cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
PNM Mekaar dan Rekonsiliasi Nilai Kebijakan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif Nurmiati, Dwi Rahayu; Kharisma, Dinar Dana; Rusyidi, Binahayati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PNM Mekaar merupakan program pembiayaan mikro yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Penelitian ini menganalisis rekonsiliasi nilai kebijakan dalam implementasi program, yaitu efisiensi, kesetaraan, keamanan, dan kebebasan. Dengan menggunakan pendekatan literature review berbasis model TCCM (Theory, Context, Characteristics, Methodology), penelitian ini mensintesis temuan dari berbagai studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini efektif dalam meningkatkan akses keuangan, masih terdapat ketimpangan dalam penerapannya. Efisiensi program sering berbenturan dengan kesetaraan, sementara regulasi keamanan keuangan dapat membatasi kebebasan penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti mekanisme subsidi silang, fleksibilitas pembayaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk kebijakan mikrofinansial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Analisis Perbandingan Dampak Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik pada Sektor Unggulan Indonesia 'Aini, Kharisma Nurul
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v20i1.431

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai instrumen kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara dampak salah satu kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia, yaitu kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda empat dan bus tertentu dengan dampak kebijakan investasi kendaraan roda empat konvensional terhadap sektor-sektor unggulan Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa tabel input-output total transaksi harga dasar 185 sektor tahun 2020 dan data belanja perpajakan PPN DTP atas penyerahan KBLBB roda empat dan bus tertentu tahun 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan investasi kendaraan bermotor roda empat konvensional berdampak lebih besar terhadap output, nilai tambah bruto, dan upah pada sektor unggulan dibandingkan insentif PPN DTP atas penyerahan KBLBB untuk kendaraan roda empat dan bus tertentu pada tahun 2023 sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan insentif dan mendorong transisi penggunaan kendaraan listrik dari lingkup industri otomotif di Indonesia, terutama industri komponen.
Penggunaan Indeks FGT-S dalam Percepatan Penurunan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Tabalong Ahmadi Murjani; Noviyanti, Winda
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v20i1.436

Abstract

Penelitian stunting di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada prevalensi sebagai satu-satunya indikator, sedangkan aspek kedalaman dan keparahan sering terabaikan. Pemahaman mengenai perbedaan kondisi secara komprehensif pada suatu wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan stunting. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan indeks baru sebagai pelengkap angka prevalensi stunting yang disebut Indeks FGT-S (Foster-Greer-Thorbecke Stunting) yang bisa memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi stunting lengkap dengan pemeringkatan wilayah. Penghitungan Indeks FGT-S ini diaplikasikan pada data mikro E-PPGBM Kabupaten Tabalong bulan Agustus 2022. Hasil penelitian dengan metode analisis deskriptif kuantitatif ini menunjukkan bahwa penggunaan Indeks FGT-S memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai situasi stunting di Kabupaten Tabalong dibandingkan jika hanya mengandalkan pada angka prevalensi. Di samping menghitung prevalensi stunting, Indeks FGT-S juga mampu menggambarkan kedalaman dan tingkat keparahan balita stunted di wilayah tersebut secara komprehensif. Selain itu, pemeringkatan yang diberikan oleh Indeks FGT-S dapat dijadikan dasar bagi penentuan prioritas penanganan stunting dimana sudah mencakup semua aspek (prevalensi, kedalaman, dan keparahan) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tabalong dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Page 17 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue