Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Focus dan Scoope This journal is published twice a year in June and December. This journal has specifications in the fields of Islamic law, constitutional law, public policy, Islamic politics, fiqh siyasa. This journal is expected to contribute to academics in studying politics and constitutional law. 1. Islamic Legal 2. Constitution in Islam; 4. Comparative Constitution; 5. Islamic Political Thoughts; 6. Fiqh Siyasah.
Articles
67 Documents
<![CDATA[KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DESA PANDAN INDAH PRAYA BARAT DAYA ]]>
<![CDATA[Hotimah, Husnul]]>;
<![CDATA[Satria, Ahmad]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.639 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i2.35
<![CDATA[Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari bergam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat, yang dimana merupakan salah satu bentuk hukum yang sifatnya tidak tertulis, melainkan bentuk hukum yang timbul akibat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan, dan dari kebiasaan tersebut akan timbul satu bentuk hukum yang akan mempengaruhi dan mengatur dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Saimi, Saimi]]>;
<![CDATA[Irhamdi, Irhamdi]]>;
<![CDATA[Adnan, Idul]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.133 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i2.36
<![CDATA[Tindak pidana yang diatur dalam hukum Positif yang sudah dihimpun disebutkan hukum pidana yang sudah dimodifikasi misalnya KUHP. salah satu tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana pemberontakan, penelitian ini penulis menjelaskan secara komprhensip tentang tindak pidana pemberontakan dengan menganalisa beberapa dokumen dasar pijakan hukum dari hukum positif serta hukum Islam terhadap tindak pidana pemberontakan. Kajian ini membahas Pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan dengan menganalisa dari hukum positif dan hukum Islam. Dan akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa klasifikasi pemberontakan dapat dikategorikan ada 4 dilihat dari sudut pandang maksud dan tujuan pemebrontakan itu sendiri, selanjutnya hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah sebagai suatu tindak kriminal dan juga memberikan solusi dalam penyelesaian pemberontakan.]]>
<![CDATA[HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Analisis Terhadap Pembahruan Hukum Islam Sudan) ]]>
<![CDATA[Elpipit, Elpipit]]>;
<![CDATA[Saputra, Wawan]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.382 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i2.37
<![CDATA[Substansi penting penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pembahruan yang terjadi pada bidang hukum Islam terutama hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral masyarakat. Pembahruan hukum keluarga Islam menjadi fenomena unik di dunia muslim modern karena hukum keluarga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap perkembangan sehingga setiap negara tentu memiliki perbedaan. Pertanyaan mendasar pada tulisan ini adalah bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Sudan, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan. Kajian dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan hostoris yuridis dari dua hal; pertama, sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Sudan, dan kedua; memuat tentang hukum perkawinan dan kewarisan. Tulisan ini menemukan bahwa negara Sudan telah banyak melakukan pembahruan terhadap aturan hukumnya, pembahruan dibuat berdasarkan hasil keputusan hakim (Qodhi al-Qudhat) yang kemudian dikodifikasikan dalam bentuk al-Mashurat; pembahruan hukum keluarga Sudan juga tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan, kaum perempuan sudan melalui gerakan aktivis perempuan banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam pembentukan hukum, terutama dalam pembentukan hukum status pribadi Sudan.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Susanti, Usi]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.982 KB)
|
DOI: 10.59259/jd.v2i2.38
<![CDATA[Pentingnya melindungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu sangat berpengaruh dalam menumbuhkan semangat dan perkembangannya. Metode dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan juga merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku supaya psikologisna tidak terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.]]>
<![CDATA[KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Asdin, Apriana]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v3i1.39
<![CDATA[Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Keadilan merupakan syarat suami dalam berpoligami. Baik dari Al-Qur’an, hadist, undang-undang maupun dari pendapat para fuqaha’mengharuskan keadilan sebagai syarat yang harus ada dalam perkawinan poligami. Kajian ini dilatar belakangi oleh konsep keadilan dalam perspektif hukum, baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan yang terdapat dalam buku-buku hukum. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitataif-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kualifikasi adil menjadi tuntutan yang serius dalam hal ini. Konsep keadilan dalam berpoligami berbeda-beda menurut fuqaha dan aturan dalam undang-undang. Mulai dari kedilan hanya terbatas pada urusan fisik seperti mengunjungi istri dan memberi nafkah dan bahkan ada yang harus mewajibkan untuk adil dalam hal pembagian cinta kasih. Solusi kongkrit yang penulis tawarkan, terkait dengan pemahaman Agama, materi hukum dan kultur masyarakat mengenai poligami, adalah: (1) melakukan revisi berbagai aturan yang ada dengan menapikan keberpihakan pada satu pihak, laki-laki. (2) perlunya menghadirkan dan melibatkan perempuan yang ahli di bidang hukum untuk merealisasikan aturan yang berkeadilan jender, karena “structural”, pemuka Agama, lembaga Agama ataupun penegak dan pembuat hukum positif yang masih didominasi oleh laki-laki telah melanggengkan berbagai pemahaman poligami yang bias jender.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Karuniawan, Fathony]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v3i1.40
<![CDATA[Politik hukum mempunyai peran penting dalam tegaknya hukum yang berlaku saat ini, maka adanya penerapan aturan hukum mana yang diberlakukan, dicabut atau diperbaharui sehingga memberikan kejelasan langkah-langkah yang diambil dalam menanggulangi kejahatan terorisme dan dapat meningkatkan fungsi serta kinerja instansi yang ada. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulaatan setiap negara karena terorisme merupakan tindak pidana baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional yang melintasi batas-batas negara (transnational crime) dan mempunyai jaringan yang luas, terorganisir bersifat global dan merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa (extra ordinary crime), dapat mengancam perdamaian, keamanan nasional dan internasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itulah dibutuhkan aturan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.]]>
<![CDATA[TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP) ]]>
<![CDATA[Wibowo, Agung]]>;
<![CDATA[Sugitanata, Arif]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v3i1.50
<![CDATA[Keabsahan norma hukum (hukum syari) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma lain lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum. Artikel ini berusaha menggali secara mendalam bagaimana pertingkatan norma dan penemuan hukum Islam (pendalaman dan rekontruksi konsep). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi literatur yang menganalisis teori, konsep, atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertingkatan norma di dalam hukum Islam dapat dirumuskan berikut: Pertama, prinsip-prinsip dasar hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum Islam (al-mabadi al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah), Kedua, asas-asas umum/prinsip-prinsip umum hukum Islam (al-usul al-kulliyyah), dan Ketiga, ketentuan-ketentuan hukum detail/konkret (al-ahkam al-faraiyyah). Adanya teori pertingkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wadi saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapa juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM PERKAWINAN: “PENCATATAN PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM ]]>
<![CDATA[AZIZI, JUMAIN]]>;
<![CDATA[Muzawir, Muzawir]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v3i1.51
<![CDATA[ABSTRAK Pencatatan perkawianan sangat penting untuk dilakukan ketika peristiwa perkawianan dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang konsep pencatatan perkawinan, Sejauhmana uregnsi pencatatan perkawinan, bagaimana praktek pencatatan perkawinan di beberapa negara Islam di dunia dan bagaimana bentuk pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim. Penelitian ini adalah penelitian library reseach dengan menggunakan metode analisis contain yaitu mengkaji, menganalisis kemudian menyimpulkan berbagai kajian dan analisis tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah hasil reseach dan untuk mempertajam dan terarahnya penelitian ini, peneliti menggunakan teori Adaptabilitas. Adpun hasil penelitiannya adalah; pencatan perkawianan di beberapa negara muslim hanya sebagai syarat administratif, kedua bahwa reformasi hukum perkawianan khususnya pencatatan perkawianan harus dilakukan demi kemaslahatan dan keterjaminan dan kepastian hukum dan ketiga demi kemaslahan tersebut maka pencatatan perkawianan harus dijadikan sebagai syarat sahnya perkawianan. Kata Kunci: Reformasi, Hukum, Perkawinan, Pencatatan, Negara Musllim.]]>
<![CDATA[REINTEGRASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE ]]>
<![CDATA[Zulharman, Zulharman]]>;
<![CDATA[Ma’ruf, Amar]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v3i1.52
<![CDATA[Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip pemidanaan yang mulanya bersifat retributif atau pembalasan, saat ini telah berubah yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat diterima masyarakat kembali dan memiliki kemampuan dan kemandirian yang efektif sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk dapat mencapai tujuan pemasyarakat tersebut yaitu reintegrasi sosial bagi warga binaan. Penelitian ini disusun guna mengetahui pemaknaan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta guna mengetahui sejauhmana program tersebut dapat berlaku efektif terhadap warga binaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan bahwa program reintegrasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dimaknai sebagai prinsip dasar sistem pemasyarakatan sehingga perumusan kebijakan harus berspektif dan sejalan dengan prinsip reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone juga telah mengkongkritkan prinsip reintegrasi sosial kedalam bentuk pembinaan pembimbingan keperibadian dan pembinaan kemandirian yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan sesuai arahan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: PAS.3- 51.PK.01.05.11 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[PERAN GANDA PEREMPUAN TANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Petani Tembakau Desa Landah Kecamatan Praya Timur) ]]>
<![CDATA[sulistiawati, nira]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v3i1.54
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran ganda yang dilakukan oleh wanita tani di desa landah kecamatan praya timur serta analaisis hukum keluarga islam dan analisis paham gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu analisis fenomena, teks dan ungkapan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, Kegiatan perempuan tani di desa landah yang memiliki peran ganda disebabkan oleh 3 faktor yaitu factor ekonomi, factor kebiasaan dan factor tanggung jawab. Sesuai dengan analisi yang penulis pakai kegiatan yang dilakukan oleh perempun tani di Desa Landah termasuk ke dalam ketidak adilan gender kerja ganda yang dianggap sebagai kebiasaan dan tidak dipermasalahkan oleh perempuan tani dan masyarakat Desa Landah pada umumnya.]]>
