Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
LEGACY: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan is a scientific journal contains original works from lecturers, researchers, students, and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of constitutional law. This journal publishes twice in a year on March and August, which spread throughout Indonesia and South East Asia in printed and online.
Articles
49 Documents
<![CDATA[HAK INFORMASI KONSUMEN ATAS BAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Satrio Wibowo]]>;
<![CDATA[Nuchraha Alhuda Hasnda]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.016 KB)
<![CDATA[Masyarakat memiliki hak untuk tahu tentang informasi terkait berbagai macam bahan pangan yang dipakai dalam sebuah produk pangan. Bahan pangan industri dalam skala rumah tangga yang beredar masih banyak yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan belum tentu aman untuk dikonsumsi yang secara umum beredar bebas di masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk tahu tentang informasi terkait berbagai macam bahan pangan yang dipakai dalam sebuah produk pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga tidak mencantumkan semua informasi terkait dengan bahan pangan pada label yang digunakan khususnya untuk bahan tambahan pangan karena kendala SPP-PIRT dan pengaturan label. Konsumen hanya mengetahui bahan yang sudah dikenal secara umum, namun tidak dengan campuran bahan kimia apa saja yang dipakai serta tidak mengetahui secara presisi jumlah besaran campuran bahan tersebut pada makanan atau minuman yang dikonsumsi. Konsumen tidak mengetahui bagaimana pengolahan serta alat yang digunakan belum tentu memenuhi standar higienitas.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Karunia Fitria Ramadaani]]>;
<![CDATA[M. Darin Arif Muaalifin]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.383 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang peneliti temukan dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber data utama dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE ini adalah masih banyaknya problematika dalam pengaturan hak untuk dilupakan yang dapat mengganggu penjaminan terhadap penerapan hak untuk dilupakan tersebut. Seperti, masih ada penggunaan frasa yang multitafsir, belum matangnya pengaturan terkait hak untuk dilupakan dilihat dari tidak adanya pengaturan hak untuk dilupakan ini dalam usulan awal naskah akademik, ketidaksinkronan penggunaan bahasa gugatan dan permohonan dalam UU ITE juga peraturan pelaksananya, serta belum spesifiknya peraturan pelaksana yang dibuat. Belum adanya pembatasan yang jelas terkait informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat dihapus dapat menjadikan hak ini melewati batasan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS MELALUI SISTEM PRIMARY ELECTIONS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Frenty Oktasari]]>;
<![CDATA[Abdul Razzak]]>;
<![CDATA[Fransisca Bella Liza]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.741 KB)
<![CDATA[Di Negara Indonesia pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang terdapat pada Partai Politik terlihat kurang sistematis dan demokratis. Dimana pengambilan keputusan hanya berdasar kepada ketua umum partai politik saja. Sehingga menyebabkan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih ketua umum partaiv, sering kali tidak sesuai kehendak dan terkesan konstituen. Terdapat beberapa Partai Politik yang mengelola hal tersebut dalam anggaran dasar, akan tetapi ketentuan yang dimaksud tidak mampu melakukanya dengan maksimal yang di sebabkan karena adannya peraturan presidential threshold yang memakssa setiap partai untuk berkoalisi untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Yang mana problem tersebut mampu di atasi karena adanya pengaplikasian primary elections seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara demokratis seperti negara Amerika Serikat dan juga negara Prancis. Tujuan dari jurnal penelitian ini untuk mengasumsikan pengaplikasian primary elections di Negara Indonesia dalam mewujudkan Partai Politik yang demokratis. Dalam penelitia ini, artikel yang digunakan di ambil dari sumber-sumber yang relevaan untuk menjelaskan argumentasi penting terkait dengan pengaplikasian primary elections di negara Indonesia. Selain itu artikel juga menggunakan studi komparasi dengan negara Perancis dan negara Amerika Serikat sebagai negara yang telah menerapkan primary elections. Dengan melihat urgensi menerapkan primary elections sangat perlu diterapkan di negara Indonesia ini. Karena searah dengan tujuan dari regulasi, yang mana sebagai salah satu upaya agar terwujudnya perlembagaan Partai Politik yang demokratis dengan mekanisme yang di ambil pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih langsung oleh pemilih.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH SEBELAS MARET DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Gelora Mahardika]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.828 KB)
<![CDATA[Surat Perintah Sebelas Maret merupakan salah satu sejarah ketatanegaraan yang masih menyimpan permasalahan. Hal itu disebabkan Supersemar kerap kali dilihat semata-mata sebagai peristiwa politik yang menandai berakhirnya orde lama dan masuknya orde baru. Padahal, Supersemar sepatutnya harus dinilai secara objektif sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, sistem ketatanegaraan Indonesia pada era tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kondisi ketatanegaraan era reformasi. Mengkaji fenomena Supersemar sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan akan membawa peneliti untuk memastikan tidak terjadi lagi kecelakaan sejarah yang serupa. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimanakan problematika yuridis penerbitan surat perintah sebelas Maret dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis yang ditemukan adalah Supersemar secara formil ataupun materiil tidak terdapat persoalan, akan tetapi terjadi penyimpangan dalam implementasinya.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN WABAH PANDEMI DENGAN METODE OMNIBUS LAW ]]>
<![CDATA[Ahmad Gelora Mahardika]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.895 KB)
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia telah mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia, dengan adanya perubahan tersebut Pemerintah membuat regulasi baru sebagai upaya untuk menanggulangi wabah pandemi covid-19. Tindakan tersebut didasarkan sebagap upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dimasyarakat. Akan tetapi, problematika terkait penanggulangan wabah pandemi semacam Covid-19 yang mana terjadi dihampir seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terbatas pada persoalan karantina dan pembatasan sosial, melainkan terkait pula dengan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaaan hingga problematika lainnya sebagai dampak yang diakibatkan wabah pandemi Covid-19. Dari berbagai macam peraturan yang tersedia, diketahui banyak peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, hal ini tentu saja berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Oleh karena itulah penataan regulasi menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan, dibutuhkan pengharmonisasian dari semua regulasi yang mengatur terkait penanggulangan wabah pandemi dengan metode omnibus law. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan omnibus law. Kesimpulan dalam karya tulis ilmiah ini adalah terjadi disharmonisasi norma terkait dengan wabah pandemi sehingga perlu dilakukan harmonisasi melalui metode omnibus law.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PROGRESIF ]]>
<![CDATA[Alviolita, Fifink Praiseda]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/legacy.2023.3.2.138-160
<![CDATA[Jaminan hak bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, selain diamanatkan di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia khususnya sila ke-empat yang dapat dikatakan sebagai landasan dari kebebasan berpendapat, yang secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Penyampaian kritik dari konsumen kepada pelaku usaha atau produsen kerapkali dikriminalisasi dan justru dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dasar hukum yang sering didakwakan adalah Pasal 310 KUHP dan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menetapkan seorang konsumen menjadi tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut Polisi (penyidik) diberi hak untuk melakukan diskresi (discretion), yakni hak untuk tidak memproses hukum sepanjang demi kepentingan moral terlebih dalam hal ini adalah untuk kepetingan publik yang lebih luas. Penggunaan hukum progresif dalam mediasi penal menurut penulis dapat diterapkan pada saat proses penyidikan guna mencapai keadilan substantif di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[DISHARMONI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF ]]>
<![CDATA[Arif, Fahmi]]>;
<![CDATA[Kholif As Syafii, Nur Hamida]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/legacy.2023.3.2.161-180
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut timbul akibat adanya peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing lembaga dalam melaksanakannya. Fokus rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana disharmoni antara Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan dalam pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami status dan kedudukan Kepolisian sebagai pelaksana Penyidikan dan Kejaksaan sebagai pelaksana Penuntutuan dalam Sistem Peradilan Pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ditemukan perbedaan pasal yang terdapat pada Peraturan Kepolisisan dan Peraturan Kejaksaan yang mengatur mengenai syarat perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan keadilan restorative Hasil Sinkronisasi tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif hanyalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta nilai barang bukti atau kerugian yang timbul akibat adanya tindakan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut merupakan sinkronisasi dari sisi aturan pelaksanaan keadilan restoratif serta dari sisi kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan dan kedudukan Kejaksaan dalam Penuntutuan pada Sistem Peradilan Pidana.]]>
<![CDATA[OTONOMI KHUSUS SEBAGAI BENTUK DESENTRALISASI POLITIK PADA DAERAH RENTAN KONFLIK ]]>
<![CDATA[Rohmah, Elva Imeldatur]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/legacy.2023.3.2.181-198
<![CDATA[Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetris, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam penyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan perwujudan dari Negara Kesatuan yang merdeka. Penerapan otonomi khusus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberlakuan otonomi khusus di daerah tertentu tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan masih banyak konflik yang mengacu pada otonomi khusus tersebut. Antara lain kebijakan Pemerintah yang kurang adanya perhatian khusus terhadap daerah tersebut sehingga diberlakukannya otonomi khusus. Konflik politik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sangat mendalam, termasuk gerakan separatisme yang menuntut otonomi atau kemerdekaan penuh. Dalam kasus seperti ini, pemberian otonomi khusus dapat menjadi suatu strategi politik untuk meredakan ketegangan, mengakomodasi aspirasi otonomi, dan mendorong dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi damai. Untuk mengantisipasi gejolak-gejolak tersebut, pemerintah memberikan suatu kebijakan sebagai suatu resolusi politik untuk meredam konflik di beberapa daerah tersebut.]]>
<![CDATA[POTENSI HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERKAIT MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Mahardika, Ahmad Gelora]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/legacy.2023.3.2.199-216
<![CDATA[Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan Hakim Konstitusi yang sebelumnya lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan menjadi lima belas tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada hakikatnya berdampak positif terhadap independensi Hakim, dikarenakan pemilihan ulang Hakim Konstitusi kerap kali memunculkan konflik kepentingan. Akan tetapi, pemberlakuan asas retroaktif dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur dalam aturan peralihan bahwa ketentuan tersebut juga diberlakukan pada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat menjadi problematika. Oleh karena itulah penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait apakah pemberlakuan asas retroaktif terkait penambahan masa jabatan hakim akan berpotensi menghilangkan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah yang terkait independensi Hakim. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perubahan masa jabatan Hakim yang diberlakukan kepada Hakim yang sedang menjabat berpotensi menghilangkan independensi Hakim.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONGKONG ATAS TINDAKAN OVERCHARGING ]]>
<![CDATA[Septika, Churiya A]]>;
<![CDATA[Mualifin, M. Darin Arif]]>
<![CDATA[ Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.1-25
<![CDATA[Overcharging merupakan biaya penempatan berlebih yang dibebankan kepada pekerja migran Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat 1 UU No. 18 dijelaskan bahwa pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI seharusnya tidak dibebani biaya penempatan. Berdasarkan amanat pasal tersebut ditetapkanlah Peraturan BP2MI No. 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan, namun peraturan tersebut hanya berlaku terhadap PMI yang belum pernah diberangkatkan. Bagi PMI yang pernah diberangkatkan masih dibebani biaya penempatan yang besarnya sesuai dengan negara penempatan. Hal tersebut yang menyebabkan masih maraknya praktik overcharging. Tindakan overcharging sering terjadi dikalangan pekerja migran Indonesia yang berada di Hongkong. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pekerja migran Indonesia khususnya di Hongkong terkena tinakan overcharging. Pelaku overcharging dapat di kenai sanksi berupa penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI yang diatur dalam Permenaker nomor 7 tahun 2020. Dan bagi pelaku overcharging di Hongkong dapat di kenakan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) angka (iv) Peraturan Ketenagakerjaan Hongkong dimana pelaku yang terbukti melakukan overcharging dapat dicabut izin usaha yang dimiliki pelaku tersebut. Oleh sebab itu penelitian ni berfokus terhadap perlindungan hukum yang didapat PMI Hongkog atas tindakan overcharging.]]>
