cover
Contact Name
Elan Ardri Lazuardi,
Contact Email
humaniora@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
humaniora@ugm.ac.id
Editorial Address
Humaniora Office d.a. Fakultas Ilmu Budaya UGM, Gedung G, Lt. 1 Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Humaniora
ISSN : 08520801     EISSN : 23029269     DOI : 10.22146/jh
Core Subject : Humanities,
Humaniora focuses on the publication of articles that transcend disciplines and appeal to a diverse readership, advancing the study of Indonesian humanities, and specifically Indonesian or Indonesia-related culture. These are articles that strengthen critical approaches, increase the quality of critique, or innovate methodologies in the investigation of Indonesian humanities. While submitted articles may originate from a diverse range of fields, such as history, anthropology, archaeology, tourism, or media studies, they must be presented within the context of the culture of Indonesia, and focus on the development of a critical understanding of Indonesia’s rich and diverse culture.
Articles 950 Documents
Sang Lain Di Mata Ego Eropa: Citra Manusia Terjajah dalam Sastra Hindia-Belanda . Sudibyo
Humaniora Vol 14, No 2 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2647.102 KB) | DOI: 10.22146/jh.755

Abstract

Pada abad ke-16, pusat kekuasaan dunia mulai bergeser dari Eropa Selatan ke Utara. Jika sebelumnya Spanyol dan Portugis berjaya di segenap penjuru samudra dengan berbagai ekspedisi maritimnya, pada tahun 1595 – 1597 Belanda mulai meluncurkan armada lautnya ke samudra. Kapal-kapal dagang milik Compagnie van Verre di bawah komando Cornelis de Houtman dan Gerrit van Beuningen dikirim ke Hindia-Timur untuk mengakhiri monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yang pada waktu itu berada di tangan Portugis. Armada itu tidak pernah sampai di Maluku meskipun telah dibekali dengan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk sebuah ekspedisi maritim (Beekman, 1998-35). Armada tersebut justru berlabuh di Banten pada 22 Juni 1596 (Heuken, 2000: 20). Pelayaran pertama ke Hindia-Timur yang dilakukan oleh Compagnie van Verre itu berharga mahal. Dari empat kapal yang meninggalkan Amsterdam pada 1 April 1595, hanya tiga yang berhasil pulang setelah menempuh pelayaran selama tiga tahun. Dari 247 awak kapal, hanya 87 orang yang berhasil selamat dalam pelajaran pulang. Lebih dari itu, kompeni tidak memperoleh keuntungan apa-apa (Gaastra, 1991: 16 dan Steenbrink, 1995: 1). Berangkat dari tesis mengenai kompleks superioritas peradaban dan keunggulan ras pada ego (Belanda) sebagaimana diungkapkan di muka, tulisan ini akan menghampiri teks sastra Hindia-Belanda. Teks yang dipilih adalah kisah perjalanan (reisverhalen) Rijcklof Volkertz van Goens.
Babad Pasir: Banyumas Dan Sunda Sugeng Priyadi
Humaniora Vol 14, No 2 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3102.592 KB) | DOI: 10.22146/jh.756

Abstract

Banyak Catra alias Kamandaka yang menjadi tokoh legendaris di Daerah Aliran Sungai Serayu-Logawa-Mengaji ternyata mempunyai perilaku yang tidak boleh ditiru oleh masyarakat Banyumas. Teks awal Babad Pasir yang sangat populer itu menceritakan masa muda salah satu leluhur Banyumas yang berasal dari Pajajaran (Knebel, 1900). Kisah-kisah yang dilestarikan secara lisan dan tulisan itu pada hakikatnya mengisahkan kebanggaan Raden Banyak Catra terhadap perilakunya yang kurang terpuji. Kenyataan memang menunjukkan bahwa banyak orang besar yang menceritakan kisah hidupnya, baik dalam otobiografi maupun biografi, khususnya pada masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa muda dengan penuh kebanggaan, meskipun melanggar norma masyarakat. Kiranya kebanggaan seperti menjadi tradisi manusia pada umumnya. Sama halnya dengan Banyak Catra. Ia adalah seorang putra raja Pajajaran yang mencari calon jodohnya di Pasirluhur. Banyak Catra datang dengan membawa kedok sebagai penduduk desa yang mengabdi kepada Patih Pasirluhur, Reksanata. Keberuntungan berpihak kepadanya karena ia diangkat sebagai anak oleh Sang Patih. Di samping itu, Banyak Catra juga menutupi jati dirinya dengan nama samaran, Kamandaka. Menurut beberapa babad, nama tersebut merupakan pemberian seorang pertapa di Gunung Tangkuban Perahu yang bernama Ajar Mirangrong (ada teks yang menyebut Wirangrong). Agaknya pemalsuan nama itu telah dilegitimasikan atau sekurang-kurangnya sudah direstui oleh seorang pertapa.
Posisi Fiksi Populer Di Indonesia Aprinus Salam
Humaniora Vol 14, No 2 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2139.753 KB) | DOI: 10.22146/jh.757

Abstract

Dalam sejarah sastra Indonesia, fenomena fiksi populer mulai dikenal pada tahun 1890-an, yaitu bacaan yang ditulis oleh orang Cina-Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu-pasaran (rendahan) yang berjudul Sobat Anak-Anak karya Lie Kim Hok. Bacaan ini dianggap hanya menampilkan cerita-cerita yang ringan dengan maksud sekedar menghibur. Konsumen bacaan itu juga terbatas di kalangan tertentu saja (Nio Joe Lan, 1962: 9-10). Pada tahun 1930-an, gejala fiksi populer menghangat kembali dengan banyaknya terbitan "roman Medan", yang di kemudian hari oleh R. Roolvink (1959) disebut sebagai "roman pitjisan". Dalam hal ini, gejala itu dimaksud sebagai bacaan murahan walaupun harganya tidak harus lebih murah dari pada buku-buku yang dianggap lebih sastra. Yang dimaksud dengan murahan di sini adalah bacaan yang mudah dicerna, tidak mengandung kontemplasi yang serius, stereotip, dan dalam beberapa hal relatif mengeksplotasi seks, suatu bacaan yang sekedar menghibur pembaca dengan cara sederhana, secara sambil lalu. Pada paruh kedua tahun 1980-an, masyarakat dihebohkan dengan hadirnya seri Lupus karya Hilman (seperti Tangkaplah Daku Kau Kujitak Berangkat dari kenyataan tersebut, dalam kesempatan ini diambil dua persoalan yang akan dijadikan fokus permasalahan. Pertama, implikasi-implikasi apa yang terkait dengan fiksi populer dan proses ideologis bagaimana yang mendasari kriteria tersebut. Kedua, dalam konteks sejarah sosial (politik dan ekonomi) Indonesia, bagaimana posisi fiksi populer. Untuk masalah ini, akan tetapi, rentang waktu yang dibicarakan terutama pada tahun 1970-an dan setelahnya.
Antara Kekerasn dan Maskulinitas "Enam Jahanam" Karya Indra Tranggono . Harjito
Humaniora Vol 14, No 2 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1824.895 KB) | DOI: 10.22146/jh.758

Abstract

“Enam Jahanam” (selanjutnya disebut “EJ”) menceritakan enam orang yang berhasil merampok uang jutaan rupiah dari bank. Yang menjadi permasalahan, bagaimana pembagian uang tadi. Pada akhirnya, disepakati bahwa yang berhak mendapatkan hasil rampokan adalah mereka yang lolos dari permainan “jalan pistol”. Apa yang dinamakan “jalan pistol” adalah sebuah permainan ketika pistol diisi sebutir peluru dengan putaran acak. Sambil bermain kartu domino, barang siapa mendapat balak paling besar dialah yang wajib menembak kepalanya dengan pistol yang telah diisi peluru. Keberuntungan sajalah yang akan menentukan nasib enam orang jahanam.
The Place Of Court Dance And Music In The Javanese Kratons And Its Relation To The Political Situation R. M. Soedarsono
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.814 KB) | DOI: 10.22146/jh.759

Abstract

On February 13, 1755, the kingdom of Mataram of Central Java was formally divided into two – the Kasunanan of Surakarta under Sunan Paku Buwana III (1749-1788) and the Kasultanan of Yogyakarta under Sultan Hamengku Buwana I (also known as Sultan Mangkubumi, 1749-1792). Under the Giyanti Contract, which was supervised by the Dutch, Paku Buwana III gained the eastern part of the realm, while Hamengku Buwana I the western part, including one-half of the 20,000 reals paid annually by the Dutch for the lease of the coastal regions. Hamengku Buwana also received one-half of the royal regalia, including the gamelan. M.C. Ricklefs remarks that two days after the conclusion of the contract, Sultan Hamengku Buwana I, accompanied by Hartingh, and their entourages proceeded to Jatisari, midway between Giyanti and Surakarta. The Babad Mangkubumi reads that Sunan Paku Buwana III arrived shortly thereafter to the sound of Mangkubumi’s gamelan. On this occasion Paku Buwana III presented the Sultan with a kris, Kyai Kopek, handed down from the wali Sunan Kalijaga. The Javanese court gamelan which were considered part of the royal regalia were possibly the gamelan Kodhok Ngorek, gamelan Monggang, and the gamelan Sekati. Along with the other regalia such as sacred weapons, those three gamelan also gained honorific name Kangjeng Kyai. They were only played in some specific events, such as the event of honoring the official arrival of Paku Buwana III at Jatisari to meet his uncle Hamengku Buwana I. This official reception which signified the peaceful relationship between Paku Buwana III and Hamengku Buwana I was celebrated by the sound of Hamengku Buwana’s gamelan, Kangjeng Kyai Monggang.
Harmony As Ideology: Politics Among The Dutch Communitty In Solo, 1900-1915 . Kuntowijoyo
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1752.777 KB) | DOI: 10.22146/jh.760

Abstract

Small in number, the Dutch community in Solo, 1900-1915, enjoyed a splendid life. They had everything European at that time had. Jobs, technology, facilities, faith, and leisure time activities were all available for them. They were at ease with the local community. The Dutch style of life was partly adopted by the upper layer of the native. They were in harmony with the authorities (the Dutch administration and the two Javanese principalities: the Kasunanan and the Mangkunegaran) and the Javanese. When the Indische Party (IP) was established in 1912 in Bandung, they accepted the party but not the ideology of radicalism. They refused the idea of an independent state offered by the lerdership of IP, promoted instead an autonomy under the Dutch. In Solo they prefered an autonomy under the Dutch, because in fact they had lived in harmony with the Javanese, and reversely, the Javanese themselves looked happy with the Dutch, culturally and politically. When the IP was not legalized by the Government the IP Solo went to be a social and local organization. They would like to live harmoniously with the Javanese and the Dutch authority. Their ideology became clearer, they were populist and loyalist.
Peningkatan Partisipasi Wanita Dan Pengembangan Hubungan Industrial Yang Berwawasan Gender Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) . Kodiran; . dkk
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2261.088 KB) | DOI: 10.22146/jh.761

Abstract

Studi wanita cenderung melihat wanita sebagai entitas yang terlepas dari aspek-aspek lain dengan memusatkan perhatian pada persoalan wanita dalam kerangka perbedaan seksual. Cara-cara seperti ini ternyata tidak memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi wanita dalam industri karena persoalan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membedakan laki-laki dan wanita (gender differences) tidak diperhatikan. Penelitian tentang gender pun pada umumnya belum menjelaskan ketimpangan gender secara rinci karena penelitian pada umumnya cenderung melihat masalah keterlibatan wanita dari sudut pandang ekonomi : mencakup alokasi waktu dan pengupahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk melengkapi kekurangan tersebut, yaitu dengan melihat mekanisme sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mengkonstruksi ketimpangan gender. Hal ini meliputi bentuk-bentuk konstruksi ketimpangan gender dalam sektor industri yang membedakan peran laki-laki dan wanita. Pemahaman konstruksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik keberadaan wanita dan industri ini akan memungkinkan dirumuskan kebijakan yang lebih tepat tentang hubungan industrial yang berwawasan gender sehingga dapat mengembangkan sumberdaya dan meningkatkan kesejahteraan wanita. Untuk itu, penelitian ini menggunakan dua metode utama, survei dan kualitatif, dalam pengumpulan data. Survei digunakan untuk mengetahui konteks industri di mana wanita terlibat dan kualitatif digunakan untuk memahami hakekat keterlibatan dan hubungan-hubungan sosial yang terbentuk dalam industri.
Tantangan pembangunan Ekonomi Dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya Irwan Abdullah
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2221.651 KB) | DOI: 10.22146/jh.762

Abstract

Empat puluh delapan tahun yang lalu, jauh sebelum Orde Baru dimulai, Soedjatmoko menerbitkan sebuah tulisan tentang “pembangunan sebagai masalah kebudayaan”2. Bagi Soedjatmoko, “pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya” (1983:21). Pembangunan itu selalu menyangkut perubahan persepsi dan sikap terhadap kehidupan secara menyeluruh, tidak di dalam bagian-bagian yang terpisah. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan ekonomi selalu menyangkut faktor nonekonomi di dalamnya Ada tiga proses di mana kebudayaan mengambil tempat yang sangat penting di dalamnya. Pertama, kebudayaan merupakan faktor penting di dalam mendorong proses transformasi. Kedua, kebudayaan sekaligus dinilai sebagai penghambat proses transformasi karena nilai-nilai yang dimilikinya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dan praktik kehidupan baru. Ketiga, kebudayaan harus pula dilihat sebagai produk dari suatu proses transformasi di mana ia diproduksi dan direproduksi di dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini berusaha membahas ketiga posisi kebudayaan tersebut dan ingin menunjukkan skenario yang perlu dilakukan di dalam proses transformasi masyarakat ke fase berikutnya.
Nilai-Nilai Tradisi Lisan Dalam Budaya Jawa . Soehardi
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.723 KB) | DOI: 10.22146/jh.763

Abstract

Dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yang bekerja sama dengan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY menyelenggarakan diskusi dan peragaan tradisi lisan. Realisasi program-program ini merupakan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Juga diamanatkan bahwa pembinaan di bidang kebudayaan diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, untuk meningkatkan harkat dan martabat jatidiri dan kepribadian bangsa. Berkaitan dengan program itu, artikel ini akan memaparkan gagasan-gagasan tentang makna nilai-nilai budaya daerah yang sekiranya dapat menyumbang terbentuknya jatidiri bangsa atau identitas bangsa Indonesia dalam wacana globalisasi hubungan-hubungan antarbangsa-bangsa di dunia. Sesuai dengan arah tema itu, pembahasan dalam tulisan ini dipusatkan pada tradisi lisan. Tradisi lisan di Jawa merupakan salah satu cara bagaimana pengetahuan budaya diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda, seperti dongeng anak-anak permainan anak-anak, tembang macapat, ungkapan peribahasa, dan juga pentas wayang kulit purwa. Dalam artikel ini hanya akan dibahas nilai-nilai budaya yang tercantum dalam idiom-idiom ungkapan Jawa dan pentas wayang kulit purwa , yang sekiranya dapat diangkat sebagai salah satu unsur budaya pembentuk kebudayaan nasional. Harapannya adalah agar nilai-niali filosofis dan etika-moral yang terkandung dalam tradisi lisan budaya Jawa itu dapat direvitalisasi dan diintegrasikan dalam konstelasi budaya nasional melalui pendidikan budi pekerti dan pentas wayang.
Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi . Mulyadi
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.69 KB) | DOI: 10.22146/jh.764

Abstract

Dalam kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik” (Chandra, 1992; Lauer, 1993). Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang (2001) mempertanyakan “benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan?”, ternyata jawabnya “tidak”; dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial. Dalam International Encyclopaedia of The Social Sciences Vol. 3 (halaman 236-241) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader, t.t.). Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia (Chang, 2001).

Filter by Year

1989 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 37, No 1 (2025) Vol 36, No 2 (2024) Vol 36, No 1 (2024) Vol 35, No 2 (2023) Vol 35, No 1 (2023) Vol 34, No 2 (2022) Vol 34, No 1 (2022) Vol 33, No 3 (2021) Vol 33, No 2 (2021) Vol 33, No 1 (2021) Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No 3 (2019) Vol 31, No 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) Vol 19, No 2 (2007) Vol 19, No 1 (2007) Vol 18, No 3 (2006) Vol 18, No 2 (2006) Vol 18, No 1 (2006) Vol 17, No 3 (2005) Vol 17, No 2 (2005) Vol 17, No 1 (2005) Vol 16, No 3 (2004) Vol 16, No 2 (2004) Vol 16, No 1 (2004) Vol 15, No 3 (2003) Vol 15, No 2 (2003) Vol 15, No 1 (2003) Vol 14, No 3 (2002) Vol 14, No 2 (2002) Vol 14, No 1 (2002) Vol 13, No 3 (2001) Vol 13, No 1 (2001) Vol 12, No 3 (2000) Vol 12, No 2 (2000) Vol 12, No 1 (2000) Vol 11, No 3 (1999) Vol 11, No 2 (1999) Vol 11, No 1 (1999) Vol 10, No 1 (1998) No 9 (1998) No 8 (1998) No 6 (1997) No 5 (1997) No 4 (1997) No 3 (1996) No 2 (1995) No 1 (1995) No 1 (1994) No 3 (1991) No 2 (1991) No 1 (1989) More Issue