Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Lex Publica

lexpublica
Website

Published by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia

ISSN : 23549181 EISSN : 25798855 DOI : https://doi.org/10.58829/lp

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Lex Publica (e-issn 2579-8855; p-issn 2354-9181) is an international, double blind peer reviewed, open access journal, featuring scholarly work which examines critical developments in the substance and process of legal systems throughout the world. Lex Publica published biannually online every June and December by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) and managed by Institute of Social Sciences and Cultural Studies (ISOCU), aims at critically investigating and pursuing academic insights of legal systems, theory, and institutions around the world. Lex Publica encourages legal scholars, analysts, policymakers, legal experts and practitioners to publish their empirical, doctrinal and/or theoretical research in as much detail as possible. Lex Publica publishes research papers, review article, literature reviews, case note, book review, symposia and short communications on a broad range of topical subjects such as civil law, common law, criminal law, international law, environmental law, business law, constitutional law, and numerous human rights-related topics. The journal encourages authors to submit articles that are ranging from 6000-8000 words in length including text, footnotes, and other accompanying material.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2018)" : 7 Documents clear

Perubahan Paradigma Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Mewujudkan Daya Saing Nasional: Studi Perlindungan Rahasia Dagang Bidang Obat-Obatan Tradisional Suparno Suparno; Faisal Santiago
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Dalam perdagangan internasional, khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia berada di bawah tekanan Negara-negara maju karena harus mengimplementasikan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agrement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim World Trade Organisation (WTO). Penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian, yaitu yuridis normatif, kualitatif dan komparatif. Permasalahan dalam penelitian adalah mengapa paradigma HKI hukum Indonesia harus ada perubahan, upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam perubahan tersebut, dan apakah budaya hukum masyarakat Indonesia dapat menerima perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, paradigma HKI Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis dan realitas sosial bangsa Indonesia sebagai landasan sosiologis. Kedua, upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam perubahan tersebut harus terus dilakukan, mengingat sistem hukum HKI yang berasal dari Barat bersifat individualistik. Ketiga, budaya hukum masyarakat tradisional belum seluruhnya memahami perlunya perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional. Abstract In international trade, especially with regard to aspects of Intellectual Property Rights (IPR), Indonesia is under pressure from developed countries because they have to implement the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement as one of the agreements within the World Trade Organization (WTO) regime. This study uses three research methods: normative, qualitative, and comparative juridical. The problems in this research are why the paradigm of IPR in Indonesian law has to change, what efforts have been made by the Indonesian government for this change, and whether the legal culture of Indonesian society can accept trade secret protection in the field of traditional medicines. The results of the study show that first, the paradigm of Indonesian IPR must be based on Pancasila as a philosophical basis, the 1945 Constitution as a juridical basis, and the social reality of the Indonesian people as a sociological basis. Second, the efforts of the Government of Indonesia in these changes must be continued, bearing in mind that the IPR legal system originating from the West is individualistic. Third, the legal culture of traditional communities has not fully understood the need to protect trade secrets in the field of traditional medicines. Keywords: Paradigm Change, Politics, Law

Judicial Independence in the Enforcement of Military Crimes in the Indonesian Justice System Joko Sasmito
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

The military court has the function of carrying out judicial duties in the context of upholding law and justice by taking into account the interests of the administration of state defense and security, which in this case, is carried out by the military. However, it should be remembered that law enforcement through military courts is the last resort (ultimum remidium) when disciplinary law enforcement by superiors fails to overcome the existing problems. Military Courts are regulated in Article 10 of Law No. 31 of 1997, that Courts under Military Courts are authorized to try crimes committed in the jurisdiction of defendants, including units in their jurisdiction. The protection of judicial independence is usually considered to cover various aspects that operate at different levels, in this case, external and internal independence and institutional and individual independence. External independence refers to the independence of the judiciary from political branches (Executive and Legislative powers), as well as other non-judicial actors. However, there must be a relationship between the judiciary and political power (especially the executive). The importance of the independence, impartiality, and competence of military courts is recognized by all experts. In a number of presentations, it was noted that, in some countries, the issue of command interference and lack of institutional independence remains a source of concern. Regarding the personal jurisdiction of military courts, the Human Rights Committee has discussed this issue, stating that civilians should not submit to the jurisdiction of military courts except in exceptional circumstances. Military jurisdiction should be set aside in favor of civilian courts in cases where allegations of serious human rights violations are made against military personnel, and that military jurisdiction should be limited to military offenses. Abstrak Peradilan militer mempunyai fungsi melaksanakan tugas peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh militer. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum melalui peradilan militer merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) ketika penegakan hukum disiplin oleh atasan gagal mengatasi permasalahan yang ada. Peradilan Militer diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer berwenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan dalam wilayah hukum atau para terdakwa, termasuk unit-unit yang berada dalam wilayah hukumnya. Perlindungan independensi peradilan biasanya dianggap mencakup berbagai aspek yang beroperasi pada berbagai tingkatan, dalam hal ini independensi eksternal dan internal, serta independensi institusional dan individu. Independensi eksternal mengacu pada independensi peradilan dari cabang-cabang politik (kekuasaan eksekutif dan legislatif), serta aktor non-yudisial lainnya, meskipun harus ada hubungan antara kekuasaan yudikatif dan politik (khususnya eksekutif). Pentingnya kemandirian, ketidakberpihakan dan kompetensi pengadilan militer diakui oleh semua ahli. Dalam sejumlah presentasi, disebutkan bahwa di beberapa negara, isu campur tangan komando dan kurangnya independensi kelembagaan masih menjadi perhatian. Mengenai yurisdiksi pribadi pengadilan militer, Komite Hak Asasi Manusia telah membahas masalah ini yang menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh tunduk pada yurisdiksi pengadilan militer kecuali dalam keadaan luar biasa. Yurisdiksi militer harus dikesampingkan demi pengadilan sipil dalam kasus-kasus di mana tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dilakukan terhadap personel militer dan bahwa yurisdiksi militer harus dibatasi pada pelanggaran militer. Kata kunci: Kemerdekaan, Hakim, Kejahatan, Sistem Peradilan, Militer, Indonesia

Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Aris Budiono
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan kepala desa di Indonesia. Desa berperan penting sebagai tonggak demokrasi publik di akar rumput, sehingga pemilihan kepala desa merupakan wujud akar rumput dari pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik. Terdapat beberapa aturan yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara Demokrasi dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Abstract This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of a village head is a grassroots form of granting legitimacy from the community to candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No. Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law

Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol Cecep Wiharma; Asep Hasanudin; Leny Megawati; Hadi Koswara
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus menjamin keadilan bagi masyarakat dalam perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya pemberian ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan ruas jalan tol. Dalam pelaksanaannya timbul pertanyaan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mendapatkan ganti rugi, dan bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang â€“ undangan serta upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk menanggulangi hambatan bagi masyarakat mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara: yuridis normatif, deskriptif analis, jenis dan sumber, yaitu data primer dan skunder, kualitatif. Setelah di kaji lebih dalam menunjukan bahwa ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan amanat konstitusional dan sebagai kompensasi atas potensi ekonomi tanah yang dimiliki masayarakat. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman Kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi adalah mendatangi sumber informasi resmi seperti kantor desa atau kelurahan dan kecamatan. Kemudian pastikan dokumen-dokumen adalah dokumen asli yang diakui oleh negara. Abstract Procurement of land for the public interest must ensure justice for the community in acquiring land for the implementation of development, including the provision of compensation for land acquisition for the benefit of the construction of toll roads. In practice, the question arises, why does land acquisition for the public interest need compensation? What is the form of compensation given to the owner of land rights based on the legislation? What efforts should be made by the community to overcome obstacles for the community to get compensation? According to applicable regulations? The methods used in this study include normative juridical, descriptive analysis; types and sources, namely primary and secondary data, qualitative. After further review, it shows that compensation in land acquisition for the public interest is a constitutional mandate and is compensation for the economic potential of the land owned by the community. Compensation can be given as money, replacement land, resettlement, share ownership, or other forms agreed upon by both parties. Efforts that the community must make to obtain compensation are to visit official sources of information such as the Office Village and Subdistrict. Then make sure the documents are original documents recognized by the state. Keywords: Land Acquisition, Compensation, Public Interest, Law No. 2 of 2012

Reconceptualization of Empowerment Principles by Banking in Supporting Small and Medium Enterprises According to Law No. 20 of 2008 Concerning SMEs Ukay Karyadi; Lutfi Trisandi Rizki
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

In the economy, Small and Medium Enterprises (SMEs) are the business groups that have the largest number of business actors. In addition, this group has proven to be resistant to various kinds of shocks from the economic crisis. It is very important to strengthen the SME group that involves many parties because the SME sector contributes greatly to employment. The criteria for businesses included in SMEs have been regulated under the legal umbrella based on the law, especially Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. This study aims to determine the role of banking in empowering SMEs by using the empowerment principle as stated in Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. Law No. 20 of 2008 concerning SMEs provides a foundation and an important role for banks and financial institutions in funding and empowering SMEs. In accordance with the principle of empowerment, a broader effort is needed to foster a business climate by establishing laws and policies covering aspects of funding. From an empowerment perspective, banks indirectly play a role in driving the community's economy by channeling funds to the real sector in society. Further, the development of the SME sector will be able to absorb more workers, improve the welfare of the working community the workforce, reduce unemployment, and ultimately alleviate poverty. Abstrak Dalam perekonomian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan akibat krisis ekonomi. Penguatan kelompok UKM yang melibatkan banyak pihak ini sangat penting karena sektor UKM memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kriteria usaha yang termasuk dalam UKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan dalam pemberdayaan UMKM dengan menggunakan prinsip pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM memberikan landasan dan peran penting bagi bank dan lembaga keuangan dalam pembiayaan dan pemberdayaan UKM. Sesuai dengan asas pemberdayaan, diperlukan upaya yang lebih luas untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mencakup aspek pendanaan. Dari sisi pemberdayaan, dengan menyalurkan dana ke sektor riil di masyarakat, secara tidak langsung bank berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pengembangan sektor UKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mengentaskan kemiskinan. Kata kunci: Rekonseptualisasi, Prinsip Pemberdayaan, UKM, Bank

Kajian Yuridis tentang Sewa Menyewa Aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang Berbentuk Perseroan Terbatas: Studi Kasus pada PT. Senuk Jaya Husada Edy Lisdiyono; Setiyowati Setiyowati; Elita Intan Wijayanti
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung. Faktanya, terdapat Rumah Sakit dari suatu Yayasan yang karena terdesak oleh kebutuhan peningkatan manajemen Rumah Sakit, Yayasan tersebut yang mengelola unit usaha Rumah Sakit membentuk PT untuk mengelola unit usaha Rumah Sakit. Dalam penelitian ini dibahas tentang peran Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bagiamana mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas serta bagaimana tanggung jawab hukum organ yayasan dalam upaya peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Pihak Yayasan dan Notaris yang membuat akta sewa menyewa tersebut. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Notaris berperan sebagai pembuat perjanjian sewa menyewa atas tanah milik PT Husada kepada Rumah Sakit Khoirunissa. Mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT adalah melalui perjanjian sewa menyewa. PT Husada menyewakan assetnya berupa tanah dan disewa oleh Yayasan Khoirunisa yang diatasnya didirikan sebuah Rumah Sakit Yayasan bernama RSIA Umi Barokah. Abstract UU No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law No. 16 of 2001 concerning Foundations, Article 5 paragraph (1) explains that the Foundations' assets are prohibited from being transferred or distributed directly or indirectly. There is a hospital from a foundation that, because of the need to improve hospital management, the foundation which manages the hospital business unit formed a PT to manage the hospital business unit. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the role of the Notary in the process of transferring the assets of the hospital foundation to the hospital in the form of PT; 2) What is the mechanism for the transfer of assets from the Hospital Foundation to a Hospital in the form of a PT; 3) What is the legal responsibility of the foundation organs in the effort to transfer the assets of the Hospital Foundation to the hospital in the form of PT. This research is normative juridical research based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to research. The results of the analysis are presented qualitatively. Data in the field was taken through interviews with the Foundation and the Notary who made the lease deed. The result of this research is that the role of the Notary in the transfer of assets is that the Notary acts as the maker of the lease agreement on the land owned by PT Husada to the Khoirunissa Hospital. The mechanism for the process of transferring the assets of the Hospital Foundation to the hospital in the form of a PT is through a lease agreement. PT Husada leases its assets in the form of land and is rented by the Khoirunisa Foundation, on which a Foundation Hospital was established named RSIA Umi Barokah. Each organ of the foundation carries out its authorities and obligations in good faith and honesty. Keywords: Asset Transfer, Foundation, Limited Liability Company, Notary

Legal Certainty in Money Laundering Prosecutions in Indonesia: A Focus on Corruption as a Predicate Crime Tofik Yanuar Chandra Tofik Chandra
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The offense of money laundering is intrinsically linked to a prior criminal act, known as a predicate crime, as the assets involved, whether placed, transferred, or integrated, originate from it. Notably, when establishing a money laundering offense, it is not obligatory to establish the underlying crime first. This underscores the inherent association between money laundering and its predicate crime. This study aims to advance our comprehension of legal certainty in proving money laundering when corruption serves as the underlying offense. Furthermore, it seeks to delve deeper into the notion of ideal evidence in cases where corruption acts as the predicate crime. Employing a qualitative approach with a normative juridical perspective, the research findings reveal that Indonesia has chosen a strategy of limited and balanced reverse evidence, rather than pure or absolute reverse evidence, to protect the rights of defendants. In the context of substantiating money laundering offenses, substantial and comprehensive reforms are imperative to streamline the evidentiary process, thus ensuring legal certainty. The prompt enactment of the Draft Law on Asset Confiscation is crucial to bolster the effectiveness of law enforcement agencies in combating money laundering in Indonesia. This legislation would encompass the confiscation of assets stemming from money laundering crimes, thereby facilitating a more efficient law enforcement procedure. Abstrak Tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya, yang dikenal sebagai tindak pidana asal, karena harta kekayaan yang terlibat, baik ditempatkan, dialihkan, atau disatukan, berasal dari tindak pidana tersebut. Khususnya, ketika menetapkan suatu tindak pidana pencucian uang, tidak wajib untuk menetapkan terlebih dahulu kejahatan yang mendasarinya. Hal ini menggarisbawahi hubungan yang melekat antara pencucian uang dan kejahatan asal. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai kepastian hukum dalam membuktikan pencucian uang ketika korupsi menjadi pelanggaran utama. Lebih lanjut, tulisan ini berupaya menggali lebih dalam pengertian alat bukti ideal dalam kasus-kasus dimana korupsi merupakan tindak pidana asal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berperspektif yuridis normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memilih strategi pembuktian terbalik yang terbatas dan seimbang, dibandingkan pembuktian terbalik yang murni atau mutlak, untuk melindungi hak-hak terdakwa. Dalam konteks pembuktian tindak pidana pencucian uang, reformasi yang substansial dan komprehensif sangat penting untuk menyederhanakan proses pembuktian, sehingga menjamin kepastian hukum. Pengesahan RUU Perampasan Aset yang cepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dalam memerangi pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini akan mencakup penyitaan aset yang berasal dari kejahatan pencucian uang, sehingga memfasilitasi prosedur penegakan hukum yang lebih efisien. Kata kunci: Kepastian Hukum, Barang Bukti, Korupsi, Pencucian Uang, Kejahatan AsaL

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 2 (2025) Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2024) Vol. 11 No. 1 (2024) Vol. 10 No. 2 (2023) Vol. 10 No. 1 (2023) Vol. 9 No. 2 (2022) Vol. 9 No. 1 (2022) Vol. 8 No. 2 (2021) Vol. 8 No. 1 (2021) Vol. 7 No. 2 (2020) Vol. 7 No. 1 (2020) Vol. 6 No. 2 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019) Vol. 5 No. 2 (2018) Vol. 5 No. 1 (2018) Vol. 4 No. 2 (2017) Vol. 4 No. 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2017) Vol. 3 No. 1 (2016) Vol. 2 No. 2 (2016) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 2 (2015) Vol. 1 No. 1 (2014) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Iwan

Contact Email
lexpublicaappthi@gmail.com

Phone
+6285395403342

Journal Mail Official
lexpublicaappthi@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Iwan

Contact Email lexpublicaappthi@gmail.com

Phone +6285395403342

Journal Mail Official lexpublicaappthi@gmail.com

Editorial Address Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Iwan

Contact Email
lexpublicaappthi@gmail.com

Phone
+6285395403342

Journal Mail Official
lexpublicaappthi@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA