN MEDIASI PADA PERKARA ISTBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Salman Abdul Muthalib]]>;
<![CDATA[Mansari Mansari]]>;
<![CDATA[M. Ridha]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.787 KB)
<![CDATA[Salah satu alasan pengajuan istbat nikah menurut KHI adalah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Persoalannya adalah di satu sisi istbat nikah bukanlah perkara yang wajib dimediasi, di sisi lain perkara perceraian menjadi salah satu perkara yang wajib dimediasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah hakim berwenang melakukan mediasi terhadap istbat nikah dengan alasan perceraian dan bagaimana perspektif asas peradilan cepat serta biaya ringan dalam mengadili perkata istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Kajian menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan advokat. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU Perkawinan, KHI dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berwenang melaksanakan mediasi dalam perkara istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Perkara pokok dari istbat nikah dalam rangka perceraian adalah perceraiannya sehingga menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilaksanakan mediasi karena perkara perceraian merupakan salah satu kasus yang dapat dimediasikan oleh hakim. Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian mengakomodir asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena tidak memerlukan pembuktian yang sulit. Pembuktian dapat dilakukan sekaligus dengan menghadirkan saksi yang menyaksikan terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam serta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus di antara pasangan suami isteri.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG LAMPEUNEUEN KECAMATAN DARUL IMARAHKABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Zahratul Faizah]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasional, produk, jasa dan sistem yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Khusus di Provinsi Aceh Penerapan konsep Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diterapkannya berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksankan berdasarkan prinsip syari’ah. Permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Gampong Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang memberikan informasi bagaiman pemahaman masyarakat Gampong Lampeuneuen terhadap Bank Syariah. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwasanya pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Gampong Lampeuneuen yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah akan tetapi tidak paham tentang bagaimana konsep bank syariah tersebut secara detail. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial, sehingga para nasabah beralih ke bank Syariah bukan karena ilmunya melainkan karena diberlakukannya Qanun No. 11 Tahun 2018.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Pendapat Ulama Syafi’iyah tentang Zakat Uang Kertas ]]>
<![CDATA[Zahrul Fatahillah]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian ini berusaha menganalisis uang kertas yang selama ini berlaku dalam masyarakat dalam persepktif mazhab syafi’i. penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka. Data primer diperoleh dari kitab Maszhab Syafi’i dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa uang kertas ada yang mengatakan wajib dizakati, ada yang mengatakan tidak wajib. Pendapat yang mengatakan wajib memberi alasan, bila posisi uang kertas sekarang sebagai ganti dari uang dirham dan dinar yang ada pada masa lalu maka hikmah yang ada pada dirham dan dinar pun ada pada uang kertas yang berlaku pada masa sekarang dan bila dilihat dari segi nilai uang kertas ini sebagai ganti dari nilai emas dan perak, artinya uang kertas yang dimilki seseorang sebagai ganti emas dan perak hanya pada bentuknya saja maka uang kertas inipun wajib dizakati. Pendapat yang mengatakan tidak wajib memberi alasan tidak datang dalil yang mewajibkan mata uang selain dirham dan dinar untuk dizakati, hikmah yang ada pada emas dan perak tidak ada pada mata uang selain emas dan perak. Mata uang selain emas dan perak tidak ada persamaannya dengan dirham dan dinar yang hinga bisa dikiaskan kepada wajib dizakati.]]>
