cover
Contact Name
Elan Ardri Lazuardi,
Contact Email
humaniora@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
humaniora@ugm.ac.id
Editorial Address
Humaniora Office d.a. Fakultas Ilmu Budaya UGM, Gedung G, Lt. 1 Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Humaniora
ISSN : 08520801     EISSN : 23029269     DOI : 10.22146/jh
Core Subject : Humanities,
Humaniora focuses on the publication of articles that transcend disciplines and appeal to a diverse readership, advancing the study of Indonesian humanities, and specifically Indonesian or Indonesia-related culture. These are articles that strengthen critical approaches, increase the quality of critique, or innovate methodologies in the investigation of Indonesian humanities. While submitted articles may originate from a diverse range of fields, such as history, anthropology, archaeology, tourism, or media studies, they must be presented within the context of the culture of Indonesia, and focus on the development of a critical understanding of Indonesia’s rich and diverse culture.
Articles 950 Documents
Building Orientation On Traditional Balinese Culture I Gusti Bagus Wijaya Kusuma
Humaniora Vol 15, No 1 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.751 KB) | DOI: 10.22146/jh.775

Abstract

Traditional Balinese reasoning of zoning area follows the physics of microcosms (bhuwana alit) and macrocosms (bhuwana agung). According to four palm leaf manuscripts (named Lontar) the Asta Kosala, Asta Kosali, Asta Patali and Swakarman [anonymous], the housing area is divided into nine regions. The region is then named into three sub-areas called nista, madya and utama (poverty, middle, and primary areas, respectively). In traditional Balinese architecture, people follow the hulu and teben (upward and downward directions, respectively). Upwards and downwards directions are defined following the movement of the sun or the mount - sea direction. Sunrise is upward and sunset is downward, or the mount is upwards and the sea is downwards. The Balinese make a clear differentiation between the dwellinggrounds and the unlived parts of the village, those for public use such as temples, assembly halls and market. The village is a unified organism in which every individual is a body and every institution is an organ. The heart of the village is the central square, invariably located in the center of the village, at the intersection of the two main avenues. Consequently, the crossroads are the center of a rose of the winds formed by the entire village, the cardinal directions mean a great deal to the Balinese and the crossroads are a magic spot of great importance [Covarrubias, 1972].
Revitalisasi Dialektika Pliralitas Budaya Global Dalam Persepkif Poskolonial Kasiyan Kasiyan
Humaniora Vol 15, No 1 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.217 KB) | DOI: 10.22146/jh.776

Abstract

Mendiskusikan perihal entitas kebudayaan bangsa kita di saat ini, dalam kaitannya dengan wacana kebudayaan global, kiranya salah satu critical point yang mendasar adalah pada segmentasi substansi kualitas keberdayaan dan keadilan dialektikanya dengan kebudayaan asing (Barat), yang selama ini begitu dirasakan timpang. Dalam arti, ketika arus utama (mainstream) dari pilihan arah orientasi pengembangan kebudayaan nasional, akhirnya jatuh pada komitmen untuk membuka diri, dengan mengadakan sharing seluas-luasnya dengan pluralitas budaya global, sebagaimana dipelopori oleh Sutan Takdir Alisyahbana pada dekade 30- an, dalam sejarah pemikiran dan polemik kebudayaan yang panjang di masa lalu, ternyata telah begitu jauh bersinggungan dengan sisi sensitif nasionalisme dan kejatidirian kebudayaan nasional. Konklusi harapan besar dari komitmen terbukanya kita dengan peradaban dunia, demi kemungkinan kebudayaan kita mampu meng-"ada" secara bersama (being together) dalam format equal plurality yang sebenarbenarnya di antara semua bangsa, agar tercapai derajat kemanusiaan dan peradaban universal, ternyata tidak dapat termanifestasikan secara komprehensif. Betapa kita menyaksikan secara konkrit, bahwasanya selama ini telah terjadi paradigma ketidakadilan besar dalam dialektika kebudayaan yang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa Timur lainnya dengan kebudayaan Barat, dalam semua sistem menimbulkan keprihatinan di mana-mana. Dalam hal ini, kaukus problematikanya di antaranya lebih disebabkan: pertama, sikap kita dalam memaknai eksistensi kebudayaan diri yang perlu direvitalisasi; dan kedua, sikap Barat yang telah demikian memaksakan dan melegitimasi posisi dirinya sebagai ordinat hegemoni bagi semesta kebudayaan dunia, yang dalam hal ini maknanya secara substansial, sebenarnya adalah tetap sebagai potret dari riwayat penjajahan baru, di era pos kolonial. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut, makalah ini mencoba mengambil posisi.
Penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta DI Mata Warga Masyarakatnya Bambang Sunaryo
Humaniora Vol 15, No 1 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.87 KB) | DOI: 10.22146/jh.777

Abstract

Menengok sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia selama lebih dari 30 tahun terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa pola pendanaan pembangunan di Indonesia, terlalu bertumpu pada dua sumber utama, yaitu (1) eksploitasi intensif terhadap sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas, emas, batubara, dan hasil hutan (2) utang luar negeri, yang hampir semua pengelolaannya telah dikendalikan oleh negara, atau lebih tepatnya oleh pemerintah pusat (Khotob Iskadir, 2000: 6-7). Dalam konstelasi politik pembangunan seperti di atas, dapat dimengerti apabila penyelenggaraan pemerintahan pada kurun waktu itu, mempunyai karakter yang lebih bersifat sentralistik (centralized government). Gerakan reformasi yang terjadi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sebetulnya sudah mulai berproses sejak lima tahun terakhir, akhirnya terasa menjadi sebuah keharusan sejarah sebagai upaya revolusi untuk melakukan perubahan, terutama untuk menuju kepada kehidupan bernegara yang lebih demokratis, serta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, berwibawa, serta bersih. Di samping merupakan tuntutan kebutuhan perubahan dari dalam, secara eksternal - terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dalam segala aspek kehidupan di abad ke-21 ini - senang atau tidak senang, juga mengharuskan sistem pemerintahan kita untuk melakukan pergeseran paradigma (shifting paradigm), baik Meskipun masih mengandung berbagai perdebatan untuk perbaikan, dengan telah diimplementasikanya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta PP N0. 25/2000 sebagai aturan pelaksanaannya, berarti segenap pemerintah daerah di Indonesia sudah mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya, sesuai dengan potensi dan aspirasi segenap masyarakatnya.
Aspek Simbolisme Telepon Genggam Atik Triratnawati
Humaniora Vol 15, No 1 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.099 KB) | DOI: 10.22146/jh.778

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara maju. Terlebih lagi dalam hal kemajuan teknologi. Era informasi yang berkembang sekarang ini telah mendorong negara maju dan negara berkembang terusmenerus melakukan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, termasuk teknologi komunikasi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi informasi di negara India dan Cina yang luar biasa terjadi karena sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan mengendalikan teknologi tersebut (Komputer Aktif, 2002:76). Dibandingkan kedua negara tersebut, Indonesia tertinggal jauh, baik pada perangkat lunak, keras, juga akibat terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengembangkan teknologi. Di Indonesia tradisi pendidikan, pengembangan, termasuk penelitian di bidang ilmu pengetahuan belum begitu mendarah daging sehingga tradisitradisi penemuan-penemuan baru di segala bidang kurang berkembang. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pemakai telepon genggam memfungsikan benda tersebut. Apakah lebih ditekankan pada fungsi utamanya atau pada gengsi yang melekat di dalamnya? Di samping itu, penelitian ini juga meneliti aspek simbolisme yang muncul dari pemakaian benda ini, termasuk etika pemakaiannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui fungsi dan manfaat telepon genggam, mengetahui aspek simbolisme, mengidentifikasi norma dan etika yang berlaku, serta mengidentifikasi aspek positif dan negatif pemakaian alat ini bagi masyarakat.
Lagu Propaganda Dalam Revolusi Indonesia: 1945-1949 Wisnu Mintargo
Humaniora Vol 15, No 1 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.115 KB) | DOI: 10.22146/jh.779

Abstract

Di dalam dunia politik disebutkan bahwa fungsi musik adalah sebagai alat yang ampuh untuk propaganda dan agitasi politik. Lagu-lagu propaganda di masa pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia dikenal dengan istilah musik fungsional yang diciptakan untuk mencari dukungan politik. Salah satu contoh musik fungsional, dalam sejarah musik, dikenal musik yang berfungsi mengiringi peribadatan agama (ritual), dan musik yang mengiringi tari sebagai sarana hiburan. Fungsi utama lagu-lagu propaganda adalah alat penyebarluasan opini bersifat simpel, tetapi implikasinya bersifat kompleks. Pandangan ini berkaitan dengan teori yang menyatakan bahwa lagu-lagu propaganda sebagai media komunikasi guna menyampaikan pesan tertentu kepada massa untuk mengimbangi kekuatan propaganda musuh di dalam ajang perang urat saraf (Sastropoetro, 1983: 22). Sebagai sarana propaganda, kedudukan pemain dan peserta di dalam seni pertunjukan ini terlibat seluruhnya, hingga bisa disebut sebagai Art of Participation (Soedarsono, 1998:39).
Perubahan Fonologis Kata-kata Serapan Dari Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia Syamsul Hadi; Siti Chamamah; Muhammad Ramlan; I Dewa Putu Wijana
Humaniora Vol 15, No 2 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.025 KB) | DOI: 10.22146/jh.780

Abstract

Makalah ini membahas perubahan bunyi yang terjadi pada penyerapan katakata Arab dalam bahasa Indonesia. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori perubahan bunyi yang dikemukakan oleh Crowly (1987). Data-data yang digunakan adalah kata-kata serapan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993). Kamus tersebut dipandang merupakan kamus paling lengkap dan merupakan representasi mutakhir dari bahasa Indonesia. Menurut Crowly (1987: 71-79) ada tiga jenis perubahan bunyi, yakni (a) perubahan fonetis tanpa perubahan fonem, (b) perubahan fonetis dengan perubahan fonem, dan (c) perubahan fonem tanpa perubahan fonetis. Perubahan bunyi yang dibahas di sini adalah perubahan bunyi yang tidak menimbulkan perubahan makna. Pembahasan ini akan meliputi dua pasal utama, yakni landasan teori dan metode, serta perubahan-perubahan bunyi yang terjadi.
Sistem Ketakrifan Dalam Bahasa Prancis . Sajarwa
Humaniora Vol 15, No 2 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.592 KB) | DOI: 10.22146/jh.781

Abstract

Nomina (dalam bahasa Prancis nom) dapat dianalisis dari berbagai segi, yaitu dari morfologis, sintaktis, semantis, dan pragmatis. Analisis morfologis, sintaktis, dan semantis telah banyak dilakukan oleh para ahli bahasa Prancis. Adapun analisis nomina secara pragmatis, sejauh pengamatan penulis, belum banyak dilakukan. Analisis nomina secara pragmatis dikaitkan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Jika analisis semantis terhadap nomina lebih menitikberatkan pada acuan atau isi nomina, analisis pragmatis menitikberatkan pada bagaimana isi itu disampaikan penutur kepada mitra wicara. Adanya isi atau kandungan pada nomina tersebut mengisyaratkan bahwa penutur memiliki maksud tertentu (speaker's assessment) terhadap nomina yang disampaikan. Yang dimaksud dengan "maksud tertentu" itu secara khusus adalah pengidentifikasian nomina jika dihubungkan dengan konteks tertentu (Chafe, 1976: 27). Lebih lanjut Chafe menguraikan bahwa analisis pragmatis terhadap nomina menghasilkan informasi lama-baru, fokus-kontras, topik kalimat, sudut pandang, takrif dan taktakrif (Chafe, 1976: 28). Tulisan ini akan difokuskan pada takrif dan taktakrif atau sistem ketakrifan dalam bahasa Prancis.
Relasi Kausal Dalam Bahasa Prancis Dan Bahasa Indonesia . Subiyantoro
Humaniora Vol 15, No 2 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.065 KB) | DOI: 10.22146/jh.782

Abstract

Bahasa Prancis (bP) dan bahasa Indonesia (bI) merupakan dua bahasa besar dengan jumlah penutur masing-masing lebih dari dua ratus juta orang, yang tersebar di beberapa wilayah. Di samping menjadi bahasa ibu masyarakat Prancis, bP menjadi bahasa resmi atau satu dari bahasabahasa resmi di beberapa negara. BP dan bI berasal dari induk yang berbeda. BP dari rumpun indo eropa, sedangkan bI dari rumpun austronesia (Robins, 1992:426–431). Sudah sewajarnya apabila keduanya mempunyai perilaku kebahasaan yang berbeda yang menjadi ciri khas masing-masing. Sehubungan dengan itu, membandingkan kedua bahasa ini guna mengetahui kesamaan dan perbedaannya menjadi sesuatu yang menarik. Persamaan dan perbedaan kedua bahasa dapat ditinjau, antara lain dari tataran fonologi, morfologi, dan sintaksisnya. Pada tataran sintaksis, misalnya, adanya perbedaan pengungkapan relasi makna yang timbul dari hubungan antardua klausa dalam kalimat majemuk. Pada tulisan ini, penulis hanya akan membahas relasi kausal yang ditimbulkan oleh hubungan antara klausa yang satu dan klausa yang lain dalam kalimat majemuk bertingkat.
Koreksi Fonetis Dalam Pembelajaran Bahasa Prancis BR Suryo Baskoro
Humaniora Vol 15, No 2 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.914 KB) | DOI: 10.22146/jh.783

Abstract

Bahasa-bahasa di dunia memiliki bunyi-bunyi yang sebagian sama. Dalam ilmu fonologi bunyi-bunyi itu disebut fonem, dapat berupa vokal, konsonan, dan semivokal. Semua bahasa memiliki tiga vokal dasar, yakni [i], [a], dan [u]. Bahasa Arab klasik dan Eskimo bahkan hanya memiliki ketiga vokal itu (Léon, 1972: 7). Adapun konsonan-konsonan seperti [p], [s], dan [m] ada pada hampir semua bahasa di dunia. Vokal dan konsonan itu terdapat pada kata Indonesia seperti pusat, samping; dalam kata Inggris seperti pool ‘kolam’, seek ‘mencari’; atau dalam kata Prancis seperti pomme [pm] ‘apel’, sac [sak] ‘tas’. Dalam proses pembelajaran bahasa, khususnya bP oleh penutur bI, perbedaan sistem fonologi antara kedua bahasa itu menyebabkan masalah, sehubungan dengan bunyi-bunyi tertentu dalam bP yang tidak terdapat dalam bI. Masalah tersebut berupa kesalahan pelafalan. Frase bP au dessus ‘di atas’, yang harus difalalkan [odsy], berpotensi disalahlafalkan oleh pembelajar dengan [odsu] yang mengacu pada kata dan makna yang berbeda, yakni au dessous ‘di bawah’. Tulisan ini dibuat untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan pelafalan tersebut. Identifikasi ini akan dilanjutkan dengan pencarian cara-cara mengoreksi kesalahan tersebut sehingga diperoleh pelafalan yang benar. Hal ini penting dilakukan mengingat ketepatan pelafalan merupakan salah satu faktor yang menjamin keberhasilan komunikasi.
Sinemasastra: Mencari Bahasa di dalam Teks Visual Muslikh Madiyant
Humaniora Vol 15, No 2 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.827 KB) | DOI: 10.22146/jh.784

Abstract

Kajian sastra di Indonesia selama tiga dasawarsa belakangan sudah mencakup pengembangan teori, kritik, dan sejarah. Pada perkembangan ini, kajian sastra di negeri kita belum menaruh perhatian secara memadai pada bidang penelitian yang bersifat lebih khusus dan sistematis, yakni sastra bandingan (komparatisme). Kenyataan ini dapat dimengerti jika disadari bahwa untuk memasuki bidang komparatisme dituntut sejumlah perangkat dasar yang cukup memadai pula. Dia harus seorang sejarawan sastra transnasional; dia harus memiliki informasi sastra asing secara memadai; memiliki pengetahuan secara luas ekspresi-ekspresi seni di luar sastra, memiliki kemampuan membaca teks atau ekspresi tidak dalam bahasa ibunya (Madiyant, 1996:16-18). Kaitan pernyataan di atas dengan perubahan namun Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya memiliki relevansi signifikan, dalam arti di lingkungan wacana pengetahuan baru ini amat mungkin dikembangkan bidang-bidang kajian yang baru yang selama ini terabaikan. Data dan fakta dapat berbicara dalam hal ini. Selama tiga tahun (enam semester) peneliti menyampaikan kuliah ‘sinemasastra’ pada tiga angkatan mahasiswa Sastra Roman, sambutan yang diperoleh cukup signifikan. Dari tiga angkatan ini telah dihasilkan dua skripsi bertopik sinemasastra. Sambutan tersebut dapat dijadikan indikator terterimanya bidang kajian baru di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya.

Filter by Year

1989 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 37, No 1 (2025) Vol 36, No 2 (2024) Vol 36, No 1 (2024) Vol 35, No 2 (2023) Vol 35, No 1 (2023) Vol 34, No 2 (2022) Vol 34, No 1 (2022) Vol 33, No 3 (2021) Vol 33, No 2 (2021) Vol 33, No 1 (2021) Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No 3 (2019) Vol 31, No 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) Vol 19, No 2 (2007) Vol 19, No 1 (2007) Vol 18, No 3 (2006) Vol 18, No 2 (2006) Vol 18, No 1 (2006) Vol 17, No 3 (2005) Vol 17, No 2 (2005) Vol 17, No 1 (2005) Vol 16, No 3 (2004) Vol 16, No 2 (2004) Vol 16, No 1 (2004) Vol 15, No 3 (2003) Vol 15, No 2 (2003) Vol 15, No 1 (2003) Vol 14, No 3 (2002) Vol 14, No 2 (2002) Vol 14, No 1 (2002) Vol 13, No 3 (2001) Vol 13, No 1 (2001) Vol 12, No 3 (2000) Vol 12, No 2 (2000) Vol 12, No 1 (2000) Vol 11, No 3 (1999) Vol 11, No 2 (1999) Vol 11, No 1 (1999) Vol 10, No 1 (1998) No 9 (1998) No 8 (1998) No 6 (1997) No 5 (1997) No 4 (1997) No 3 (1996) No 2 (1995) No 1 (1995) No 1 (1994) No 3 (1991) No 2 (1991) No 1 (1989) More Issue