cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Selin Herlina Ardy
Contact Email
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Phone
+6289649804388
Journal Mail Official
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Fakta Hukum (JFH)
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba
ISSN : 29622778     EISSN : 29619734     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health
Jurnal Fakta Hukum (JFH) merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang. Jurnal Fakta Hukum (JFH) memilik E-ISSN 2961-9734 dan P-ISSN 2962-2778. Jurnal Fakta Hukum didesain sebagai salah satu media publikasi ilmiah yang diharapkan dapat menanmpung hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis akademisi, praktisi, pengiat isu hukum serta ilmuan hukum dalam menjawab persoalan fenomena hukum kongrit yang terjadi secara nasional maupun internasional. Pemilihan nama Fakta Hukum sendiri menggambarkan kondisi eksisting keberadaan hukum di tengah masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2026): Maret" : 4 Documents clear
Tantangan Institusional dalam Penegakan Hukum: Studi Peran Kepolisian dalam Menangani Kejahatan Siber Gusdania, Andini; Vedercia, Arri
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.241

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan institusional dalam penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kejahatan siber di Indonesia. Perkembangan teknologi digital menyebabkan peningkatan signifikan terhadap bentuk dan kompleksitas cybercrime, sementara kapasitas kelembagaan kepolisian sering kali belum mampu mengimbangi perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala kelembagaan yang dihadapi kepolisian, serta menilai bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di ranah digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis sosio-legal, memadukan data dari literatur, regulasi, dan hasil observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang ahli, kurangnya infrastruktur digital, hambatan koordinasi antar lembaga, dan minimnya regulasi teknis merupakan kendala utama. Di sisi lain, masyarakat masih memandang penanganan kasus siber belum optimal. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknologi, serta sinergi antar lembaga agar penegakan hukum siber lebih efektif.
Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Artificial Intelegence (Deepfake) Dalam Perspkektif Hukum Positif Indonesia Wicaksono, Dimas Tri; Niken Putri Lestari; Friyandi Prasetya
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.233

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence has significantly transformed various aspects of life and provided substantial benefits across multiple fields. However, the emergence of artificial intelligence has also generated negative impacts, particularly the rise of deepfakes, which are frequently exploited by cybercriminals to deceive victims for various purposes. This study examines law enforcement regulations applicable to deepfake-related crimes under Indonesian positive law, specifically the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings show that several legal frameworks in Indonesia can be applied to deepfake crimes. The Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law are the legal instruments most commonly used in prosecuting deepfake offenders, and in several cases, verdicts have even become legally binding.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Kecurangan Pelaku Usaha di Era Digital Handayani, Sri; Dikal Bhara Praja , Muhammad; Yusuf , Maulana
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.245

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan secara daring yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti penipuan transaksi, informasi produk yang tidak sesuai, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik kecurangan pelaku usaha di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, keamanan dalam bertransaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih efektif, serta edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di era digital.
Hak atas Kesehatan dan Keadilan Sosial: Analisis Sosio-Legal atas Ketimpangan Layanan Kesehatan di Indonesia Aprilia, Bonita; Dhafa, Abang
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.248

Abstract

penelitian ini membahas bagaimana masyarakat menilai akses kesehatan publik di indonesia dengan menitikberatkan pada pengalaman langsung, kondisi geografis, aspek ekonomi, serta kesadaran hukum warga negara. hasil analisis menunjukkan bahwa akses kesehatan di wilayah perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan daerah pedesaan dan terpencil yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan jarak tempuh. keberadaan bpjs kesehatan dianggap sebagai langkah positif, namun kendala administratif dan diskriminasi pelayanan masih dirasakan. ketimpangan antara wilayah barat dan timur indonesia turut memperkuat penilaian masyarakat terhadap rendahnya pemerataan layanan. penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang konsisten, kebijakan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mewujudkan akses kesehatan publik yang adil dan merata.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Maret Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025 Vol 4 No 1 (2025): September Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024 Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024 Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 2, September 2023 Vol 1 No 2 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023 Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022