cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yuli Kasmarani
Contact Email
jurnaltakzir_hpi@radenfatah.ac.id
Phone
+6281212627379
Journal Mail Official
yulikasmarani_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 26151065     EISSN : 2809803X     DOI : https://doi.org/10.19109/ta'zir.v4i2
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Ta zir criminal law publishes issues of study and practice of law in Indonesia covering several topics related to Islamic Criminal Law criminal law and special criminal law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGAN KELUARGA Nandang Faturrahman; Yuli Kasmarani
Tazir Vol 6 No 1 (2022): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.543 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i1.13017

Abstract

Tujuan penulisan ini ialah untuk menganalisis masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat terutama tentang tindak kekerasan terhadap anak angkat yang saat ini kerap terjadi. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak angkat dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak angkat adalah motivasi pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, adopsi yang ilegal, adopsi demi kepentingan komersial, manipulasi data yang berakibat hukum tidak baik bagi anak dikemudian hari, maupun yang menggangu kesejahteraan anak angkat yang kemudian membuka celah terjadinya kekerasan emosional, penelantaran anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak Angkat.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN antoni antoni
Tazir Vol 6 No 1 (2022): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.792 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i1.13048

Abstract

Abstrak Penelitian ini membicarakan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbentuk bank, juga dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Seiring kemajuan informasi dan teknologi maka membuat kegiatan perbankan menjadi semakin memiliki resiko yang tinggi, karena lebih mudah untuk di rentas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itulah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dalam kegiatan perbankan tersebut, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan lengkap dengan sanksi pidananya. Adapun permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adaalah bekerjanya hukum pidana dalam memberantas kejahatan khususnya di bidang perbankan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau library reseach. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bekerjanya hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana ditengah-tengah masyarakat khususnya di bidang perbankan memiliki berbagai macam keterbatasan, oleh sebab itu agar penerapan hukum pidana dapat maksimal haruslah meminimalisir factor-faktor penghambatnya serta dipadukan dengan upaya non-penal. Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana Perbankan Abstract This study discusses the application of criminal law to criminal acts in banking, as it is known that banking activities in Indonesia are not only carried out by financial institutions in the form of banks, they are also carried out by Non-Bank Financial Institutions (LKBB). As information and technology advances, banking activities become increasingly high risk, because they are easier to hire by irresponsible parties. Therefore, in order to anticipate the occurrence of undesirable things in banking activities, the government as the policy maker has issued various laws and regulations complete with criminal sanctions. The problem raised in this study is that the operation of criminal law in crime prevention, especially in the banking sector, has various limitations. Therefore, the method used in this study failed normative juridical by reviewing library materials or library research. From the results of the study, it was found that the work of criminal law in overcoming criminal acts in the community, especially in the banking sector, has various limitations, therefore in order to maximize the application of criminal law, it must minimize the inhibiting factors and be combined with non-penal efforts. Keywords: Application of Banking Criminal Law
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN BEGAL YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SECARA DARURAT Agustini Andriani; ari bakti windi aji
Tazir Vol 6 No 1 (2022): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.638 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i1.13049

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korban begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Dewasa ini, kejahatan perampasan harta benda atau begal kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kejahatan begal ini juga sering menimbulkan korban jiwa. Namun dalam beberapa kasus begal, korban begal dalam keadaan darurat terkadang melakukan perlawanan untuk pembelaaan diri terhadap pelaku sehingga menyebabkan cedera bagi pelaku bahkan pelaku meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengakaji aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat sehingga tidak sengaja melukai atau membunuh pelaku pembegalan dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Diri, Darurat, Begal Abstract This paper aims to analyze criminal liability for victims of robbery who carry out self-defense during an emergency. Today, the crime of confiscation of property or robbery often occurs and causes unrest in the community. This crime of robbery also often causes fatalities. However, in several cases of robbery, victims of robbery in an emergency fight to defend themselves against the perpetrators, causing injury to the perpetrators of death. The approach method used is a normative juridical approach, namely reviewing the laws and regulations regarding criminal responsibility for victims of criminal acts of robbery who carry out self-defense in an emergency. The type of data used is qualitative, while the source of data taken in this study is secondary data. The results of the study reveal that criminal liability for victims of robbery crimes who carry out self-defense in an emergency so that they do not accidentally injure or kill the perpetrators of the robbery can assist their actions as long as they fulfill the terms and conditions according to legal provisions. Keywords: Criminal Liability, Self Defense, Emergency, robbery.
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMASOK ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR UNTUK PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM Albadrul Maniru; Siti Rochmiatun
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.997 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14359

Abstract

Saat ini sedang gencar-gencarnya sebuah virus yang kita kenal dengan pandemi Covid-19 yang telah merusak tatanan di setiap negara yang di datanginya, baik dalam bidang Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik serta Budaya. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya sediaan farmasi/alat kesehatan yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimanasanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatandan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun teknik analisis data yakni menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 itu sama dengan kasus pemasukkan alat kesehatan biasanya yaitu melanggar pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengedarkan Alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena tidak ada ketentuan didalam nash.
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHINAAN ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MELALUI MEDIA SOSIAL Fratama Ario Erikson; Fatah Hidayat
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.82 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14365

Abstract

ABSTRAK Dengan berkembangnya teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan yang dilakukan bukan sekedar di tempat kejadian akan tetapi kejahatan yang dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tesebut sering terjadi terutama penghinaan melalui Facebook yang dilakukan mengenai penghinaan di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung jarak tempu dari pihak korban, tempat kejadain perkara berlangsung karena penghinaan lewat media sosial ini bisa dilakukan dimana saja, seperti penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1) Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media So sial dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka seperti bukubuku, undang-undang, jurnal dan internet yang berkenaan dengan tindak pidana penghinaan. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif yang meliuti is i data stuktur hukum positif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimedia sosial tidak dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1,dan aturan yang mengatur penghinaan secara umum tertuang dalam pasal 310-321 KUHPid. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah hukuman ta‟zir, yang ditetapkan oleh hakim sebagai pengemban legitimasi dibidang penjatuhan hukum. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Sanksi, Hukuman Ta‟zir.
PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LAPAS KELAS I PALEMBANG PADA MASA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM Zuynatul Baiti HN; m tamudin
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.032 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14366

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa COVID-19 Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang termasuk narapidana. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan hak narapidana termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana realiasasi perlidungan hak kesehatan narapidana pada masa Covid-19 berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa Covid-19 di Lapas Kelas I Palembang. Metode yang digunakan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan syariat islam Maqasid Syari’ah berupa Hifzh al-nafs, perlindungam hak kesehatan narapidana seperti pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu, Program vaksin 1 dan 2 ,pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit. Pelayanan makanan. Kegiatan olahraga, lingkungan yang bersih. Asimilasi sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan Covid-19. Kata Kunci: Hak Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Covid-19
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR PENGAIHAN HUTANG DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM m iqbal saputra; M Rizal; Fadillah Mursid
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.787 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14528

Abstract

ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak manfaat diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yaitu ditandai dengan timbulnya layanan keuangan berbasis teknologi, diantaranya yaitu pinjaman online. Munculnya pinjaman online menimbulkan banyak manfaat dan juga ada permasalahan yang ditimbulkan ketika kredit bermasalah dimana perusahaan pinjaman online mempekerjakan pihak ketiga debt collector dalam melakukan penagihan hutang yang macet. Penagihan hutang yang dilakukan oleh debt collector dengan cara melanggar aturan tindak pidana seperti mengintimidasi, memfintah, mengancam dan pencurian data pribadi. Memang belum ada aturan khusus terkait pinjaman online atau tata cara penagihan hutang, namun penagihan hutang harusnya dilakukan dengan tidak melakukan cara kekerasan atau tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan debt collector telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif dibebankan kepada debt collector itu sendiri (natuurlijke person). dan kemudian yang kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online secara umum dimintai pertanggung jawaban pidana dalam jarimah Ta’zir karena belum ada aturan khusus baik dalam qisas dan had yang mengatur tentang kejahatan cyber. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pinjaman Online, Debt collector
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19 muhammad chaidir satria; yuli kasmarani
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.338 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14637

Abstract

ABSTRACT The title of this research is criminal responsibility for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs based on law number 36 of 2009 concerning health. Hoarding of drugs is something that is prohibited both in Indonesian legislation and in Islamic law, especially during the Covid-19 pandemic, of course, it can cause misery and loss in society. The problem raised in this study is criminal liability for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs. The method used in this research is a normative research method or what is often called library research. The results of this study can be seen that criminal liability for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs can be sentenced to a maximum of 10 (ten) years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 in addition, can be punished with a sentence of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah). Furthermore, in Islamic criminal law, criminal responsibility for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs is subject to ta'zir punishment, the punishment of which is left to the government or local authorities. Keywords: Criminal Liability, Hoarding, Ikhtikar, Covid-19.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOORPORASI YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK PALSU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KONSUMEN antoni antoni
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.16 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14871

Abstract

Abstract This research discusses the development of the cosmetic industry which is so rapid that it is able to produce in very large quantities and is supported by advances in science and technology, as well as transportation equipment and marketing systems with digital platforms, which are considered the most strategic during the Covid-19 period. Cosmetics are a daily necessity that is needed by society, especially young women who want to look attractive and beautiful. Even though there have been various provisions governing consumer protection, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, fraudulent actors still produce dangerous fake/illegal cosmetics. So the problem raised in this study is how the criminal responsibility of corporations that produce counterfeit cosmetics endangers the health of consumers. Therefore the method used in this study uses normative juridical by studying library materials or library research. From the results of the study it was found that corporations can also be held criminally responsible if they commit a crime. This is due to a paradigm shift in criminal law that corporations are also subjects of criminal law in addition to the existence of natural law subjects, namely, individuals (naturalijk person). So the rejection of corporate punishment based on the university delinquere non potest doctrine has undergone a change by accepting the concept of a functional actor. Keywords: Corporate Criminal Liability, Counterfeit Cosmetics
CRIMINALIZATION OF POLYGAMY Rahmi Nurtsani; Yuli Kasmarani
Tazir Vol 7 No 1 (2023): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/tazir.v7i1.17710

Abstract

There are many cases that occur within the scope of family law, especially in marriage. One of the cases that is most highlighted in the community because of its sensitive nature is polygamy. Therefore, this study will explain how polygamy is one of the triggers for criminal acts and causes the perpetrators to receive sanctions or punishments. This research methodology uses library research which is a qualitative research, namely research by examining and analyzing data from library sources, either in the form of books, papers, journals and others related to polygamy and all its legal consequences. The conclusions obtained in this paper are that the criminalization of polygamy here is understood as an attitude that categorizes the practice of polygamy as a criminal act, which is threatened with certain forms of crime, both imprisonment and fines. The legal provisions in force in the Republic of Indonesia do not prohibit polygamous marriages, but also do not allow them to be free without rules. The Republic of Indonesia regulates it with strict and clear terms and conditions as stated in the provisions of the applicable laws and regulations, KUHP, UU PKDRT, UU No.1/1974 which also applies very strict conditions for the practice of polygamy, especially the fulfillment of physical and spiritual needs for children and wives who are not the only one. As data from KOMNAS HAM which notes that polygamous marriages are vulnerable to neglect of family needs and livelihoods, they fall into the category of domestic violence in the form of economic neglect. Criminal sanctions against polygamy that violate the legal provisions in the three applicable regulations above, can be in the form of: (1) the threat of imprisonment for five to seven years for men who marry even though their marriage has existed before which becomes a legal barrier. ; (2) a maximum imprisonment of 3 months or a maximum fine of Rp. 7,500. ; (3) imprisonment for a maximum of 3 (three) years or a fine of a maximum of Rp. 9,000,000.00 (nine million rupiahs) and or a maximum imprisonment of 4 (four) months or a maximum fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah). Keyword: Poligamy, Criminalization, Criminal sanctions.

Page 3 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 8 No 1 (2024): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 7 No 2 (2023): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 7 No 1 (2023): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 6 No 1 (2022): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 5 No 2 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 5 No 1 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol 4 No 2 (2020): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana