cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
IDUL ANAN
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6287846135800
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@stisdarussalam.ac.id
Editorial Address
Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Desa Babussalam, Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 27758753     EISSN : 28084462     DOI : https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.37
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus dan Scoope This journal is published twice a year in June and December. This journal has specifications in the fields of Islamic law, constitutional law, public policy, Islamic politics, fiqh siyasa. This journal is expected to contribute to academics in studying politics and constitutional law. 1. Islamic Legal 2. Constitution in Islam; 4. Comparative Constitution; 5. Islamic Political Thoughts; 6. Fiqh Siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 2   3   4   5   6 
Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima). Nia Daniati
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan di Kabupaten Bima. Yang melatar belakangi adanya penganjuran di dalam ajaran Islam untuk memilih pasangan yang setara (sekufu). Kafa’ah diharapakan dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami – istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegoncangan dalam membina rumah tangga. Sehingga sebelum perkawinan dilangsungkan maka seseorang diperbolehkan secara selektif memilih dan menetapkan calon pasangan hidup yang menurutnya setara atau sekufu. Penelitian ini menggunakan  penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertempat di Kabupaten Bima. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukan bahwa 1)Pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep kafa’ah bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya hal paling utama yang perlu diamati yaitu aspek agama. Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tertera dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidaksekufuan itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau ikhtilaf al – din, 2) penerapan konsep kafa’ah  dalam perkawinan tentunya masyarakat secara keseluruhan sudah menerapkan dalam perkawinan walaupun banyaknya perbedaan. Tetaplah agama yang menjadi terpenting ketika dalam melangsungkan perkawinan. Namun, realitas yang terjadi dalam kehidupan modern, permasalahan standarisasi ukuran kafa’ah telah mengalami perkembangan lebih luas seperti, pendidikan, kewibawaan (prestise), status sosial dan profesi. 3) implikasi sosial terhadap penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan yaitu permasalahan yang seringkali terjadi dalam tumah tangga disebabkan oleh tidak seimbangnya kualifikasi kafa’ah di antara kedua pasangan tersebut, bahkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT), adu mulut, perceraian, sangat mudah terjadi tidak adanya kecocokan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga.
Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hambali Tentang Hadhanah Pathurrahman Pathurrahman
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.57

Abstract

Permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Diantaranya  sering disaksikan masalah pengasuhan anak ketika suami istri bercerai. Setelah terjadinya perceraian akan muncul masalah baru yang akan menyebabkan nasib anak menjadi tidak baik diakibatkan oleh perceraian dari kedua orang tuanya. Keluarga sebagai lembaga masyarakat terkecil, terbentuk diawali dengan proses pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berkelanjutan pengaruhnya. Masalah ini sangat memerlukan perhatian bagi para cendikiawan dan aktifis dalam bidang hukum keluarga Islam. Tesis ini merupakan penelitian dengan pendekatan kajian pustaka. Penggalian data dilakukan dengan mengkaji kitab, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian dilakukan selama enam bulan, mulai bulan Januari s/d Juni 2023. Adapun temuan dalam tesis ini adalah terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi’i dan Hambali tentang pengasuhan oleh orang tua apabila terjadi perceraian antara suami istri. Tesis ini menyimpulkan pandangan antara mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal tentang hadhanah. Hukum mengasuh anak menurut mazhab Syafi’i dan Hambali bersepakat bahwa orang tua berkewajiban mengasuh anak, sementara anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari  ibu dan ayahnya. Mazhab Syafi’i berpendapat masa asuh anak tidak ada batasan bagi ibu. Sedangkan mazhab  Hambali masa asuh ibu sampai anak berumur tujuh tahun baik laki-laki dan perempuan. Kata Kunci: Keluarga, Hadhanah, Mazhab, Hukum Islam.  
RELASI HUKUM DAN EKONOMI DALAM PENDEKATAN FILSAFAT Ichwan Ahnaz Alamudi
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.62

Abstract

This article is motivated by the law in a study said to be a practical science whose position is certainly special because the pattern as a normative science has its own characteristics in a science. While Economics in history was first assessed as a concrete positive science developed very advanced, without skepticism contributed to a breakthrough in the development of the economy of the people, nation and state.. This article uses a descriptive qualitative approach that is more specific to the data library or library research. In this paper the authors produce that the economy in the context of society is used as a subject of principal as a means to achieve prosperity, because prosperity is a basic entity in humans to meet their needs both goods and services. Then the law is used as the basic instructions, orders, and prohibitions that regulate Order in the composition of society and must be obeyed by those concerned. Furthermore, law and economics were born due to the rapid economic growth in society which causes law to be oriented as an intermediary that limits economic activities in the event of a dispute, which aims at economic progress not to harm the parties either in the rights or interests of the community itself. Keywords: Relations, Law, Economics.
EDUKASI BANTUAN HUKUM BAGI MAHASISWA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MATARAM Muhammad Yakub; Dr. Irpan Suriadiata, M.H
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang edukasi bantuan hukum Bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan dampak terhadap edukasi bantuan hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk mewujudkan kesadaran hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pengertian bahwa objek utama penelitian adalah identifikasi hukum, yaitu untuk melihat atau mengidentifikasi tentang adakah kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan setelah diadakannya kegiatan edukasi bantuan hukum. Hasil penelitian ini yaitu: Dalam hal upaya menumbuhkan kesadaran hukum, tehnik edukasi bantuan hukum yang digunakan tidak cukup sekedar untuk pemberitahuan atau menginformasikan tentang aturan-aturan hukum dan pesan-pesan hukum saja yang lebih tepat dikerjakan oleh aktifitas teknik informasi dan dokumentasi hukum, sedangkan dalam hal kegiatan teknik edukasi bantuan hukum utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh faktor kejiwaan mahasiswa dan pemuda kemudian dampak kegiatan edukasi bantuan hukum terhadap kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Mataram, yaitu hanya dapat menunjukkan keberadaannya secara kwalitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa edukasi bantuan hukum adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum tentunya hubungan antara variabel edukasi bantuan hukum dan variabel kesadaran hukum sangat signifikan.
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Kartika Sri Rohana
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.64

Abstract

Pernikahan dini meupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagaikan fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil pada permukaan, sangat sedikit terekspos diranah public, namun pada kenyataannya sangat banyak terjadi diranah public. Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan akan diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Anak dengan usia yang belum cukup untuk memasuki jenjang pernikahan akan rentan sekali terhadap beberapa permasalah dalam rumah tangga. Diantaranya yaitu mengalami masalah yang berkaitan dengan  pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memilki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan dini tersebut. Sedangkan secara medis itu akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi bagi wanita. Kemudian pelaku pernikahan dini juga rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonomi yang kurang stabil dan rentan dalam permasalahan hak dan kewajiban sebagai suami istri karena kurangnya edukasi terhadap pernikahan tadi.
TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Arif Sugitanata
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.66

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi konsep hadhanah atau hak asuh anak di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. SEMA No. 1 Tahun 2017 dianggap sebagai langkah modernisasi hukum keluarga Islam, menekankan keadilan dan inklusi. Penelitian ini mengevaluasi perubahan tersebut dengan membandingkan konsep hadhanah sebelum dan sesudah SEMA No. 1 Tahun 2017. Terdapat penekanan pada hak akses orang tua yang tidak memiliki hak asuh, terutama dalam memastikan hubungan berkelanjutan dengan anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan fokus pada data primer seperti dokumen perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitik dalam konteks penelitian kualitatif. Perubahan konsep hadhanah mencerminkan evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga membahas kriteria pemegang hak asuh, seperti kapabilitas dan komitmen, serta pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan hak asuh. Pembaruan hukum keluarga Islam terus dilakukan, mencerminkan respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Temuan dari penelitian ini menyoroti evolusi konsep hadhanah dan hak asuh anak, termasuk upaya Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, maslahah, dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum keluarga Islam.
PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Andi Abu Dzar Nuzul; Faisol Rahman; Zulharman Zulharman
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.68

Abstract

Natural Resources (SDA) managed by the State or individuals/corporations can certainly have consequences for 3 (three) aspects, namely, productivity, sustainability and fairness of the natural resources managed. Threats to these three aspects will hit the Bontocani area which is a mining area by PT. The Bukit Marmer Empire was not carried out properly or without supervision from other parties such as local people who live in the district. Bone in general, and Kec. Bontocani in particular. Community participation is very much needed in overseeing current natural resource management so that its sustainability is maintained and prevents more severe environmental damage. For this reason, researchers are interested in conducting research with the aim of knowing the role of the community in responding to mining activities in the district. Bontocani, and examine the legal protection for communities responding to marble mining businesses in the district. Bontocani, Kab. Bone after the ratification of Law no. 3 of 2020 using empirical research methods and normative research. The results of the research show that the community consisting of the anti-mining alliance in Kec. Bontocani believes that mining activities will have many negative impacts on the lives of the residents of the district. Bone in general and the people of Kec. Bontocani in particular. More deeply, the community's participatory efforts above can cause problems and risky consequences for the community itself. This is because there is no aspect of legal protection that can be provided by the revised Minerba Law which was only passed in 2020.
IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Nadia Ramadani; Dhiauddin Tanjung
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.114

Abstract

The aim of this research is to describe the study of Philosophy as a method for understanding Islamic law, especially in the field of sharia economics. The research approach uses qualitative research with the type of documentation or text study research, namely, a series of activities using collecting information relevant to the research topic, reading, taking notes and processing research materials. Meanwhile, analysis is used to carry out deeper discussions based on the information that has been obtained. The results of the research in this paper show that Philosophy is an important option in developing sharia economic law, such as salam sale and purchase contracts, al-istisna', murabahah, online shops, and vending machines which can now be investigated using the Philosophy Science method, apart from that. The advantages of applicable law with the basic aim of Philosophy are to eliminate Mudharat and achieve Ma?la?ah.
DINAMIKA IZIN LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PENANGANAN PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM Wahyu Fahmi Rizaldy
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.118

Abstract

This study explores the multidimensional dynamics of the prohibition of polyandry, a marital practice where a woman has more than one husband. Methodologically, the research is grounded in a qualitative approach, drawing on a diverse range of literature, including books, journals, and websites, which are analyzed descriptively and analytically based on the theory of Maslahah. The study aims to provide a deeper understanding and analysis of the dynamics surrounding the prohibition of polyandry and its relevance to the concept of Maslahah. The exploration reveals that the prohibition of polyandry is influenced by social, legal, cultural, economic, and health dimensions. From a social perspective, polyandry disrupts patriarchal structures and complicates issues of lineage and inheritance. Legally, the practice challenges administrative regulations and civil status, reflecting dominant religious and moral norms that support monogamy or controlled polygamy. Economically, while polyandry may address financial constraints in specific settings, it generally reduces economic efficiency and household financial management in the broader societal context. In terms of health, the practice poses risks related to sexual and reproductive health, potentially increasing the spread of sexually transmitted diseases and complicating reproductive management. Additionally, through the lens of Maslahah in Islamic law, the prohibition of polyandry is considered an effort to protect the public welfare, minimize harm (mudharat), and enhance social and familial stability. It indicates that the prohibition policy is not only a manifestation of traditional or religious values but also the result of pragmatic and comprehensive consideration of its long-term impacts on the structure and function of society. Overall, the study provides a critical explanation of how the concept of Maslahah justifies the prohibition, ultimately aiming to preserve societal order and overall well-being.
BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH YANG TELAH DIKUBURKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI`I DAN HAMBALI Zul Ikromi; Tasnim Rahman Fitra; Sawil Afli
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.121

Abstract

The scholars of the Madzhab permit funeral prayers to be performed above the grave, but they differ in opinion regarding the time limit of its permissibility. The Shafi'i Madzhab does not specify a time limit for how long after death a funeral prayer can be performed at the grave, unlike the Hambali school, which sets a limit of only one month. This research is qualitative and falls under the category of library research, utilizing a comparative approach. The Shafi'i Madzhab holds the view that there is no time limit for performing the funeral prayer above the grave because the prayer here refers to supplication, which is permissible at any time. This stance is correct as there is no evidence indicating any time restrictions. The Hambali Madzhab contends that the time limit for performing the funeral prayer above the grave is a maximum of one month because many Hadith narrations mention that the Prophet Muhammad (peace be upon him) performed the funeral prayer for Ummu Sa'ad bin Ubadah after she had been buried for a month, and at that time, the body was still considered intact. The most relevant opinion is that of the Shafi'i scholars because there is indeed no evidence restricting the funeral prayer above the grave.

Page 4 of 7 | Total Record : 65

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab