Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
256 Documents
<![CDATA[Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Zainudin Basan]]>;
<![CDATA[Imam Riyadi]]>;
<![CDATA[Mirtha Tirta Praharani]]>;
<![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung]]>;
<![CDATA[Kalfin Febrian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.366
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas adalah faktor internal, seperti adanya kecenderungan untuk mencoba-coba narkoba sebelum masuk penjara, dan faktor eksternal, seperti mudahnya mendapatkan narkoba di dalam Lapas dan adanya tekanan dari sesama narapidana. Selain itu, faktor lingkungan seperti kondisi kelebihan kapasitas Lapas dan kurangnya pengawasan oleh petugas Lapas juga mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pihak Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap penghuni Lapas, termasuk pencegahan masuknya narkoba ke dalam Lapas dan memberikan pendampingan serta rehabilitasi bagi penghuni Lapas yang sudah terjerat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas Lapas sehingga dapat menampung jumlah narapidana sesuai dengan kapasitasnya, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan petugas Lapas.]]>
<![CDATA[Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah ]]>
<![CDATA[Ayu Lintang Priyan Andari]]>;
<![CDATA[Miftahul Hasanah]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.387
<![CDATA[The problem of land is a problem that stems from the current needs of the community both for residential use, business or for community livelihoods such as to grow vegetables. In Indonesia, the regulation of land or agrarian has only existed since 1960, namely by bringing up the Basic Agrarian Law (UUPA). In the UUPA It has been stipulated that legal certainty regarding land can only be legally recognized by registering the land and obtaining a certificate of title to the land. Then there is a PP regarding land registration, namely PP No. 24 of 1997. Before the issuance of the UUPA in 1960, the community had a Letter C from the village as proof of ownership of land rights. Even today there are still people who still hold the Letter C as proof of ownership. This is what researchers will discuss about the validity of Letter C which is still used by some communities related to old evidence of ownership of land rights. In assessing the validity or not of a Letter C, it is necessary to understand what are the legal requirements of a decision]]>
<![CDATA[Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Pengawasan Pertisipatif Masyarakat Di Kecamatan Kalianget ]]>
<![CDATA[Sama Sama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.401
<![CDATA[The democratic party in the State of Indonesia is realized through the General Election mechanism, which is carried out at various levels from the village to the district. Democracy is often interpreted as the people, by the people, and for the people, or more clearly, the term democracy is the overall highest power in the hands of the people. This type of research is a descriptive research and qualitative research approach. This research was conducted in Kalianget District, Sumenep Regency. There are three strategies for preventing crime violations, the first is Primary Crime Prevention, the second is Secondary Crime Prevention, and the third is Tertiary Crime Prevention. Of the three concepts, the Primary Prevention Strategy is more effective in conducting political socialization. This strategy aims to increase public awareness and knowledge through political socialization so that money politics in society does not occur during the General Election process in Kalianget District.]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Friska Sitanggang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.427
<![CDATA[International bilateral agreements in the form of investment have an important role and significance in promoting development growth and economic progress. Through such agreements, the host country has the opportunity to attract foreign investors to operate and invest in various sectors in its territory. As a result, the home country can freely invest in various industrial sectors in the host country. The home country and the host country conclude an agreement in the form of international bilateral agreements called "investment promotion and protection agreements" or bilateral investment treaties/BITs. One such agreement is the international bilateral agreement between Indonesia and Singapore on industrial promotion and protection signed in 2018 and effective in 2021, which will be discussed in this journal.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PADA PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN ]]>
<![CDATA[Hilman Wahyudi]]>;
<![CDATA[Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.496
<![CDATA[Tangggung jawab sosial lingkungan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan komunitas luas.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PT GARAM PERSERO berjalan sesuai dengan undang undang,tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk apa yang telah dilakukan oleh PT GARAM PERSERO. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi..Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT GARAM PERSERO melakukan sesuai perintah Pasal 74 UU No 40 Tahun 2009 Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ini dilakukan dengan beberapa tahap dan jenis,diantaranya dari segi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka ]]>
<![CDATA[Putri Pramudita]]>;
<![CDATA[Annisa Annisa]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.497
<![CDATA[Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan terbuka yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip Good Corporate Governance. Ketidakadilan yang dialami pemegang saham minoritas tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi para pemegang saham, maka demokrasi perusahaan perlu juga ditumbuhkan dengan memberi kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk memiliki upaya perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbuka harus diutamakan dan menjadi target utama dalam regulasi hukum. Penelitian hukum ini meneliti bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukum tersebut. Kajian hukum ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu kajian yang mengkaji seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan.]]>
<![CDATA[PERAN PENTING TEKNOLOGI DIGITAL BLOCKCHAIN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS KORUPSI PENGGELAPAN SURAT BERHARGA ]]>
<![CDATA[Moch. Ravy Mauludy Baza]]>;
<![CDATA[Moh. Agil]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.524
<![CDATA[Keresahan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah akibat banyak sekali oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya optimalisasi kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan berkembang pesat saat ini. Kehadiran sebuah teknologi tersebut membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka korupsi terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia. Kehadiran Blockchain Open Ladger System memberikan sebuah solusi untuk pengelolaan keuangan dalam rangka mengurangi angka korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ini mengacu kepada uraian permasalahan diatas dengan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam era society 5.0. Metode yang digunakan yaitu literature review yang bersumber kepada penelitian terdahulu. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa Blockchain Open Ladger System merupakan sistem yang bergerak dalam proses transparansi pengelolaan keuangan. Dalam sistem ini masyarakat dapat mengetahui dengan jelas arah perputaran anggaran keuangan negara yang berjalan sehingga apabila terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian akan dapat langsung terdeteksi pelaku atau permasalahannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Nathaniel Benecia Simanjuntak]]>;
<![CDATA[M. Al Barade Umaru Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.527
<![CDATA[Perlindungan anak yaitu segala aktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya untuk bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan pada anak adalah wujud penganiayaan yang disertai dengan tindakan kekerasan baik secara emosional atau fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Dari hal tersebut, sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu sebagai wujud pencegahan kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialiasi mengenai undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta dampak kekerasan kepada pembentukan karakter dan kesehatan anak, melaksanakan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa lokasi di Bandar Lampung, melakukan audiensi ke sekolah-sekolah, membentuk program sekolah ramah anak, membangun puskesmas ramah anak dan ruang kreativitas, serta melakukan konseling terkait kekerasan pada anak dibawah umur]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Parate Executie ]]>
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>;
<![CDATA[Moh. Ali]]>;
<![CDATA[Anang Suindro]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.533
<![CDATA[In general, there are laws that provide protection to banks as lenders to obtain repayment of their debts when the debtor is in default, this is stated in Article 1131 of the Civil Code which reads: "All assets of the Debtor, whether movable or immovable, whether existing ones or those that will be in the future become dependents/guarantees. Debtor's assets, both movable and immovable, both present and future will become dependents/guarantee for their debts. One of the characteristics of the UUHT is that it is easy and certain to execute, which means executing the mortgage certificate. must be carried out but can still provide legal certainty for interested parties, in this case, the auction seller, auction buyer and auctioneer. Therefore, in carrying out executions based on parate execution, it must be able to provide convenience and legal certainty for all interested parties.]]>
<![CDATA[Crime Victims in Indonesia's Criminal Justice System Based on The Criminal Procedure Law (KUHAP) ]]>
<![CDATA[Santriana Santriana]]>;
<![CDATA[Desi Anisah]]>;
<![CDATA[Satria Indra Kesuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.539
<![CDATA[The purpose of this study is to examine how crime victims are treated by Indonesia's criminal justice system. This scientific study was written utilizing the normative legal research method, which employs a statutory approach (act approach). The study's findings demonstrate that Indonesia's criminal justice system, which is based on the Criminal Code (KUHAP), places an undue emphasis on offenders and minimal emphasis on victims. The absence of provisions in the Criminal Procedure Code that address the existence of victims of crime is one indication of this. As a result, the crime victim in this instance serves simply as a witness to establish the defendant's guilt in a court of law. In actuality, victims of crimes as much as criminals face the issue of justice and respect for human rights.]]>
