Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Articles
108 Documents
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Bangun Patrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.73 KB)
<![CDATA[Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disingkat UUPTPK, tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan” pada Pasal 3 UUPTK. Ketidakjelasan dalam menentukan konsep dan parameter unsur “penyalahgunaan kewenangan” menimbulkan terjadinya keragaman penafsiran putusan pengadilan mengenai konsep dan parameter unsur “penyalahgunaan kewenangan” karena tidak adanya batasan yang jelas.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PEMIKIRAN RASIONALITAS FORMAL: REFLEKSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Garuda Wiko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2085.281 KB)
<![CDATA[Perkembangan hukum sampai dengan terbentuknya hukum modern sebagaimana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, melalui proses yang di bentuk oleh kekuatan dan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan perjalanan sejarahnya. Tampak jelas bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara bentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu dengan ideal of law atau ideal of order masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu penjelasan masalah tingkat kegagalan atau keberhasilan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dari realitas sejarah ini.]]>
<![CDATA[DANA BAGI HASIL (DBH) CUKAI HASIL TEMBAKAU DITINJAU DARI CUKAI ROKOK, KESEHATAN DAN INDUSTRI ROKOK ]]>
<![CDATA[Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3476.244 KB)
<![CDATA[Alokasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah merupakan kebijakan yang baru diterapkan dalam sejarah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 66A-66D UU No. 39/2007 mengatur alokasi dana tersebut, yaitu laba bagi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau serta mengatasi efek rokok pada kesehatan. Pemerintah pernah mengkomunikasikan kepada pelaku usaha industri hasil tembakau bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan industri hasil tembakau termasuk dalam hal ini ketentuan DBH-CHT mulai dari undang-undang sampai produk hukum dibawahnya pada tingkat implementasinya harus mengandung kebijakan yang sejalan dengan Road Map Industri Hasil Tembakau 2007-2015.]]>
<![CDATA[NON-DEROGABLE RIGHTS ; SEBUAH KAJIAN FILSAFATI ]]>
<![CDATA[Jonaedi Efendi]]>;
<![CDATA[Herma Setiasih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2132.405 KB)
<![CDATA[Filsafat sebagai sebuah ilmu teramat dekat dengan apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan terkonstruksi secara ilmiah dengan pertanggungjawaban akademik adalah ilmu yang senyatanya. Selanjutnya, setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Epistimologi membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan. Aksiologi dalam kegiatan keilmuan disebut sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Tiga dasar pengetahuan itulah yang akan menjadi pisau analisis pengaturan non-derogable rights.]]>
<![CDATA[TAX PLANNING DAN LEGALITASNYA ]]>
<![CDATA[Syafi'i]]>;
<![CDATA[Riniadi Saswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1518.268 KB)
<![CDATA[Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, dalam rangka partisipasi dalam pembangunan bangsa melalui ketaatan dalam membayar. Tetapi di sisi yang lain sebagai warga negara (wajib pajak) akan merasa kehilangan sebagian “kekayaannya”. Sehingga bagaimana wajib pajak tetap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetapi dengan beban pajak yang minimal. Tax Planning merupakan sarana yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk merencanakan pembayaran pajak yang minimal. Tax planning berarti merencanakan setiap kejadian transaksi dan didukung dengan kebijakan akuntansinya sehingga beban pajak dapat diminimalkan, tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration ]]>
<![CDATA[M Solehuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1886.059 KB)
<![CDATA[Hukum administrasi publik di dalamnya terkandung ‘public space’ dengan normanormanya yang bersifat publik, maka untuk menjaga norma-norma itu diperlukan ‘check & balances’ menurut prinsip-prinsip ‘clean & good governance’. Check & balances ini merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah dalam arti luas terhadap pelaksanaan administrasi publik. Saat ini cukup banyak produk kebijakan legislasi yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan normanorma yang terdapat dalam hukum administrasi. Perwujudan memfungsikan hukum pidana ke dalam hukum administrasi apabila dihubungkan dengan kerangka administrasi publik merupakan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azis Setyagama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1944.27 KB)
<![CDATA[Perkawinan beda agama antara seorang pria dengan seorang wanita akan mengalami kendala hukum di Indonesia . Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan beda agama setelah dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 172223 /1991 yang membolehkan adanya perkawinan beda agama. Realita yang terjadi di tengah masyarakat ada sebagian anggota masyarakat yang ingin melakukan perkawinan denagn pasangan yang berbeda agama ,halini akan mengalami kesulitan apabila kedua belah pihak ( Calon Suami Isteri ) tetapmempertahankan keyakinannya masing -masing. Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya maka akan memberikan peluang untuk memalsukan identitas diri , agar perkawinannya bisa dilangsungkan]]>
<![CDATA[BIAS GENDER DALAM HUKUM PERKAWINAN (PERSPEKTIF NORMATIF-EMPIRIS) ]]>
<![CDATA[Hermin Indrarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (16639.836 KB)
<![CDATA[Meskipun UUD 1945 menjamin persaman hak laki-laki dan perempuan, tapi realitasnya masih banyak dijumpai substansi, struktur dan budaya yang diskriminatif gender yang dilegitimasi undang-undang. Peraturan perundangundangan masih ada yang belum lengkap dalam melindungi perempuan, serta belum dilaksanakan secara konsekwen dalam melindungi perempuan. Padahal keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting dan menjadi komitmen negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk melaksanakannya. Akan tetapi hingga saat ini realitas menunjukkan bahwa bias gender masih terasa. Perempuan tetap tersubordinasikan oleh laki-laki.]]>
<![CDATA[DEKONTRUKSI BUDAYA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dossy Iskandar Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (702.984 KB)
<![CDATA[bagai tuntutan baru di dalam masyarakat. Salah satunya, keinginan untuk mereformasi segenap produk dan pelaksanaan hukum yang selama ini dianggap selalu berpihak kepada penguasa. Dalam perjalanannya, tuntutan tersebut mulai terakomodasikan. Setidaknya, munculnya pemerintahan baru, yang dianggap memiliki legitimasi yang kuat memberikan secercah harapan bahwa supremasi hukum akan ditegakkan dan berkuasa di negeri ini. Tuntutan dan harapan tersebut dipandang tidak berlebihan. Selain memegang legitimasi, pemerintahan baru ini pun dibekali panduan, sebagai arah penentuan kebijakan di bidang hukum. Panduan yang dituangkan dalam sepuluh butir arah kebijakan hukum ini terangkum menjadi satu bersama arah kebijakan bidang lainnya dalam suatu rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, sepanjang lima tahun jalannya pemerintahan, masyarakat tinggal memantau segenap keberhasilan dari kinerja pemerintah baru ini.1]]>
<![CDATA[HARMONISASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[A. Djoko Sumaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Issue. 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.474 KB)
<![CDATA[Pembalikan beban pembuktian merupakan pembuktian terhadap tindak pidana diluarkelaziman sistem pembuktian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia(KUHAP, UU PTPK), disamping hal tersebut pengeterapannya cederung melanggar hakasasi manusia (HAM). Di Indonesia pembalikan beban pembuktian terdapat pada beberapaperaturan perundang-undangan antara lain UU PTPK, UU Perlindungan Konsumen, UUPencucian Uang, UU Konvensi Anti Korupsi (KAK 2003).Antara undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain memiliki karakter yangberbeda-beda, sehingga pembalikan beban pembuktian sangat perlu dilakukan harmonisasi,agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Dengan menggunakan pendekatankonsep, penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu kesamaan dan benang merah daripembalikan beban pembuktian dengan tidak melanggar HAM sebagai solusinya. Melaluitulisan ini konsep pembalikan beban pembuktian diharapkan mampu mengatasi persoalanpengungkapan kasus korupsi dan sebagai cara yang efektif dan efisien mengembalikankerugian keuangan Negara.]]>
