cover
Contact Name
Tomi Agus Triono
Contact Email
yogyakartabk3s@gmail.com
Phone
+6281392735454
Journal Mail Official
yogyakartabk3s@gmail.com
Editorial Address
JL. Badran Gang Melati Jt 1, No. 704, 55231, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Society Bridge
ISSN : -     EISSN : 29855845     DOI : https://doi.org/10.59012/jsb.v1i2
Journal of Society Bridge didirikan pada tahun 2022 dan merupakan jurnal peer-review tahunan untuk para sarjana yang sedang naik daun di bidang pekerjaan sosial untuk berbagi penelitian mereka dengan fakultas, sesama mahasiswa, dan komunitas ilmiah yang lebih luas. Misi Journal of Society Bridge adalah menerbitkan tulisan akademis asli tentang praktik pekerjaan sosial, pendidikan, penelitian, kebijakan dan teori dari perspektif mahasiswa pekerjaan sosial. Tinjauan berusaha untuk memperkaya sifat ilmiah sekolah dan profesi kami dengan menyediakan forum untuk pertukaran ide-ide inovatif.
Articles 62 Documents
Analisis Kepatuhan Administratif Lembaga Kesejahteraan Sosial Swasta sebagai Mitra Pelayanan Publik di DIY Yudiarti, Yudiarti; Hasyim, Syamsiah; Fatimah, Sitti
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i2.100

Abstract

Paradigma New Public Governance (NPG) menempatkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai hasil kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Efektivitas kemitraan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas administratif dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan administratif LKS swasta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta implikasinya terhadap tata kelola jejaring pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder Pendataan LKS DIY Tahun 2025 yang mencakup 74 LKS. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan analisis isi terhadap data administratif organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21,6% LKS memiliki izin operasional yang telah kedaluwarsa atau belum aktif, sedangkan 81,1% belum memiliki pekerja sosial tetap. Temuan tersebut mengindikasikan masih tingginya beban administratif (administrative burden) yang ditandai oleh kompleksitas persyaratan regulasi, tingginya biaya kepatuhan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan organisasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas tata kelola jejaring karena organisasi lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi tuntutan administratif dibandingkan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola jejaring memerlukan perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada kepatuhan administratif menuju penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) melalui penyederhanaan prosedur perizinan, pendampingan legalitas, dan penguatan kapasitas organisasi. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori New Public Governance dan Administrative Burden dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Akuntabilitas Keuangan Negara Dalam Keadaan Darurat: Risiko Kerugian Negara Pada Krisis 1998, 2008, Dan 2020 Hafidz, Masykurudin
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i2.106

Abstract

Pengelolaan keuangan negara dalam keadaan darurat menempatkan negara pada posisi yang sulit. Penanganan krisis menuntut kecepatan dan keluwesan dalam pengambilan keputusan, sementara prinsip akuntabilitas keuangan negara tetap harus dijaga agar pengeluaran luar biasa tidak berubah menjadi kerugian negara. Penelitian ini mengkaji dua hal pokok, yaitu kerangka hukum pengelolaan keuangan negara pada kondisi darurat serta mekanisme akuntabilitas dan penyelesaian risiko kerugian negara yang menyertainya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis-komparatif terhadap tiga krisis ekonomi: krisis 1998 melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, krisis 2008 melalui Jaring Pengaman Sistem Keuangan, dan krisis 2020 melalui penanganan pandemi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen darurat seperti Perppu memberi ruang diskresi yang lebar, tetapi ruang tersebut tidak selalu diimbangi dengan rancangan pertanggungjawaban yang memadai. Batas antara kerugian negara yang nyata dan kondisi yang baru berpotensi merugikan keuangan negara menjadi semakin sulit ditarik dalam situasi darurat, sedangkan pembatasan tanggung jawab pejabat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memunculkan persoalan baru bagi pengawasan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan penguatan desain akuntabilitas darurat yang tetap menjamin kepastian hukum dan menjaga fungsi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.