Articles
POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA (STUDI DESA WANTIWORO KECEMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA)
Asriani Asriani;
La Ode Muh. Karman;
Wawan Wawan
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23235
This study aims to determine the factors that lead to the occurrence of dynastic politics in village leadership in Wantiworo Village. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews (interviews), observation and document studies. Analysis of the data and informants that have been obtained was carried out qualitatively.The results of research on dynastic politics in village leadership (Study of Wantiworo Village, Kabawo District, Muna Regency) where the most influencing the occurrence of dynastic politics in Wantiworo Village are only two factors, including capital strength (economic), the economic ability of a village head is also a consideration in the nomination . Wealth owned by the village head is the basic capital to achieve a goal or victory. Then the power of the network (the family), the family of the village head does have quite a big influence in the community. For example, the former village head of La Ode Gafar is a religious figure and La Ode Kiji is a person who is quite respected in the community besides other important positions in the village that have kinship relations.
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA EELAHAJI KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA PADA TAHUN 2017
Eka Suaib;
Asriani Asriani;
Rahimudin Rahimudin
Journal Publicuho Vol 5, No 1 (2022): February - April
Publisher : Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v5i1.23972
The purpose of this research is to identify and know how the political awareness of the community in the Election of Eelahaji Village Head in 2017. This research uses qualitative method, with data obtained from observations, interviews, and field documentation where informants are determined purposive sampling and using interactive data analysis methods by Miles and Huberman.The results showed that in terms of people's knowledge of Eelahaji village voters about politics, they tended to be enthusiastic to participate in the election of the village head but only follow other communities and didn’t know the importance of politics and rules in organizing elections. In terms of understanding politics, the results showed a low understanding of the electorate about politics due to the lack of willingness of the people themselves to know politics further and the lack of role of local government in providing education about politics. In terms of attitudes towards political phenomena, research shows the tendency of people to continue to accept the practice of Political Money and even view the phenomenon as commonplace and not a serious problem. Meanwhile, in terms of behavior patterns, Eelahaji villagers tend to obey all government directives. In addition, there’s also a polarizing phenomenon among the people of Eelahaji Village during the election
EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI
Muh. Amir;
Asriani Asriani;
Muhamad Adin
Journal Publicuho Vol 5, No 2 (2022): May-July
Publisher : Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v5i2.25407
This study is aimed at knowing the effectiveness of card programs KUSUKA at the Kendari City Fisheries Service Office this research is a qualitative, by using aqualitative descriptive research method. Data collection techniques and documentary studies. Analysed using Miles and Huberman’s method. The effectiveness of the Kusuka Card Program Service at the Kendari City Fisheries Office views of the five research indicators are well. Where, from the aspect of understanding the program is seen that The percentage of the Kusuka Card Program understanding by the Fisheries Service employees can be said to be very good. Similarly, the goal of the accuracy of the target, where the processing of data candidates of the Kusuka Cardiac data is carried out through a strict and integrated process with ministry data so that the channel of the Kusuka Card program can reach the parties who are truly a qualified fishery business personnel. But even so, there is still an indication of human error in the registry process that some societies are listed as fishermen but have actually switched other professions. According to the punctuality of the time, it is evident that although there is no clear rule of service time, the card service process I like is fast-tracked to be completed in less than 24 hours as long as the registry data is valid in the ministry. In addition, in terms of exposure to the objectives and the existence of real changes, it is seen that the perpetrators of the fishery business that has had the Kusuka Card has benefited in the form of the process of insurance claims and the help of fishery infrastructure facilities.
FUNGSI DPRD BUTON TENGAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN PASCA DAERAH OTONOM BARU STUDI PADA LAPANGAN TANGKALAWA
Basriah Basriah;
La Ode Mustafa;
Asriani Asriani
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.30891
Basriah. C1E1 17 004. “Fungsi Dprd Buton Tengah Dalam Menyelesaikan KonflikPertanahan Pasca Daerah Otonom Baru Studi Pada Lapanagan Tangkalawa”. Dibimbing olehLaode Mustafa selaku Pembimbing I dan asriani selaku Pembimbing II.Penelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi dprd buton tengah dalam menyelesaikankonflik pertanahan pasca daerah otonom baru pada lapanagan tangkalawa. Penelitian iniadalah tipe kualitatif dengan informan ditentukan denga metode purposive sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan fungsi DPRD Buton Tengah dalam menyelesiakan konflik pertanahan pasca daerah otonom baru, lebih tepatnya di kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.dalam hal ini dprd buton tengah membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik lapangan tangka lawa yang menjadi permasalahan antar keluarga yang menggugat dan tergugat dan fungsi ini dapat diartikan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Fungsi legislasi Dalam Pasal 151 Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Dalam menetapkan program pembentukan Perda kabupaten/kota, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Asset lapangan yang sudah disertifikatkan oleh badan pertanahan yang menjadi konflik yang ada di buton tengah kecematan lakudo bahwa asset tersebut yang suda di wakafkan atau di wariskan untuk masyaraakat lakudo.
PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI SULAWESI TENGGARA 2018 (STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA)
Asmunidar Asmunidar;
Asriani Asriani;
Saidin Saidin
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 02 (2021)
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.445 KB)
|
DOI: 10.52423/calgovs.v2i02.22925
ABSTRAKBadan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 merupakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan pemilu. Bawaslu ini bersifat independen dan tetap, serta dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 sebagai lembaga mandiri yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kelembagaan Bawaslu dalam pemilhan Gubernur dan wakil Gubernur 2018 di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam dengan metode studi pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara dengan informan yaitu anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dumber daya manusia, Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi, penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, pengelolaan sistem lingkungan. Kata Kunci : Bawaslu, Panwas Pemilu, Penguatan Kelembagaan.
STRATEGI POLITIK RELAWAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN TAHUN 2020
Faisal Saputra;
Sartono Sartono;
Asriani Asriani
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 02 (2021)
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.933 KB)
|
DOI: 10.52423/calgovs.v2i02.22928
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi politik relawan yang dilakukan dalam pemilihan bupati Kabupaten Kolaka Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu pengurus Tim Relawan dari masing-msaing pasangan. Baik dari pasangan Tony Herbiansyah-Baharuddin (MILLENIAL BERSATU) maupun dari pasangan Samsul Bahri Majid-Andi Merya (Arus Muda) Untuk memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik Tim Relawan di Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas 3 yaitu gerakan Opini yaitu membangun paradigma berpikir kepada masyarakat agar memilih pasangan yang mereka dukung dengan cara menyampaikan visi-misi pasangan calon, kedua gerakan pendekatan yaitu melakukan pendekatan terhadap konstituen yang dilakukan dalam skala internal misalnya dalam acara-acara keluarga dan yang ketiga adalah gerakan strategi yaitu dengan melakukan tahapan kampanye sesuai dengan regulasi yang diatur oleh KPU. Kata Kunci : Strategi, Strategi Politik, Tim Relawan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERJADINYA MONEY POLITIC PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2019
Marlinda Marlinda;
La Tarifu;
Asriani Asriani
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.919 KB)
|
DOI: 10.52423/calgovs.v1i02.14418
Dalam pemilu legislatif, sering terjadi praktik money politic yang dilakukan oleh para calon legislatif agar dapat terpilih. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya Money Politic pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam Money Politic dan calon anggota legislatif yang telah ditentukan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang ditemukan, kemudian memilih mana yang penting dan perlu dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami.Hasil Penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya Money Politic pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kelurahan Wamelai yaitu 1. Kebiasaan, 2. Tingkat pendapatan pemilih (Ekonomi), 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Faktor Money Politic yang berpengaruh pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kelurahan Wamelai adalah faktor Ekonomi. Hal tersebut dipengaruhi oleh strata ekonomi masyarakat Kelurahan Wamelai yang memang mayoritas masyarakat dengan tingkat ekonomi prasejahtera, sehingga para calon anggota legislatif memanfaatkan keadaan ini untuk mendapat suara masyarakat.
KONTESTASI AKTOR DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA (Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)
Nur Ida;
Muh Amir;
Asriani Asriani
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret
Publisher : Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.157 KB)
|
DOI: 10.52423/calgovs.v2i01.20266
Nur Ida. Skripsi. “Kontestasi Aktor dalam Perumusan Peraturan Desa (Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)”. Dibimbing oleh H. Muh. Amir dan Asriani, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.Permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana Kontestasi Aktor dalam Perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar?Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kec. Pasimasunggu. 2) Mengidentifikasi bentuk dan penyebab kontestasi aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kec. Pasimasunggu. 3) Memahami argumentasi yang dibangun oleh aktor-aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kec. Pasimasunggu.Metode penelitian ini adalah purposive sampling. Metode penelitian purposive sampling dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Teknik Pengumpulan data tediri dari: wawancara, observasi, dan studi dokumen. 2) Teknik analisis data terdiri dari: deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kontestasi aktor dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu bersifat interaksi disasosiatif dengan konteks akses terhadap kebijakan Peraturan Desa serta mekanisme structural and relational access (akses relasional dan struktural). Aktor dalam kontestasi yang terjadi dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Maminasa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Konflik yang terjadi berupa konflik di permukaan yang sebenarnya dapat diatasi dengan komunikasi.Peraturan Desa harusnya mampu memberikan solusi bagi persoalan yang ada di lingkungan desa itu sendiri. Olehnya itu dalam perumusannya diperlukan partipasi dari masyarakat Desa Maminasa serta harus dilakukan secara transparan dan mengakomodir aspirasi masyarakat.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA 2018 (STUDI DESA LAEYA KECAMATAN LAEYA KABUPATEN KONAWE SELATAN)
Susi Sani Fatmawati;
Eka Suaib;
Asriani Asriani
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.007 KB)
|
DOI: 10.52423/calgovs.v1i02.15060
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Laeya Kabupaten Konawe Selatan) Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan DD di Desa Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Laeya masih kurang transparan, hal ini ditandai belum tersedianya akses dokumen, dan keterbukaan proses dalam pengelolaan DD
Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS) Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari
Muh. Deworansyah AR. Abdullah;
Muh Nasir;
Asriani Asriani
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 2, No 1 (2022): Edisi Juli
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.079 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v2i1.26947
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tambahan penghasilan dan kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari, dan (2) untuk mengetahui pengaruh tambahan penghasilan terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi sebanyak 46 orang pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari. Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh tambahan penghasilan terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan pada angka koefisien regresi sebesar 0,655 dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Nilai R (R- Square) sebesar 0,507 menunjukkan pengaruh tambahan penghasilan terhadap kinerja pegawai sebesar 50,7% dan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berarti bahwa tambahan penghasilan yang mencakup prestasi kerja, sasaran kerja, dan perilaku kerja memengaruhi kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.ahan, kesopanan dalam proses pelayanan dan mendahulukan kepentingan para pemohon.Kata kunci : Tambahan Penghasilan, Kinerja, Pegawai.