cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tumija Tumija; Prayoga Arif Erlambang
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3696

Abstract

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah. Adapun ruang lingkup SIPD antara lain sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem pemerintah lainnya. Pemerintah Pusat Berharap dengan adanya sistem ini mampu menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang baik (good govarnance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU dan mengetahui hambatannya dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder dan primer berupa wawancara serta dokumentasi, dengan informan berjumlah lima orang dari BKAD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran. Adapun yang menjadi faktor penghambat antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel, masih didapati server down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta anggaran yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana. Kesimpulan Meskipun demikian agar pelaksanaan SIPD tetap berjalan sesuai dengan harapan dilakukan upaya maupun startegi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, memperbaharui perangkat dan jaringan serta melakukan diskusi bersama antar OPD Kabupaten OKU. Kata Kunci: Implementasi; SIPD; Perencanaan Anggaran
Inovasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin Muhammad Riduan; Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3766

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti individu yang sakit, disabilitas, dan Lansia di atas 65 tahun, yang ingin membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin. Oleh sebab itu, Kantor Imigrasi perlu mengembangkan inovasi untuk mempermudah proses bagi kelompok tersebut yang tidak dapat mengunjungi kantor secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang inovasi layanan publik yang dikhususkan pada beberapa aplikasi sebagai contoh. Dengan menggunakan data dan deskripsi rinci, pendekatan kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan ini. Wawancara, observasi, dan pendokumentasian dengan menggunakan analisis reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai pendekatan pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan publik di Kantor Imigrasi Batulicin dilakukan dengan menyediakan inovasi M-Paspor dan Layanan Micin Darurat. Dari keenam dimensi yang digunakan dalam penelitian, terdapat 2 (dua) dimensi yang masih kurang baik yaitu aspek kesesuaian dan aspek kerumitan. Sementara itu 4 (empat) aspek lainnya sudah terselenggara dengan baik. Kesimpulannya, penyelenggaraan inovasi pelayanan publik yang di Kantor Imigrasi Batulicin, terselenggara dengan baik. Kata Kunci: Aplikasi M-Paspor, Inovasi Pelayanan Publik, Layanan Micin Darurat.
Efektivitas Program Layanan Sambang Warga (Lasamba) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Isman Hadijaya; Gina Satiya
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Layanan Sambang Warga bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pencapaian tujuan menunjukkan adanya kejelasan tujuan/sasaran dan dasar hukum. Pada dimensi integrasi telah digambarkan melalui adanya SOP yang jelas untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi petugas layanan dan masyarakat. Dimensi adaptasi menunjukkan adanya kegiatan Bimtek yang telah diperoleh petugas layanan dan adanya keterbatasan sarana khususnya kendaraan bermotor dalam penerapan program Layanan Sambang Warga (LASAMBA). Kesimpulannya, bahwa pelaksanaan Program LASAMBA bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup efektif. Akan tetapi masih ditemui kendala-kendala yan terjadi karena kurang mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana dan data alamat yang belum valid. Kajian ini juga mengungkap adanya tantangan terkait kemampuan sumber daya manusia petugas pelayanan. Secara teknis, program LASAMBA dijalankan dengan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang kesulitan mengakses layanan sosial karena berbagai keterbatasan. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial. Kata Kunci: Efektivitas; Masyarakat Miskin; Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA)
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020) Afif Syarifudin Yahya
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3993

Abstract

Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu, Perangkat daerah menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian diverifikasi melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh bukti pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah” dengan skor 18. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel dengan tingkat kematangan yang sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi. Kata Kunci: , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.
Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dalam Penataan Hutan Kota untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Bandung Suripto Suripto
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4124

Abstract

Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, Kota Bandung yang berfokus pada pembangunan fisik yang banyak memerlukan ruang kosong mengakibatkan berkurangnya Ruang Tebuka Hijau (RTH)yang berfungsi sebagai Hutan Kota hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas udara di Kota Bandung dan berakibat kurang baik bagi kesehatan. Dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Kota Bandung salah satunya dengan cara menambah atau memperluas Hutan Kota, untuk merealisasikan hal tersebut maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung melakukan usaha memperluas Hutan Kota berupa Ruang Tebuka Hijau yang semula seluas 2.853 Ha menjadi 12,758 Ha dengan cara melakukan penggelolaan Hutan Kota pada tipe pemukiman, Kawasan industri, rekreasi dan keindahan, perlinndungan, dan pengamanan. Dengan adanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman diharapkan akan menambah kunjumgan wisata ke Kota Bandung, yang penting Dalam hal ini adalah kuaalitas hidup masyarakat akan menjadi lebih baik karena kualitas udara memenuhi standar udara yang sehat. Kata Kunci: Penataan Hutan Kota; Kunjungan Wisata; Kota Bandung.
Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman Arfan Yusuf Indratama; Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4148

Abstract

Aset Tanah merupakan suatu bagian terpenting atau peran utama dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pengelolaan aset daerah, terkhususnya pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan dalam prosesnya. Tujuan penelitian mengetahui gambaran optimalisasi penatausahaan aset tanah, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi tidak terstruktur, serta ditambahkan dengan menggunakan dokumentasi guna memperkuat pengumpulan data di lapangan dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat permasalahan pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum sesuai dengan regulasi, pada inventarisasi masih ditemukan data aset tanah yang belum lengkap meliputi sertifikat dan beberapa dokumen pendukung lainnya, serta dalam pelaporan masih adanya permasalahan dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground pada kekancingannya. Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masih kurangnya kualitas dan kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman.Kata Kunci: Optimalisasi; Penatausahaan; Aset Tanah.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Afif Syarifudin Yahya; Dedi Kusmana; Ismunarta Ismunarta; Rahmawati Sururama
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4151

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daerah
Tren Penelitian Artificial Inteligence pada Pelayanan Publik Allisa Akhidatul Idza
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4202

Abstract

Pemanfaatan Artificial intelligence (AI) pada berbagai bidang dinilai dapat memberikan kemudahan, efektifitas, dan efisiensi. Begitupula dengan manfaat AI di bidang pelayanan publik. Penyelenggaraan fungsi pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan AI diantaranya berkaitan dengan privasi data, kejelasan regulasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan terlatih. Publikasi ilmiah terkait pemanfaatan AI telah banyak dilakukan namun belum ada yang secara spesifik mengkaji pemanfaatan AI pada bidang pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dokumen penelitian terkait AI pada bidang pelayanan publik dan memvisualisasikan perkembangan penelitian AI terhadap variabel pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 96 dokumen terkait AI pada bidang pelayanan publik dianalisis melalui berbagai tampilan pada VosViewer. Kesimpulannya, negara China, jurnal government information quarterly, organisasi College of Automation, Chongqing University College of Mechanical and Vehicle Engineering, dokumen yang dihasilkan oleh Wamba, dan Misuraca, Gianluca (Jerman) menjadi yang paling memberikan pengaruh pada pemanfaatan artificial intelligence pada pelayanan publik berdasarkan database Scopus pada sepuluh tahun terakhir. Artificial intelligence dan internet of things menjadi kata kunci yang sering muncul pada bidang ini. Sementara itu penelitian terkait Artificial intelligence belum secara langsung melibatkan variable lain seperti decision support system dan public procurement. Penelitian tentang Internet of things yang menjadi kata kunci terbaru juga belum secara langsung berkaitan dengan variabel lainnya sepertii innovation, decision support system, public procurement, dan digital government. Kata Kunci: Artificial intelligence; Pelayanan Publik; Transformasi Digital.
Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah Hamzah Fansuri; Ika Sartika; Ismiyarto Ismiyarto
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4235

Abstract

Media sosial YouTube telah dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga sebagai media komunikasi pemerintah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kehumasan. Masyarakat dapat lebih interaktif dalam berkontribusi terhadap program kerja pemerintah dan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif yang disampaikan dalam bentuk video dan suara. Hal ini merupakan bentuk penerapan transformasi digital melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan transformasi digital dalam penerapannya selain merubah proses konvensional menjadi digital, juga berfokus pada penciptaan nilai baru atau inovasi baru. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan inovasi dalam pemanfaatan media sosial YouTube dalam rangka pelaksanaan transformasi digital. Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dan analisisnya menggunakan teori innovation decision process dari Everett M Rogers (2003) yang terdiri dari knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 10 informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan, tahap knowledge ditemukan bahwa pemanfaatan YouTube secara umum digunakan untuk berbagi konten video, dan juga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Hal tersebut dapat dijadikan inovasi dalam penyelenggaraan media sosial instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan transformasi digital, YouTube dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Tahap persuasion, ditemukan potensi penerimaan negara pertahunnya mencapai 131,9 milyar rupiah. Tahap decision inovasi tersebut belum dapat dilakukan karena fungsi utama dari media sosial adalah untuk kehumasan dan tidak untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak adanya regulasi yang mengatur menyebabkan inovasi tersebut belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, peraturan terkait pendapatan negara dari media sosial perlu ditetapkan, arah dan perencanaan perlu dibuat secara jelas dan rinci, serta investasi pada infrastruktur dan pendukung lainnya seperti sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Inovasi; Media Sosial; YouTube; Transformasi Digital; Pendapatan Negara.
Faktor-Faktor Penentu Akuisisi Talenta di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ajud Tajudin; Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4257

Abstract

Akuisisi talenta merupakan proses penting dalam menentukan strategi jangka panjang rekruitmen pegawai dan menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kebijakan manajemen talenta yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan terlaksananya akuisisi talenta dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratori. Data diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti juga menggunakan aplikasi Nvivo untuk mengkodifikasi tema-tema yang sering muncul pada saat wawancara sehingga membantu peneliti untuk mengklasifikasikan faktor penentu dari akuisisi talenta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 tema yang dikodifikasi, tema yang paling sering muncul adalah Sistem Informasi, Assesmen, Penyamaan Persepsi, dan Peraturan. Senada dengan itu, kami mengidentifikasi bahwa sistem informasi dan kebijakan merupakan hal krusial yang menjadi penentu keberhasilan akuisisi talenta. Tahapan pemetaan talenta dan strategi akuisisi telah dilakukan secara parsial, namun identifikasi jabatan kritikal dan analisis kebutuhan talenta belum terlaksana di BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci : Akusisi Talenta, Manajemen Talenta, Pemerintah Daerah

Page 6 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 1, April 2019 More Issue