cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA) Djauhari Hamid
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.173 KB)

Abstract

Di dalam undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.
HUBUNGAN KERJA ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN DITINJAU DARI PASAL 1233 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.749 KB)

Abstract

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.
KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA HANDPHONE MULTIGUNA Hermin Indrarini K.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.314 KB)

Abstract

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.
KONVERGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BERKURANGYA PERJUDIAN BURUNG DI SURABAYA Krisna Wahyuningrum
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.075 KB)

Abstract

Sejak dahulu perjudian merupakan bentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, perjudian adalah pekerjaan santai dan mendapat uang yang berlipat ganda dengan bergantung pada untung-untungan saja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PENCOPET DISTASIUN PASAR TURI SURABAYA (STUDI KASUS POLSEK BUBUTAN SURABAYA) sugiharto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.795 KB)

Abstract

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
PERBANDINGAN HUKUM WARIS NASIONAL DAN HUKUM WARIS ADAT TENTANG POSISI ANAK ANGKAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HALMAHERA KHUSUSNYA DI JAILOLO DESA IDAM Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.612 KB)

Abstract

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu juga di kenal anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya di berikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IJIN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2000 Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.824 KB)

Abstract

Ijin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pemasangan reklame dapat dilakukan sendiri oleh pemasang maupun oleh kuasanya atau melalui wakilnya (biro reklame). Umumnya pelimpahan kuasa oleh orang lain atau biro reklame dituangkan dalam surat kuasa tertulis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BURUNG MERPATI DI SURABAYA Sri Moempoeni
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.641 KB)

Abstract

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mujur. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan-pertaruhan lainnva (Pasal 303 ayat (3) KUHP).
PENGARUH SANKSI PIDANA LALU LINTAS TERHADAP KESADARAN BERKENDARA DI SURABAYA Krisna Wahyuningrum
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.969 KB)

Abstract

Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Hal ini cukup sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Pekerja Harian Lepas di PT. Coronet Crown Sidoarjo Lolita Permanasari, SH., M.Hum.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.103 KB)

Abstract

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang diperlukan agar orang dapat hidup layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit. Sedangkan untuk mendapatkan upah yang cukup dalam pekerjaan yang ada di negara kita sangatlah sulit dan lemahnya pelindungan buruh khususnya mengenai Pekerja Harian Lepas kurang mendapatkan perhatian dalam pengamatan pemerintah

Page 4 of 11 | Total Record : 108

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue