cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syafa'at Anugrah Pradana
Contact Email
syafaatanugrah@iainpare.ac.id
Phone
+6281355335243
Journal Mail Official
prodihtn@iainpare.ac.id
Editorial Address
Jln. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131.
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29857260     DOI : https://doi.org/10.35905/sultan_htn
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara is a peer-reviewed journal published by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Law, Parepare State Islamic Institute, Indonesia under the auspices of the Sao Jurnal IAIN Parepare. The study headers from the JURNAL SULTAN include constitutional law, election law, local government law, state administrative law, and state law. This journal is a scientific journal in the field of constitutional law published in April and October. The purpose of this journal is as a means for students, academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or review articles. The scope published in this journal discusses various topics of constitutional law, including: 1. State Administrative Law; 2. Constitutional Law; 3. Local Government Law; 4. Village Government Law; 5. State Financial Law; 6. Election Law; 7. Environmental Law; 8. Labor Law; and 9. State Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 2 April 2023" : 6 Documents clear
OPTIMALISASI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (STUDI DI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA CINTA) Rini Kartika Ridwan; Badruzzaman
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.377 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3394

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara holistik perlindungan hukum terhadap permasalahan hak perempuan di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak perempuan di Kota Parepare seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak perempuan ialah dengan menerapkan legal framework mengenai hak perempuan, membentuk Peraturan Daerah, melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG RESPONSIF DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP Aldi Irawan; Abdul Hafid
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.215 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3419

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penelitian ini mengambil data di kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat serta pihak Pemerintah Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif.
PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU Jihan Novita Sari; Sudirman L.
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.454 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3420

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE Muhammad Alfian Pratama Saenong; Aris
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.951 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3422

Abstract

Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kota Parepare. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif, dengan mendeskripsikan, menganalisis, dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penting untuk diperhatikan karena jumlahnya yang terbilang sedikit, khususnya di Kelurahan Ujung Sabbang yang hanya berjumlah 45 orang. Terdapat beberapa implikasi negatif atas partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum di Keluruhan Ujung Sabbang yaitu rendahnya tingkat partisipasi, terjadinya money politic, serta rendahnya kesadaran politik pemilu. Tetapi implikasi positif ialah adanya beberapa pemilih pemula yang masih mempertahankan idealismenya dalam menggunakan hak pilihnya sehingga berimplikasi baik pada penyelenggaraan pemilihan umum.
OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE Muhammad Ardan; Dirga Achmad
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.758 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3423

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalanya pengawasan partisipatif.
REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Hasanuddin Hasim; Indah Fitriani Sukri; Muh. Aslam Syah; Usmaida; Dhea Patricia
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.8 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3464

Abstract

Tulisan ini merupakan tulisan yang bergerak sebagai laporan pengabdian kepada masyarakat dari program studi hukum tata negara. Target kegiatannya adalah untuk mengadakan reformulasi penyusunan rancangan peraturan desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hal ini penting untuk dilakukan dengan menilai bahwa minimnya pembentukan peraturan desa pada desa yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu. Hal tersebut terjadi karena disebabkan polemik kurangnya tenaga ahli dan tidak terbentuknya budaya hukum yang sesuai dengan budaya hukum yang ada dalam mekanisme formiil dalam pembentukan peraturan desa yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 juncto Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Metode yang digunakan yakni metode ceramah dengan mengaktifkan ruang diskusi dengan mekanisme tanya jawab antara pemateri dan peserta. Adapun peserta yakni Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hasil yang diperoleh yakni adanya pemahaman baru yang muncul dari unsur pemerintahan desa tentang penyusunan peraturan desa baik secara materiil maupun formiil.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 4 Nomor 1 Oktober 2025 Volume 3 Nomor 2 April 2025 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 2 Nomor 2 April 2024 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 1 Nomor 2 April 2023 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022