cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iwan
Contact Email
lexpublicaappthi@gmail.com
Phone
+6285395403342
Journal Mail Official
lexpublicaappthi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lex Publica
Published by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
ISSN : 23549181     EISSN : 25798855     DOI : https://doi.org/10.58829/lp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lex Publica (e-issn 2579-8855; p-issn 2354-9181) is an international, double blind peer reviewed, open access journal, featuring scholarly work which examines critical developments in the substance and process of legal systems throughout the world. Lex Publica published biannually online every June and December by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) and managed by Institute of Social Sciences and Cultural Studies (ISOCU), aims at critically investigating and pursuing academic insights of legal systems, theory, and institutions around the world. Lex Publica encourages legal scholars, analysts, policymakers, legal experts and practitioners to publish their empirical, doctrinal and/or theoretical research in as much detail as possible. Lex Publica publishes research papers, review article, literature reviews, case note, book review, symposia and short communications on a broad range of topical subjects such as civil law, common law, criminal law, international law, environmental law, business law, constitutional law, and numerous human rights-related topics. The journal encourages authors to submit articles that are ranging from 6000-8000 words in length including text, footnotes, and other accompanying material.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2018)" : 6 Documents clear
Public Participation for Constitutional Democracy and Constitutional Governance Based on Law No. 17 of 2014 Ma’ruf Cahyono
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.636 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.13-22

Abstract

The existence of community and regional aspirations is very important in implementing democratic consolidation towards democratic and constitutional governance, so as a technical and substantial supporting element, it is necessary to develop strategies for managing community and regional aspirations to increase public participation optimally. This paper aims to discuss the task of The People Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) to absorb community aspiration and involve public participation. The analysis was conducted based on Law No. 17 of 2014 concerning the People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR), House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) and Regional People’s Representative Assembly (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) (MD3). This study uses research methods with a qualitative approach. The law stipulates that one of the tasks of the MPR is to review the constitutional system, the Constitution, and its implementation, as well as absorb the aspirations of the people and regions regarding the implementation of the Constitution. The MPR, as a people’s deliberation institution, must be able to respond to the dynamics of aspirations and strengthen people’s sovereignty. This research is also to provide a breakthrough in the optimal management of community aspirations through technology-based change projects. The conclusion of the study found that to be able to achieve these goals; key success factors must be implemented, such as commitment and support from leaders and stakeholders, discipline in time management related to the implementation of the change project agenda that has been made, as well as the adoption and adaptation of best practices of the innovation of existing complementary-collaborative policies. Abstrak Keberadaan aspirasi masyarakat dan daerah sangat penting dalam rangka pelaksanaan konsolidasi demokrasi menuju pemerintahan yang demokratis dan konstitusional, sehingga sebagai unsur pendukung teknis dan substansial perlu disusun strategi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal. MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat harus mampu menjawab dinamika aspirasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan terobosan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat secara optimal melalui proyek-proyek perubahan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, dimana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui observasi di lapangan, kemudian menganalisisnya dan mencoba melakukan penelitian. berteori berdasarkan konteks dari apa yang diamati. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut, faktor kunci keberhasilan harus dilaksanakan seperti komitmen dan dukungan dari pimpinan dan pemangku kepentingan, disiplin dalam manajemen waktu terkait pelaksanaan agenda proyek perubahan yang telah dibuat, sebagai serta adopsi dan adaptasi praktik terbaik (best practice) dari inovasi kebijakan kolaboratif komplementer yang ada. Kata kunci: Partisipasi publik, Ketatanegaraan, Kekuasaan legislatif, Demokrasi, UU No 17 Tahun 2014
Preference of Non-litigation Procedures through Alternative Dispute Resolution in the Settlement of Sharia Economic Disputes Amran Suadi
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.701 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.1-12

Abstract

Besides the settlement of cases through litigation in courts, there is another institution of non-litigation settlements through Alternative Dispute Resolution (ADR). From the normative side, it is clear that alternative dispute resolution is given a wide space to solve disputes between citizens and citizens and the state, especially regarding sharia economic disputes. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Case Resolution regulates dispute resolution outside the Court through Consultation, Negotiation, Mediation, Conciliation, and Expert Assessment. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution can be said to be the most real and more specific manifestation of the state’s efforts to apply and socialize the institution of peace in sharia business disputes. This law also states that the state gives freedom to the public to resolve their sharia business disputes outside the court, either through consultation, mediation, negotiation, conciliation, or expert judgment. The law is intended to regulate dispute resolution in sharia business disputes outside the court forum by providing the possibility and right for the disputing parties to resolve disputes or differences of opinion between the parties in a forum that is more in line with the parties’ intentions. This forum is expected to accommodate the interests of the disputing parties, especially in terms of sharia economic disputes. Abstrak Cara penyelesaian konflik (perselisihan) antar individu dalam masyarakat selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional yaitu penyelesaian perkara melalui litigasi (pengadilan). Sehingga banyak orang ingin mencari cara lain atau lembaga lain dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai bergeser ke penyelesaian non litigasi yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. yaitu melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Expert Assessment. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud paling nyata dan lebih spesifik dari upaya Negara menerapkan dan mensosialisasikan pranata perdamaian dalam sengketa bisnis. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Undang-undang dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu forum yang lebih sesuai dengan keinginan para pihak. Sebuah forum diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Kata kunci: Peradilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Non-litigasi, Alternative Dispute Resolution
Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak yang Merugikan Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia KMS. Herman; Faisal Santiago; Bambang Bernanthos
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.475 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.23-30

Abstract

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah seharusnya dan tepat bila dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan, 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana di bidang pajak, 2) Mengapa tindak pidana di bidang pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif. Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang pajak di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku sebagai Hukum yang Khusus (Lex Spesialis) dibidang Perpajakan, namun jika tidak cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum yang Umum (Lex Generalis) berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Abstract A crime in the field of taxation is an act that violates tax laws and regulations that causes losses to state finances where the perpetrator is threatened with criminal penalties. Criminal acts that can harm state finances or the country's economy should be categorized as a criminal acts of corruption, as defined in the definition of criminal acts of corruption according to the law on eradicating criminal acts of corruption. Problems, 1) How is criminal law enforcement in the tax sector, 2) Why can criminal acts in the tax sector be categorized as criminal acts of corruption? Based on the problems studied, the type of research is normative legal research methods. Normative legal research methods are carried out by examining existing library materials. The research conducted is also descriptive in nature. The authors use three kinds of library materials in the normative legal research method: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the enforcement of criminal law in the field of taxation in Indonesia is currently carried out based on laws and regulations in the field of taxation that apply as a Special Law (Lex Specialist) in the field of taxation, but if it is not sufficiently regulated in the laws and regulations in the field of taxation, then provisions, as stipulated in the Criminal Code as General Law (Lex Generalis), are enforced based on Article 103 of the Criminal Code (KUHP). Keywords: Tax, Tax Law, Tax Crime, Corruption Crime
Independensi dan Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia dengan Instrumen Westminster Foundation for Democracy (WFD) Ahmad Redi; Mohammad Ryan Bakry
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.082 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.52-66

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana independensi dan akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menjalankan tugasnya terhadap potensi intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data melalui teknik deskriptif analitis kualitatif. Berdasarkan penilaian melalui Instrument Institutional design and governance, Actual autonomy in exercising its mandate dari Westminster Foundation For Democracy (WFD) terdapat beberapa penilaian independensi dan akuntabilitas yang rendah, yaitu pada: (1) sufficiency of financial resources for performing its functions; (2) extent of autonomy to generate its own financial revenues; (3) security and stability of budget during past three years; dan (4) stability of staff and extent of staff turn-over. Ke depan ORI harus memperbaiki beberapa skor rendah independensi dan akuntabilitas dengan relasi kelembagaannya kepada DPR. Abstract This paper discusses the independence and accountability of the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) in carrying out their duties regarding potential intervention from the People’s Representative Council (DPR). A method is a qualitative approach, with library research data collection techniques and data analysis techniques through qualitative analytical descriptive techniques. Based on an assessment through the Instrument Institutional design and governance, Actual autonomy in exercising its mandate from the Westminster Foundation For Democracy (WFD), there are several assessments of independence and low accountability, namely on: (1) sufficiency of financial resources for performing its functions; (2) the extent of autonomy to generate its financial revenues; (3) security and stability of the budget during the past three years; and (4) stability of staff and extent of staff turn-over. In the future, ORI must improve several low scores on independence and accountability with its institutional relationship with the DPR. Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia, independence, accountability, Power, Control
Urgensi Bank Tanah dan Penguasaan Negara atas Tanah Menurut Landasan Konstitusional Indonesia I. Made Pria Dharsana; Indrasari Kresnadjaja; I Nyoman Putu Budiartha
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.949 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.31-37

Abstract

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, dikarenakan tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset, tanah merupakan faktor modal bagi kepentingan pembangunan. Di satu sisi tanah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat baik secara lahir, batin adil dan merata. Sedangkan disisi lainnya, tanah harus dijaga kelestariannya. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, dan Bank Tanah dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur negara untuk mengaturnya. Abstract The land has an important meaning in the life of the nation and state because the land has a dual function, namely as a social asset and a capital asset. As a social asset, the land is a means of binding social unity among Indonesian people to live and live, while as a capital asset, the land is a capital factor for development interests. On the one hand, the land must be used and utilized to the fullest extent possible for the welfare of the people both physically and spiritually fairly and equitably, while on the other hand, its sustainability must be maintained. The land is a gift from God Almighty as well as a strategic natural resource for the nation, state, and people, and the Land Bank can be used as a means to achieve the welfare of the Indonesian nation so that the state must intervene to regulate it. Keywords: Land bank, State control over land, Normative studies, Land law
Konsolidasi Tanah yang Berkelanjutan dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh: Analisis Empiris Yuridis B. F. Sihombing; Elza Syarief
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.206 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.38-51

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan dalam menata Kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Ahok sangat kontroversi dengan tidak menerapkan konsep konsolidasi tanah dan terus mendapat penolakan keras dari para warga masyarakat, menjadi sorotan publik dan mendapat kontra dari masyarakat luas di Indonesia karena melakukan penggusuran paksa dan merelokasi warga ke beberapa rusun. Sementara itu, kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, yang akan membangun shelter, hunian sementara bagi eks warga di tempat itu yang dahulu tergusur dan berencana menata ulang kawasan tersebut dengan konsep konsolidasi tanah secara konsisten, berkeadilan dan berkesinambungan. Abstract This study aims to find out about the policies of the Governor of Jakarta Province, held by Basuki Tjahaja Purnama (a.k.a Ahok) and Anies Baswedan in managing the Aquarium Village Area, North Jakarta. The approach method used in this study is to use an empirical juridical approach. The results of the study show that the policy of Ahok is very controversial because by not applying the concept of land consolidation and continues to receive a strong rejection from the community, it becomes the public spotlight and gets contra from the wider community in Indonesia for carrying out forced evictions and relocating residents to several flats. In contrast, the policy of the Governor of Jakarta Province, Anies Baswedan, is to build temporary shelters for former residents in the area who were previously evicted and plans to reorganize the area with the concept of consistent, equitable, and sustainable land consolidation. Keywords: Sustainable land consolidation, Basic Agrarian Law (BAL), Law No. 1 of 2011, Relocation, Public policy

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025) Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2024) Vol. 11 No. 1 (2024) Vol. 10 No. 2 (2023) Vol. 10 No. 1 (2023) Vol. 9 No. 2 (2022) Vol. 9 No. 1 (2022) Vol. 8 No. 2 (2021) Vol. 8 No. 1 (2021) Vol. 7 No. 2 (2020) Vol. 7 No. 1 (2020) Vol. 6 No. 2 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019) Vol. 5 No. 2 (2018) Vol. 5 No. 1 (2018) Vol. 4 No. 2 (2017) Vol. 4 No. 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2017) Vol. 3 No. 1 (2016) Vol. 2 No. 2 (2016) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 2 (2015) Vol. 1 No. 1 (2014) More Issue