cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amar Sani
Contact Email
amar@stieamkop.ac.id
Phone
+6285399929080
Journal Mail Official
amar@stieamkop.ac.id
Editorial Address
Alamat Penerbit / Pengelola : Jl. Meranti Raya No.1, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Bata Ilyas Journal of Accounting
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar
ISSN : -     EISSN : 27742555     DOI : https://doi.org/10.37531/bijac
Core Subject : Social,
Social Sciences
Bijac adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan hasil penelitian original pada bidang akuntansi secara holistik. Bijac berkomitmen untuk menerbitkan karya-karya ilmiah berkualitas tinggi di bidang akuntansi dan bidang lain yang terkait yang menggunakan alat analisis dari disiplin ilmu dasar seperti ekonomi, statistik, psikologi, dan sosiologi. Penelitian-penelitian empiris, analitik dan eksperimental dari semua pendekatan dan paradigma, baik normatif maupun positif, akan diterbitkan selama berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dalam akuntansi secara signifikan. Serta metode studi lapangan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ekonomi, faktor eksternal dan internal dalam bidang akuntansi, pengauditan, pengungkapan, pelaporan keuangan, perpajakan, dan sistem informasi serta bidang terkait seperti keuangan perusahaan, investasi, pasar modal, hukum, perikatan, dan informasi ekonomi adalah karya yang potensial diterbitkan pada Bijac.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Akuntansi
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Determinan Adopsi Artificial Intelligence dan Dampaknya terhadap Optimalisasi Sumber Daya Manusia: A Systematic Literature Review Nurhaeni Sikki; Maria Dwi Sartika; Ahmad Johan Hariri; Regita Andrea; Linda Lidyawati; Abdul Lathiif Lardi Kusworo
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12333

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) serta menganalisis kontribusinya terhadap optimalisasi sumber daya manusia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian dilakukan dengan menelaah 20 artikel ilmiah peer-reviewed yang diterbitkan pada periode 2023–2026 dan diperoleh dari berbagai basis data akademik. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi AI dalam MSDM dipengaruhi oleh empat determinan utama, yaitu faktor teknologi, organisasi, sumber daya manusia, serta lingkungan dan etika. Implementasi AI terbukti mampu meningkatkan efektivitas rekrutmen, manajemen talenta, perencanaan tenaga kerja, efisiensi operasional, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data sehingga mendukung optimalisasi sumber daya manusia. Namun demikian, kesiapan organisasi, kompetensi digital karyawan, tata kelola AI yang bertanggung jawab, serta perlindungan privasi dan aspek etika masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi organisasi dalam merancang strategi adopsi AI yang berkelanjutan serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai model adopsi AI yang lebih terintegrasi pada berbagai konteks organisasi. This study aims to identify the determinants influencing the adoption of Artificial Intelligence (AI) in Human Resource Management (HRM) and examine its contribution to Human Resource Optimization through a Systematic Literature Review (SLR). The study reviewed 20 peer-reviewed articles published between 2023 and 2026, retrieved from major academic databases. Articles were selected based on predefined inclusion and exclusion criteria and analyzed using a thematic analysis approach. The findings reveal that successful AI adoption in HRM is influenced by four major determinants: technological, organizational, human, and environmental-ethical factors. Effective AI implementation enhances recruitment, talent management, workforce planning, operational efficiency, and data-driven decision-making, thereby supporting Human Resource Optimization. However, organizational readiness, employee digital competencies, responsible AI governance, data privacy, and ethical considerations remain significant challenges for sustainable AI implementation. These findings provide practical insights for organizations in developing effective AI adoption strategies while offering a foundation for future studies to develop more comprehensive AI adoption frameworks across diverse organizational contexts. Kata kunci: Artificial Intelligence; Manajemen Sumber Daya Manusia; Adopsi AI; Optimalisasi Sumber Daya Manusia; Systematic Literature Review.
Dilema Etis dan Tantangan Klinis Diagnosis Tanpa Pemeriksaan Fisik Pada Layanan Telemedicine Nurhaeni Sikki; Akmal Labib; Marscha Maryuana; Meylarto Rerung; Enny Meilani Yudita; Dzakia Nafis; Indra Festian
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12425

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dilema etis dan tantangan klinis yang dihadapi tenaga medis dalam menegakkan diagnosis serta memberikan preskripsi melalui layanan telemedicine tanpa pemeriksaan fisik langsung. Adopsi telemedicine yang meluas pasca-pandemi menghadirkan pergeseran fundamental dalam praktik kedokteran, yakni hilangnya akses terhadap data pemeriksaan fisik yang selama ini menjadi pilar validasi diagnosis. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis tematik reflektif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semiterstruktur terhadap delapan dokter, terdiri atas dokter umum dan spesialis, yang memiliki pengalaman praktik telemedicine sekurang-kurangnya satu tahun. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, pengecekan anggota, dan jejak audit. Temuan penelitian menunjukkan tiga tema utama, yaitu ketidakpastian klinis akibat ketiadaan palpasi dan auskultasi, tekanan preskripsi untuk memenuhi ekspektasi pasien yang telah membayar layanan, serta mekanisme defensif berupa edukasi ketat dan rujukan dini ke instalasi gawat darurat. Ketegangan inti yang muncul adalah konflik antara prinsip beneficence dalam bentuk kecepatan akses dengan prinsip non-maleficence dalam bentuk kehati-hatian menghindari cedera. Penelitian menyimpulkan bahwa diagnosis tanpa pemeriksaan fisik menempatkan dokter pada beban moral dan risiko klinis yang tinggi, sehingga diperlukan pedoman klinis spesifik per gejala, penguatan tata kelola peresepan, dan kepastian perlindungan hukum pada praktik kedokteran jarak jauh.This study explores the ethical dilemmas and clinical challenges faced by medical practitioners in establishing diagnoses and issuing prescriptions through telemedicine services without direct physical examination. The widespread post-pandemic adoption of telemedicine has introduced a fundamental shift in medical practice, namely the loss of access to physical examination data that has long served as a pillar of diagnostic validation. The study employed a qualitative descriptive approach with reflexive thematic analysis. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with eight physicians, comprising general practitioners and specialists, each with at least one year of telemedicine practice experience. Data trustworthiness was maintained through source triangulation, member checking, and an audit trail. The findings reveal three principal themes: clinical uncertainty arising from the absence of palpation and auscultation, prescription pressure to meet the expectations of fee-paying patients, and defensive mechanisms in the form of stringent patient education and early referral to emergency departments. The core tension is a conflict between the principle of beneficence, expressed as speed of access, and the principle of non-maleficence, expressed as caution to avoid harm. The study concludes that diagnosis without physical examination places physicians under considerable moral burden and clinical risk, thus requiring symptom-specific clinical guidelines, strengthened prescribing governance, and legal-protection certainty in remote medical practice. Kata Kunci: telemedicine; dilema etis; diagnosis; pemeriksaan fisik; beban moral; penelitian kualitatif
Kinerja Keuangan Pasca-Merger dan Akuisisi: Tinjauan Literatur tentang Managerial Hubris, Premi Akuisisi, dan Risiko Impairment Goodwill Urmila AzZahra; Ainun Zakinah; Hasriani Hasriani; Andi Muhammad Fatwa; Ismartono Balango; Muchriana Muchran
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12386

Abstract

Merger dan akuisisi (M&A) bertujuan menciptakan sinergi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing perusahaan. Namun, manfaat ekonomi pasca-M&A tidak selalu terealisasi karena keberhasilan transaksi dipengaruhi oleh kualitas keputusan investasi, ketepatan valuasi, dan kemampuan integrasi. Penelitian ini bertujuan menyintesis hubungan antara managerial hubris, premi akuisisi, goodwill, risiko impairment, dan kinerja keuangan pasca-M&A. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 10 artikel utama periode 2021–2025 yang dianalisis secara tematik dan naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa managerial hubris dapat mendorong estimasi sinergi yang terlalu optimistis dan pembayaran premi akuisisi yang tinggi, sehingga meningkatkan nilai goodwill dan risiko impairment ketika manfaat ekonomi yang diproyeksikan tidak terealisasi. Pengalaman akuisisi juga tidak secara otomatis meningkatkan kinerja, tetapi perlu diubah menjadi pembelajaran organisasi dan kapabilitas integrasi. Selain itu, kompetensi manajerial dan tata kelola berperan dalam meningkatkan kualitas keputusan dan membatasi diskresi dalam pelaporan goodwill. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam menganalisis kinerja pasca-M&A dengan menghubungkan perilaku manajerial, kualitas valuasi, realisasi sinergi, goodwill, dan tata kelola perusahaan.Mergers and acquisitions (M&A) are corporate growth strategies aimed at creating synergies, improving efficiency, and strengthening firms’ competitive positions. However, the expected economic benefits of M&A are not always realized, as transaction outcomes depend on the quality of investment decisions, valuation accuracy, and post-acquisition integration capabilities. This study aims to synthesize the relationships among managerial hubris, acquisition premiums, goodwill, impairment risk, and post-M&A financial performance. A Systematic Literature Review (SLR) approach was employed to analyze 10 key articles published between 2021 and 2025. The selected studies were synthesized using thematic and narrative analysis. The findings indicate that managerial hubris may lead to overly optimistic synergy estimates and excessive acquisition premiums, thereby increasing recognized goodwill and the risk of impairment when projected economic benefits fail to materialize. Acquisition experience does not automatically improve performance; rather, it must be transformed into organizational learning and effective integration capabilities. Managerial competence and corporate governance mechanisms also play important roles in improving decision quality and constraining managerial discretion in goodwill reporting. This review highlights the importance of an integrated approach to understanding post-M&A performance by linking managerial behavior, valuation quality, synergy realization, goodwill consequences, and corporate governance mechanisms.
Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kcp Makassar Veteran Asrianti Latif; Hariany Idris; Nur Afiah
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran berdasarkan PSAK 102. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi. Pembiayaan murabahah menggunakan mekanisme berdasarkan pesanan, sehingga pengadaan barang dilakukan setelah adanya permintaan nasabah. Secara umum, penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun transaksi murabahah tanpa pesanan belum diterapkan karena menyesuaikan kebijakan operasional dan karakteristik pembiayaan bank. This study aims to analyze the compliance of the implementation of Islamic accounting for murabahah financing at Bank Syariah Indonesia Makassar Veteran Sub-Branch Office (KCP Makassar Veteran) with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102. This research employed a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Islamic accounting for murabahah financing complies with PSAK No. 102, covering the aspects of recognition and measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions. The bank applies an order-based murabahah financing mechanism, whereby goods are procured only after receiving a customer's request. Overall, the implementation of Islamic accounting for murabahah financing at Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran complies with PSAK No. 102, although non-order-based murabahah transactions have not been implemented due to the bank's operational policies and financing characteristics.
Pengaruh Kualitas Audit Dan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Muhamad Teguh Satria; Nunung Nuryani; Zaenal Arifin
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12481

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas audit, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif verifikatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling terhadap 36 perusahaan sektor energi, menghasilkan 180 observasi selama periode pengamatan lima tahun. Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel dengan bantuan program EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan dengan kemampuan menjelaskan sebesar 12,15% variasi kecurangan laporan keuangan (adjusted R²), sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, bukan sekadar keberadaan strukturnya.This study analyzes the effect of audit quality, independent commissioners, audit committee, and institutional ownership on financial statement fraud in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020-2024.This study uses a quantitative descriptive-verificative approach with secondary data from annual reports and financial statements. The sample consists of 36 energy sector companies selected through purposive sampling, yielding 180 observations. Hypothesis testing was conducted using panel data regression with EViews 13.The results show that independent commissioners and the audit committee have a negative and significant effect on financial statement fraud, while audit quality and institutional ownership have no significant effect. Simultaneously, all four variables have a significant effect, explaining 12.15% of the variation in financial statement fraud (adjusted R-squared), with the remainder explained by factors outside the model. These findings confirm that oversight effectiveness depends more on the quality of implementation than on the mere existence of governance structures.Kata Kunci: Kualitas Audit; Komisaris Independen; Komite Audit; Kepemilikan Institusional; Kecurangan Laporan Keuangan
Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Penjualan Skincare Beretiket Biru Secara Ilegal dan Dampaknya Terhadap Keamanan Konsumen Nurhaeni Sikki; Hevi Putriani; Shelny Ponge; Fauzia Azhari SR; Rizka Mardhia Harni; Selma Zakia Az-Zahra; Chindy Paniati Goutama Lay
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12390

Abstract

Penjualan skincare beretiket biru secara ilegal masih banyak ditemukan di masyarakat dan menimbulkan permasalahan terkait etika bisnis serta keamanan konsumen. Produk ini umumnya dipasarkan sebagai krim racikan dokter atau produk eksklusif, namun sering kali tidak memiliki izin edar resmi dan informasi yang memadai mengenai kandungan maupun risiko penggunaannya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk pelanggaran etika bisnis dalam penjualan skincare beretiket biru ilegal serta dampaknya terhadap keamanan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Sebanyak 13 partisipan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman menggunakan skincare beretiket biru selama minimal tiga bulan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai legalitas, kandungan, dan risiko penggunaan produk. Motivasi utama penggunaan adalah keinginan memperoleh hasil yang cepat, mengatasi masalah kulit, serta pengaruh media sosial, testimoni, dan rekomendasi dari lingkungan sekitar. Pengguna melaporkan berbagai efek samping, seperti iritasi kulit, breakout, kulit sensitif, ketergantungan produk (rebound effect), hingga kerusakan kulit jangka panjang. Penelitian juga menemukan adanya pelanggaran etika bisnis berupa kurangnya transparansi informasi, praktik overclaim, serta minimnya penyampaian risiko produk kepada konsumen. Partisipan menilai bahwa penjualan skincare ilegal berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan dan ekonomi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan BPOM. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam praktik bisnis skincare guna meningkatkan perlindungan konsumen serta menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat. The illegal sale of blue-label skincare products remains widespread and raises significant concerns regarding business ethics and consumer safety. These products are commonly marketed as physician-compounded creams or exclusive skincare products; however, many lack official distribution permits and adequate information regarding their ingredients and potential risks. This study aimed to explore business ethics violations in the sale of illegal blue-label skincare products and their impact on consumer safety. A qualitative study with a phenomenological design was employed. Thirteen participants were selected using purposive sampling based on their experience of using blue-label skincare products for at least three months. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using a phenomenological approach. The findings revealed that most participants had limited knowledge regarding product legality, ingredients, and potential risks. The primary motivations for using these products included the desire to achieve rapid results, address skin problems, and the influence of social media, testimonials, and recommendations from peers. Participants reported various adverse effects, including skin irritation, breakouts, increased skin sensitivity, product dependency (rebound effect), and long-term skin damage. The study also identified several business ethics violations, including a lack of transparency, overclaim practices, and inadequate disclosure of product risks to consumers. Participants perceived the sale of illegal skincare products as potentially harmful, causing both health and economic losses, and emphasized the need for stricter supervision by the government and BPOM. This study highlights the importance of implementing the principles of honesty, transparency, and responsibility in skincare business practices to strengthen consumer protection and ensure product safety in the marketplace.
Work-Life Balance Dan Implikasinya Terhadap Loyalitas Serta Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Pribadi Bandung Nurhaeni Sikki; Eunice Shaloom Kurniawan; Endro Antono; Siska Indriani; Nia Kurniati
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12505

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik work-life balance (WLB) serta implikasinya terhadap loyalitas dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di Sekolah Pribadi Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 10 partisipan dengan masa kerja 4–24 tahun. Analisis tematik menunjukkan bahwa responden menjaga WLB dengan memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi secara tegas. Dukungan sosial dari rekan kerja dan manajemen menurunkan turnover intention setelah masa adaptasi sehingga meningkatkan loyalitas. Selain itu, kesejahteraan pribadi berdampak positif terhadap produktivitas dan kualitas layanan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis berperan penting dalam meningkatkan loyalitas dan kinerja. Sekolah disarankan memperkuat dukungan melalui kebijakan beban kerja yang adil serta penyediaan lingkungan kerja yang ramah keluarga.This study examines work–life balance (WLB) practices and their implications for employee loyalty and performance among teachers and educational staff at Pribadi Bandung School. A qualitative approach was employed through semi-structured interviews with ten participants who had 4–24 years of work experience. Thematic analysis revealed that participants maintained WLB by establishing clear boundaries between work and personal life. Strong support from colleagues and school management reduced turnover intention after the initial adaptation period, thereby strengthening employee loyalty. Personal well-being also positively influenced productivity and the quality of educational services. These findings highlight the importance of psychological well-being in enhancing employee loyalty and performance. Schools are therefore encouraged to implement fair workload policies and family-friendly workplace practices.Kata Kunci: Work-Life Balance, Loyalitas Karyawan, Kinerja Karyawan, Manajemen Sumber Daya Manusia.
Analisis Geopolitik Selat Hormuz Pada Kenaikan Harga Obat dan Implikasi Produktivitas Kerja SDM Rumah Sakit Nurhaeni Sikki; Inggrid Dwi Anggraeni; Abtalia Erce Totononu; Puput Putri Maulana; Kevin Stevano Roring; Farida Irma Pakpahan
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara disrupsi geopolitik di Selat Hormuz dengan kenaikan harga obat serta implikasinya terhadap produktivitas kerja SDM rumah sakit. Sektor ekonomi dunia masih mengandalkan energi fosil berupa minyak untuk melakukan kegiatan ekonomi dan logistik. Pemblokadean selat hormuz yang disebabkan konflik antara Iran-Israel-Amerika menimbulkan terganggunya jalur distribusi logistik dan minyak yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia. Hal ini berujung pada meningkatnya biaya operasional produksi berbagai barang dan jasa terutama pada obat obatan medis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode Systematic Literature Review. Hasil menunjukkan bahwa gangguan rantai pasok global memicu inflasi biaya farmasi yang berdampak pada kebijakan efisiensi rumah sakit, terutama pada sektor SDM. seperti rasionalisasi beban kerja, pemotongan insentif, hingga penundaan pengadaan alat pelindung diri (APD) atau obat esensial. Secara psikologis dan profesional, kondisi ini terbukti menurunkan motivasi kerja, menghambat efikasi diri, dan meningkatkan risiko burnout yang akut pada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi MSDM adaptif untuk menjaga produktivitas kerja. This study aims to analyze the relationship between geopolitical disruptions in the Strait of Hormuz and rising drug prices and their impact on the productivity of hospital human resources. The global economic sector still relies on fossil fuels in the form of oil for economic and logistical activities. The blockade of the Strait of Hormuz caused by the conflict between Iran, Israel, and the United States disrupted logistics and oil distribution channels, leading to an increase in global oil prices. This culminated in increased operational costs for the production of various goods and services, especially medical drugs. The study used a qualitative approach through the Systematic Literature Review method. The results show that global supply chain disruptions trigger pharmaceutical cost inflation, which impacts the efficiency of hospital policies, particularly in the HR sector, such as workload rationalization, incentive cuts, and delays in the procurement of personal protective equipment (PPE) or essential medicines. Psychologically and professionally, this condition has been shown to reduce work motivation, hinder self-efficacy, and increase the risk of acute burnout in healthcare workers. Therefore, adaptive HR strategies are needed to maintain work productivity. Kata Kunci: Geopolitik, Selat Hormuz, Harga Obat, Rantai Pasok Global, Manajemen Sumber Daya Manusia, Produktivitas Kerja, Rumah Sakit.
Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Dalam Pemberdayaan IKM untuk Meningkatkan Daya Saing Evi Arief Syarifudin; Nurhaeni Sikki
Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/bijac.v7i2.12547

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk meningkatkan daya saing pada tahun 2025, dengan fokus pada implementasi digitalisasi pemasaran, sertifikasi produk, peningkatan kapasitas usaha, dan penerapan model kolaborasi multipihak Octa Helix. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles & Huberman (2014), dilengkapi analisis IFAS–EFAS untuk menentukan posisi strategis IKM dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode serta validasi informan (member check). Skor IFAS–EFAS masing-masing sebesar 2,70 dan 2,75 menempatkan IKM Kota Bandung pada kuadran strategi pertumbuhan (growth strategy). Fasilitasi digitalisasi meningkat 150% (dari 40 menjadi 100 IKM), cakupan sertifikasi produk tumbuh 52% (dari 125 menjadi 190 IKM), dan realisasi ekspor meningkat menjadi 327,11 juta US$ di tengah tekanan kebijakan tarif global. Model Octa Helix yang melibatkan delapan aktor—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, lembaga keuangan, lembaga pendukung, dan masyarakat—telah diimplementasikan secara efektif dan terbukti memperkuat inovasi, akses pasar, serta keberlanjutan usaha IKM Kota Bandung. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi multipihak yang terintegrasi merupakan prasyarat utama bagi pemberdayaan IKM yang berkelanjutan. Pengambil kebijakan perlu memprioritaskan percepatan onboarding digital marketing, penyederhanaan prosedur sertifikasi produk, penguatan ekosistem sentra industri, serta formalisasi kerangka kolaborasi Octa Helix guna mempertahankan daya saing IKM di tengah ketidakpastian ekonomi global.This study examines the strategic role of the Department of Trade and Industry (Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Disdagin) of Bandung City in empowering Small and Medium Industries (IKM) to improve competitiveness in 2025, with emphasis on digitalization, product certification, capacity-building, and the implementation of the Octa Helix multi-stakeholder collaboration model. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Data analysis followed the interactive model of Miles & Huberman (2014), supplemented by IFAS–EFAS analysis to determine strategic positioning and SWOT analysis to formulate development strategies. Data validity was ensured through source and method triangulation. IFAS–EFAS scores of 2.70 and 2.75 respectively place Bandung's IKM in the growth strategy quadrant. Digitalization facilitation increased from 40 to 100 IKM (150%), product certification coverage grew from 125 to 190 IKM (52%), and export realization rose to USD 327.11 million despite global trade pressures. The Octa Helix model—encompassing government, academia, business actors, community, media, financial institutions, supporting institutions, and society—has been effectively operationalized in Bandung's IKM ecosystem and shown to strengthen innovation, market access, and business sustainability. The findings confirm that integrated multi-stakeholder collaboration is essential for sustainable IKM empowerment. Policymakers should prioritize accelerating digital marketing onboarding, streamlining certification procedures, strengthening industrial cluster ecosystems, and formalizing Octa Helix collaboration frameworks to sustain IKM competitiveness in the face of global economic uncertainty.

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2026) Vol 7, No 1 (2026) Vol 6, No 3 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 3 (2024): November Vol 5, No 2 (2024): Juli Vol 5, No 1 (2024): Maret Vol 4, No 3 (2023): November Vol 4, No 2 (2023): Juli Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol 3, No 3 (2022) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue