PAMARENDA : Public Administration and Government Journal
PAMARENDA: Public Administration and Government Journal is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published three times a year in March, July, and November. PAMARENDA: Public Administration and Government Journal publish various concepts of thinking or ideas and the research in the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government, and 6) State and Development.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2021): Edisi November"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Sebagai Syarat Masuk Kawasan Wisata (Studi Pada Kawasan Wisata Gunung Bromo) ]]>
<![CDATA[Sitti Marwiyah]]>;
<![CDATA[Mahfudz Jailani Aminulloh]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.861 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21310
<![CDATA[Pandemi covid-19 ialah bencana non alam yang melanda banyak sekali negara diseluruh dunia termaksud Indonesia. Pandemi covid-19 menyebabkan kelumpuhan pada berbagai sektor kehidupan serta memiliki dampak kompleksitas tinggi bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini langkah yang diambil pemerintah Indonesia guna menanggulangi serta pencegahan covid-19 yaitu dengan menerapkan kebijakan sertifikat vaksin. Dengan memakai penelitian jenis diskriptif dan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan dipengungkapan makna serta proses latar belakang alami yang digunakan menjadi sumber data langsung. Penggunaan metode kualitatif di penelitian ini artinya untuk mengetahui serta menganalisis lebih jauh pengelolaan kawasan pariwisata Gunung Bromo yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari hasil penelitian implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 yang di terapkan pada tempat wisata gunung bromo sesuai teori Merilee S. Grindle (ditentukan oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) serta lingkungan implementasi (context of implementation). Kata kunci : Kawasan Wisata Bromo, Kebijakan, Serifikat Vaksin]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (E-KTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Erdiyanto Marianto]]>;
<![CDATA[Syamsul Alam]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.942 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.20585
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (E-KTP) pada Disdukcapil Kota Kendari. Sehingga lokasi penelitian berpusat pada Disdukcapil Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dari segi kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur program E-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Kendari, bahwa kegiatan pelaksanaan program E-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Kendari telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Yang dimulai dari pengambilan nomor antrian via aplikasi JARI (Jaga Kendari), pemenuhan persyaratan berkas, verifikasi online melalui jaringan SIAK Kota Kendari, pencatatan berkas kedalam Buku Register, proses data oleh Operator, pencetakan E-KTP, penulisan dokumen E-KTP dalam Buku Register dan penyerahan dokumen E-KTP kepada pihak Pemohon yang bersangkutan. Dari segi pencapaian perekaman E-KTP di Kota Kendari, hasil penelusuran menunjukkan bahwa dalam kurung waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencapaian perekaman hingga 3,8% pada tahun 2019 dan 1,2% pada tahun 2020. Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, E-KTP, Disdukcapil Kendari]]>
<![CDATA[Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mahkamah Internasional dalam Permohonan Interpretasi Mengenai Kasus Kuil Preah Vihear ]]>
<![CDATA[Dian Trianita Lestari]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.106 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.22088
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa mahkamah internasional atas permohonan Interpretasi atas Putusan tanggal 15 Juni 1962 mengenai Kasus Kuil Preah Vihear antara Kamboja versus Thailand. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek delegasi dalam Mahkamah Internasional khususnya untuk Penyelesaian Sengketa Tipe Interstate. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berbentuk dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian akan diagregasi, diorganisasi lalu diklasifikasikan menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek delegasi Mahkamah Internasional pada kasus ini tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan negara di balik keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional. Selain itu, sesuai dengan mekanisme cara kerjanya, Mahkamah Internasional hanya membolehkan negara untuk mengajukan perkara kepadanya ditambah mekanisme pengambilan keputusan yang tidak membuka akses, baik para aktor negara maupun non-negara agar dapat memberikan pengaruhnya dalam agenda pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan pengadilan yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antarnegara karena memiliki aspek delegasi yang rendah. Kata kunci : Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Internasional, Kuil Preah Vihear]]>
<![CDATA[Pandemi Covid 19 : Implikasi pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Bandung ]]>
<![CDATA[Galih Raka Siwi]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.758 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21254
<![CDATA[Pandemi covid-19 mulai ditemukan pada Negara Indonesia tahun 2019. Adanya pandemi covid-19 bukan hanya berdampak pada bidang ekonomi, pendidikan, peradilan, bahkan hampir ke seluruh bidang kehidupan termasuk pemerinatahan nasional. Gelaran pilkades yang seharusnya diadaka di bulan Juli terpaksa ditunda hingga beberapa kali penundaan, itu merupakan salah satu akibat adanya pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi serta faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kab. Bandung. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah, pertama, adanya berbagai penyesuian dan menuntut perubahan terhadap regulasi (Peraturan Daerah dan Perbup Kab. Bandung) untuk menyesuaikan dengan pandemi covid-19 dengan aturan ketat dalam hal protokol kesehatan agar pilkades ini tidak sebagai klaster covid-19 serta keselamatan rakyat tetap terjaga. Kedua, Covid-19 berpengaruh terhadap jalannya pilkades serentak ini serta terhadap para pihak yang terlibat dalam pilkades. Ketiga, faktor kesehatan, faktor regulasi, faktor anggaran, faktor kepemimpinan kepala desa, dan faktor penyelenggaraanpun.Kata kunci : Covid-19, Pilkades, Kabupaten Bandung]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Membatasi Mobilitas Masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo: Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Riza Aisyah]]>;
<![CDATA[Sitti Marwiyah]]>;
<![CDATA[Alda Nurrahmana]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.18 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21298
<![CDATA[Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Probolinggo khususnya di daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapakan di Kota Probolinggo. Jika dilihat dari segi lingkungan masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berjalan dengan efektif yaitu faktor hukum khususnya dalam pemberian sanksi, faktor masyarakat yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan PPKM Darurat juga belum berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh terhadap kebijakan yang diterapkan. Kata kunci : Covid-19, Kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).]]>
<![CDATA[Strategi Pemenangan Calon Kepala Desa Jampaka, Kecamatan Kulisusu, Buton Utara Pemilihan Kepada Desa Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Nur Haenang]]>;
<![CDATA[Muh Nasir]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.378 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.20586
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui Strategi Para Calon Kepala Desa Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Jampaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Penelitian dilakukan di Desa Jampaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Lapangan guna memperoleh data yang akurat serta pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data hasil reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa Strategi Calon Kepala Desa yang diterapkan dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 di Desa Jampaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dinilai berhasil yaitu door to door (dari pintu ke pintu) dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, diskusi kelompok dilakukan untuk memecahkan persoalan yang terjadi dimasyarakat, kampanye massa langsung dilakukan untuk menarik simpati masyarakat seperti makan bersama untuk mempererat kekeluargaan dan tarian lulo sebagai hiburan masyarakat dan kampanye massa tidak langsung ini dianggap kurang menarik karna kurangnya pemahaman bagi dari para pemilih terutama bapak-bapak dan ibu-ibu namun tidak bagi kaum muda-mudi.. Kata kunci : Strategi, Kampanye, Pemilihan, Kepala Desa]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Namu, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan) ]]>
<![CDATA[Alif Alif]]>;
<![CDATA[Saidin Saidin]]>;
<![CDATA[Faturachman Alputra Sudirman]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.375 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.22212
<![CDATA[Dewasa ini sektor pariwisata yang berorientasi kepada partisipasi masyarakat menjadi jawaban atas solusi persoalan yang sering muncul pada pengembangan pariwisata khususnya pada desa wisata. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan Desa Wisata Namu beserta faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan penentuan informan secara purposive sampling serta dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan Desa Wisata Namu terbilang masih kurang optimal khususnya pada segi pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat. Sementara faktor regulasi dan lemahnya SDM menjadi penghambat. Kata kunci : Desa Wisata, Partisipasi Masyarakat]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Narapidana Lansia: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy ]]>
<![CDATA[Jauhar Lutfi Hibatulloh]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.425 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21157
<![CDATA[Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Dengan adanya proses penuaan maka fungsi organ manusia pun mengalami penurunan secara alami, ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan fisik, sosial, serta psikologi. Sehingga narapidana lanjut usia sangat perlu mendapatkan pelayanan khusus yang optimal mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Pemenuhan Hak; Perlakuan Khusus Lansia]]>
<![CDATA[Identifikasi Perilaku Birokrasi Berdasarkan Etnis Mayoritas di Kabupaten Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Asriani Asriani]]>;
<![CDATA[Ahmad Amiruddin]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.067 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21330
<![CDATA[Penelitian ini memiliki fokus utama pada Perilaku Birokrasi yang berkaitan dengan tabiat atau sifat yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Perilaku Birokrasi merupakan fungsi dari interaksi antara individu dalam hal ini kapasitas aparat Birokrasi dengan Lingkungannya. Etnis sebagai sebuah bidang kajian dapat menjadi bagian dari individu dan lingkungan tersebut. Maka dari itulah etnis juga dapat dikatakan sebagai satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi karena sifat primordialisme masyarakat dan juga pemerintah yang masih sangat kental. Polewali Mandar sebagai suatu kabupaten yang memilki masyarakat yang heterogen dari sisi etnis tentulah punya perilaku birokrasi yang berbeda. Namun hanya 3 Etnis mayoritas yakni etnis mandar,etnis bugis dan etnis jawa. hasil penelitian menunjukkan bagaimana perilaku birokrasi yang di pengaruhi oleh etnis Mayoritas di kabupaten polewali mandar. Pengaruh etnis sangat terlihat pada aspek perilaku individu Kewibaan, Keramahan, Kedisiplinan dan Keterbukaan. Sementara dari segi aspek lingkungan yang meliputi pendidikan dan budaya lokal juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakter aparat birokrasi. Kata kunci : Birokrasi, Etnis, Perilaku Birokrasi]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Waturambaha, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara ]]>
<![CDATA[Juriani Juriani]]>;
<![CDATA[Asriani Asriani]]>;
<![CDATA[Wa Ode Srijuna Ramayana]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.194 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.20587
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara dan faktor yang menghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang terdiri dari kepala desa, ketua bumdes, bendahara bumdes, dan pelaku nasabah yang ditentukan secara purpose. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (Bumdes) yang meliputi Usaha simpan pinjam, Usaha Nelayan, Usaha sembako tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan Bumdes ini masih banyak kekurangan dimana dari pihak pengelola itu sendiri dan dari pihak nasabah. Kata kunci : Pemberdayaan, Bumdes, Waturambaha, Ekonomi Masyarakat]]>
