Garuda - Garba Rujukan Digital

Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence Arifah, Inggit; Hannani; Rusdi, Ali
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT pesrpektif fiqh jinayah dan hukum pidana serta mengetahui perbedaan dan persamaan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik deduktif, induktif, komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif fiqh jinayah yaitu perlindungan dengan hukum qishash ketika hukuman qishash tidak dapat diterapkan maka membayar diyat sebagai bentuk pidana pengganti, dan pidana ta’zir untuk pemberian hukum yang dapat menjerakan pelaku, pandangan hukum terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang PKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49, serta perlindungan secara fisik dan psikis yaitu berupa perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, serta perbandingan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perspektif fiqh jinayah tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri dan anak yang disebut perbuatan jarimah, dari segi hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan dalam fiqh jinayah adalah qishas, jika qishas batal maka diganti dengan diyat, selain itu bisa berupa tazir.

Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud Through Facebook Social Media Fajrina, Nur; Muchsin, Agus; Wahidin
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang 1) Bagaimanakah Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare ? 2) Bagaimanakah Analisis dari Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan peran perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare serta mengetahui analisis hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Parepare engan menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , aparat kepolisian polres kota parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Kota Parepare juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan peminimalisiran penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggarannya dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah Ta’zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah Jarimah Ta’zir.

The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law Khusnul Syam, Muhammad; Anwar, Alfiansyah; Rasna, Rasna
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.vi0.5716

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pemidanaan pelaku tindak pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif hukum pidana Islam (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)”, sub masalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para praktik hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri yang menjadi objek penelitian. selain itu penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Dari hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melihat beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. 2). Pandangan hukum Islam perkara tersebut dibagi menjadi dua hukuman yakni jarimah hudud dan jarimah ta’zir, hal tersebut Islam menetapkan ancaman kepada ayah tiri yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya, sehingga dijatuhkan hukuman yang paling tinggi yaitu hukuman rajam pada jarimah hudud dan Hukuman mati pada jarimah ta’zir. In this study, the authors conducted research on the conviction of the perpetrators of rape by stepfathers from the perspective of Islamic criminal law (Decision Study Number 08/Pid.Sus/2016/PN BR)", sub-problem 1). What are the judges' considerations in imposing sanctions on the perpetrators of the crime of rape by a stepfather in decision number 08/Pid.Sus/2016/PN BR? 2). What is the review of Islamic criminal law against the perpetrators of the crime of rape by a stepfather in decision number 08/Pid.Sus/2016/PN BR? This study uses a qualitative approach, because it aims to find out the norms and rules of law carried out by law practitioners, especially in cases that have been decided, as can be seen in the case of the crime of rape by a stepfather which is the object of research. In addition, this research uses literature and field studies, carried out by collecting literature, both primary and secondary. The field research carried out observations, documentation and interviews. From the results and discussion of this study indicate that 1). The Panel of Judges in sentencing the defendant saw several aggravating and mitigating considerations so that the defendant was sentenced to 10 years in prison. 2). The view of Islamic law is that the case is divided into two punishments, namely jarimah hudud and jarimah ta'zir, in this case Islam establishes threats to stepfathers who commit rape against their children, so that the highest punishment is imposed, namely stoning to jarimah hudud and death penalty to jarimah ta'zir

Jinayah Fiqh Analysis of the Crime of Mobile Theft Due to the Online Game Higgss Dominos Islands Yusti, Arjun Gunawan; Sunuwati; Sudirman. L
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.vi0.5753

Analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian handphone akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) (dibimbing oleh Saidah dan Andi Marlina). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre), untuk mengetahui persfektif Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre), dan mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre). Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (library research) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (case approach). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa sumber kepustakaan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada perkara pidana Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Muhammad Tri Zur Alias Zur Bin Anwar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengambil 1 unit handphone, serta beberapa hal yang meringankan keadaan terdakwa. 2) Tindak pidana Pencurian Khususnya Dalam Hukum islam memiliki kedudukan sebagai Jarimah Hudud yang mengharuskan diberlakukannya hukuman potong tangan, tetapi karena tidak tercapainya Nisab atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan maka diberlakukanlah Ta’zir sebagai pengganti hudud. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre yang berdasar pada beberapa bukti meringankan seperti pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannnya serta telah dimaafkan oleh korban, dan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

Sexual Exploitation of Children Reviewed From Islamic Criminal Law Sherina; Mucshin, Agus; Saidah
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.vi0.6401

Pokok permasalahan dalam penilitian ini adalah tentang 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? 2) Bagaimanakah Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dan untuk mengetahui analisis fiqih jinayah terhadap putusan hakim dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif terdapat dalam (field research) penelitian langsung dengan menganalisis serta meneliti secara langsung kepada pihak setempat yang berkaitan dengan hipotesis yang dikaji serta menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang menelaah teori-teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1).Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya berdasarkan hakim memberikan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa,menurut penulis hukuman tersebut sudah cukup maksimal karena jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 2). Sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta juga pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan. dalam hukuman Islam di putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada jarimah pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk ta’zir. The main problems in this research are about 1) What is the Judge's Consideration in Decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? 2) How is the Fiqh Jinayah Analysis of the Judge's Decision in Decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? This study aims to find out the judge's considerations in decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, and to find out the fiqh jinayah analysis of the judge's decision in decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. This type of research is qualitative and descriptive in direct research (field research) by analyzing and researching directly to local parties related to the hypotheses being studied and using a normative juridical approach that examines theories of laws and regulations related to this research. The results of this study indicate that. 1). Sexual exploitation of children, namely activities that involve children to engage in sexual activity that they do not understand based on the judge giving a sentence of 3 (three) years and 6 (six) months, the judge has given enough of a deterrent effect for the defendant, according to the author the sentence is already maximum enough because the public prosecutor submitted to the judge a demand for imprisonment for 4 (four) years. 2). Penal sanctions for 3 (three) years 6 (six) months as well as a fine of Rp. 200,000,000.- (two hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. in Islamic punishments in decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin are not contradictory or in line with these punishments because in religion there is nothing that regulates widespread child trafficking while if there is a finger on or crime that is not regulated in religious texts, authority is fully given to the authorities in the form of ta'zir.

Legal Responsibility for the Circulation of Counterfeit Money in Fiqhi Jinayah Perspective Hera Saputri, Riana; Haq, Islamul; Wahidin
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.vi0.6402

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dan untuk menganalisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka atau dapat dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengedaran Uang Palsu di kota Parepare didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pandangan Fiqih Jinayah mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dalam kasus ini pelaku dijatuhi berupa hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim. This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the criminal case of circulating counterfeit money in Parepare City and to analyze fiqhi jinayah on the crime of circulating counterfeit money. This type of research is literature research or it can be said as normative research which is qualitative in nature, and uses a case approach. The results of this study indicate that the judge's considerations in deciding the Circulation of Counterfeit Money case in the city of Parepare are based on juridical and non-juridical considerations. The view of Fiqh Jinayah regarding the crime of circulating counterfeit money in Parepare City in this case the perpetrator was sentenced to a ta'zir sentence in the form of a prison sentence and a fine determined by the judge.

The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases Ariyani, Ariyani; Fikri; Marlina, Andi
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.vi0.6403

Penelitian skripsi ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice (studi tentang al-islah dalam hukum pidana Islam. Permasalahan terdiri dari dua masalah, 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice di Kota Parepare. 2) Bagaimana penerapan al-islah dalam Hukum Pidana Islam terhadap kasus penganiayaan di Kota Parepare. Tujuan Penelitian ialah 1) untuk menemukan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice dan yang ke 2) untuk menemukan bagaimana konsep al-islah dalam Hukum Pidana Islam. Selanjutnya pada metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan file research dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Parepare Studi Tentang Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam) Sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui restorative justice yang telah menjadi objek penelitian lalu teori yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ialah teori restorative justice, teori pemaafan dan teori al-islah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice dengan cara mempertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku kejahatan untuk bersama-sama menyelesaikan masalahnya hingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan, dengan kata lain terpenuhinya hak korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk pertanggung jawaban baik, dengan adanya pemaafan dari pihak korban, sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak dijatuhi hukuman. 2) Dalam konsep pemaafan Hukum Pidana Islam tersebut sebagai bentuk pengampunan / pembebasan dari pihak korban terhadap pelaku tindak pidana diberlakukan proses yang disebut aI- islah artinya pelaku dengan korban dipertemukan lalu mereka sepakat untuk berdamai sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa berlanjut ke Pengadilan. This thesis research examines the settlement of criminal acts of persecution through restorative justice (the study of al-islah in Islamic criminal law. The problem consists of two problems, 1) What is the mechanism for solving criminal acts of persecution through Restorative Justice in Parepare City. 2) How is the application of al-islah in Islamic Criminal Law to cases of persecution in Parepare City. The aims of the research are 1) to find a mechanism for solving criminal acts of persecution through restorative justice and 2) to find out the concept of al-islah in Islamic criminal law. Furthermore, the research methodology uses a type of field research file research with a qualitative descriptive approach that focuses on Completion of Criminal Acts of Persecution through Restorative Justice at the Parepare State Prosecutor's Office, Studies on Forgiveness in Islamic Criminal Law. The results of the study show that 1) in the process of resolving the crime of persecution through restorative justice by bringing together the victims and the perpetrators of the crime to solve the problem together so that no party is harmed, in other words, the rights of the victim and the perpetrator of the crime are fulfilled in the form of good accountability, with forgiveness from the victim, so that the perpetrator of the crime is not sentenced. 2) In the concept of pardon in Islamic Criminal Law as a form of forgiveness/exemption from the victim for the perpetrator of a crime, a process called aI-islah is applied, meaning that the perpetrator and the victim are brought together and then they agree to make peace so that the problem can be resolved without going to court.

The Relevance of Applying Restorative Justice Concept in Corruption Cases With Relatively Small State Financial Losses Nur Muttaqi, Nabila Ihza
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.5166

This study aims to analyze the problem of corruption with relatively small financial and economic losses to the country, namely Rp. 50 million with a sentencing model that normatively relies on physical punishment, with the presence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the concept emerges only the return of state financial losses by the perpetrators of corruption by stopping the prosecution. As a normative legal research, this research uses a statute approach and a conceptual approach. Therefore, in carrying out the study it is only limited to laws and regulations related to the object to be studied and legal literature. The collected legal materials were then arranged descriptively to be analyzed qualitatively. The results of the study concluded that in the presence of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, it was explained that the prosecutor could terminate the prosecution of corruption cases if the perpetrators of corruption returned all financial losses and the country's economy. Convicting perpetrators of corruption with a total loss of under Rp. 50 million can be carried out by returning all financial and economic losses to the state arising from the actions of the perpetrators of corruption, so that this can make the punishment of perpetrators of corruption effective and efficient because if it still refers to physically punishing the state will actually lose more due to the costs of handling cases that are greater.

Relevance of Sanctions Prison Crime Against Narcotics Abuser WAHYUONO, FIRMAN TRI
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.5177

Indonesia termasuk ke dalam 7 (tujuh) negara penyumbang populasi narapidana terbanyak di dunia. Jumlah narapidana terbanyak di Indonesia adalah kasus Narkotika. Data menunjukan bahwa pda tahun 2019 narapidana narkotika mencapai 115.000 orang. Hingga akhir Agustus 2021 dari 145.405 narapidana kasus narkotika, sekitar 28.640 orang atau 24,5% merupakan pengguna atau penyalahguna. Penjatuhan pidana penjara kepada penyalaguna atau pengguna narkotika merupakan keputusan yang tidak tepat. Permasalahan overkapasitas akan muncul jika penyalahgunaan atau pengguna narkotika selalu berujung pada pemidanaan. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual ini akan menganalisis relevansi penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dalam pespektif teori relatif kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penyalahguna narkotika dari dimensi kesehatan dipandang sebagai orang yang sakit fisik dan jiwanya karena narkotika. Penyalahguna narkotika lebih membutuhkan pengobatan (rehabilitasi) daripada penghukuman (pidana penjara). Menjadi tidak relevan ketika penyalahguna narkotika yang dipandang sebagai orang yang sakit diberi sanksi pidana penjara, karena didalam penjara tidak dilakukan treatment agar penyalahguna berhenti menggunakan narkotika. Sejalan dengan Teori relatif yang menegaskan bahwa pemidanaan bukan semata – mata sebagai pembalasan (retributif) kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemidanaan mesti dilakukan dengan mengedepankan nilai – nilai tujuan atau nilai kemanfaatan dari dilakukannya pemidanaan itu sendiri. Melakukan pemidanaan kepada penyalahguna justru menimbulkan masalah overkapasitas LAPAS, penyuapan penjaga LAPAS dan tidak tercapai nilai tujuan dan kemanfataan sebagaimana ajaran teori relatif dalam tujuan pemidanaan Indonesia is one of the 7 (seven) countries with the largest number of prisoners in the world. The highest number of convicts in Indonesia are narcotics cases. Data shows that in 2019 drug convicts reached 115,000 people. Until the end of August 2021, of the 145,405 prisoners in narcotics cases, around 28,640 people or 24.5% were users or abusers. Imprisonment of prison sentences for narcotics abusers or users is an inappropriate decision. The problem of overcapacity will arise if the abuse or use of narcotics always ends in punishment. Normative research that uses a statutory and conceptual approach will analyze the relevance of imposing prison sentences on narcotics abusers in a theoretical perspective relative to the objective of sentencing. This study concludes that narcotics abusers from the health dimension are seen as people who are physically and mentally ill because of narcotics. Narcotics abusers need more treatment (rehabilitation) than punishment (prison). It becomes irrelevant when narcotics abusers who are seen as sick people are given prison sentences, because treatment is not carried out in prison so that abusers stop using narcotics. In line with the relative theory which emphasizes that punishment is not merely retributive to the perpetrators of crimes because they have committed crimes. Punishment must be carried out by prioritizing the values of the objectives or the value of the benefits of carrying out the punishment itself. Criminalizing abusers actually creates problems of LAPAS overcapacity, bribery of LAPAS guards and failure to achieve the value of goals and benefits as the relative theoretical teachings in terms of sentencing.

Maslahah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for Prisoners (Study at Parepare City Class IIA Penitentiary) Maddolangeng, Nur Misyuari
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.6470

Nur Misyuari Maddolangeng. Analisis Maslahah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare) (dibimbing oleh Aris, dan Andi Marlina). Penelitian ini membahas terkait “Analisis Maslahah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)”. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimanakah pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare? Serta bagaimanakah analisis maslahah terhadap pengadaan conjugak visit bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, mengenalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa : Pertama, conjugal visit secara kelembagaan masih tidak terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan kebijakan mengenai conjugal visit belum memiliki landasan hukum yang mengatur secara expressis verbist. Kedua, ditinjau dari segi maslahah, pengadaan conjugal visit menjadi penting untuk direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare mengingat ketiadaan fasilitas tersebut memunculkan permasalahan baru bagi Narapidana, baik dari aspek keharmonisan rumah tangga maupun permasalahan dari aspek kejiwaan dan kesehatan Narapidana. Ketiga, pengadaan conjugal visit merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak biologis Narapidana sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, maupun keturunan bagi Narapidana. Nur Misyuari Maddolangeng. Analysis Maslahah Against Procurement Conjugal Visit for Prisoners (Study at Class IIA Penitentiary in Parepare City) (supervised by Aris, and Andi Marlina). This study discusses "AnalysisMaslahah Against Procurement Conjugal Visit for Prisoners (Studies in Class IIA Penitentiary in Parepare City)”. There are two formulations of the problem that are the focus of the discussion, namely how to fulfill the biological rights of convicts in Parepare City Class IIA Penitentiary? As well as how the analysisthank you on procurementconjugak visit for Prisoners in Parepare City Class IIA Penitentiary? The type of research used is field research (field research) by using a qualitative descriptive approach, namely the type of approach that seeks to describe, record, recognize and interpret the facts found through observation, interviews and studying documentation. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that: First,conjugal visit institutionally there is still no Class IIA Penitentiary in Parepare City. This is because the policy regardingconjugal visit do not yet have a legal basis that regulatesexpressed in words. Second,viewed in terms ofthank you, procurementconjugal visit becomes important to be realized in Parepare City Class IIA Penitentiary considering the absence of these facilities raises new problems for prisoners, both from the aspect of household harmony and problems from the mental and health aspects of prisoners.Third,Procurement of conjugal visits is a form of fulfilling the biological rights of convicts as well as a form of protection for convicts' religion, soul, mind, and heredity.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andi Marlina

Contact Email
delictum@iainpare.ac.id

Phone
+6285366676161

Journal Mail Official
delictum@iainpare.ac.id

Editorial Address
IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No. 08, Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare

Location
Kota pare pare,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andi Marlina

Contact Email delictum@iainpare.ac.id

Phone +6285366676161

Journal Mail Official delictum@iainpare.ac.id

Editorial Address IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No. 08, Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare

Location Kota pare pare, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andi Marlina

Contact Email
delictum@iainpare.ac.id

Phone
+6285366676161

Journal Mail Official
delictum@iainpare.ac.id

Editorial Address
IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No. 08, Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare

Location
Kota pare pare,

Sulawesi selatan

INDONESIA