Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Focus dan Scoope This journal is published twice a year in June and December. This journal has specifications in the fields of Islamic law, constitutional law, public policy, Islamic politics, fiqh siyasa. This journal is expected to contribute to academics in studying politics and constitutional law. 1. Islamic Legal 2. Constitution in Islam; 4. Comparative Constitution; 5. Islamic Political Thoughts; 6. Fiqh Siyasah.
Articles
65 Documents
<![CDATA[KONSEPSI NUSYUZ DAN SIQAQ DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Hamdi, Muh. Rizal]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (475.949 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v1i2.12
<![CDATA[Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi. Apabila diantara suami isteri ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan dalam Islam disebut nusyuz. Pada dasarnya konsep nusyuz ini diambil dari Q.S An-nisa ayat 34 dan 128. Dari pengertian nusyuz al-Qur?an tersebut kemudian ditarik dan dikembangkan bagaimana konsep nusyuz dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. AdapunPenelitian ini menggunakan data primer yaitu ayat al-Qur?an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menjelaskan tentang nusyuz isteri dan nusyuz seorang suami serta kompilasi hukum Islam pasal 84. Sedangkan untuk sumber data sekunder penulis menggunakan buku-buku, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode content analiysis. Content analysis biasanya dilakukan untuk mengungkapkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu skripsi itu ditulis, kemudian perlu diperoses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi dari kompilasi hukum IslaM. adapun kesimpulan Ketika istri yang nusyuz maka suami diharuskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang sudah disedutkan dalam Al-Qur’an, yaitu, Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan nusyuz.Dua, apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah. Ketiga, apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Krimonologi Bambang ]]>
<![CDATA[Bambang, Bambang]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.525 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v1i2.13
<![CDATA[Tindak pidana Kesusilaan melalui media elektronik pada umumnya sering diartikan merusak tatananan kehidupan masyarakat selain merusak generasi pada khususnya. Suatu tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dengan cara yang beraneka ragam. termasuk salah satunya dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi yang pesat terjadi sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Prinsipnya ius societas ubi ius, yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh. Tindak pidana kesesuliaan khususnya yang terjadi pada anak semakin memprihatinkan sedangkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan uu no 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dinilai masih kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat.]]>
<![CDATA[THE ADMISSIBILITY OF CRIMINAL CONVICTIONS IN CIVIL PROCEEDINGS ]]>
<![CDATA[koh beng, oh you]]>;
<![CDATA[a/l Thiagarajan , Shanmugam]]>;
<![CDATA[Nuriskandar, Lalu Hendri]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (819.864 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i1.27
<![CDATA[Admissibility of criminal convictions as evidence in criminal proceedings has become a controversial decision of the Court of Appeal of United Kingdom in the case of Hollington v Hewthorn (1943). Since then several follow-up decisions has either adopted this decision and some jurisdictions have rejected it. This article assesses the effect of this decision in four jurisdictions, i.e UK, Australia, Canada and Malaysia. It is found that UK, Australia and Canada have since moved away from this judgement by amendment to their respective Evidence Acts. However, this is not so in the case of Malaysia. This paper recommends that Malaysia revisit section 43 of the Evidence Act 1950 with a view to amend this section to be on par with UK, Australia and Canada. ]]>
<![CDATA[Undocumented Migrant Worker’s Human Right: Should be Protected? International Law and Trafficking Law Perspective ]]>
<![CDATA[NURISKANDAR, LALU HENDRI]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (638.797 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i1.28
<![CDATA[Undocumented Migrant Workers violate immigration rules and can be detrimental to the host country. On the other hand, their illegality is often exploited by employers who exploit them. The two problems examined in this study are how the protection that International Law provides them and what solutions can be offered to migrant countries to cope with undocumented migrant workers. This research is normative research, with qualitative analysis. The results of this study show that International Law protects the rights of undocumented migrant workers who have carried out their work without discrimination. In the face of undocumented migrants’ preventive measures are better taken by the state than enforcement. Keywords: migrant workers, illegal, non-discrimination]]>
<![CDATA[PENETAPAN JUMLAH BELIS DALAM PERKAWINAN DI DESA NANGA MBAUR PRESPEKTIF MASLAHAH ]]>
<![CDATA[Gunawan, Edy]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.316 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i1.29
<![CDATA[Belis dalam istilah didesa nanga mbaur disebut sebagai prongkosan perkawinan yakni, salah satu tradisi dengan bertujuan untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam hal ini belis juga sebagai tuntutan adat yang telah menjadi budaya turun temurun serta bagian kehormatan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat wabil kusus di desa nanga mbaur, Dalam praktik keseharian didesa nanga mbaur besarnya jumlah belis atau perongkosan perkawinan merupakan salah satu masalah yang mendapat reaksi berbagai kalagan serta kendala bagi masyarakat didesa nanga mbaur dalam melaksanakan perkawinan, dalam hukum Islam jumlah belis bukanlah sesuatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam perkawinan, lalu bagaimana dengan penetapan jumlah belis dalam perkawinan di desa nanga mbaur prespektif maslahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan dianalisis dengan metode miles dan huberman. Tulisan ini mendeskripsikan tentang penetapan jumlah belis dalam perkawinan yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam, serta penetapan jumlah belis dalam perkawinan terlalu besar dan memberatkan bagi pria laki-laki, hasilnya adalah banyak kalangan masyarakat menunda pernikahan Karen alasan biaya pernikahan terlalu besar, sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumus kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan memudahkan pernikahan dengan tidak memberatkan adalah perbuatan yang mulia.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA YANG BERBASIS SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Arifin, samsul]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (785.877 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i1.30
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan diatas skripsi ini membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa pandan indah yang berbasis syariah berikut: 1) Bahwa peran BUMDES Desa Pandan indah pada dasarnya sudah mencoba untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa pandan indah dengan asas dasar hokum syariah baik secara materi maupun non materi, yang betujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, 2) Dalam perkembangannya BUMDES Desa Pandan indah pada awal pembentukan mengalami beberapa kendala baik dari segi modal, sosial, dan politik: a) Pada awal pembentukan BUMDes Desa Pandan indah tidak mempunyai modal yang signifikan sehingga untuk mengembangkan usaha terhambat, hanya bisa terlaksana satu unit usaha yaitu ternak dan itupun hanya satu kelompok usaha ternak yang bisa terjangkau, b) Dari sisi sosial respon masyarakat terhadap adanya BUMDES Desa Pandan Indah masih tergolong lemah, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu tau tentang adanya BUMDES di Desa Pandan indah. Dalam menjalani perannya sebagai penggerak perekonomian masyarakat Desa BUMDes Desa Pandan indah indah terus bergerak dan berenovasi untuk mewujudkan perekonomian pedesaan yang berkualitas, dengan sebagian besar penduduk Desa Pandan Indah maka BUMDes Pandan Indah melakukan beberapa trobosan baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa seperti : Dalam bidang pertaian BUMDes Desa pandan Indah mencoba melakukan dan mengembangkan pertanian masyarakat dengan cara membantu masyarakat dalam modal pertanian yang dimana hasil dari panen itu nanti akan di serahkan kepada BUMDes sesuai dengan kesepakatan atau akad perjanjian berdasarkan jumlah pinjaman modal bertani kepada BUMDes.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN MAHIMUL MUNIR BOLOR GEJEK DESA PANDAN INDAH, DI KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA”. ]]>
<![CDATA[Marantika, Muhammad Masdar Farid]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.435 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i1.31
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan pondok pesantren Pondok Pesantren Mahimul Munir Kecamatan Praya Barat dan untuk mengetahui alasan kenapa yayasan pondok pesantren Mahimul Munir di Kecamatan Praya Barat belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan infroman dilakukan dengan metode pusposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang keuangan pondok pesantren. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Mahimul Munir Kecamatan Praya Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporangan keuangan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Mahimul Munir di Kecamatan Praya Barat belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban keuangan yang ditemui saat melakukan penelitian Pondok Pesantren Mahimul Munir hanya menggunakan buku kas sederhana yang mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas, pelaporan keuangan secara lisan kepada penyandang dana, pelaporan keuangan melalui dokumentasi (foto) bukti nyata penggunaan dana yang dikirimkan kepada penyandang dana melalui aplikasi chatting online WhatsApp, dan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sederhana yang dilengkapi dengan nota dan kwitansi. Adapun alasan mengapa Pondok Pesantren Mahimul Munir di Kecamatan Praya Barat belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu yayasan pondok pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren, belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, belum ada donatur tetap, dana berasal dari dana pribadi sehingga yayasan pondok pesantren merasa tidak harus melakukan pertanggungjawaban kepada siapapun, dan alasan terakhir karena tidak ada tuntutan dari donatur agar yayasan pondok pesantren membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK HUKUM TATA NEGARA ISLAM PADA ERA KLASIK ]]>
<![CDATA[Hamdi, Muh. Rizal]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (958.009 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i1.32
<![CDATA[Wacana tentang negara kerap mewarnai diskursus pemikiran ketatanegaraan dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh urgensi otoritas negara dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam konteks ini, umat Islam terpilah dalam formulasi dan implementasi praktek kehidupan bernegara yang berbeda, yaitu praktek yang menyatukan negara dalam agama sebagai satu kesatuan institusi (integral) dan praktek yang memisahkan agama dari negara (sekular). Negara integral (di<n wa daulah) menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. Islam dipandang mengatur persoalan manusia secara total dan berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). Adapun bentuk ketiga menempatkan dan memfungsikan agama dan negara sekaligus. Pada tulisan ini penulis akan menjelaskan bagaimana karakteristik Hukum Tata Negara pada periode klasik dengan menggunakan teori relasi agama dan negara.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK KITAB TAFSIR AL-LU’LU’ WA AL-MARJAN FI TAFSI R AL-QUR’AN KARYA KARIMAN HAMZAH ]]>
<![CDATA[Arifin, Zainul]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1485.91 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i2.33
<![CDATA[Penelitian ini membahas salah satu kitab tafsir karya seorang perempuan Mesir yakni Kariman H{amzah dengan karyanya kitab tafsir Al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur’an. Kitab tafsir ini layak untuk diteliti karena banyak mempunyai keunikan dan model penyajiannya yang Istimewa, penjelasan yang singkat, global, dan penyebutan sumber atau tokoh yang dikutip sang mufasir jelas. Hal tersebut tentu mempermudah bagi seseorang yang membutuhkan alasan atau dalil dalam berdakwah ataupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pemanfaatan dokumen yang menggunakan teknik library research (kepustakaan). Adapun hasil dari pada penelitian ini, menunjukkan bahwa metode penafsiran yang dipakai Kariman H{amzah dalam kitab tafsir al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur’an adalah metode tafsir tahlili sebagaimana keumuman tafsir mush}afi. penafsirannya mengkombinasi antara al-tafsir bi al-ma’sur dan al-tafsir bi al-ma’qul. dan corak penafsirannya adalah adabi al-ijtimai.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN HAK CIPTA TANPA IZIN LISENSI DALAM BENTUK VCD DAN DVD ]]>
<![CDATA[Adnan, Idul]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.573 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i2.34
<![CDATA[Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung moral hak dan hak ekonomi. Seorang penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk diakui sebagai pencipta dan melakukan beberapa kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan komersial atas karya yang diciptakannya. Saat ini, hak cipta tidak lagi dijamin karena beberapa orang melakukan pembajakan dan juga menjualnya di pusat perdagangan. Untuk mencari solusi dari masalah itu, ini esai yang dibuat berjudul Tanggung Jawab Manajemen Trade Center pada Penjualan Harga Hak Cipta. Berdasarkan peraturan Pemerintah yang melarang penjualan bajakan di pusat perdagangan, maka esai ini dibuat. Untuk pengetahuan lebih lanjut, penelitian dilakukan untuk menemukan penerapan aturan pada pusat perdagangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris di beberapa pusat perdagangan di Yogyakarta. Dari Dari penelitian, kami menemukan bahwa tidak semua pusat perdagangan menerapkan aturan kepada penyewa. Jadi, kami dapat menemukan kesimpulan dari masalah bahwa untuk membantu manajemen untuk mencegah hukuman yang disebabkan buruk penyewa, mereka dapat membuat kesepakatan di antara mereka yang menyatakan penyewa tidak diizinkan untuk menjual apa pun semacam pembajakan hak cipta]]>
