cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Marlina
Contact Email
delictum@iainpare.ac.id
Phone
+6285366676161
Journal Mail Official
delictum@iainpare.ac.id
Editorial Address
IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No. 08, Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29856906     DOI : https://doi.org/10.35905/DELICTUM
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam diterbitkan oleh Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, dua kali setahun pada bulan November dan Mei. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memfasilitasi penelitian tentang Hukum. Artikel tersebut pada intinya memuat topik tentang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara Pidana, Korupsi, Peradilan dan Perlindungan Anak dan perempuan, Pidana Pemilu, Pelanggaran dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dan Pidana Ekonomi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Evaluation of the Performance of Anti-Corruption Institutions in Tackling Corruption in Indonesia Septinus Arui; Donny Eddy Sam Karauwan; Achmad Junaedy
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10737

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia mengungkapkan pencapaian yang signifikan dalam pencegahan dan penindakan korupsi, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya. Upaya untuk meningkatkan efektivitas KPK perlu difokuskan pada penguatan independensi, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Metode yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung perbaikan sistem anti-korupsi yang lebih efektif dan transparan di Indonesia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh terhadap lembaga pemerintah.
Evaluation of the Performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Tackling Corruption in the Public Sector Alfian A. Manupapami; Donny Eddy Sam Karauwan; Jumiran
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10738

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani korupsi di sektor publik. Pengumpulan data melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis dokumen resmi KPK, termasuk laporan tahunan, publikasi akademik, dan artikel berita yang relevan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam kinerja KPK, yang kemudian menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya dalam penegakan hukum anti-korupsi, pencegahan korupsi, dan upaya pendidikan anti-korupsi. Studi ini dimulai dengan tinjauan literatur menyeluruh untuk memperoleh wawasan tentang kinerja KPK dalam memerangi korupsi di sektor publik, dengan analisis dokumen resmi KPK, terutama laporan tahunan, untuk melengkapi temuan literatur. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema yang berulang, tantangan, dan area potensial untuk peningkatan dalam operasional KPK. Berdasarkan hasil analisis, formulasi rekomendasi strategis dibuat untuk meningkatkan efektivitas KPK dalam penanganan korupsi, fokus pada strategi penegakan hukum, langkah-langkah preventif, dan pendidikan anti-korupsi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran jelas tentang efektivitas KPK dan menawarkan solusi praktis untuk mengoptimalkan upaya anti-korupsi, berkontribusi pada diskusi tata kelola dan mitigasi korupsi di sektor publik yang lebih luas.
The Effectiveness of Punishment for Perpetrators of Bribery and Gratification in the Context of Fiqh Jinayah zulfiani, Zulfiani Syamsul
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10948

Abstract

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pemidanaan yang tegas dan komprehensif bagi pelaku suap dan gratifikasi, termasuk sanksi pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan lainnya. Ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum serta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. 2) Suap dan gratifikasi dalam fiqh jinayah dianggap sebagai bentuk korupsi yang merusak integritas dan keadilan sosial, sehingga sanksi yang dikenakan sangat tegas. Fiqh Jinayah menekankan pada hukuman yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan tujuan untuk menjaga moralitas publik dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. 3) Suap dan gratifikasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan sanksi yang jelas dan spesifik bagi pemberi dan penerima, sedangkan suap (risywah) dalam fiqh jinayah diatur berdasarkan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan Hadis, dengan sanksi ta’zir yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim/penguasa.
Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law Ekaa, Eka Novianty Wahyuni
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10949

Abstract

Konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Menurut pandangan Fiqh Jinayah, anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi, bukan hukuman berat. Penanganan difokuskan pada pemulihan, dengan keterlibatan keluarga dan komunitas untuk mendukung reintegrasi anak. Menurut Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian kasus anak melalui peradilan formal ke mekanisme rehabilitatif melalui konseling dan program sosial. Sama halnya dengan Fiqh jinayah, juga menekankan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak, mengingat mereka belum akil baligh dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.
Criminal, Policy Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (Jarimah Sariqah) Berdasarkan Hukum Pidana Islam Kamila, Adzira Aulia
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i2.11738

Abstract

Kebijakan kriminal dalam penanganan kasus pencurian (jarimah sariqah) dalam konteks hukum pidana Islam. Pencurian dianggap sebagai tindak pidana serius yang dapat merusak stabilitas sosial dan melanggar hak milik individu. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan syarat-syarat ketat untuk penerapan hukuman, termasuk adanya kepastian hukum dan nilai minimum barang yang dicuri. Pendekatan ini mencerminkan tujuan syariat untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan, dengan memberikan efek jera kepada pelaku sambil tetap menjaga prinsip keadilan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya pendekatan ta’zir, di mana hukuman ditetapkan oleh penguasa atau hakim jika syarat hudud tidak terpenuhi. Dalam konteks modern, penerapan kebijakan kriminal ini menghadapi tantangan, terutama dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, penting untuk mengadaptasi kebijakan kriminal dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, hukum pidana Islam berupaya menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera melalui implementasi hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor. 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak) nasaruddin, ahmad
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i2.12920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim, perspektif fiqih jināyah, dan perbandingan antara hukum positif dengan hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku judi sabung ayam, dengan studi kasus pada putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, melalui analisis literatur ilmiah, dokumen hukum, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan keabsahan dan relevansi temuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan hukuman, dengan fokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perspektif fiqih jināyah, tindak pidana ini dikategorikan sebagai jarīmah ta’zīr yang hukumannya diserahkan kepada ulil amri untuk menyesuaikan dengan konteks sosial. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam melarang judi sabung ayam, namun berbeda dalam fleksibilitas pemberian sanksi. Hukum Islam melalui pendekatan ta’zīr menawarkan hukuman yang lebih adaptif dan kontekstual. Penelitian ini signifikan dalam memberikan wawasan tentang harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang kolaboratif, dengan melibatkan norma agama dan budaya untuk mengatasi permasalahan sosial seperti judi sabung ayam.
Sanksi Pidana Kampanye Pemilukada Perspektif Hukum Pidana Islam Purnama suci sjaihuddin
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i2.13179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran kampanye pemilukada berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dengan studi kasus pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, Al-Qur’an, hadis, dan dokumen hukum terkait. Penelitian ini mengevaluasi pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang Pemilu di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep hukuman dalam Hukum Pidana Islam, yang mencakup prinsip maqashid al-shariah dan pembagian jarimah menjadi hudud, qisas, diyat, serta ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis keadilan dalam menangani pelanggaran kampanye. Prinsip keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam Hukum Pidana Islam tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman represif, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan moralitas dan keseimbangan sosial. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini mengungkapkan relevansi dan potensi penerapan Hukum Pidana Islam sebagai solusi terhadap tantangan dalam penegakan hukum kampanye pemilukada di Indonesia.
Faktor Penyebab dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Barru Sari Muin, Tenri Amang
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i2.14827

Abstract

Penelitian ini membahas tentang faktor faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, kasus di Pengadilan Negeri Barru, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui factor-faktor apa yang menyebabkan seseorang sehinggah melakukan penyalahgunaan narkoba. Narkoba mencakup Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam konteks ini, istilah "narkoba" merujuk pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko tinggi menyebabkan ketergantungan pada pemakainya. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang signifikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain memengaruhi pengguna dan pengedar, konsekuensi ini juga dirasakan dalam kesehatan mental, hubungan sosial, dan kondisi ekonomi. Lebih jauh lagi, dampak tersebut berpotensi merusak masa depan generasi muda, menimbulkan tantangan yang kompleks bagi masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, di mana data dan informasi yang diperlukan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, artikel penelitian, dan literatur relevan lainnya. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba.
Analisis Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) karim, Reski
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i2.14842

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus TPK/2024/Pt.DKI), dengan mengkaji tiga rumusan masalah; Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI), serta Bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku tindak pidana gratifikasi dalam (Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) Adapun jenis penelitian ini yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library research) dan jenisnya adalah dengan menggunakan referensi baik berupa buku, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang fiqh jinayah, dan gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemidanaan terhadap pelaku gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak memenuhi ketentuan pada Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pertimbangan hakim terhadap putusan banding (Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) yang melibatkan Rafael Alum trisambodo atas kasus gratifikasi. 3) Sanksi terhadap pelaku gratifikasi perspektif fiqh jinayah, Rafael Alun Trisambodo dijatuhi hukuman pidana penjara 14 tahun, tergolong risywah yang dapat dikenai sanksi ta’zir oleh ulul amri demi mencegah kemungkaran dan menjaga kemaslahatan. This study discusses the analysis of Islamic jurisprudence (jurisprudence) regarding the crime of gratification in taxpayer audits (Study of Decision Number 8/Pid.Sus TPK/2024/Pt.DKI). It examines three research questions: how perpetrators of gratification are punished in taxpayer audits under the Corruption Crimes Law; how judges consider their decisions in issuing decisions regarding gratification cases in taxpayer audits (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI); and what is the perspective of Islamic jurisprudence (jurisprudence) regarding sanctions for perpetrators of gratification in (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI). The type of research used is library research, utilizing references in the form of books, articles, and other materials related to Islamic jurisprudence (jurisprudence) and gratification in taxpayer audits. The results of this study indicate that: 1) The punishment for perpetrators of gratification in taxpayer audits meets the provisions of Article 12B of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. 2) The judge's considerations regarding the appeal decision (Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) involving Rafael Alum Trisambodo for the gratification case. 3) Sanctions against perpetrators of gratification from the perspective of Islamic jurisprudence, Rafael Alun Trisambodo was sentenced to 14 years in prison, categorized as risywah which can be subject to ta'zir sanctions by ulul amri in order to prevent evil and maintain public welfare.

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam