cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
putri rahmaini
Contact Email
rahmaini34@gmail.com
Phone
+6282379613726
Journal Mail Official
demokrasi.uml@gmail.com
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam Labuhan, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Lampung
ISSN : 27758389     EISSN : 2775703X     DOI : https://doi.org/10.36269
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI APLIKASI JEMBER SISTEM INFORMASI PELAYANAN (J-SIP) DALAM MENINGKATKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER Triyanti, Nadea; Maulana, Akbar
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3118

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Aplikasi Jember Sistem Informasi Pelayanan (J-SIP) Dalam Meningkatkan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa (J-SIP) berperan sebagai sarana proses pelayanan publik daring dalam pengajuan dokumen administrasi kependudukan di DispendukCapil. J-SIP telah terbukti menjadi solusi efektif dalam modernisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Jember, menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik dapat memberikan manfaat signifikan ketika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, didukung infrastruktur yang memadai, dan diimplementasikan dengan strategi yang komprehensif. Namun, keberlanjutan dan pengembangan sistem tetap memerlukan perhatian berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya di masa mendatang. Kata Kunci: J-SIP, Administrasi Kependudukan, DispendukCapil, Pelayanan Publik
KOLABORASI MULTIDISIPLIN PROGRAM DESA LAYAK ANAK DI DESA KARANGHARJO KECAMATAN SILO Kasyir, Sukron; Maulana, Akbar
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3082

Abstract

Penelitian ini membahas kolaborasi multidisiplin dalam implementasi Program Desa Layak Anak di Desa Karangharjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM, dan Forum Anak dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dan tata kelola adaptif berperan penting dalam efektivitas program. Keberlanjutan dan kebijakan yang memastikan program tetap responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.Kata Kunci : Kolaborasi multidisiplin, tata kelola adaptif, desa layak anak, perlindungan anak.
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SINJAI Agus, Agus; Syamsuddin, Syamsuddin; Wahid, Abd; Nawir, Adi
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3119

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of stunting prevention policies in Sinjai Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study found that the implementation of Sinjai Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning the prevention and handling of stunting in Sinjai Regency has been carried out according to the established indicators. The main difference with previous studies is the focus on data collection related to the implementation of this policy, while previous studies had a different focus. The results of the study indicate that policy implementation can be seen in general from several key indicators. Communication is carried out through socialization and transmission of information to all parties involved, with an explanation of stunting accompanied by props to improve understanding. Clarity of information is important so that the community understands the issue of stunting well. Consistency among all parties involved is needed in implementing activities, supported by adequate resources and active participation from all stakeholders, including health center staff and other parties. Information must be disseminated widely, and the enthusiastic attitude of the implementers plays an important role in accelerating the reduction of stunting. The appointment of bureaucrats is accompanied by cooperation and periodic performance evaluation. The focus on preventing and handling stunting is carried out intensively with a bureaucratic structure that involves all parties as implementers of activities. All parties follow the established Standard Operating Procedure (SOP), and each party is fully responsible for implementation.
IMPLEMENTASI LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK (YAUMUNA) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER Nabilah, Putri Gananthi; Maulana, Akbar
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3090

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Kabupaten Jember sebagai upaya pemenuhan hak pascaperceraian. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa YAUMUNA berperan dalam pendampingan hukum, konsultasi psikologi, serta fasilitasi pemenuhan hak perempuan dan anak. Meskipun efektif, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan rendahnya kepatuhan mantan suami masih menjadi hambatan. Kesimpulannya, YAUMUNA berdampak positif, namun perlu penguatan regulasi dan koordinasi lebih lanjut.
KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MAHASISWA PENDEKATAN SOSIAL (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023) Aprilia, Lusi; Suryani, Eny Inti; Yonnawati, Yonnawati
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3154

Abstract

ABSTRACT The Single Tuition Fee Policy at the University of Lampung aims to establish a fair and equitable education financing system through the principles of cross-subsidization and tiered tuition fees based on students' economic capabilities. This study employs a qualitative approach to explore the impact of the Single Tuition Fee Policy on student welfare. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving students, practitioners, and relevant stakeholders. The findings indicate that the Single Tuition Fee Policy has had a positive impact on access to higher education for students from diverse economic backgrounds, particularly by alleviating the financial burden for students from underprivileged families. However, the lack of clarity in determining the Single Tuition Fee mechanism and limited information about the appeal procedures have led to dissatisfaction among students. Another challenge identified is the inaccuracy of economic data validation, resulting in misplacement of students in inappropriate tuition fee groups. This study recommends improving policy communication systems, implementing stricter data validation, and enhancing non-financial welfare support, such as counseling services and an inclusive social environment. These measures are expected to make the Single Tuition Fee Policy a more effective instrument in holistically supporting student welfare, both in terms of access to education and socio-economic aspects. Keyword: Policy, Tuition Fees, Welfare, Students ABSTRAK Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan merata melalui prinsip subsidi silang dan pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal terhadap kesejahteraan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, melibatkan mahasiswa, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama dalam meringankan beban finansial mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidakjelasan mekanisme penentuan Uang Kuliah Tunggal dan kurangnya informasi mengenai prosedur banding menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Tantangan lain yang ditemukan adalah validasi data ekonomi yang kurang akurat, yang berdampak pada penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak sesuai. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem komunikasi kebijakan, validasi data yang lebih ketat, dan peningkatan dukungan kesejahteraan non-finansial, seperti layanan konseling dan lingkungan sosial inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh, baik dari segi akses pendidikan maupun aspek sosial-ekonomi. Kata Kunci : Kebijakan, Uang Kuliah, Kesejahteraan, Mahasiswa
Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program WASH In HCF Kota Bandar Lampung Natalia, Angga; Juniarti, Rani
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3066

Abstract

Program Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) in Healthcare Facilities (HCF) merupakan upaya global untuk memastikan fasilitas kesehatan memiliki layanan sanitasi, air bersih, dan kebersihan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan WASH in HCF di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada tiga aktor utama: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Puskesmas Kedaton, dan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa standar kebijakan WASH telah diterapkan di sebagian besar fasilitas kesehatan, namun terdapat tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar-stakeholder yang belum optimal, dan minimnya pelatihan teknis. Kolaborasi antara pemerintah dan YKWS memberikan kontribusi positif, terutama dalam edukasi masyarakat dan pengadaan fasilitas kebersihan. Kendati demikian, pengelolaan limbah medis dan pemeliharaan infrastruktur masih menjadi kendala. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas teknis, serta alokasi sumber daya yang lebih memadai.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME PILPRES 2024 Trianto, Agus; Yonnawati, Yonnawati; Rahmaini, Putri
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3152

Abstract

ABSTRACT Abstract: The 2024 Presidential Election in Indonesia led to a surge in campaign billboard installations, which often violated spatial planning regulations and public order. This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in managing the regulation of campaign billboards during the 2024 Presidential Election in Tulang Bawang Regency. A qualitative approach was employed through observations, in-depth interviews, and documentation, with data analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Key informants included Satpol PP officials and local community members.The findings indicate that Satpol PP plays a crucial role in enforcing regional regulations, maintaining city aesthetics, and ensuring social order during the campaign period. However, challenges such as resistance from billboard installers, limited resources, operational facilities, and political pressure often hinder their performance. Dialogical and persuasive strategies are employed to mitigate conflicts and enhance public awareness regarding billboard regulations. Collaboration between Satpol PP and other agencies, such as the Department of Transportation and the Department of Public Works, is considered essential for effective enforcement. Furthermore, improving human resources and utilizing technology, such as digital applications to monitor and record illegal billboards, are recommended to enhance efficiency. Overall, Satpol PP holds a pivotal role in ensuring order and fairness during the campaign period. Support from local governments, communities, and related agencies is critical to the success of their efforts. This study provides practical recommendations for improving billboard management during national political events. Keyword: Billboards, Regulatio, Satpol PP ABSTRAK Abstrak: Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menyebabkan lonjakan pemasangan reklame kampanye, yang sering melanggar aturan tata ruang dan ketertiban umum. Penelitian ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kab. Tulang Bawang. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman. Informan utama adalah pejabat Satpol PP dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga estetika kota, dan menciptakan keteraturan sosial selama kampanye. Namun, tantangan seperti resistensi dari pemasang reklame, keterbatasan sumber daya, fasilitas operasional, serta tekanan politik sering menghambat kinerja mereka. Strategi dialogis dan persuasif digunakan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan reklame. Kolaborasi Satpol PP dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, dianggap penting untuk efektivitas penertiban. Selain itu, disarankan peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, untuk memantau dan mendata reklame ilegal secara lebih efisien. Secara keseluruhan, Satpol PP memegang peranan penting dalam memastikan keteraturan dan keadilan selama masa kampanye. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan tugas ini. Penelitian ini memberikan masukan praktis untuk meningkatkan pengelolaan reklame dalam momen politik nasional. Kata Kunci : Reklame, Penertiban, Satpol PP

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 2024 Vol 4, No 2 (2024) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1 2021 Volume 1, No 2 2021