cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARAKTERISTIK PERJANJIAN ANTARA DRIVER GOJEK DENGAN KONSUMEN Ash. Shiddieqi Pasha Ramadhany; Indi Nuroni
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.146

Abstract

Berkembangnya teknologi saat ini membawa dampak perubahan yang signifikan di kalanganmasyarakat, manusia terpacu membuat inovasi-inovasi terbaru yang memudahkankebutuhan sehari-hari salah satunya yaitu di bidang transportasi berbasis aplikasi online.Akan tetapi seringkali dijumpai adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumenkepada driver di dalam transaksi goride. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apakahkesepakatan antara pengemudi dan konsumen dapat dianggap sebagai suatu ikatan ataukesepakatan yang diatur oleh hukum perdata, perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut. Dalampenelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode hukum empiris. Penelitian inidilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada informan. Sumber data berupa bahanhukum primer dan bahan hukum skunder, sumber primer yang diperoleh dari hasilwawancara dan sumber data skunder yang diperolah dari literatur-literatur yang berkaitanlangsung dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwabelum adanya perlindungan hukum khusus yang mengatur atas pembatalan sepihak yangmerugikan driver didalam transaksi goride yang berlangsung secara online. Peraturan yangmengatur atara konsumen dan pelaku usaha selama ini hanya mengacu pada Undang-UndangNo. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat hak dan kewajibanbagi konsumen dan pelaku usaha. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh driver yaitu dapatmengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI SHOPEE PAYLATER) Naurah Safa Meidiosa; Lolita Permanasari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.147

Abstract

Internet telah banyak digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi elektronik dan informasiuntuk berbagai tujuan, seperti berselancar, mencari berita dan informasi, mengirim email,berbicara di situs jejaring sosial, dan bahkan berdagang. Perkembangan teknologi telahmelahirkan banyak aplikasi online, salah satunya menimbulkan masalah bagi penggunaShopee: Shopee yang telah menerapkan fungsi “Shopee Paylater” atau bisa dibilang “belisekarang, bayar nanti”. Perdagangan juga menggunakan internet, terutama pembelian onlinemelalui pasar. Fitur Paylater ini sekarang sangat disukai oleh orang-orang karenamemungkinkan mereka melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari.Bunga yang ditawarkan oleh sistem ini juga cukup murah. Penelitian ini bertujuan untukmenjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat menggunakan Shopee Paylater, sepertibagaimana pengaturan paylater pada aplikasi Shopee Paylater, bagaimana paylaterdilaksanakan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang, dan bagaimana perlindungan hukumyang diberikan kepada pengguna Paylater apabila terjadi masalah dengan layanan Shopee.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli harus menyetujui isi perjanjian baku PT.Commerce Finance selama proses pembelian.Para pihak telah terikat untuk memenuhi hak dankewajiban satu sama lain sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkanpersetujuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 62Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Shopee bertanggungjawab untuk melindungi konsumennya. Dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentangLayanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi, Shopee melanggar keamananjaringan yang sudah ada. Ketentuan ini merupakan dasar untuk pengaturan sistem paylater.
HAK ROYALTI KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA LAGU ATAS MONETISASI LAGU REMIX PADA APLIKASI TIKTOK (STUDI AKUN TIKTOK KNIT STORY) Hikmatul Ghaasyiyah; Sri Priyati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.148

Abstract

Perkembangan digital yang sangat dinamis saat ini, semakin banyak dan beragam pula mediapenyedia platform seperti YouTube, TikTok, Spotify dan lain sebagainya. Media penyebaraninformasi konten hiburan berupa audio visual dan juga video ini makin banyak digandrungiberbagai kalangan masyarakat dari perorangan maupun perusahaan untuk media periklananuntuk produk mereka. Pesatnya kemajuan ini juga beranding lurus dengan resiko pelanggaranterkait pelanggaran monetisasi dalam menggunakan media lagu dari pemegang hak cipta yangsah. Kegiatan remix lagu ini mengakibatkan pembagian royalti berdasarkan ketentuan dalamUndang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi tidak relevan. Tujuan penulisan iniyaitu untuk mengetahui peran Undang-Undang Hak Cipta dalam mengisi kekosongan hukumterkait monetisasi remix sebuah karya lagu. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenispenelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan beserta observasi melaluiwawancara langsung penggiat usaha pada aplikasi TikToK bernama Knit Story. Hasil daripenelitian ini yaitu berupa sudut pandang dari fakta empiris yang terjadi dalam era digital yangmengakibatkan satu akibat hukum yang ada dari persoalan pelanggaran hak cipta, sertamengetahui peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berwenang untukmengadvokasi pemegang hak cipta terkait penggunaan karyanya dan berwenang untukmengumpulkan serta membagikan royalty sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yangberlaku. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini anatara lain yaitu bagaimana upayaPemerintah untuk mengatasi banyaknya temuan kasus terkait pelanggaran hak cipta danlangkah yang seharusnya diambil oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalammensejahterakan pencipta lagu melalui royalti yang seharusnya didapatkan dari penggunaanlagu yang diremix oleh pengguna TikTok.
PENERAPAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA 2 Abdul Qodir Jaelani; Siti Munawaroh
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.149

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum dalamkepemilikan tanah. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pendaftarantanah adalah Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2. Penelitian ini bertujuan untukmengkaji penerapan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2,dengan fokus pada proses pendaftaran, permasalahan yang dihadapi, serta upaya yangdilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melaluiwawancara dan observasi terhadap petugas di Kantor Pertanahan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain lambatnya proses pendaftaran, biayayang relatif mahal, dan minimnya sosialisasi terkait pendaftaran tanah. Upaya yang telahdilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayananmeliputi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengolahan data tanah, pelatihanbagi petugas, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait. Diharapkan hasil penelitianini dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kualitaspelayanan dalam pendaftaran tanah di wilayah Kota Surabaya 2.
KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA Ahmad Ega Putra Dani; Murry Darmoko
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.150

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagi pemeluk Agama Islam perkawinannyadapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam.Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita.Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya faktor-faktorpenyebab perkawinan sesama jenis dan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda.Perkawinan sesama jenis adalah tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnyaperkawinan dan norma-norma Agama. Dengan menggunakan pendekatan regulasi dankonseptual, serta metode penelitian hukum normatif studi ini mengkaji bagaimanaketentuan dari perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Negara Indonesia hingga saat ini belum melegalkan terkait denganadanya perkawinan sesama jenis, sedangkan di Belanda sudah melegalkan perkawinansesama jenis.
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB) Alvi Rahmawati; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.151

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi cita-cita penerus bangsa pada waktu yang akan datang.Saat ini maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya yakni pemaksaanpersetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Pelakupemerkosaan harus dijatuhi dengan hukuman yang berat dengan tujuan memberikan efekjera agar tidak mengulangi tindaknnya kembali. Adapun tujuan yang dibahas dalampenelitian ini ialah pengaturan delik pemerkosaan korban anak dibawah umur yangdilakukan oleh pelaku orang lanjut usia dan perlindungan anak sebagai korban diluarperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu, dalampengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatuprosedur untuk mendapatkan sebuah pengaturan hukum berdasarkan prinsip serta doktrinuntuk menggapi isu hukum yang sedang dikaji. Serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan Konseptual. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturandelik pemerkosaan anak dibawah umur sebagai korban telah tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan anak diluar peradilanmeliputi memperoleh hak atas penanganan,perlindungan dan pemulihan.
KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK EIGENDOM TERKAIT SENGKETA TANAH DI JALAN GENTENG BUTULAN SURABAYA Stefanus Arie Bariton; Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.152

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Eigendom yang telahmemiliki tanah di Jalan Genteng Butulan 5 Surabaya berdasarkan akta-akta otentik dandokumen yang dimiliki secara turun temurun dari orang tua pemegang Hak Eigendomtersebut.Dikarenakan tanah tersebut masih belum berupa sertipikat tanah Hak Milik makapemegang hak eigendom tersebut akan meningkatkan hak atas tanahnya (konversi) ke kantorBadan Pertanahan Nasional Surabaya II. Pada saat berkas sudah masuk di Kantor BadanPertanahan Nasional di posisi kepala subseksi pengukuran berkas tersebut terhambat danmengundang Pemegang Hak tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional II untukmengetahui lebih lanjut mengenai tanah yang telah dimiliki tersebut. Setelah Pemegang Hakmenghadap Kepala subseksi pengukuran, tanah yang telah dimiliki oleh Pemegang HakEigendom tersebut mengalami kendala yakni tanah yang dikuasainya tersebut telah terbitsertipikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1972 atas nama pemegang Hak terakhir yakni ahliwaris dari Ibrahim Bin Talab dan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut ditunjukan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II dimana sertipikat tersebut objeknya meliputiJalan Genteng Butulan 1, 3, 5 dan 7 Surabaya dan pada Tahun 1988 tanah tersebut telahdijaminkan kepada Bank, yang pada saat pemegang hak mengkonversikan tanahnya banktersebut telah pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan datadeskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah lakuyang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan dataprimer dan data sekunder yakni diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan wawancara dengan pihak terkait dan juga data-data yang diberikan olehPemegang Hak tersebut yakni berupa akta-akta otentik, surat keterangan dari Kelurahan danarsip sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah terbit pada tahun 1972. Hasil analisis penelitianyakni membahas mengenai Hak Eigendom berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria danbagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Eigendom yang telah menguasai tanahtersebut di Jalan Genteng Butulan 5 tersebut.
TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Miftahul Ibad; Juli Nurani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.153

Abstract

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatmanusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentukjaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupundalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sertaterhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tindak pidanaperdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan hukumtindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakanjenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yangmenjadi pokok permasalahan kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidanapositif yang berlaku menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasilpenelitian ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdaganganorang dan melindungi korban perdagangan orang. Serta sebagai upaya perlindungan hukumatau pencagahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yurisdis, pencegahantindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakanpenanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakanhukum (law enforcement) dan sekaligus memberian perlindungan pada masyarakat (socialdefence).

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue