cover
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Articles 78 Documents
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Muhammad Nazar; Annisa Rahmadanita; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5481

Abstract

Inovasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam proses pelayanan publik di kelurahan. Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kelurahan Pesurungan Lor melalui aplikasi Whatsapp. Tujuan penelitian ini adlaah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi karakteristik keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, tingkat kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Pelayanan publik melalui Whatsapp memiliki keuntungan relatif, yaitu dapat menjawab tuntutan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke kelurahan untuk mengurus berkas/dokumen. Inovasi tersebut pun telah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovasi pelayanan tersebut memungkinkan untuk dicoba dan dilanjutkan pada pelayanan di masa depan. Adapun tingkat kerumitan pelayanan telah didukung oleh kejelasan prosedur pelayanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi pesan instan yang bersifat low-cost dan mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Keluratan pesurungan Lor telah memenuhi lima karakteristik inovasi, namun masih menghadapi dua tantangan yaitu berkaitan dengan sarana prasana dan aspek sumber daya manusia.   Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Aplikasi WhatsApp; Digitalisasi Pelayanan Publik.
Studi Kuantitatif tentang Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon Fadhel Azwin Jamal Ruhuputty; Teresa Irmina Nangameka
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5495

Abstract

Jumlah pajak kendaraan yang diterima di Kota Ambon dari Januari hingga Juni 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Maluku, target penerimaan sebesar 150 miliar hanya mencapai 95 miliar, atau sekitar 63,33% dari target, hingga Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan penerimaan dan kenyataan yang harus diperbaiki. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana program pemutihan pajak berdampak pada seberapa efektif penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari survei terhadap 200 wajib pajak dan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Ambon. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS 28. Penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak meningkatkan penerimaan pajak di Kota Ambon sebesar 16,2% setelah dilaksanakan. Model regresi menunjukkan bahwa kejelasan informasi (X1.3) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif (Beta = 1.059, Sig. = 0.000), sementara intensitas sosialisasi (X1.1) memiliki pengaruh yang negatif (Beta = -0.314, Sig. = 0.000), menunjukkan bahwa Program pemutihan pajak sangat membantu proses penerimaan pajak kendaraan bermotor di Ambon. Program berhasil tidak hanya berdasarkan seberapa sering sosialisasi, tetapi juga seberapa jelas dan berkualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kata Kunci: Pemutihan Pajak; Pendapatan Daerah; Kepatuhan.
Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dengan Pendekatan Motivation-Hygiene Theory di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Aldi Gumuruh Wicaksono; Abdul Rahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui implikasinya terhadap motivasi kerja aparatur sipil negara (ASN). Konsep implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model empat variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) yang dikembangkan oleh George C. Edward III, sementara implikasinya dianalisis menggunakan pendekatan Motivation-Hygiene Theory dari Herzberg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi lapangan untuk data primer serta studi dokumentasi terhadap peraturan, laporan kinerja, dan kebijakan teknis sebagai data sekunder, yang diperkuat dengan kajian literatur. Hasil penelitian secara singkat menunjukkan dua hal utama untuk menjawab tujuan penelitian. Pertama, implementasi TPP di Kabupaten Sidoarjo berjalan efektif karena didukung oleh keempat variabel dalam model Edward III. Kedua, TPP terbukti berhasil berfungsi sebagai hygiene factor yang efektif dalam mencegah ketidakpuasan kerja, namun memiliki keterbatasan sebagai motivator factor dalam mendorong motivasi intrinsik dan kinerja jangka panjang ASN. Kata Kunci: Implementasi; Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); Motivasi Kerja.
Personal security dan Economic security: Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat: Joeliaty Joeliaty; Sri Djatnika; Tarada Berlian Megananda; Marthalina Marthalina
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5614

Abstract

Economic security dan personal security merupakan dua dimensi penting dalam pendekatan personal security yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi perempuan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketimpangan akses ekonomi yang masih signifikan. Ketidakmandirian ekonomi perempuan memperkuat kerentanan terhadap kekerasan, terutama dalam lingkup domestik, karena terbatasnya kontrol terhadap sumber daya dan kesempatan kerja. Kondisi ini menghambat kontribusi perempuan dalam proses pembangunan dan memperlebar gap kesejahteraan di tingkat wilayah. Penelitian dalam dokumen ini menekankan bahwa penguatan pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada dua aspek utama: peningkatan akses ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan usaha, serta perlindungan komprehensif dari tindak kekerasan melalui penguatan regulasi, layanan pendampingan, dan sinergi kelembagaan. Upaya terintegrasi berbasis personal security diyakini dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor strategis dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kata Kunci: Keamanan Ekonomi; Keamanan Pribadi; Pemberdayaan Perempuan; Human Security; Pembangunan Berkelanjutan.
Efektivitas Digitalisasi Manajemen PNS Melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Maria Ekowati Ekowati; Dianisa Bunta Supintar
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5626

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN (SIPP ASN) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Digitalisasi manajemen ASN menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang didukung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan lima indikator utama, yaitu pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran yang dicapai, ketepatan waktu pelaksanaan, sejauh mana tujuan program berhasil tercapainya tujuan, dan adanya perubahan nyata yang ditimbulkan sebagai hasil dari pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPP ASN di BKPPD Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan data kepegawaian dengan dimensi perubahan nyata menjadi dimensi yang dominan namun dimensi pemahaman program dan dimensi tepat waktu masih menghadapi kendala seperti pegawai lanjut usia mengalami kesulitan, kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil terkait pentingnya ketepatan waktu dalam memperbarui data kepegawaian, dan adanya resistensi terhadap perubahan kebijakan yang dialami pegawai negeri sipil di BKPPD Kabupaten Grobogan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem manajemen PNS berbasis teknologi di lingkungan pemerintahan daerah. Kata Kunci: Efektivitas; Manajemen PNS; Digitalisasi Manajemen.
Terobosan Baru Pelayanan Arsip Melalui Pengarsipan Digital Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Klaten Diana Ayu Puspita Sari; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5814

Abstract

Arsip berguna untuk menjamin kepentingan negara dan keperdataan masyarakat melalui pengelolaan, pemberdayaan, pemanfaatan, dan pelayanan publik kearsipan yang terpercaya serta autetik. Dalam pelayanan arsip Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan terobosan baru untuk mewujudkan inovasi dalam layanan arsip masyarakat sebagai langkah pengelolaan sekaligus pelestarian arsip. Program inovasi kearsipan yang dikenal dengan nama Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) dilaksanakan melalui proses alih media arsip ke bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan terobosan baru pelayanan kearsipan dalam perlindungan dan penyelamatan arsip. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan inovasi baru dalam layanan arsip Titip Bandaku, yang berlandaskan pada konsep inovasi menurut Lembaga Administrasi Negara (2017), dalam penelitian ini peneliti menetapkan  tujuh informan yang merupakan sumber data yang dianggap memahami dan relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan terobosan kreatifitas pelayanan arsip Titip Bandaku Dapat memperlihatkan adanya inovasi dalam layanan kearsipan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi untuk melindungi serta menyelamatkan arsip, terutama dari ancaman bencana. Dalam kraeasi terobosan pelayanan melalui titip bandaku memiliki beberapa kemudahan pelayanan arsip bagi masyarakat untuk perlindungan dokumen- dokumen pentingnya melalui pengalihmediaan sebagai upaya meminimalisir kehilangan dokumen penting. Program Titip Bandaku dilaksanakan dengan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk mendapatkan pelayanan kearsipan sehingga mempermudah pelayanan dan menunjukan adanya kebaruan. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip diharapkan membentuk tim khusus Program Titip Bandaku, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan dengan menjalin kolaborasi dengan pihak Desa tentang program Titip Bandaku. Kata Kunci: Terobosan; Pelayanan Kearsipan; Titip Bandaku.
Analisis Pengamanan Aset Tetap Tanah Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset di Kabupaten Klaten Tumija Tumija; Hafiz Al Fallah Zaiwa; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5886

Abstract

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan potensi daerah yang perlu diamankan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, masih terdapat permasalahan yaitu masih ada aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan pencatatan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian, satu sisi teknologi informasi dianggap sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan aset, sementara di sisi lain, dampaknya tidak selalu signifikan tanpa adanya dukungan aspek lain. Oleh karena itu, celah penelitian yang penulis lakukan terkait aspek pengamanan dan hambatan implementasi SIM-Aset. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengamanan aset tetap tanah menggukan SIM Aset di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan adalah kuasi kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dengan tiga informan, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan menggunakan smartphone, sedangkan teknik analisis datanya dimulai dari pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, penemuan tema, hingga interpretasi makna, guna memperoleh pemahaman utuh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM Aset lebih berfokus pada pengamanan administrasi, sementara kontribusinya terhadap pengamanan fisik dan hukum bersifat komplementer. Faktor penghambat pengamanan aset terbagi menjadi internal, seperti kurangnya regenerasi pegawai dan keterbatasan anggaran, serta eksternal, seperti lambatnya sertifikasi dan klaim masyarakat terhadap aset. BPKPAD mengatasi hambatan ini dengan koordinasi dengan masyarakat, kerja sama dengan BPN, serta pengembangan sistem informasi menuju E-BMD terintegrasi. Kesimpulannya pengamanan aset tetap tanah menggunakan SIM Aset oleh BPKPAD Kabupaten Klaten telah berjalan cukup baik meskipun terdapat hambatan, yang diatasi dengan solusi terkoordinasi dan inovatif. Kata Kunci: Pengamanan; Aset Tetap Tanah; SIM Aset.
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Governance di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara K. Risky Hidayat Sitorus; Afni Nooraini
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5898

Abstract

Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Toba pada Tahun 2023 hanya menyentuh nilai 2.16 dan tidak memenuhi nilai indeks minimal yang ditetapkan dan termasuk tujuh terendah dari 28 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan smart governance melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan menggunakan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi, 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 informan dengan teknik purposive sampling, disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinamika Kolaborasi pada indikator principled engagement, shared motivation dan capacity for joint action sudah menunjukkan adanya kesamaan tujuan dan komitmen yang baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan drivers menunjukkan peran pemimpin yang mendukung dalam pengembangan smart governance walaupun dari segi uncertainty, interdependence dan incentive consequential masih belum optimal. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pelaksanaan collaborative governance dalam pengembangan smart governance di Kabupaten Toba sudah baik yang ditujukan dengan naiknya nilai indeks SPBE Kabupaten Toba yang sebelumnya 2.16 pada tahun 2023 menjadi 2,98 pada tahun 2024. Kata Kunci: Collaborative Governance; Smart governance; Kolaborasi, Pelayanan Publik