cover
Contact Name
Siti Rohmah
Contact Email
sitirohmah@ub.ac.id
Phone
+6285979555105
Journal Mail Official
pjls@peradabanpublishing.com
Editorial Address
Vila Bukit Tidar Blok E2 No 163-164 Karang Besuki Sukun, Kota Malang Postal Code 65149
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Peradaban Journal of Law and Society
Published by Pustaka Peradaban
ISSN : 28301757     EISSN : 28301757     DOI : 10.59001
Peradaban Journal of Law and Society (PJLS) is an open access and peer reviewed journal provides space for studies in the field of law and its various aspects in society. PJLS is committed to being an important resource in the study of academics and practitioners as well as researchers in the world regarding the field of law. PJLS encourages discussion of all branches of law, with a view to promoting an understanding of law, both in theory and practice, from a juridical perspective, its history and its relation to other social sciences. This may include but is not limited to areas such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, Islamic law, customary law, international law, governance of legal pluralism, and other sections related to contemporary issues in legal scholarship. and its relationship to social development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2024)" : 7 Documents clear
Integration of Customary Law in Agrarian Law Development in the Industrial Revolution 4.0 Era: Significance and Urgency Erdika, Lucy; Brahmana, Sindy Sri Widyawati Sembiring; Herlindah; Permadi, Iwan
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.131

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 era recently offers automation systems across various aspects of life. This situation challenges Indonesia's land law rooted in customary law. This article aims to explore the role and relevance of customary law as the foundation of national agrarian law in the face of rapid Industry 4.0 growth. The findings indicate that customary law, as the cornerstone of the Basic Agrarian Law, is crucial not only as a source of norms and supplementary norms in national land law. Recognition of customary law remains pivotal to ensure the sustainability of indigenous communities, protect traditional land rights, and promote inclusive agrarian justice. The integration of customary law within Indonesia's national legal framework reflects a commitment to advancing agrarian justice and supporting the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, customary law continues to be relevant as a foundation and principle for legislative formation, including agrarian law. A legal pluralism system recognizing customary law as an integral part of agrarian law holds significant potential in supporting comprehensive and inclusive agrarian justice in Indonesia, aligning with agrarian law policies aimed at safeguarding pluralistic rights of indigenous communities. Revolusi Industri 4.0 baru-baru ini menawarkan sistem otomatisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Situasi ini menantang hukum tanah Indonesia yang berasal dari hukum adat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran dan relevansi hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria nasional dalam menghadapi pertumbuhan pesat Revolusi Industri 4.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai fondasi dari Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya penting sebagai sumber norma dan norma pelengkap dalam hukum tanah nasional. Pengakuan terhadap hukum adat tetap krusial untuk memastikan keberlanjutan komunitas adat, perlindungan hak-hak tanah tradisional, serta promosi keadilan agraria yang inklusif. Integrasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia mencerminkan komitmen untuk memajukan keadilan agraria dan mendukung prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian hukum adat masih dan akan terus relevan sebagai dasar dan prinsip untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum agraria. Sistem pluralisme hukum yang mengakui hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum agraria menjadi potensi besar dalam mendukung keadilan agraria yang menyeluruh dan inklusif di Indonesia, sejalan dengan arah kebijakan hukum agraria yang bertujuan melindungi hak-hak pluralis masyarakat adat.
Legal Vacuum in Notary Office Management: The Urgency of Effective Administration and Technological Integration Suwardiyati, Rumi; Rustam, Riky
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.169

Abstract

This article delineates the urgency of regulatory reform in notary office management in Indonesia. Clear and structured regulations on the conduct of notary office management are crucial to providing solutions and legal foundations for various cases stemming from poor notary office management. It also accommodates technological advancements, ensures legal certainty, and enhances the efficiency and integrity of notarial services. The research method employed is normative legal research with a legislative and conceptual approach. This study reveals that notary office management in Indonesia still faces significant legal vacuum, particularly in regulating the process and control of deed-making. This condition can lead to practical issues such as losing deed minutes and discrepancies in the repertory, potentially harming notaries and the public. Moreover, adaptations to technologies such as electronic storage and signatures are inadequately regulated, threatening legal certainty and the integrity of notarial services. This article emphasizes the urgent need for legislative steps to fill these legal vacuum, maintain the relevance of notarial practices in the current digital era, and safeguard the interests of the public and the professionalism of notaries in Indonesia. Artikel ini menguraikan urgensi pembaruan regulasi dalam manajemen kantor notaris di Indonesia. Pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur mengenai tata laksana manajemen kantor notaris menjadi sangat penting untuk memberi solusi dan dasar hukum atas berbagai kasus akibat buruknya manajemen kantor notaris, serta mengakomodasi perkembangan teknologi, memastikan kepastian hukum, serta meningkatkan efisiensi dan integritas layanan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini mengungkapkan bahwa manajemen kantor notaris di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum yang signifikan, terutama dalam pengaturan proses dan pengendalian pembuatan akta. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah praktis seperti hilangnya minuta akta dan ketidaksesuaian repertorium, yang berpotensi merugikan notaris dan masyarakat. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi seperti penyimpanan dan tanda tangan elektronik juga belum diatur secara memadai, mengancam kepastian hukum dan integritas layanan notaris. Artikel ini menegaskan perlunya langkah legislatif mendesak untuk mengisi kekosongan hukum ini, menjaga relevansi praktik notaris dalam era digital saat ini, dan melindungi kepentingan publik serta profesionalisme notaris di Indonesia.
Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Aiman, Rahmat
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.170

Abstract

Based on the Corruption Perception Index released by Transparency International, the level of corruption in Indonesia remains high. This has caused significant negative impacts on various aspects of society. The government has made various efforts to mitigate corruption through legal actions, but several obstacles are still encountered in the field, such as the lack of legal certainty, weak law enforcement, and low integrity of law enforcement institutions. Major cases such as the BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance) and the e-KTP (electronic ID card) scandal indicate deep structural problems within Indonesia's legal system. Lawrence Friedman identifies three main elements that can be used to analyze the challenges in combating corruption, namely the legal structure, legal substance, and legal culture. Furthermore, Friedman's analysis can also be used to find appropriate solutions to mitigate corruption. This paper recommends the enactment of the Asset Confiscation Bill, improvement of government institutions, legal reform, enhancement of the integrity of state officials, and community participation. With the implementation of these recommendations, it is expected that Indonesia can build a more just and integrated legal system and effectively address corrupt practices. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi melalui tindakan hukum, tetapi beberapa hambatan masih ditemui di lapangan, seperti kurangnya kepastian hukum, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas lembaga penegak hukum. Kasus besar seperti BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan skandal e-KTP menunjukkan masalah struktural yang mendalam dalam sistem hukum Indonesia. Lawrence Friedman mengidentifikasi tiga elemen utama yang dapat digunakan untuk menganalisis tantangan dalam memerangi korupsi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya, analisis Friedman juga dapat digunakan untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi korupsi. Artikel ini merekomendasikan pengesahan RUU Penyitaan Aset, perbaikan lembaga pemerintah, reformasi hukum, peningkatan integritas pejabat negara, dan partisipasi masyarakat. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan terintegrasi serta secara efektif menangani praktik korupsi.
Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context: Implementation of Justice and Legal Certainty from Radbruch's Perspective Ashari, Zahrah Salsabillah; Jamilah
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.171

Abstract

Exceptio dilatoria is an exception that states that a lawsuit filed with the Religious Court cannot be granted because it is premature. Until now, exceptio dilatoria is a problem that still often arises in the civil world. As for the consequences of the application of exceptio dilatoria, it is not uncommon for it to be a burdensome decision for one of the aggrieved parties. This study aims to analyze the legal considerations made by the panel of judges in deciding a lawsuit that is considered premature. By attaching several decisions from the lawsuit divorce case that was decided as a premature lawsuit. This study also analyzes the legal consequences of the existence of exceptio dilatoria in the case of contested divorce on the theory of legal justice and the theory of legal certainty. The research method used is normative juridical with case approach method. The results show that exceptio dilatoria is a problem that cannot be avoided as long as there is no legal rule governing it. This can be seen from the inconsistency of judges in applying exceptio dilatoria in cases of contested divorce. So that the considerations made by the panel of judges in applying exceptio dilatoria still cannot meet the standards of justice and legal certainty as formulated by Gustav Radburch. Exceptio dilatoria adalah suatu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak dapat dikabulkan karena prematur. Hingga saat ini, exceptio dilatoria merupakan masalah yang masih sering muncul dalam dunia perdata. Konsekuensi dari penerapan exceptio dilatoria tidak jarang menjadi keputusan yang memberatkan salah satu pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus gugatan yang dianggap prematur. Dengan melampirkan beberapa putusan dari kasus gugatan cerai yang diputus sebagai gugatan prematur. Penelitian ini juga menganalisis akibat hukum dari keberadaan exceptio dilatoria dalam kasus perceraian yang disengketakan berdasarkan teori keadilan hukum dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa exceptio dilatoria adalah masalah yang tidak dapat dihindari selama belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi hakim dalam menerapkan exceptio dilatoria dalam kasus perceraian yang disengketakan. Sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menerapkan exceptio dilatoria masih belum dapat memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diformulasikan oleh Gustav Radbruch.
Law Enforcement Against Scampage at Polda Jatim : Perspectives of Positive Law and Islamic Criminal Law Nur Izzah, Naila
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.172

Abstract

This article focuses on two main questions: (1) How is law enforcement against scampage crimes conducted during investigations by Polda Jatim from the perspective of positive law, and (2) How is law enforcement against scampage crimes from the perspective of Islamic criminal law. The research method used is empirical, with primary data obtained from interviews at Polda Jatim and secondary data from regulations, journals, and related articles. Data collection was conducted through interviews and documentation, then analyzed qualitatively with a deductive approach. The research findings indicate that law enforcement by the Cyber Unit of Ditreskrimsus Polda Jatim follows proper procedures. Preventive measures are carried out through cyber patrols, while repressive measures use Article 35 in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). From the perspective of Islamic criminal law, the applied sanctions resemble jarimah ta'zir, allowing judges to impose educational and corrective punishments. Artikel ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan scampage dilakukan selama penyelidikan oleh Polda Jatim dari perspektif hukum positif, dan (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan scampage dari perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan data primer diperoleh dari wawancara di Polda Jatim dan data sekunder dari peraturan, jurnal, dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim mengikuti prosedur yang tepat. Tindakan pencegahan dilakukan melalui patroli cyber, sementara tindakan represif menggunakan Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang diterapkan menyerupai jarimah ta'zir, memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat edukatif dan korektif.
Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran : Strategi dan Rekomendasi Kebijakan Nurakhmadi, Dito Arief; Rahmawan, Triya Indra; Suhendro, Saring
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.173

Abstract

Community participation in budgeting is a crucial element in maintaining transparency and accountability in regional financial management. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2017 concerning Community Participation in Local Governance, regional governments are required to encourage public involvement in the process of formulating general budget policies for regional revenue and expenditure as well as temporary budget priorities and ceilings. This participatory process involves gathering input from the community through various methods such as surveys, community meetings, or online platforms. Despite the existing regulations, there are challenges in implementation, including a lack of public understanding of public budgets and bureaucratic resistance. Legal aspects also play a significant role in either encouraging or hindering community participation. This study aims to analyze the legal framework governing community participation in the budgeting process in Indonesia, identify the legal obstacles faced, and provide policy recommendations to enhance community participation. By implementing recommendations such as the use of e-Participatory Budgeting (e-PB) and participatory design, it is expected that community participation in the budgeting process will increase, resulting in public policies that are more responsive to the needs and aspirations of the community, and strengthening accountability and transparency in governance. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan elemen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Proses partisipasi ini melibatkan pengumpulan masukan dari masyarakat melalui berbagai metode seperti survei, pertemuan komunitas, atau platform online. Meskipun regulasi telah ada, terdapat tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik dan resistensi birokrasi. Aspek hukum juga berperan penting dalam mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penerapan rekomendasi seperti penggunaan e-Participatory Budgeting (e-PB) dan desain perancangan partisipatif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat meningkat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Legal Certainty and Justice in Palestinian Independence from the Perspective of the 1945 Constitution Zikrullah, Zikrullah
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.174

Abstract

This article aims to analyze the legal certainty regarding the future of Palestinian independence from the perspective of the 1945 Constitution. On the other hand, it also aims to analyze the legal justice concerning the future of Palestinian independence from the same perspective. This article employs qualitative research, conducting a historical study of the Palestine-Israel conflict phenomenon, using a normative approach. It provides legal certainty through the theory of legal norms proposed by Gustav Radbruch, where moral norms can meet the demands of legal reality. Currently, there is no legal certainty for the Palestinian people, resulting in continued occupation and increased casualties. Legal justice for the Palestinian people cannot be felt due to the lack of legal standing, which hinders the realization of justice. The first paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution implies that independence is the right of all nations and rejects all forms of colonialism and oppression. Therefore, based on this principle, Palestine must assert its independence, as it has been colonized and oppressed by Israel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai masa depan kemerdekaan Palestina dari perspektif Konstitusi 1945. Di sisi lain, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis keadilan hukum sehubungan dengan masa depan kemerdekaan Palestina dari perspektif yang sama. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi historis fenomena konflik Palestina-Israel, dengan pendekatan normatif. Artikel ini menyediakan kepastian hukum melalui teori norma hukum yang diajukan oleh Gustav Radbruch, di mana norma moral dapat memenuhi tuntutan realitas hukum. Saat ini, tidak ada kepastian hukum bagi rakyat Palestina, yang mengakibatkan terus berlanjutnya pendudukan dan peningkatan korban. Keadilan hukum bagi rakyat Palestina tidak dapat dirasakan karena kurangnya status hukum, yang menghambat terwujudnya keadilan. Paragraf pertama Pembukaan UUD 1945 menyiratkan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan menolak segala bentuk kolonialisme dan penindasan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini, Palestina harus menegakkan kemerdekaannya, karena telah dijajah dan ditindas oleh Israel.

Page 1 of 1 | Total Record : 7