cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Gelora Mahardika
Contact Email
ahmad.gelora@uinsatu.ac.id
Phone
+6281392828511
Journal Mail Official
legacy.uinra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ISSN : -     EISSN : 2776205X     DOI : https://doi.org/10.21274/legacy
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
LEGACY: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan is a scientific journal contains original works from lecturers, researchers, students, and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of constitutional law. This journal publishes twice in a year on March and August, which spread throughout Indonesia and South East Asia in printed and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI 112/PUU-XX/2022 DALAM PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK Firdaus, Muhammad Rijal
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.26-42

Abstract

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang di layangkan pada 25 Mei 2023, menetapkan atas uji Materiil Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 jo UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pasal 34 undang – undang a quo inkonstitusional secara bersyarat. Syarat yang diberikan Mahakamah Konstitusi adalah akan tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Implikasi dari putusan Mahakamah Konstitusi tersebut menimbulkan problematika dan memunculkan pertanyaan. Penelitian ini akan ditelaah dengan metode yuridis normative, menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan adanya problematika dalam putusan a quo diantaranya, pergeseran konsep Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sebagai negative legislator, minimnya urgensi serta tidak adanya implikasi jelas terhadap desain kelembagaan KPK kedepan dari adanya perpanjangan jabatan pimpinan KPK yang tercermin dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengabulan permohonan dalam putusan a quo. Sehingga ini merupakan sebuah langkah penafsiran pragmatis, dimana direpresentasikan dengan beberapa pertimbangan hukum dalam putusan a quo yang tidak mempertimbangkan dan melakukan telaah mendalam terhadap prospektif dan urgensi kelembagaan KPK.
PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Azmi, Sofia Lulu; Rahmawati, Nulaili
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.43-59

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas peran komnas perempuan dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan menggunakanjenis penelitian yuridis normatif. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan d an melanggar hak asasi manusia, kasuskekerasan seksual seringkali menimpa kepada peremuan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang concern dibidang perlindungan perempuanberperan penting dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pengobatan terhadap kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan Dengan adanyaKomnas Perempuan, para perempuan di Indonesia tidak perlu khawatir untuk mengadukan atau melaporkan suatu kekerasan terhadap perempuan yangterjadi dalam masyarakat. Harapan dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran KomnasPerempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana upaya mereka membawa perubahan positif di masa depan. Komnas perempuanperlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan sebagai makhluk rentan, melakukan kerja sama, memberikan pendidikantentang upaya preventif terhadap kekerasan seksual, dan kolaborasi antar pihak, serta membangun komunitas yang lebi h aman dan inklusif untuk semuaserta pembuat kebijakan lebih aware terhadap kebijakan yang pro terhadap perempuan.
PRAKTIK POLITIK IDENTITAS MENUJU PEMILU 2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI Kholilurohman, Kholilurrohman
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.60-80

Abstract

Politik identitas adalah strategi politik yang menggunakan identitas sosial seperti suku, agama, atau gender untuk memperoleh dukungan elektoral. Artikel ini menjelaskan bagaimana praktik politik identitas mempengaruhi pemilihan umum dan demokrasi. Pemilihan umum 2024 di Indonesia menjadi penting karena praktik politik identitas dapat memengaruhi hasilnya. Partai politik menggunakan identitas etnis atau agama untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan isu-isu penting seperti kebijakan publik atau kinerja pemerintah. Praktik politik identitas berdampak pada demokrasi. Fokus pada identitas dapat mengancam kesatuan sosial dan kohesi nasional. Isu-isu penting seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan bisa terabaikan. Selain itu, praktik politik identitas sering memicu polarisasi dan konflik antar kelompok. Untuk menjaga demokrasi, pemilih harus memilih berdasarkan substansi kebijakan dan kualitas calon, bukan hanya identitas. Partai politik juga perlu mengubah pendekatan mereka, fokus pada isu-isu yang relevan dan membangun kesepahaman antar kelompok. Artikel ini mengeksplorasi praktik politik identitas dalam pemilihan umum 2024 dan dampaknya terhadap demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan substansi kebijakan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tumbuh.
ELIMINASI INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-20 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KENEGARAAN DAN LEX SPORTIVA Mahardika, Ahmad Gelora; Daud, Aidir Amin
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.81-105

Abstract

Pemberian status tuan rumah Piala Dunia u-20 terhadap Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan FIFA terhadap perkembangan sepakbola Indonesia. Akan tetapi, kepercayaan tersebut kemudian harus ternodai dikarenakan adanya penolakan terhadap salah satu tim peserta Piala Dunia u-20 yaitu Israel untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Persoalan muncul dikarenakan penolakan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah yang mempunyai peran vital sebagai penyelenggara Piala Dunia u-20. Hal inilah yang kemudian memaksa FIFA untuk membatalkan status tuan rumah bagi Indonesia dan menyerahkannya kepada Argentina. Argumentasi yuridis yang menjadi dasar penolakan sejumlah kepala daerah tersebut adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan tidak diperbolehkannya aktivitas pengibaran bendera Israel dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Israel dalam kegiatan resmi. Akan tetapi menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah sebenarnya posisi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam sistem hukum Indonesia dan lex sportiva?. Hal itu disebabkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada hakikatnya secara implisit telah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan hukum olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat miskonsepsi dalam memahami relasi antara Undang-Undang Keolahragaan dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN MALAYSIA Fauni, Arini Mayang; A.P.M, Elvina Aurelia; Iswandani, Imaniar Dwi; Salma, Nasywa
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan kemiskinan yang sering terjadi terutama di daerah perbatasan Indonesia, Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Indonesia, sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan PBB. Undang-Undang juga mengatur hak-hak dasar bagi fakir miskin untuk memperoleh kebutuhan pokok. Namun, kemiskinan masih berdampak luas, seperti keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan keluarga. Hal ini juga mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan, Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 20% sesuai amanat undang-undang, karena pendidikan merupakan langkah strategis jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan prinsip-prinsip wirausaha pemerintahan, seperti pemerintah yang katalis, berorientasi hasil, dan berorientasi pasar, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, merupakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Kemiskinan di daerah perbatasan umumnya lebih parah dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan, disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja yang layak. Penanganan kemiskinan di daerah perbatasan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor swasta, serta masyarakat setempat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur yang memadai, serta menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Studi kasus di Jagoi Babang, Kalimantan Barat menunjukkan adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang berdampak pada maraknya aktivitas ilegal seperti human trafficking akibat terbatasnya pengawasan perbatasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif fokus pada analisis hukum, peraturan, dan kebijakan terkait isu kemiskinan di daerah perbatasan, serta menggunakan Penelitian Kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Penulis dapat mengkaji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penanganan kemiskinan di wilayah perbatasan.
IMPLEMENTASI POST MODERNISME DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Mahardika, Ahmad Gelora
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas implementasi postmodernisme dalam integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan umum di Indonesia melalui sistem perundang-undangan. Pendidikan di Indonesia, sejak masa kolonial hingga era reformasi, banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Barat yang terpusat, sementara pendidikan pesantren memiliki karakteristik mandiri yang tidak selalu sesuai dengan standar nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi langkah penting dalam mengakui otonomi pesantren untuk menyusun kurikulum sendiri, sebuah kebijakan yang mencerminkan pendekatan postmodernisme. Postmodernisme menawarkan fleksibilitas, menghargai perbedaan budaya, dan menolak standar tunggal yang berlaku secara universal. Pendekatan ini memungkinkan pesantren untuk tetap mempertahankan metode pengajaran tradisional sekaligus mencerdaskan bangsa dengan cara yang berbeda dari pendidikan umum. Dengan pendekatan ini, pendidikan pesantren diakui sebagai alternatif yang setara dengan pendidikan formal lainnya, memberikan ruang bagi diversifikasi pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Artikel ini menyoroti bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan pesantren mampu berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia tanpa harus mengikuti standar Barat
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERILAKU MEROKOK BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA Oktavia, Lena Trias
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya merupakan salah satu kegiatan yang dapat menurunkan konsentrasi pengendara dalam berkendara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 telah dimuat aturan berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi serta larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan mengenai bahaya perilaku merokok di jalan raya bagi pengendara kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis mengenai perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku merokok saat berkendara di jalan raya merupakan perilaku yang bertentangan dengan UU LLAJ, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Merokok saat berkendara dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Peraturan yang mengatur larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya perlu lebih ditegakkan agar tidak ada lagi pengendara yang merokok saat berkendara di jalan raya. Selain dengan menegakkan undang-undang, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV yang dipasang di beberapa ruas jalan untuk pengawasan yang lebih optimal.
POLITIK HUKUM LARANGAN JOKI SKRIPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK GUNA MENGATASI MARAKNYA FENOMENA TINDAKAN JOKI SKRIPSI Oktasari, Frenty; Muallifin, M. Darin Arif
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara mendalam mengkaji maraknya fenomena joki skripsi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pendekatan normatif dengan fokus pada kajian hukum, penelitian ini mengungkap bahwa tindakan joki skripsi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-psinrip integritas akademik. Kurangnya peraturan yang spesifik dan lemahnya penegakan etika di lingkungan akademik menjadi faktor pendorong utama maraknya fenomena ini. Joki skripsi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, akan tetapi merusak reputasi institusi pendidikan dan merendahkan kualitas lulusan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan politik hukum yang komprehensif dalam mengatasi problematika joki skripsi. Peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku joki skripsi, baik mahasiswa, penyedia jasa, maupun institusi pendidikan yang terlibat. Selain itu, perlu upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas akademik di kalangan civitas akademik. Dengan demikian, diharapkan tindakan joki skripsi dapat ditekan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
EFEKTIVITAS PERUBAHAN ATAS PASAL 7 UU PERKAWINAN TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG Nurfieni, Amrin
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan dinilai sebagai suatu peristiwa yang sakral baik secara agama maupun secara adat. Perkawinan membutuhkan kesiapan yang matang, baik fisik, mental, spiritual dan material. Umur menjadi salah satu persyaratan penting dalam melaksanakan perkawinan. Di Indonesia faktor umur sudah menjadi perhatian, hal ini terbukti dengan regulasi pemerintah tentang perkawinan yang menetapkan batasan umur perkawinan. Batasan umur perkawinan ini diharapkan dapat membatasi jumlah angka perkawinan anak. Perubahan atas Pasal 7 UU Perkawinan merupakan upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan angka perkawinan anak dibawah umur 19 tahun. Akan tetapi salah satu kebijakan dalam UU Perkawinan itu sendiri justru menjadi celah yang mendukung legalnya perkawinan anak, yaitu pemberian dispensasi oleh Pengadilan. Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Ambarawa Kabupaten Semarang pasca pengesahan kebijakan pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun mengalami peningkatan sebesar 268% yaitu dari rata-rata 7,44 per bulan menjadi 19,92 per bulan. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan usia anak masih terjadi meskipun batas usia kawin telah dinaikkan, hal ini terjadi karena seorang anak dibawah usia kawin masih bisa menikah jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Anjarini, Diah; Oktasari, Frenty; Fawaida, Salis; Rajavi, Moch
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2025.5.1.1-28

Abstract

Dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)” . Akan tetapi pada realitanya sering kali terjadi penyalahgunaan izin tingal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing dengan berdasarkan atas Hukum Keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan banyak Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, yang mana kebanyakan dari mereka diberikan sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Mengenai kendala yang sering ditemui dalam menangatasi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu kesulitan bahasa, pembiayaan pemulangan Warga Negara Asing, minimnya sistem keamanan dan petugas imigrasi.

Page 4 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022 Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022 Vol 1 No 2 (2021): Edisi Agustus 2021 Vol 1 No 1 (2021): Edisi Maret 2021