cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 162 Documents
 2   3   4   5   6 
HASTO WARDOYO’S POPULISM Mahmuddin Sirait
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.456

Abstract

This paper will discuss how Hasto Wardoyo exercised government power during his first leadership from 2011-2016. Using populism as an analytical tool, this paper argues that Hasto Wardoyo used two ways in exercising government power. Firstly, using populist programs. Secondly, doing direct interaction with people.
NEGOSIASI RASULULLAH SAW DALAM MEWUJUDKAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH Ali Syahbana Siregar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan proses negosiasi Rasulullah Saw dalam mewujudkan perjanjian Hudaibiyah, di samping itu peniliti juga akan menjabarkan tentang kapasitas diri para negosiator perjanjian Hudaibiyah ditinjau dari konsep negosiasi modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses negosiasi Rasulullah Saw ditinjau dari konsep negosiasi modern merupakan praktek negosiasi yang brilian. Negosiasi yang dijalankan Rasulullah Saw memperlihatkan sistematika negosiasi yang terstruktur. Hal ini terlihat dari sisi perencanaan yang sistematis dalam mendefenisikan isu-isu, kemudian beliau mendefinisikan isu-isu yang paling strategis, dan menetapkan target negosiasinya. Demikian halnya dengan pola diskusi dan gaya komunikasi, Rasulullah Saw terbuka dengan semua pihak yang ingin berdiskusi dengannya, termasuk dengan musuhnya. Salah satu ciri khas beliau adalah berbicara dengan gaya komunikasi yang santun dan menampakkan wajah positif pada lawan bicaranya. Pengambilan keputusan yang tepat dengan menyetujui klausul-klausul perjanjian yang ditawarkan oleh pihak Quraisy yang secara sepintas bentuk kekalahan umat Muslim, akan tetapi di kemudian hari menjadi kemenangan. Dalam kajian peneliti, kapasitas diri yang dimiliki para negosiator Perjanjian Hudaibiyah, meliputi; stakeholder (tokoh atau orang terpandang di kabilahnya), familiar (populer dan mudah bergaul), kompetitif (mampu bersaing), berani mengambil resiko, sikap sopan, rendah hati, sabar.
UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DALAM MENGATASI OVERCROWDED DALAM MENCEGAH RESIDIVIS Nahjatun Nahdiyah; Kasmanto Rinaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.459

Abstract

Observations revealed that several problems related to prison overcrowding have the potential to be one of the driving factors for the birth of recidivists (study at Lapas Class II A Pekanbaru). This study aims to find out the efforts of the Pekanbaru Class II A Correctional Institution in dealing with overcrowding so as not to give birth to recidivists. This research uses the type or method of qualitative descriptive research. The author in this study took data sources from interviews conducted with several informants, namely the Head of the Pekanbaru Class II A Correctional Institution, the Pekanbaru Class II A Correctional Institution Officer, and the Pekanbaru Class II A Correctional Families. Based on research conducted on the efforts of Pekanbaru Class II A Penitentiary in overcoming overcrowding so as not to give birth to recidivists, it can be concluded that it consists of formal and informal forms, namely Formal consisting of Giving remissions to inmates, both ordinary prisoners and recidivists. Provide guidance in the form of personality development and independence development. Providing conditional leave opportunities for convicts to return to their families. Informal such as collaborating with other institutions and emphasizing recidivists.
DISKRESI PENENTUAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) Rulman Ignatius Rongkonusa; Yuhelson Yuhelson; Cicilia Julyani Tondy
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.466

Abstract

Latar belakang yang mendasari penentuan diskresi alat bukti sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan dan mengurangi kerugian yang dialami kreditur. Penetapan secara diskresioner pembuktian sederhana dalam sidang permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diselesaikan terhadap utang-utang yang belum dilunasi. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang dimohonkan pailit atau PKPU benar-benar ada dan tidak sehat secara finansial. Penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak para pihak yang terlibat dalam persidangan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan perkara PKPU dan membuktikan tuntutan atau tuntutan yang diajukan para pihak, maka sidang PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang sederhana namun efektif. Penetapan alat bukti sederhana secara diskresioner dalam sidang PKPU bertujuan untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat proses penyelesaian perkara PKPU.
DEMOKRASI MENGHANCURKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN DALAM PRA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023 Piere Mario Bait; Redentor Goncalinho Antonio Obe
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.469

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana bentuk konflik politik yang terjadi dalam pra pemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana masyarakat mengalami konflik politik yang diakibatkan oleh adanya pemilihan kepala desa, penelitian ini juga berusaha untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik politik ini bisa terjadi dan juga bagimana bentuk penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dari hasil penelitian tentang Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 ada beberapa bentuk konflik politik yang terjadi yaitu Sikap Ambisius Para Pendukung Calon dan Kepentingan Politik Antara Individu Atau Kelompok. Model penyelesaian konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Model membiarkan saja (lumping it), model Mengelak (avoidance), dan Mediasi (mediation), dan pendekatan budaya.
SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Aprianus Wilsontrianto Loin; Randy Vallentino Neonbeni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.470

Abstract

Sistem pemilihan kepala daerah di Negara Republik Indonesia mengalami metamorfosa, ditandai  dengan adanya aturan mengenai mekanisme pemilukada selalu berubah-ubah. Dalam pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Dasar tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan; kepala daerah dipilih secara demokratis.Hasil penelitian menunjukan bahwa  pemilukada yang  demokratis adalah pemilihan langsung oleh rakyat,  pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Mengatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut jenis kedaulatan rakyat.
GAGASAN POLITIK GUS DUR DAN CAK NUR TENTANG INDONESIA PASCA REFORMASI Yusdani Yusdani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.482

Abstract

Tulisan berikut ini menjelaskan tentang gagasan Islam politik tentang bangunan bernegara di Indonesia pasca reformasi. Tulisan ini hadir dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik keterpisahan antara kajian studi Islam di satu pihak dan kajian politik dan negara di pihak lain yang terjebak pada pembuatan tipologi.  Fokus utama tulisan ini adalah gagasan politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang negara Indonesia pasca reformasi. Persoalan pokok yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana gambaran negara Indonesia pasca reformasi dalam pemikiran kedua tokoh ini dan bagaimana kontribusi pemikiran politik kedua tokoh dalam upaya mewujudkan negara dan masyarakat sejahtera? Kerangka dasar pemikiran yang dipergunakan untuk mengkaji pemikiran politik dua tokoh dalam tulisan ini adalah sosiologi ilmu pengetahuan yang melibatkan tiga dimensi yaitu internalisasi, obyektifikasi dan eksternalisasi. Cara kerja tiga langkah dari tiga dimensi tersebut dilakukan secara simultan. Temuan penting dari tulisan ini adalah dalam pandangan dua tokoh tersebut bahwa tatanan negara Indonesia pasca reformasi adalah negara yang berposisi sebagai pelayan rakyat dan yang mempunyai kedaulatan adalah rakyat. Pemikiran politik demikian ini memberikan kontribusi penting terwujudnya negara sejahtera. Selain itu dalam pandangan dua tokoh ini Indonesia sekalipun mayoritas warganya muslim tidak perlu mendirikan negara Islam dan paling esensi dalam Islam adalah tujuan didirikannya negara yaitu keadilan dan kemakmuran.
ALAM SUMBER KEHIDUPAN: MELIRIK KEHIDUPAN MASYARAKAT PETUK KATIMPUN DI PINGGIRAN SUNGAI RUNGAN Muhammad Zusanri Batubara; Novia Rahmah; Wahyu Simbolon; Tata Agustina; Hasanuddin Hasanuddin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.488

Abstract

Petuk Katimpun is a village in Palangka Raya City which is located on the banks of the Rungan River. The activities of the Petuk Katimpun community are dominantly in direct contact with the Rungan river. The Rungan River is one of the dominant sources of livelihood for the community. Various livelihoods of the Petuk Katimpun community such as fishermen and gold miners are sourced from the Rungan river. This research aims to find out how the life of the Petuk Katimpun community on the banks of the Rungan river is viewed from various aspects such as economy, education and health. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques used in this research are observation, interview, documentation study, and literature study. The informants in this research are the head of the family and housewives who live on the riverbanks. The results of this study show that most of the people of Petuk Katimpun depend on their livelihoods as fishermen. The community around the river develops small businesses such as opening kiosks to sell fishery products. Maintaining the environment around the river is very important for the fishing community because a clean and healthy environment can affect the catch of fish and other natural resources. The biggest challenge faced by the Petuk Katimpun community in preserving the Rungan River is environmental damage carried out by irresponsible individuals, including gold miners.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA Rani Purmaningrum; Rahmat Jhowanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.510

Abstract

Anak bermasalah dengan hukum tidak terbatas pada anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang pernah melakukan tindak pidana. Namun juga termasuk anak-anak yang menjadi korban dan anak-anak yang menyaksikan suatu tindak pidana, dalam lingkungan masyarakat  terdapat berbagai kejahatan yang terjadi mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Salah satu dalam kejahatan di lingkungan masyarakat sering kita dengar kejahatan penganiayaan atau kekerasan secara fisik, dalam Pasal 351-355 KUHP, yang memuat ketentuan tentang penuntutan tuntutan pidana ringan hingga penganiayaan berat. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara alternatif Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Keadilan Restorative. Dalam hal ini, para pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh proses keadilan restorative yang melibatkan anak-anak tidak mungkin masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang dan dapat diselesaikan secara damai. Di sisi lain, pelaku tetap bertanggung jawab terhadap korban. Keadilan restorative harus memenuhi kedua syarat substantif, seperti tidak menimbulkan keresahan atau kekesalan masyarakat, dan syarat formal, artinya harus ada perdamaian di kedua belah pihak. , solusi adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada balas dendam.
GENDER, FEMINISME KRISTEN, DAN ARTIKEL TENTANG GENDER DARI PENULIS INDONESIA: SEBUAH ANALISIS BIBLIOMETRIK VOSVIEWER Yeyen Subandi; Ananda Dewin Ikhtiarin; Viola Marsela Agustin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.513

Abstract

Penelitian tentang gender, feminsime Kristen,  dan artikel tentang gender dari penulis Indonesia masih belum banyak dilakukan oleh kalangan akademisi maupun peneliti Indonesia, dari hasil tinjauan literatur bahwasannya perihal gender masih sensitif dibicarakan apalagi dikaitkan dengan agama dan keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliomerik VOSviewer, data diambil dari databasenya Scopus pada tanggal 6 Maret 2023 dengan temuan data yang layak atau memenuhi syarat untuk penelitian dengan pencarian melalui kata kunci sebagai berikut: “Gender dan Feminisme Kristen terdapat 128 dokumen artikel”, “Gender dan Penulis Indonesia terdapat 65 dokumen artikel”, dan “Feminisme Kristen dan Indonesia terdapat 2 dokumen artikel”.

Page 4 of 17 | Total Record : 162

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue