cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Marlina
Contact Email
delictum@iainpare.ac.id
Phone
+6285366676161
Journal Mail Official
delictum@iainpare.ac.id
Editorial Address
IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No. 08, Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29856906     DOI : https://doi.org/10.35905/DELICTUM
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam diterbitkan oleh Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, dua kali setahun pada bulan November dan Mei. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memfasilitasi penelitian tentang Hukum. Artikel tersebut pada intinya memuat topik tentang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara Pidana, Korupsi, Peradilan dan Perlindungan Anak dan perempuan, Pidana Pemilu, Pelanggaran dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dan Pidana Ekonomi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Sustainability Management of the Lake Maninjau Area towards Environmental Pollution from the Jinayah Fiqh Perspective Pramadinanti, Fitri
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.6689

Abstract

AbstractThis research was motivated by environmental pollution in Lake Maninjau caused by floating net cage cultivation activities. This pollution is caused by sediment of fish food and dead fish carcasses which then accumulate at the bottom of the lake. The pollution of Lake Maninjau was also triggered by the rapid development of floating net cages. Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning Sustainability Management of the Lake Maninjau Area was established in an effort to reduce pollution in the lake. Based on the background of the problem, the author wants to see the effectiveness of Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning Sustainability Management of the Lake Maninjau Area from environmental pollution and its factors. The author will also explain the views of Islamic Criminal Law on legal sanctions contained in Regional Regulation No. 5 of 2014. This research uses field research, which is empirically juridical in nature. The author uses inductive and descriptive methods in analyzing data.Based on the research results in this thesis, the author found that the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning the Sustainability Management of Lake Maninjau has not been effective, seen from the development of the floating net cage business which exceeds the capacity and the quality of the lake's polluted water. The implementation of the sanctions contained in this Regional Regulation in the form of imprisonment for a maximum of 6 months or a fine of a maximum of 50 million has not been implemented because there are several factors that hinder the implementation of this Regional Regulation. Meanwhile, in the Jinayah Fiqh, sanctions for perpetrators of environmental pollution are given a ta'zir penalty where the punishment is carried out by a judge or authority, in this case the regional government.Keywords: Effectiveness, Environmental Pollution, Floating Net Cages, Lake Maninjau. AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi karena adanya pencemaran lingkungan di Danau Maninjau yang diakibatkan oleh kegiatan pembudidayaan karamba jaring apung. Pencemaran ini disebabkan oleh endapan pakan ikan dan bangkai ikan yang sudah mati kemudian menumpuk didasar danau. Pencemaran danau Maninjau juga dipicu karena berkembang pesatnya Karamba jaring apung. Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau ditetapkan dalam upaya mengurangi pencemaran di danau. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis ingin melihat efektivitas Perda No 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dari pencemaran lingkungan beserta faktor-faktornya. Penulis juga akan memaparkan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum yang terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang sifatnya yuridis empiris. Adapun penulis menggunakan metode induktif dan deskriptif dalam menganalisis data.Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis menemukan bahwa belum efektifnya pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, dilihat dari berkembangnya usaha karamba jaring apung yang melebihi daya tampung serta kualitas air danau yang tercemar. Penerapan sanksi yang terdapat dalam Perda ini berupa kurungan 6 bulan paling lama atau denda paling banyak 50 juta belum terlaksana hal tersebut karena ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Perda tersebut. Sedangkan dalam Fiqh Jinayah sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan diberi hukuman ta'zir yang penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa, dalam hal ini pemerintah daerah.Kata Kunci : Efektivitas, Pencemaran lingkungan, Karamba Jaring Apung, Danau Maninjau
Efforts to Overcome Fishery Crime Regarding the Use of Explosive Materials Padantung, Aris
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.6820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Pulau Lemon manokwari dan mengetahui serta menjelaskan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Pulau Lemon Manokwari. Penelitian ini adalah penelitian perpaduan atau penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yang memfokuskan pada Kantor POLAIRUT. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan respondent, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Pulau Lemon Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan data tahun 2014 sampai tahun 2018 yaitu melakukan sosialisasi, sambang nusa, patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, rapat koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Manokwari, patroli bersama dengan Dinas kelautan TNI-AL dan BKSDA Kabupaten Manokwari serta melakukan sosialisasi tentang terumbuh karang dan alat tangkap ikan dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNIPA Manokwari. (2) faktor yang menghambat dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan pulau Lemon Manokwari adalah tahap pengumpulan barang bukti, identifikasi saksi-saksi, serta pemberian keterangan tersangka. This study aims to determine efforts to combat fishing using explosives in the waters of Lemon Manokwari Island and to identify and explain the inhibiting factors in efforts to combat fishing using explosives in the waters of Lemon Manokwari Island. This research is a mixed research or empirical normative research. This research was conducted in Manokwari District focusing on the POLAIRUT Office. Data were obtained through direct interviews with respondents, then the data collected was analyzed qualitatively. Based on the results of the study that (1) efforts to tackle the use of explosives in fishing on Lemon Island Manokwari, West Papua Province based on data from 2014 to 2018, namely conducting outreach, sambang nusa, routine patrols, coaching and counseling, coordination meetings with the Manokwari District Fisheries Service, joint patrols with the Marine Service of the TNI-AL and BKSDA of Manokwari Regency and conducting socialization on coral reefs and fishing gear with the Faculty of Marine Sciences and Fisheries, UNIPA Manokwari. (2) the inhibiting factors in efforts to tackle fishing using explosives in the waters of Lemon Manokwari Island are the stages of collecting evidence, identifying witnesses, and providing information on suspects.
Review of Jinayah Fiqh and the Criminal Code regarding Sanctions for Theft Committed by Minors. Hidayat, Saidati Alifia
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i2.7655

Abstract

Tindak pidana pencurian bukan hanya lagi dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sudah banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencurian dalam pandangan Fiqh Jinayah dan (KUHP). Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan membaca buku, mencari dokumen, dan laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil pembahasan dalam kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Lamandau, hasil putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku, dari mulai proses penyidikan hingga ke tahap penuntutan, sangat relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Pasal 363 ayat 6e KUHP. Kemudian, pelaku yang berusia 15 dan 16 tahun termasuk ke dalam kategori anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan tindakan yang dilakukan dalam menangani kasus ini pun sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak. Hasil putusan ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Jinayah, dimana ketika seseorang yang mencuri akan dijatuhi hukuman potong tangan, tapi karena para pelaku merupakan anak di bawah umur, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, karena mereka telah berada di fase mumayyiz, maka mereka bisa dijatuhi hukuman ta’zir, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak.
Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law Mubiin, Ajmal Nazirul; Azalia Carissa Asywaq; Eva Savariah; Fadlan Ridha Zainulhaq; Deden Najmudin
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i2.7871

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana menghilangkan nyawa atau membunuh setelah direncanakan waktu dan caranya, yang bertujuan untuk menjamin berhasilnya pembunuhan tersebut dan juga untuk menghindari penangkapan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perbandingan dan hubungan antara UU Qishash dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan penelitian hukum melalui analisis data sekunder atau sumber pustaka dengan menggunakan pendekatan studi komparatif yaitu membandingkan 2 unsur atau lebih untuk menemukan jawaban atas penelitian ini. Terhadap pembunuhan berencana, KUHP memberikan sanksi pelanggaran hukum yang paling berat di antara berbagai jenis pembunuhan, khususnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun sesuai Pasal 340 KUHP. Dibandingkan dengan Peraturan Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai individu yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan jahat lebih terjamin kebebasannya. Sebab meskipun Jinayah merupakan peraturan pidana, namun kerangka pidananya menyerupai peraturan umum. Hakim hanya sebagai mediator (wasit) dan juri. Syariat tidak membedakan apakah pembunuhan itu direncanakan atau tidak, namun syariat mengklasifikasikannya hanya berdasarkan unsur kesengajaan. Oleh karena itu, sepanjang pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan persiapan terlebih dahulu, maka hukumnya tetap sama, khususnya hukum qishash atau diyat.
Implementation of Restorative Justice by Police for Minor Crimes in Islamic Criminal Law Ramadani, Budiman, Andi Marlina, Anugrah
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i2.8899

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan restorative justice polres parepare terhadap tindak pidana ringan perspektif hukum Islam. Selama proses ini, penting unuk kita ketahui terkait apa saja yang menjadi peran kepolisian dalam memfasiitasi dan progresif kepolisian dalam menyelesaikan perkara melalui restorative justice terhadap tindak pidana ringan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode studi pustaka yang digunakan untuk mempelajari berbagai karya akademik. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait penerapan dan progres kepolisian dalam penyelesaian perkara. Peran kepolisian dalam menerapkan dan progresif kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice perspektif hukum Islam adalah dengan melakukan mediasi antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan yang mengalami kerugian. Hal in bertujuan agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat.
The Role of the Prosecutor's Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System Saputra, Andi Novianti Adriyani, Wahidin, Muh Iksan
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i2.8906

Abstract

Dalam menghadapi tantangan kompleksitas perkembangan sosial dan era globalisasi, sistem peradilan Indonesia mengeksplorasi metode Plea Bargaining sebagai alternatif percepatan penyelesaian kasus. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum, keberadaannya tetap memicu pertanyaan, terutama seputar peran Kejaksaan sebagai penuntut umum. Penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif, menyoroti perkembangan Plea Bargaining dan menunjukkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan, ketidaksetaraan, dan kehilangan keadilan. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan kasus yang layak, namun solusi inovatif seperti mediasi dan peningkatan akses terhadap representasi hukum muncul sebagai alternatif untuk mengatasi kendala Plea Bargaining. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan peran krusial Kejaksaan dalam menerapkan metode tersebut sambil menyuarakan kebutuhan akan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.
Exclusive Existence of the Sharia Court in Aceh in the Judicial System in Indonesia nur, rekhan
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i2.9062

Abstract

Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Syariat Islam di Aceh secara eksistensial merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama. Konteks mendasar dari kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah kewenangan abosulot ganda, pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama karena menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum karena menyangkut sebagian kewenangan Peradilan Umum. Proses perkara dalam kewenangan Absolut di Mahkamah Syariat memiliki kuantitas jenis perkara yang lebih luas dalam mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam hukum Islam, perkara tersebut dapat bermuatan Hukum Pidana Islam, hukum keluarga, serta hukum perdata islam (mu’amalah). Kewenangan Peradilan Agama dan kewenangan sebagian dari Peradilan Umum menjadi Kompetensi dasar Mahkamah Syar’iyah. Segala bentuk regulasi yang di-design khusus untuk Mahkamah Syari’iyah dalam segi aturan pokok ataupun tambahan haruslah termuat dalam sebuah Undang-Undang Lex Spesialis sebagaimana amanat yang termaktub di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (3).
Settlement of Crime of Light Maltreatment Through Restorative Justice Approach in the Legal Area of Pekanbaru Police. Effendi, Erdianto
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.9678

Abstract

Tracing Legal Regulations in Dealing with Cybercrime in Indonesia: Examining Obstacles and Solutions Alief Tanding Pamungkas; Andi Muliyono; Nurjana Lahangatubun
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i2.10613

Abstract

The legal regulation of cybercrime in Indonesia faces several significant problems. Various aspects of life in the modern era, including the legal system, have been influenced by advances in information and communication technology. Cybercrime is increasing and becoming a serious threat that can disrupt social stability, state sovereignty, and public order. The purpose of this article is to explore the legal arrangements of cybercrime in Indonesia, analyze the problems, and provide solutions that can be implemented. This research uses a descriptive method, which allows to collect, analyze, and explain data related to cybercrime regulation in Indonesia. The results of the analysis show that the current legal arrangements still have several weaknesses, including limited human resources, inadequate facilities, and a limited budget. Consequently, the purpose of this study is to improve the understanding of cybercrime issues and offer more effective solutions in tackling them. Hopefully, the results of this study can help cybercrime law enforcement in Indonesia as well as strengthen international cooperation in efforts to prevent and counter cybercrime.
Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives Penias Isba; Marius Suprianto Sakmaf; Jumiran
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10736

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian konflik pidana di Indonesia. RJ adalah pendekatan yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai fokus utamanya dalam penyelesaian konflik pidana. Dalam konteks Indonesia, RJ menawarkan solusi yang lebih holistik dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan terhadap komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi penerapan RJ dalam penyelesaian konflik pidana dari perspektif korban dan pelaku di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara menyeluruh dengan pelaku dan korban, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur dan analisis dokumen kebijakan. Analisis kualitatif menggunakan analisis tematik untuk menemukan topik utama dalam data. wawancara, sementara analisis dokumen mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam RJ tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi tingkat rekidivisme, memperbaiki kualitas kehidupan korban, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Implementasi RJ yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat umum. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip RJ dapat membantu memperbaiki pemahaman masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap pendekatan ini.

Page 3 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2024): DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam 2023: Special Edition: Islamic Criminal Law Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam