cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syafa'at Anugrah Pradana
Contact Email
syafaatanugrah@iainpare.ac.id
Phone
+6281355335243
Journal Mail Official
prodihtn@iainpare.ac.id
Editorial Address
Jln. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131.
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29857260     DOI : https://doi.org/10.35905/sultan_htn
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara is a peer-reviewed journal published by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Law, Parepare State Islamic Institute, Indonesia under the auspices of the Sao Jurnal IAIN Parepare. The study headers from the JURNAL SULTAN include constitutional law, election law, local government law, state administrative law, and state law. This journal is a scientific journal in the field of constitutional law published in April and October. The purpose of this journal is as a means for students, academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or review articles. The scope published in this journal discusses various topics of constitutional law, including: 1. State Administrative Law; 2. Constitutional Law; 3. Local Government Law; 4. Village Government Law; 5. State Financial Law; 6. Election Law; 7. Environmental Law; 8. Labor Law; and 9. State Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022" : 6 Documents clear
PROBLEMATIKA PERAMPINGAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PERAMPINGAN BIROKRASI Sri Adriana
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.213 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3178

Abstract

Birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan publik memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkuasa, termasuk memberikan saran terhadap suatu usulan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi musti memiliki pengalaman dan pengetahuan baik dalam konteks penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. Artinya profesionalisme ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kerja-kerja birokrasi ditengah perubahan situasi politik yang terjadi. maka penulis mengangkat permasalahan terkait perampingan birokrasi terhadap kinerja pemerintahan, begitupula karena hal ini dianggap mempengaruhi elektabilitas ASN yang sudah lama menduduki jabatan di instansi pemerintahan. akan tetapi disisi lain muncul lembaga baru yang menjadi sayap atas pelaksanaan beberapa urusan pejabat pemerintahan, misalnya dibentuk staf khusus Presiden yang diisi oleh kaum millenial, padahal ini sangat tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan buku dan bahan kepustakaan lainnya, disusun secara deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan lebih baik menggunakan penerapan yang electoral partisipatif dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL Wiwin; Alvian, Muhamad Andri
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.66 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3179

Abstract

Artikel ini menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui eksistensi BAWASLU dalam menangani kasus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Terlebih lagi penetapan perolehan suara sebelum dilakukan pengambilan janji dan sumpah calon terpilih merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu yang menjadi ruang lingkup atas wewenang pengawasan yang dimiliki oleh BAWASLU.
PELANGGARAN SUBSTANTIF DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU DI KABUPATEN PINRANG Sudirman, Rusdianto; Hardin, Dian Ramdhani
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.694 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3185

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU diatur dalam Pasal 101, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, pelaksanaan peran BAWASLU menghadapi beberapa hambatan, seperti laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor, perbedaan penafsiran unsur Gakkumdu, dan adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar BAWASLU yang dilibatkan dalam Gakkumdu.
REFLEKSI KONSTITUSI TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA (PERSPEKTIF ILMU NEGARA) Adesandra; Marshanda, Andini
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.668 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3186

Abstract

Pasca amandemen UUD 1945 di Indonesia secara langsung mengubah sistem ketatanegaraan terutama pada struktur lembaga perwakilan (parlemen). Berdasarkan konstitusi dan prinsip negara demokrasi yang dianut, maka kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga perwakilan adalah suatu bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana struktur dan peranan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia berdasarkan konstitusi UUD 1945. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif terlihat bahwa struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mengalami pergeseran pasca amandemen, seperti sistem kamar yang dulunya adalah unicameral kini secara fungsional dianut sistem bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD. MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat melainkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penguatan fungsi legislasi DPR serta terbentuknya lembaga DPD dalam keanggotaan MPR juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 terhadap struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Setiap lembaga perwakilan ini memiliki peranan utama dalam mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat agar dapat diwujudkan menjadi sebuah peraturan atau kebijakan yang pro rakyat. Hal inilah yang seharusnya menjadi cerminan nilai konstitusi yang baik dalam konsep negara demokrasi yang dianut Indonesia.
PENGHAPUSAN ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Hasanuddin Hasim; Sukri, Indah Fitriani; Pikahulan, Rustam Magun; Iin Mutmainnah
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.036 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3217

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai analisis penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni maraknya pernikahan dini yang ditandai dengan meningkatnya permononan dispensasi nikah serta ketidaksetujuan beberapa kelompok masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan sebab dinilai bertentangan dengan aspek teologis dan kultur masyarakat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.
PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Thamrin, Azlan; Achmad, Dirga; Fachreza, Ahmad Rezky
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.048 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3238

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 4 Nomor 1 Oktober 2025 Volume 3 Nomor 2 April 2025 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 2 Nomor 2 April 2024 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 1 Nomor 2 April 2023 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022