cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Marlina
Contact Email
delictum@iainpare.ac.id
Phone
+6285366676161
Journal Mail Official
delictum@iainpare.ac.id
Editorial Address
IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No. 08, Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29856906     DOI : https://doi.org/10.35905/DELICTUM
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam diterbitkan oleh Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, dua kali setahun pada bulan November dan Mei. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memfasilitasi penelitian tentang Hukum. Artikel tersebut pada intinya memuat topik tentang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara Pidana, Korupsi, Peradilan dan Perlindungan Anak dan perempuan, Pidana Pemilu, Pelanggaran dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dan Pidana Ekonomi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre) Dini, Intan
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.15358

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana analisis hukum nasional dalam kasus perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, (2) bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut, dan (3) bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, sistem hukum nasional telah berupaya menindak pelaku perdagangan anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun vonis masih relatif ringan; kedua, dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pelaku tergolong eksploitasi yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah; ketiga, penerapan sanksi dalam putusan mengikuti teori pemidanaan gabungan yang mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan efek jera bagi masyarakat. This study examines three main issues: (1) the analysis of national law in child trafficking cases based on Decision Number 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, (2) the view of Islamic criminal law on the case, and (3) the application of punishment theory in the verdict. This research uses field research with a normative juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed qualitatively. The results show that: first, the national legal system has attempted to address child trafficking cases according to the Child Protection Law, although the sentence remains relatively light; second, from an Islamic law perspective, the perpetrator’s act constitutes prohibited exploitation, contrary to the maqāṣid al-syarī‘ah principles; and third, the application of punishment in the decision follows a combined theory considering justice for the perpetrator and deterrence for society.
Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks) Rahmawati, Rahmawati
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.15364

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kontekstualisasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penjiplakan desain busana dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Tiga permasalahan utama yang dikaji yaitu: (1) urgensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kejahatan penjiplakan desain busana, (2) implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, dan (3) kontekstualisasi maqāṣid al-syarī‘ah terhadap pelaku penjiplakan desain busana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, HKI berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat bagi desainer untuk memperoleh hak eksklusif atas karya cipta mereka; kedua, sanksi yang dijatuhkan majelis hakim masih kurang efektif karena hanya bersifat penghentian kegiatan tanpa memberikan efek jera yang signifikan; dan ketiga, dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ta‘zīr berupa teguran (taubīkh), yang sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Perlindungan terhadap desain busana tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan substantif dalam kerangka hukum Islam. This research discusses the contextualization of Maqāṣid al-Sharī‘ah in imposing criminal sanctions on perpetrators of fashion design plagiarism, by analyzing the Decision of the Makassar District Court Number: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. The study focuses on three main issues: (1) the urgency of Intellectual Property Rights (IPR) in fashion design plagiarism crimes, (2) the implementation of justice in the Makassar District Court decision, and (3) the contextualization of Maqāṣid al-Sharī‘ah in the case of design plagiarism. The results show that: first, IPR acts as a solid legal foundation granting designers exclusive rights to their creations; second, the court’s sanction remains ineffective as it merely orders cessation of the act without deterrent effect; and third, from the perspective of Islamic criminal law, the ruling can be interpreted as a form of ta‘zīr punishment in the form of a reprimand (taubīkh), consistent with the principle of ḥifẓ al-māl (protection of wealth) within Maqāṣid al-Sharī‘ah. This approach indicates that legal protection of fashion design fulfills not only formal justice but also the substantive justice values of Islamic law.
Penerapan Judicial Pardon Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Khatib Idrus, Muh Asrul
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.15368

Abstract

Kasus kejahatan narkotika mendominasi sistem peradilan pidana di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap masalah overcrowded di lembaga pemasyarakatan. Banyaknya narapidana kasus narkotika, khususnya pengguna ringan dan pelaku dengan peran kecil, menambah beban pada kapasitas penjara dan efisiensi sistem peradilan. Artikel ini membahas respons peradilan terhadap tingginya kasus narkotika, termasuk pendekatan judicial pardon (pengampunan yudisial) sebagai solusi alternatif untuk mengurangi kepadatan penjara. Judicial pardon memungkinkan pengurangan hukuman atau pengalihan ke program rehabilitasi bagi pelanggar berisiko rendah, sehingga mempercepat reintegrasi sosial mereka tanpa mengorbankan keamanan publik. Sementara itu, pengadilan juga menerapkan kebijakan penindakan yang lebih tegas untuk kasus narkotika besar guna memberi efek jera dan melindungi masyarakat. Tantangan seperti kapasitas terbatas, ketimpangan hukuman, serta ekspektasi publik menjadi penghambat efektivitas kebijakan ini. Reformasi peraturan dan penerapan peradilan cepat yang menekankan rehabilitasi bagi pengguna ringan dipandang sebagai solusi yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara dan meningkatkan keberhasilan sistem peradilan dalam menangani kasus narkotika.
THE ROLE AND AUTHORITY OF THE IMMIGRATION OFFICE IN THE PERSPECTIVE OF IMMIGRATION LAW STUDY : PREVENTION OF ILLEGAL FOREIGN LABOR A. R. Wirawan; Nabila Muna Aprilia
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.15370

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran dan kewenangan Kantor Imigrasi dalam perspektif hukum keimigrasian, khususnya dalam upaya pencegahan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya pelanggaran keimigrasian oleh tenaga kerja asing ilegal meskipun telah terdapat dasar hukum dan perangkat kelembagaan yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh data primer hasil wawancara dan observasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati, serta data eksisting berupa studi dokumen kepustakaan, dan statistik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi telah melakukan pengawasan secara bertahap melalui pemeriksaan dokumen, kunjungan lapangan, kerjasama lintas sektor melalui Tim Pengawasan Orang Asing, pelibatan Petugas Imigrasi Bina Desa, dan pemanfaatan aplikasi digital seperti Aplikasi Pengawasan Orang Asing. Namun, efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap tenaga kerja asing ilegal masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), lemahnya koordinasi antar instansi, dan belum optimalnya pembagian tugas. Data grafik nasional dan lokal untuk tahun 2024 dan 2005 menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pengawasan yang tinggi merupakan wilayah yang rawan pelanggaran, sementara di wilayah dengan sumber daya manusia yang terbatas, tindakan administratif seperti penahanan dan deportasi belum optimal. Penguatan peran intelijen keimigrasian dan pelatihan berkelanjutan juga diidentifikasi sebagai kebutuhan mendesak untuk menangani modus pelanggaran yang semakin kompleks. Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia, sinergi kelembagaan, dan optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Page 5 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam