Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.168

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Majalah Hukum Nasional Amsir Law Jurnal (ALJ) JAPHTN-HAN DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara Jurnal Hukum dan Pembangunan

Sukri, Indah Fitriani

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Author-ID : 2279890

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia) Indah Fitriani Sukri
Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 1 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v51i1.139

Proses legitimasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal. Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya, dan dapat dikatakan bahwa trend halal telah terjadi dimasa kini, tujuan dari penelitian ini menganalisis implikasi UU Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keefektifan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal sebagai penguatan kewenangan lembaga BPJPH yang tercantum dalam Undang Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan beberapa rujukan sumber hukum dengan penelitian normatif. Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu untuk proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui satu pintu agar semua prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbela belit, undang-undang tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah kontradiksi antar peraturan, dan dominasi LPH.

FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 51 NOMOR 1 TAHUN 2021 M Reza Baihaki; Raymon Sitorus; Cahyani Aisyiah; Yuni Priskila Ginting; Indah Fitriani Sukri; Nuralia nuralia; Nico Andrianto; Muh. Afdal Yanuar
Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 1 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v51i1.150

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi Farida Azzahra; Indah Fitriani Sukri
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, perkembangan politik dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah semakin massif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif (Legal Research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini ditemukan praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zama pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Masifnya praktik politik dinasti di daerah ini dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menghambat praktik politik dinasti di Indonesia.

KONSEP PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: MENGUJI ASAS PRESUMTIO IUSTAE CAUSA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA Sukri, Indah Fitriani; Erliyana, Anna
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the implementation of the State Administration Decree (KTUN), the principle of presumtiousta causa is known as part of the implementation of the KTUN in order to resolve state administrative disputes. This principle means a state administration decision which is always considered valid. This decision will be invalid if there are new decisions that cancel or revoke the previous decisions. In its formation, the administrative court or state administration court has the objective to provide protection for the rights of the people derived from individual rights as well as to protect the rights of the community based on the common interests of individuals in the community. The government has an obligation to advance the general welfare stated in the constitutional mandate. In carrying out this decision, the government carries out administrative and enforcement law.

Analisis Fiqhul Bi`ah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam Hannani, Hannani; Sukri, Indah Fitriani; Hasim, Hasanuddin
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 2 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

This article aims to describe an overview of Islamic law (fiqhul bi`ah) on post-mining reclamation policies. Mining and mining industries in the area are regulated in the post-mining reclamation policy through Regional Regulations. The coal mining industry has a large-scale environmental impact spread over the regions, especially areas where natural resources thrive. The problem in this research concerns the form of post-mining control in terms of the authority of regional autonomy and how the control and supervision from the government is related to post-mining Reclamation Guarantees, through regional autonomy policies, the emphasis on post-mining reclamation can be controlled with all regional policies. Control in the licensing process does not stop at handling taxes, it is in tune with legal certainty. The research method used in this artilcles is normative juridical by taking data from processed researchers, and using some literature in the form of books, as well as related journal articles. The conclusion in this study, that although the post-mining reclamation process has been actively carried out, the handling efforts have not been maximized, what needs to be done is as an alternative to managing ex-mining land with an environmentally sustainable perspective, encouraging the strengthening of the synergy team in the form of a monitoring team for all stakeholders, the community can participate in prepare the management of ex-mining land and implement the supervisory function.

Testing the Principle of Praesumtio Iustae Causa in State Administrative Disputes During Pandemic Fitriani Sukri, Indah; Rasna, Rasna
Amsir Law Journal Vol 3 No 2 (2022): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v3i2.62

In the implementation of the state administrative decree, the principle of praesumtio iustae causa is known as part of the implementation of the state administrative decree to resolve state administrative disputes. This principle means that a state administrative decision is always considered valid. This research has the aim of providing protection for the rights of the people that originate from individual rights as well as providing protection for the rights of the community based on the common interests of individuals in the community. The government has an obligation to promote the general welfare as stated in the constitutional mandate. In carrying out this obligation, the government takes regulatory and administrative law enforcement actions. The research method used is descriptive normative research, judging from the effectiveness of this principle is considered valid. And not only that, the possibility of disputes in the state administrative area occurring in the current pandemic era sees this case being included in the area of state administration, even these disputes are often found in the government. The conclusion is Article 65 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, what is protected is the interests of the wider community who will be harmed by the issuance of the government decree. So that with the provisions in Article 65 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, it can add options for the community to get wider legal protection for the issuance of a government decree/action.

PENGHAPUSAN ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Hasanuddin Hasim; Sukri, Indah Fitriani; Pikahulan, Rustam Magun; Iin Mutmainnah
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penelitian ini membahas mengenai analisis penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni maraknya pernikahan dini yang ditandai dengan meningkatnya permononan dispensasi nikah serta ketidaksetujuan beberapa kelompok masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan sebab dinilai bertentangan dengan aspek teologis dan kultur masyarakat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.

Co-Authors Anna Erliyana Cahyani Aisyiah Farida Azzahra Hannani Hasim, Hasanuddin Iin Mutmainnah M Reza Baihaki Muh. Afdal Yanuar Nico Andrianto Nuralia nuralia Pikahulan, Rustam Magun Rasna, Rasna Raymon Sitorus Yuni Priskila Ginting

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search