cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suhartina
Contact Email
marital@iainpare.ac.id
Phone
+6285240682382
Journal Mail Official
marital@iainpare.ac.id
Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri Parepare Jl. Amal BAkti No. 8 Sireang, Kota Parepare 91132, Pare Pare, Sulawesi Selatan 91121
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29858577     DOI : https://doi.org/10.35905/jurnalmarital
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memfasilitasi penelitian tentang Hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam. Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam terbit dua kali setahun pada bulan November dan Mei
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Cultural Capital and Gendered Perceptions: Revisiting the Role of Uang Panai’ in Bugis Society Anita, Anita Apriliani
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.vi00.5651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang panai’ menurut masyarakat bugis. Dalam suku Bugis ada beberapa budaya/tradisi yang turun-temurun masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya yaitu dalam prosesi pernikahan. Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, hal yang menjadi keharusan bagi masyarakat bugis yaitu adanya uang panai’. Uang panai’ merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki- laki kepada pihak mempelai perempuan. Dalam masyarakat Bugis, uang panai’ ini seakan menjadi penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, jika tidak terpenuhi maka pernikahan bisa saja tertunda atau dibatalkan. Dalam Islam hal yang disyariatkan adalah mahar, namun bagi masyarakat bugis uang panai’ juga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki. Mengenai hal tersebut, masyarakat tentunya mempunyai persepsi masing-masing terkait dengan uang panai’ ini, sehingga kedudukan uang panai’ bagi masyarakat bugis sangatlah penting. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa masyarakat menolak persepsi perempuan sebagai barang komuditi dengan pandangan yang berbeda-beda.
Status Perkawinan Beda Agama Tinjaun Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.) Sarna, Sarnawiah; Aisiyiah, Wirani
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.vi0.5652

Abstract

Marriage is not a purely civil relationship like other civil matters, so religion is the basis for determining whether a marriage is legal. Therefore, in the marital relationship, it is viewed from a pluralistic, social, cultural, racial, linguistic, ethnic and religious perspective.It plays a very important role in building harmony and happiness in the home. In essence, religion neutralizes social, cultural, ethnic, national, and racial stratification differences. In addition to protecting religion (hifz al-Dîn), the ban on interreligious marriage also helps protect descendants (hifz al-Nasl). When we discuss marriage, we discuss not only the interests of both parties (husband and wife), but also the interests of the family and society. Marriage is strictly religious and regulated by law to protect the rights of both parties and their descendants. When a judge examines and interprets marriage law, he neither rules nor permits interfaith marriages in favor of the Umma, either in this life or in the hereafter.
TINJAUAN URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU BUGIS DI DESA PANRENG KABUPATEN SIDRAP ahsan, muh
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.vi0.5655

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai pembagian harta warisan suku bugis di desa Panreng Kab. Sidrap. Yang ditinjau dari aspek hukum islam dan aspek hukum adat/tradisi yang ada disana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disana mengenai pembagian harta warisan suku bugis desa Panreng Kab. Sidrap dilakukan dengan cara membagi rata harta warisan tersebut dan untuk anak perempuan dia akan mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya. Adapun jika dilihat dari hukum Islam mengenai pembagian harta warisan suku bugis desa Panreng Kab. Sidrap dari segi maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan keburukan, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.
The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law Jumiati, Jumiati; Basri, Rusdaya; Soemena, Moh. Yasin; SR, Naharuddin
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i2.3180

Abstract

Gaya hidup merupakan suatu sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respon terhadap gaya hidup, terutama perlengkapan untuk hidup. Cara berpakaian, cara kerja, pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Gaya hidup dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam sekelompok sosial dari seringnya berinteraksi dan menanggapi berbagai stimulasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah field research dengan metode kualitatif, dan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Life style para istri di Desa Bilalangnge Kecamatan Bacukiki dalam pengunaan produk kecantikan yakni: Hedonisme, boros, mudah terpengaruh dengan penampilan teman, melalaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan keluarga. Dari bentuk-bentuk life style para istri yang diperlihatkan diatas, dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan perintah Allah Swt dimana gaya hidup tersebut kurang baik bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. (2) Dalam hukum Islam dampak dari life style semacam itu tidak dibenarkan karena dari gaya hidup diatas dapat menimbulkan sifat tabarruj atau dapat menarik perhatian laki-laki untuk menatapnya dan menimbulkan beberapa mudharat bagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah karena kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang yang ada didalam suatu keluarga bisa berkurang atau bahkan bisa hilang begitu saja karena faktor dari gaya hidup yang berlebihan/tabarruj. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup istri yang cenderung hedonis dan konsumtif berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga SAMAWA. Istri harus lebih bijak dalam penggunaan produk kecantikan dan memperhatikan tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam.
Analysis of Maslahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency)
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i1.7139

Abstract

This research discusses Maslahah Murlah's review of the implementation of tetanus toxoid immunization as a marriage requirement. By examining two problem formulations, namely; how is the implementation of tetanus toxoid immunization as a marriage registration requirement in Pitu Riase District, Sidrap Regency and how is the maslahah murrasa review of the implementation of tetanus toxoid immunization as a marriage requirement in Pitu Riase District, Sidrap Regency. This research approach is an empirical normative approach, namely research carried out by examining the implementation of legal provisions which are conceptualized as norms or rules that apply in society. Then with the qualitative descriptive method which produces descriptive data in the form of written text or other people's words. The techniques used are observation, interviews and documentation methods. The results of the research can be stated that, Firstly, the provisions of the marriage registration requirements are that prospective bride and groom couples who want to get married, especially prospective brides, are advised to carry out tetanus toxoid immunization and attach a letter of proof of the implementation of this immunization. The objectives achieved by implementing tetanus toxoid immunization include preventing the spread of tetanus which can cause damage to the nervous system that regulates breathing and also damage to other organs, resulting in death. Second, the implementation of tetanus toxoid immunization as a requirement for marriage registration in Piti Riase District, Sidrap Regency, if viewed from the perspective of maslahah al-murlah, is one of the maslahah of hajiyah, namely perfecting basic human needs in maslahah dharuriyah, in this case in order to protect or maintain offspring through the prospective bride. those who are getting married and also as in the Sadd Adz-Dzari'ah principle, namely preventive measures or closing the path to something dangerous.
The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i1.7169

Abstract

This research aims to find out the things that are considered to increase the age limit for marriage and The social impact caused by changes in the legal age limit for marriage.This type of research is qualitative research using an empirical juridical approach, namely an approach carried out directly in the field to find out the actual problems that occur, then it will be connected to the applicable laws and regulations and the theory used. The results of this research show that: 1) there are several things that encourage and are considerations for increasing the marriage age limit in Law Number 16 of 2019, namely first, to reduce early marriage, especially for women. Second, based on the consideration of school age factors to protect children's rights from fulfilling their educational rights. Third, to protect children's rights from fulfilling reproductive health rights. Fourth, consider the age of maturity from a psychological perspective. 2) The revision of the Marriage Law has more or less had an impact on society, both positive and negative and has an impact on its implementation which is inversely proportional to the hopes and objectives of the Law.
The Ipalai Tapi' Tradition in Marriage: Islamic Legal Perspective and Preservation of Local Culture kila, nurzariuna; Aris; Budiman
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i2.7171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi ipalai tapi' dalam perkawinan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat dan tokoh budaya, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari arsip, jurnal, dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi ipalai tapi' muncul sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian dan masalah rumah tangga lainnya, serta berfungsi sebagai simbol dan doa agar rumah tangga pengantin terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses ipalai tapi' dilakukan setelah akad nikah dengan menggunakan kain tapi' yang disematkan pada pengantin dan dijahit oleh tokoh masyarakat atau keluarga, yang bertujuan untuk menyatukan dan mengikat kedua mempelai secara simbolis agar hubungan mereka langgeng. Analisis hukum Islam mengategorikan tradisi ini sebagai al-urf shohih, yang berarti kebiasaan yang diperbolehkan.Penelitian ini merekomendasikan agar tradisi ipalai tapi' dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah Custody in Wedding Ceremonies in Banua Sendana Village, Majene Agung, Muhammad Agus; Wahidin, Wahidin; Sunuwati; Jamaluddin, Samsidar
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i1.7173

Abstract

Discusses the analysis of Islamic law regarding leaving aqiqah at weddings in Banua Sendana Village, Majene Regency. The object of this research is the aqiqah entrustment in the Islamic legal analysis of wedding ceremonies. This research aims to find out what the aqiqah deposit system is like in Banua Sendana Village, Majene Regency and what the analysis of Islamic law regarding aqiqah deposits in marriage is. This type of research is a field study that uses qualitative descriptive data. The method used is a normative sociology approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques include data identification, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the aqiqah entrustment was carried out by the people of Banua Sendana Village, namely where they or parents who wanted to perform their child's aqiqah came to the family who would be holding the wedding and brought a certain amount of money. money to be handed over to the family who will be getting married, although there are some families who are getting married who are reluctant to accept gifts of money and at the aqiqah entrustment event it is usually done without any family relations and at the aqiqah event they only slaughter one cow for seven children, where the cow is intended for for aqiqah. and The aqiqah deposit system implemented by the Banua Sendana Village community is in accordance with the views of Islamic law.
Islamic Legal Perspective on the 'Macelleng-Celleng' Tradition in the Marriage Process
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i1.7174

Abstract

This research aims to determine the implementation of maccelleng-celleng in the marriage process of the people of Segeri District, Pangkep Regency, to find out what factors cause the maintenance of the maccelleng-celleng tradition in Segeri District, Pangkep Regency, and to find out the Islamic law review of the maccelleng-celleng traditional tradition in Segeri District, Regency. Pangkep. This research is field research using qualitative methods, with a phenomenological approach, namely an approach that will explore data to find the meaning of basic and essential things from phenomena, realities or experiences experienced by the object of research. This research uses observation research, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the macelleng-celleng tradition is a habit of the people of Segeri District, Pangkep Regency, before the wedding ceremony. This tradition is carried out at night, and the groom's family brings snacks such as instant noodles, soap, crackers, and so on. To be taken to the prospective bride's house by throwing it. The development of the macelleng-celleng tradition is growing very quickly with the help of the people of Segeri District, Pangkep Regency in introducing this tradition to people from outside the Pangkep Regency area. The development of the macelleng-celleng tradition has of course existed since ancient times, and is still preserved by the people of Segeri subdistrict, Pangkep district to this day. Based on the author's findings, the macelleng-celleng tradition, if viewed in Islamic law, is that if this tradition is carried out in accordance with the rules and does not violate Islamic norms or values, then this macelleng-celleng tradition can be implemented according to the applicable rules.
Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i1.7254

Abstract

Dalam sebuah pernikahan, seharusnya dipertimbangkan kesetaraan antara calon suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, kenyataannya, banyak pernikahan yang tidak memperhatikan aspek tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan metode literature reviu dengan mengumpulkan penelitian terdahulu dari berbagai sumber, baik media cetak maupun media elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh pemuka organisasi keagamaan berbeda-beda terkait pernikahan beda organisasi keagamaan. Meskipun beberapa organisasi seperti NU dan LDII menyarankan menikah dengan sesama organisasi keagamaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan pernikahan beda organisasi keagamaan. Pasangan yang menjalani pernikahan semacam ini menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan beda organisasi keagamaan, pasangan diharapkan untuk menurunkan ego, menjaga cinta, menyamakan pendapat, menstabilkan perekonomian, saling membantu, percaya, terbuka, dan bekerja sama. Ketika muncul masalah, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan pendekatan pemahaman, penghormatan, dan keterbukaan. Kesadaran bahwa perceraian bukanlah solusi terbaik menjadi landasan bagi upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2025): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): Hukum Keluarga Islam