cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 162 Documents
 1   2   3   4   5 
STRATEGI PENCEGAHAN PIHAK RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN RIAU TERHADAP PASIEN NAPZA YANG TIDAK PATUH DALAM BEROBAT (STUDI KASUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU) Nurjulia Arin Afrianti; Kasmanto Rinaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.369

Abstract

Ketergantungan NAPZA adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan sejumlah Napza yang makin bertambah, apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat. Dalam kondisi tertentu penderita ini sangat membutuhkan pertolongan medis seperti rehabilitasi di rumah sakit. Bila keadaan ini tidak diatasi dengan tepat, maka akan berakhir dengan kematian yang mengakibatkan perbuatan bunuh diri, kecelakaan, keracunan, over dosis, hepatitis, kelainan jantung, kelainan paru-paru, gangguan jiwa berat dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Strategi Pencegahan Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Dalam Mengatasi Pasien Napza Yang Tidak Patuh Dalam Berobat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena pendekatan melalui metode ini berbeda dengan pendekatan pendekatan metode kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah upaya yang diberikan pihak rumah sakit melalui Pencegahan primer berupa melakukan detoks pada pecandu narkoba sehingga dapat pulih kembali, selain itu juga memberikan jadwal pengobatan pasien kepada keluarga agar patuh dan terjadwal dalam berobat. Pencegahan yaitu dalam bentuk pemberian edukasi kepada keluarga pasien napza agar terhindar dari perilaku serupa. Pencegahan tersier berupa menjalin kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap mantan rehabilitasi.
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP PECANDU NARKOBA (STUDI PADA BNNK KOTA PEKANBARU) Dini Dini; Kasmanto Rinaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.371

Abstract

Kejahatan    narkoba   yang    berkembang    semakin    pesat    merupakan transnational crime dan organized crime telah menjadikan Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang turut  berperan penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korban penyalahgunaan narkoba yang ada di BNNK Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Criminal Function Theory oleh Stephen Scaffer sebagai landasan teori yang di lihat dari sis korban. Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan korban penyalahgunaan narkoba melakukan teknik assement pada BNNK Kota Pekanbaru dan setelah tahapan assement yang di lakukan mendapatkan hasil korban serta faktor apa saja yang membuat seseorang menjadi korban.
PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Ampera Seke Selan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.376

Abstract

Abstract : This article presents the problem of illegal mining carried out by residents, and the extent to which the South Central Timor Regency (TTS) government has issued mining permits. The main issue is whether the regional government has the authority to regulate mining control and supervision activities in the manganese rock area of TTS Regency, East Nusa Tenggara (NTT) Province? And what are the efforts of the local government towards the factors that hinder it. The method used in this research is empirical legal research. It was found that according to regional regulations, the regional government was given authority both from the regions themselves and from the central government, but this has not been maximally implemented in TTS District. It was also found that the local government had not controlled illegal miners' permits, and seemed to allow stone miners to get up illegally which was very troubling to the community. It is hoped that the regional government of TTS Regency, through the relevant technical services, will address environmental problems and resonate areas where there is potential for manganese. There needs to be a price fixing that is directly claimed by the regional government for the effectiveness of regional income including community income from the natural potential of manganese in the TTS Regency area. Keywords: Regional Government Authorities, Ordering Permits, Mining. Abstrak : Tulisan ini menampilkan problem penambangan liar yang dilakukan oleh warga, dan sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerbitkan izin pertambangan. Masalah pokoknya adalah apakah Pemerintah daerah berwenang dalam  penertiban  kegiatan Pengendalian dan pengawasan pertambangan di kawasan batu mangan Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Dan apa upaya Pemda terhadap faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan penelitian ini yakni penelitian hukum secara emperis. Diitemukan bahwa secara regulasi pemda diberi kewenangan baik dari daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat akan tetapi belum diterapkan secara maksimal di Kabupaten TTS. Ditemukan juga bahwa pemda belum mengendalikan izin penambang liar, dan terkesan membiarkan penambang batu bangun liar yang sangat meresahkan masyarakat. Diharapkan pemda Kabupaten TTS melalui dinas teknis terkait mengatasi masalah lingkungan dan adanya resonasi wilayah yang terdapat potensi batu mangan. Perlu adanya penetapan harga yang langsung diklaim oleh pemda guna efektifnya pendapatan daerah termasuk pendapatan masyarakat dari potensi alam batu mangan di wilayah Kabupaten TTS. Keywords : Kewenangan Pemda, Penertiban Izin, Tambang.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hilmy Nopra Mulya; Ratih Agustin Wulandari; Ainul Badri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangiytindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.  
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Tasyukur Tasyukur; Muksalmina Muksalmina; Nabhani Yustisi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.391

Abstract

Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945.  Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen  mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, kedua, MK memutuskan atas pendapat DPR, dan putusannya diserahkan kepada DPR, apabila dalam putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, maka DPR melakukan sidang paripurna, untuk mengajukan kepada MPR, ketiga, MPR melakukan sidang paripurna setelah menerima usulan dari DPR, MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Artinya bahwa MPR dalam memberikan putusan harus secara voting. Dengan demiki, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan 2/3 dari ¾ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari ¾ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.
EFEKTIVITAS REZIM COMFORT WOMEN AGREEMENT ANTARA JEPANG DAN REPUBLIC OF KOREA (ROK) DALAM PENYELESAIAN MASALAH JUGUN IANFU DI REPUBLIC OF KOREA (ROK) Firda Ainun Ula; Yeyen Subandi; Diansari Solihah Amini; Tanti Nurgiyanti; Bagus Subekti Nuswantoro; Harits Dwi Wiratma
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.413

Abstract

The Comfort Women incident that occurred during World War II is a historical issue that continues to overshadow the relationship between the two countries between the Republic of Korea (RoK) and Japan. On December 28, 2015 RoK and Japan carried out reconciliation which officially agreed on the Comfort Women Agreement as a resolution that was 'Finaland Irreversible'. However, disappointment arose after the Comfort Women Agreement was agreed upon by the Jugun Ianfu, even though the Japanese side greatly appreciated and supported the reconciliation efforts. This study aims to analyze how the effectiveness of the regime after the Comfort Women Agreement was officially agreed upon in resolving the problems of comfort women by using the analytical framework of Arild Underdal's theory about regime effectiveness. The research was conducted using qualitative methods and analyzed the responses from the RoK countries and Japan after the Comfort Women Agreement was agreed in an effort to resolve the problems of comfort women through Output, Outcome, and Impact. This study found that there were differences in response in efforts to resolve the comfort women's problem between RoK and Japan after the Comfort Women Agreement was agreed. The survivors of Jugun Ianfu with an alliance of civil society rejected the outcome of the Comfort Women Agreement.
PERGESERAN PEMAKNAAN TERHADAP TRADISI JE’NE LIMBUA Pratiwi Nur
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.418

Abstract

A culture that has been passed down from generation to generation in the province of South Sulawesi, to be precise in Jeneponto Regency, Beroanging Village, namely the Je'ne Limbua Tradition. Where some people still carry out this tradition, there are several procedures for carrying out the Je'ne Limbua Tradition. This tradition aims to carry out their intentions or vows. By maintaining this tradition, the local community believes that the economic and social factors in the area will be stable. According to the theory of the Sacred and the Profan which was initiated by Mircea Eliade, the writer used it to find out the shift in meaning that occurred in the Je'ne Limbua Tradition in Beroanging Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency, South Sulawesi. And there are 3 groups of people who respond to the Je'ne Limbua Tradition, namely, 1) people who believe, 2) people who doubt, and 3) people who don't believe.
UPAYA DAMAI TERKAIT PERSELISIHAN ALIHFUNGSI TANAH ADAT DI HUTAN LINDUNG TESSO NILO ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKSDA RIAU (STUDI KASUS DI DESA AIR HITAM KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN) Sareh Sulistiyo; Kasmanto Rinaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.438

Abstract

Tanah adat/tanah ulayat adalah tanah yang luas yang merupakan milik bersama dari suatu klan atau suku. Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi tempat bagi satwa yang dilindungi sebagai tempat tinggal sehingga itulah yang membuat BKSDA menjadikan lahan warga ini sebagai Taman Nasional. Sengketa perkara pertanahan seperti konflik antara masyarakat adat dengan TNTN ini masih banyak dan banyak juga yang belum terselesaikan sehingga membuat masyarakat adat tidak leluasa mengusahakan lahannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja Upaya Damai Terkait Perselisihan Alih Fungsi Tanah Adat Di Hutan Lindung Tesso Nilo Antara Masyarakat Dengan Bksda Riau (Studi Kasus Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu di dapatkan bahwa upaya yang dilakukan untuk penyeleseian sangketa tanah ini yaitu dengan masyarakat mendapatkan SKT dari pihak, masyarakat masih diperbolehkan untuk  memanen hasil sawit tetapi tidak boleh menambah lahan dikawasan konservasi, dan apabila ada permasalahan maka akan diselesaikan dengan musyawarah.
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS BALAP LIAR DI JALAN ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU) Wirasyafri Wirasyafri; Kasmanto Rinaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.439

Abstract

Balap liar adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang membahayakan orang lain. Aksi balap liar ini memberikan dampak kerugian bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasakan resah dan khawatir. balap liar karena remaja saat ini memiliki jiwa ingin tahu yang cukup tinggi dipengaruhi oleh film atau hanya ingin mencari nama dan disebut jagoan, kenakalan remaja dapat dicirikan sebagai perilaku menyimpang atau tidak diinginkan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Alhasil, para pelaku balapan liar di jalan raya umum, dan jalur utama digunakan untuk mengantarkan pembalap ini. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diulas mengenai pemberian sanski terhadap pelaku balap liar dengan menggunakan teori relatif dan penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan dua pelaku balap liar, tiga masyarakat sekitar, Polsek Bukit Raya dan psikolog. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi oleh Polsek Bukit Raya terhadap pelaku balap liar yaitu pemberian hukumam sanksi penjaran paling lama selama dua bulan, sanksi fisik pada saat razia balap liar, memanggil orangtua pelaku balap liar, dan penahanan sepeda motor hingga selesai proses sidang dengan melengkapi kembali alat kendaraan. 
FEAR OF CRIME PENJUAL TANAMAN HIAS DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLRES PANGKALAN KERINCI) Yogie Al-Hadi; Kasmanto Rinaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.440

Abstract

Penelitian ini menggambarkan tentang fear of crime yang merupakan ketakutan akan kejahatan atau suatu reaksi emosional terhadap sebuah ancaman yang nyata dan perasaan terancam yang ditimbulkan dari lingkungan dan peristiwa yang dialami baik sebagai korban ataupun saksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Routine Activity dalam teori aktifitas rutin dimana dalam teori ini terdiri dari pelaku yang termotivasi, target yang menarik, dan tidak adanya penjagaan yang cakap dan mampu melindungi atas orang atau barang yang menjadi target kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa awal kemunculan covid-19 fenomena tanaman hias menjadi buming serta membuat harga tanaman hias melonjak tinggi, sehingga menimbulkan daya tarik bagi pelaku kejahatan. ketakutan yang dialami penjual tanaman hias karena dari modal yang kecil dan sederhana bisa mendapatkan keuntungan yang besar, kejahatan terjadi karena adanya hubungan antara pelaku yang termotivasi dan lemahnya pengawasan dari korban terhadap barang yang mereka miliki.

Page 3 of 17 | Total Record : 162

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue