cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Gelora Mahardika
Contact Email
ahmad.gelora@uinsatu.ac.id
Phone
+6281392828511
Journal Mail Official
legacy.uinra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ISSN : -     EISSN : 2776205X     DOI : https://doi.org/10.21274/legacy
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
LEGACY: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan is a scientific journal contains original works from lecturers, researchers, students, and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of constitutional law. This journal publishes twice in a year on March and August, which spread throughout Indonesia and South East Asia in printed and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN LARANGAN PENGRUSAKAN UANG KERTAS (PERILAKU VANDALISME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Syuhada, Meida Nur Fadila; Jenica, Shazanda Putri
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku seorang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan, memotong atau memperparah kerusakan pada uang kertas dengan niat menyebabkan kerugian pada orang lain merupakan bentuk tindakan pidana dalam pengrusakan atau vandalisme terhadap uang kertas yang dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode studi yuridis normatif. Studi ini menggunakan data yaitu data primer, sekunder, dan tersier serta penelitian kepustakaan dan study dokumen yang relevan. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data lengkap dan sistemistik mengatur interaksi antara berbagai jenis data. Dengan mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pengrusakan uang kertas pada UU No. 7 Tahun 2011, bagaimana dasar pengaturan tentang pengrusakan uang kertas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan uang kertas. Didasarkan pada temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengrusakan uang kertas yang dijelaskan dalam Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengubah bentuk, atau ukuran fisik dari uang aslinya, seperti membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, atau mengubah nilai uang dengan maksud merendahkan kehormatan uang, termasuk tindakan pidana, ialah tindakan melawan hukum.
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SUMBER HUKUM DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 Fridayanti, Dwi
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum atau final dan tidak ada upaya hukum atau binding. Meskipun tidak ada upaya hukum dalam putusannya, namun eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sumber hukum masih abu-abu. Yurisprudensi memiliki fungsi yang penting di Indonesia, tetapi belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum baik secara teori maupun praktik. Penelitian ini akan mengkaji dan mengaitkan kedudukan Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 dalam sumber hukum di Indonesia. Putusan MK a quo berkaitan dengan parlementery threshold, yakni ambang batas jumlah kursi partai politik di DPRD di dalam pemilihan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 berperan dalam perubahan norma hukum di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terkait jurnal, buku, dan studi kepustakaan yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait kedudukan Putusan MK terhadap sistem hukum di Indonesia dengan memberikan studi kasus terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024.
URGENSI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DAERAH Firahayu, Luthfi
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah adalah termasuk sesuatu hal yang sangat penting agar terwujudnya regulasi yang aktif serta sesuai dengan keperluan daerah tersebut. Tidak mungkin suatu peraturan undang-undangan dapat di terima dan dilakukan secara baik jika dalam pembentukannya tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat. Pada dasarnya, Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan masyarakat hak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan/atau tertulis tentang proses legislasi, termasuk diskusi publik, seminar, lokakarya, kunjungan kerja, sosialisasi, dan rapat dengar pendapat umum. artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum yang berada di daerah. Hasil dari penelitiaan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kualitas produk hukum akan tetapi juga memperkokoh pondasi pemerintahan dalam penerapan peraturan. Kemudian partisipasi masyarakat juga mampu menurunkan penolakan masyarakat terhadap peraturan yang telah diterapkan. Artikel ini menyimpukan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum di daerah sangat penting untuk melahirkan aturan-aturan atau kebijakan yang lebih peka dan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANDINGAN DELTRAS SIDOARJO MELAWAN PERSIBO BOJONEGORO DI LIGA 2 DALAM KERANGKA LEX SPORTIVA Mahardika, Ahmad Gelora
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertandingan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro di Liga 2 Indonesia musim 2024/2025 memunculkan kontroversi terkait pembatalan gol Persibo oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI, yang dianggap bertentangan dengan laws of the game. Kontroversi ini memicu kerusuhan yang melibatkan pemain dan suporter, serta memunculkan masalah terkait implementasi asas lex sportiva. Artikel ini menganalisis keputusan Komdis, Komite Banding (Komding), dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) berdasarkan regulasi sepak bola nasional dan internasional. Hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap laws of the game, Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Keputusan Komdis dan Komding menimbulkan ambiguitas, sehingga memengaruhi kredibilitas PT LIB sebagai eksekutor keputusan. Studi ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase seperti Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) atau Court of Arbitration for Sport (CAS), guna memastikan keadilan substansial dalam sepak bola Indonesia
PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BAGI KORBAN PEMERKOSAAN UNTUK MENCEGAH KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD) PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN Fitriani, Elsa Lailatul; Rohmawati, Rohmawati
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of rape can result in an unwanted pregnancy, which is a significant issue for the victim. This article presents research on regulations for access to emergency contraceptive services and women's absolute justice perspectives on the use of emergency contraception to prevent unwanted pregnancies in cases of rape. This study employs a juridical-normative approach and content analysis to demonstrate that Law Number 12 of 2022 and the Algorithm ic Rules for Health Service Management by the Indonesian Ministry of Health in 2021 have regulated access to emergency contraception. Furthermore, the legality of the use of emergency contraception has been guaranteed in Government Regulation No. 61/2014, article 24, and Minister of Health Regulation No. 21/2021, article 30. The provision of emergency contraception services for victims has successfully reflected the conditions of true justice for women, through efforts to protect women from the risk of unwanted pregnancies and reduce the impact of stigma and violence in the social sphere that often occurs to rape victims.
RIVAL UNDER ONE ROOF: LEGAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES ON STATE-OWNED ENTERPRISE SUBSIDIARIES IN INDONESIA’S INTERNET SERVICE PROVIDER SECTOR Yulidar, Ardiyantoro Muhammad
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

When public entities compete under the same state roof, the lines between national service and commercial ambition blur. In Indonesia’s internet service provider (ISP) sector, subsidiaries of state-owned enterprises (SOEs)—including ICONNET (PLN), PGNCOM (Pertamina), and JMRB (Jasa Marga) —have entered commercial markets, often overlapping with private actors. While their expansion is framed as part of national digital infrastructure development, it raises institutional and legal tensions related to role boundaries, governance neutrality, and market efficiency. This study applies a normative legal approach, supported by institutional economic theory—particularly comparative advantage and institutional specialization —to evaluate whether such activities are consistent with public mandates and regulatory frameworks. Drawing on Law No. 1/2025, Government Regulation No. 72/2016, and Government Regulation No. 46/2021, the paper identifies sectoral misalignment and structural ambiguities that threaten competitive neutrality. It concludes with policy recommendations for clarifying institutional roles, reinforcing infrastructure-sharing governance, and ensuring that public investment aligns with long-term market integrity.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PEMBELI HANDPHONE HASIL CURIAN BERDASARKAN PERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 Putri, Erya Intan Virnanda; Aven, Ghina Salsabila
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growing trade of second hand smartphones through digital platforms has inadvertently enabled the circulation of stolen goods, particularly from theft. Many buyers unknowingly purchase these items and risk prosecution under Article 480 of the Indonesian Criminal Code on fencing. This creates a legal imbalance, especially in proving the element of intent (mens rea) in buyers acting in good faith. This study examines the effectiveness of applying restorative justice to buyers of stolen phones who lack criminal intent, based on Indonesian Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020. Using a normative legal approach, the research analyzes laws, legal theories, and restorative justice principles. Findings indicate that restorative justice can offer a more humane and fair alternative to conventional prosecution, provided certain conditions are met such as the absence of a criminal record, a peaceful agreement between parties, and restitution to the victim. However, its practical application remains limited due to structural challenges and a lack of awareness among law enforcement and the public. Therefore, a more inclusive legal policy is needed to extend restorative justice to third parties who are not directly involved in crimes but are legally affected under the current system.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTARAM MASYARAKAT DI KAWASAN TEROWONGAN NUR MENTAYA Arifudin, Arifudin; Bangas, Karlinae D; Januardy, Ivans
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the role of the Regional Government in handling disturbances of public order and community tranquility, focusing on the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 of Kotawaringin Timur Regency in the strategic area of the Nur Mentaya Tunnel. The context of regional autonomy demands local governments to realize a safe and orderly community life, with the Public Order Agency (Satpol PP) as the frontline enforcement of regional regulations. The Nur Mentaya Tunnel area, as a vital public space, requires strict supervision to prevent disturbing behaviors. Therefore, this research aims to analyze the legal basis of Regional Regulation Number 10 of 2021, the role of local law enforcement actors (including the Integrated Team), as well as the legal challenges in enforcing public order disturbances. This research analyzes the role of the Regional Government in handling disturbances of public order and community tranquility, focusing on the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 of Kotawaringin Timur Regency in the strategic area of the Nur Mentaya Tunnel. The context of regional autonomy demands local governments to realize a safe and orderly community life, with the Public Order Agency (Satpol PP) as the frontline enforcement of regional regulations. The Nur Mentaya Tunnel area, as a vital public space, requires strict supervision to prevent disturbing behaviors. Therefore, this research aims to analyze the legal basis of Regional Regulation Number 10 of 2021, the role of local law enforcement actors (including the Integrated Team), as well as the legal challenges in enforcing public order disturbances.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang) Khoirunnissa, Zahra; Gagarin, M Gary; Abas, Muhammad
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug abuse constitutes a critical issue that impacts not only individuals but also society at large. As a criminal offense categorized as an extraordinary crime, its resolution requires a legal approach that goes beyond merely punitive measures. This study examines the role of the Karawang District Prosecutor's Office in implementing a restorative justice approach toward drug offenders, based on the Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 and the Guidelines of the Attorney General Number 18 of 2021. A juridical-empirical approachwas employedto analyze theactual legal practices inthe field, with datacollectedthrough interviews andlegal documents. The findings indicate that although restorative justice has begun to be implemented, its application in drug abuse cases remains very limited and faces several challenges, including lengthy procedures, inter-agency coordination issues, time constraints, and a lack of public understanding. This study highlights the crucial role of prosecutors as dominus litis in directing cases towardrehabilitation, as well as the need to strengthen institutional synergy and public education to achieve a more humane and solution- oriented form of justice. The case study of the Karawang District Prosecutor’s Office demonstrates that restorative justice holds significant potential as an alternative mechanism for resolving cases in a more equitable and recovery-focused manner.

Page 5 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022 Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022 Vol 1 No 2 (2021): Edisi Agustus 2021 Vol 1 No 1 (2021): Edisi Maret 2021