cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Gelora Mahardika
Contact Email
ahmad.gelora@uinsatu.ac.id
Phone
+6281392828511
Journal Mail Official
legacy.uinra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ISSN : -     EISSN : 2776205X     DOI : https://doi.org/10.21274/legacy
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
LEGACY: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan is a scientific journal contains original works from lecturers, researchers, students, and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of constitutional law. This journal publishes twice in a year on March and August, which spread throughout Indonesia and South East Asia in printed and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika; Rizky Saputra
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.373 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.1-19

Abstract

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi proseduralnya. Padahal, eksistensi Ibu Kota bagi suatu negara amatlah penting terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status Ibu Kota Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis sebab beberapa sektor seolah dikebut tanpa adanya pertimbangan yuridis lantaran belum disahkannya undang-undang yang mengatur perihal pemindahan IKNB tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah solusi yang tepat guna mengantisipasi masalah yuridis pemindahan IKNB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah yuridis normatif.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PERAN SENTRAL PENGEMBAN ADAT DI DUSUN SADE LOMBOK TENGAH Nurlalili Rahmawati; Fildzah Izzah Ishmah
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.252 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.20-33

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi akan keberadaan desa adat. Dalam konteks kenegaraan, Salah satu unsur pembentuk Negara Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Lebih dari itu pengemban adat di dusun Sade Lombok Tengah juga mempunyai peran penting dalam meningkatan taraf ekonomi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi salah satunya berasal dari pemanfaatan potensi pariwisata desa adat. Pengembangan pariwisata desa adat, juga harus disesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakat, agar keasliannya tetap terjaga dan tidak merusak kearifan ekonomi lokal, yang menjadi ciri khas utama. Peningkatan taraf ekonomi suatu masyarakat, tidak bisa hanya bergantung kepada kemampuan dan inisiatif masyarakat adat saja, tetapi harus didukung oleh pemangku adat dan kepala desa adat yang menjadi figur utama untuk didengarkan serta ditaati. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang diinisiasi oleh pemangku adat agar dapat mengoptimalisasi kualitas taraf ekonomi. Serta harus adanya analisa mendalam terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan, maupun penurunan kualitas taraf ekonomi masyarakat melalui desa wisata.
POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM POLEMIK PERJANJIAN BILATERAL RI-SINGAPURA Iska Hardeka
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.401 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.34-57

Abstract

Sejumlah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah masyarakat. Polemik muncul khususnya terhadap perjanjian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan perjanjian kerja sama pertahanan antar kedua negara yang termasuk dalam paket perjanjian yang ditandatangani saat itu. Beberapa tokoh, baik dari kalangan akademisi maupun politisi telah mengkritisi kedua perjanjian tersebut yang disinyalir akan merugikan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, bahkan mengancam kedaulatan Indonesia. Polemik tersebut terus meluas dan menjadi “bola liar” bagi opini publik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat belum melakukan tindakan yang berarti untuk meredam polemik tersebut. Padahal, posisi DPR sangat strategis, sebab di samping ia memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan Pemerintah, dalam konteks ini, DPR juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perjanjian internasional sehingga posisi lembaga tersebut sangat menentukan berlaku tidaknya paket perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara tersebut. DPR juga berhak untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang benar bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang tengah berlangsung tersebut.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Ahmad Gelora Mahardika
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.536 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.58-85

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk regulasi yang menggunakan metode omnibus law menciptakan problematika baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Problematika tersebut adalah ditiadakannya konsep tanggung jawab mutlak sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Padahal, penyelesaian sengketa dengan model tanggung jawab mutlak terbukti mampu menyelesaiakan sejumlah persoalan terkait kerusakan lingkungan hidup antara lain kebakakaran hutan dan lahan. Selain itu, peniadaan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip SDGs yang menjadi salah satu cita bangsa untuk kedepannya. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakan implikasi penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja terhadap lingkungan hidup di era sustainable development goals. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis artikel ini adalah penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup di Indonesia.
POLEMIK KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI PERJANJIAN BAKU PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF Reni Dwi Puspitasari
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.14 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.86-101

Abstract

Dalam aktifitas keseharian tak bisa dipungkiri selalu berkaitan dengan orang lain terlebih dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan inilah kita bersinggungan dengan orang lain dalam bentuk transaksi yang mempunyai akibat hukum pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban ini termuat dalam bentuk perjanjian, yang mana seringkali dipakai adalah klausul baku. Penggunaan klausul baku ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan proses penjualan, memastikan adanya standarisasi layanan bagi seluruh konsumen dan mengurangi potensi pengambilan keputusan yang tidak tepat dengan mengabaikan diskresi dari permintaan negosiasi langsung dengan konsumen. Akan tetapi dalam implementasi klausula baku masih banyak pelaku usaha yang memuat klausul eksonerasi dalam perjanjian baku sehingga dapat merugikan konsumen dan membuat posisi konsumen tidak seimbang. Hal ini tentu menciderai keadilan restoratif bagi konsumen.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH DALAM BIDANG PERBANKAN SEBAGAI CYBER CRIME Putri Wahyu Widayanti
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.823 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime. Penelitian ini membahas mengenai modus operandi yang sering digunakan dalam tindak pidana pencurian data pribadi nasabah secara cyber crime, pengaturan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaanHasil penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia menyebabkan adanya perkembangan kejahatan baru pula yang dapat dilakukan secara virtual yaitu cyber crime. Cyber crime yang terjadi di bidang perbankan ini adalah kasus pencurian data pribadi yang mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pengaturan UU ITE,KUHP dan juga UU Perbankan. Kejahatan tindak pidana perbankan dalam penelitian ini dapat dicegah menggunakan 2 (dua) cara yaitu secara penal policy dan non penal policy.
ANALISA PEMICU TERJADINYA AKTIVITAS IMPOR DAN EKSPOR ILEGAL YANG BERDAMPAK PADA STABILITAS KEUANGAN NEGARA Karunia Fitri Rahmadani
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.1 KB)

Abstract

Aktivitas impor dan ekspor ilegal di Indonesia menjadi perkara yang sudah sangat berurat dan berakar, dimana perkara tersebut masuk ke dalam kawasan kepabeanan. Di Indonesia, dari segi yuridis, kepabeanan sendiri telah memiliki payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kepabeanan tersebut diawasi oleh JDBC. Akan tetapi meski secara yuridis telah memiliki aturan, hal tersebut tidak memberi jaminan akan terhindarnya negara dari adanya tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut dikarenakan, selain pada penegak hukumnya, dari segi yuridisnya, masih ada beberapa pasal yang masih multitafsir hingga memicu terjadinya aktivitas impor dan ekspor ilegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Aktivitas impor dan ekspor ilegal sendiri sangat berdampak pada stabilitas keuangan negara, mengingat sektor pabean cukup banyak menyumbangkan pendapatan bagi negara. Meski UU Kepabeanan telah memberikan landasan hukum akan kepabeanan, namun masih ada pasal-pasal yang multitafsir hingga memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut.
KONSEPSI PENGATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA BERBASIS PEMULIHAN EKONOMI Rizky Saputra
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.399 KB)

Abstract

Pandemi covid-19 telah berdampak besar pada lahirnya krisis keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di antara faktor yang mengakibatkan kontraksi tersebut yakni berkurangnya penerimaan negara terlebih dari sektor perpajakan. Maraknya pemutusan hubungan kerja, penurunan omzet usaha masyarakat, hingga keterpurukan finansial di semua lini akibat pembatasan sosial selama pandemi ini menjadi sebab pokok rendahnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu langkah besar yang dilakukan Pemerintah dalam mengurai masalah ini adalah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, langkah tersebut dinilai justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adalah ketidakpastian hukum serta ketidaksetaraan (inequality) yang berpotensi melahirkan ketimpangan di tengah masyarakat yang tengah terpuruk akibat pandemi ini. Oleh sebab itu, konsepsi peraturan perpajakan di Indonesia yang dibuat dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 penulis rasa mutlak perlu dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa ke depan peraturan perpajakan harus disusun ulang dengan mempertimbangkan problem-problem hukum dan realitas yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan amanah yang termaktub dalam konstitusi.
PROBLEMATIKA YURIDIS PENGISIAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika; Sun Fatayati; Ferry Nahdian Furqan
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.687 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 berimplikasi terhadap sejumlah kepala daerah yang selesai masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi tersebut berimplikasi terhadao potensi munculnya penjabat kepala daerah yang tidak dipilih secara demokratis. Hal itu disebabkan, norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan legitimasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat penjabat sementara. Padahal, pasal 18 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua kepala daerah sepatutnya harus dipilih melalui mekanisme yang demokratis. Selain itu, durasi masa jabatan penjabat kepala daerah berpotensi mencapai satu periode masa jabatan. Kondisi ini tentu saja berpotensi menciptakan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah problematika yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis yang dapat peneliti temukan adalah pengisian penjabat daerah bertentangan dengan konstitusi.
KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Markus Marselinus Soge; Rikson Sitorus
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.952 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfokus mengenai pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, namun Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan sehingga menyiratkan adanya pengaturan fungsi Pemasyarakatan yang progresif. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana kajian hukum progresif terhadap fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum progresif. Hasil Penelitian pertama, fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan. Kedua, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mempertahankan status quo sebatas pembinaan tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Ketiga, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku

Page 2 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022 Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022 Vol 1 No 2 (2021): Edisi Agustus 2021 Vol 1 No 1 (2021): Edisi Maret 2021