cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember" : 5 Documents clear
Hukum Pembuktian pada Sengketa Penetapan Lokasi Tanah di Peradilan Tata Usaha Negara Ramadhany, Indah; Thalia Mustika, Cindyva; Fahlani, Soffyan Angga
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.49

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara Terkait Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya mengatur tentang macam-macam alat bukti serta perluasannya, namun tidak dijelaskan berkenaan dengan prosedur, sistem dan kekuatan pembuktiannya. Sehingga apabila Perma sebagai aturan yang bersifat khusus tidak mencantumkan, maka dikembalikan ke peraturan secara umumnya yaitu pada UU PTUN. Prosedur pembuktian sengketa penetapan lokasi tanah di Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 belum jelas diatur sehingga untuk penanganan perkara sengketa penetapan lokasi tanah di Peradilan Tata Usaha Negara dapat menggunakan prosedur pembuktian di persidangan dalam sengketa Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 107 yang secara jelas menjelaskan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian.
Legalisasi Aset Dalam Reforma Agraria (Studi Kasus: Di Kabupaten Rejang Lebong) Sudjito, Sudjito; Saputra, Nanda
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.50

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang: 1. Legalisasi asset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Rejang Lebong; 2. Petani peserta legalisasi asset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Rejang Lebong; dan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi legalisasi asset dalam Reforma Agraria di Kabpaten Rejang Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan, diolah, dan dinalisis sebatas data sekunder, berasal dari dokumen-dokumen, arsip, dan sumber lain yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong. Kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menujukkan antara lain: 1. Objek legalisasi asset dalam Reforma Agraria adalah tanah Negara eks HGU PT. Bumi Mitra Sentosa yang telah diterlantarkan; 2. Peserta legalisasi asset dalam Reforma Agraria adalah petani yang resmi memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rejang Lebong saja; 3. Legalisasi asset dalam Reforma Agraria menjadikan adanya kepastian hukum dalam pemilikan tanah oleh petani Kabupaten Rejang Lebong.
Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Aripkah, Nur
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.51

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak-hak asasi yang wajib dilindungi. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban maupun menjadi pelaku tindak pidana. Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Begitupun halnya dengan hak bantuan hukum yang harus didapatkan anak dalam menjalani proses sistem peradilan pidana. Tujuan penulisan artikelini adalah untuk mengkaji urgensi pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Adapun metodologi penelitian dalam artikel ini adalah normatid dengan pendekatan perundang-undangan
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Putri, Dita Tatiana; Anwary, Ichsan; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.52

Abstract

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.
Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik Mahfudzah, Aghnia; Gozali, Djoni Sumardi
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.53

Abstract

Fungsi notaris yang dimaksud adalah notaris yang ikut andil dalam transaksi dilakukan melalui sarana elektronik. Transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik termasuk dalam perbuatan hukum, dimana notaris berposisi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan khusus secara langsung diatur dalam undang-undang. Notaris mempunyai kewenangan tambahan berupa melakukan validasi terhadap transaksi yang dibuat melalui sarana elektronik (cyber notary). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum, serta data primer dan sekunder. Teknik untuk mengumpulkan data statue approach untuk meneliti objek penelitian melalui peraturan-peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang ditangani. Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi telah diatur sebagian dalam UU ITE, tujuan dari sertifikasi sendiri adalah memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam perkembangan teknologi. Secara eksklusif fungsi notaris dalam sertifikasi meliputi dua hal, yaitu sertifikasi (legalisasi) dan autentifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki dua fungsi utama dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yaitu sertifikasi dan autentifikasi. Kedua fungsi tersebut dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan lembar tambahan negara, salah satunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan istem dan Transaksi Elektronik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue