cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 163 Documents
 1   2   3   4   5 
Potensi Wisata Religi Dan Problematika Pengembangannya Hartiningsih Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memiliki sejumlah objek wisata diantaranya adalah Candi Agung. Candi Agung dianggap bukan saja sebagai objek wisata sejarah dan budaya melainkan juga sebagai objek wisata religi. Kendati candi tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun wisatawan yang berkunjung ke candi cukup banyak mencapai ribuan pengujung perminggu. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui potensi Candi Agung dan problem yang dihadapi dalam pengembangannya. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan, situs-situs yang terdapat di areal candi memiliki daya tarik sekaligus potensi wisatawan mengunjungi candi, disamping karena akses yang mudah dijangkau dan sarana serta prasarana yang mmadai. Prolematika pengembangan, hasil penelitian mngindikasikan, sektor pariwisata bukan sektor yang diprioritaskan. Lembaga tidak berdiri sendiri, SDM, anggaran yang kecil, sinergitas kerjasama dengan SKPD, dan CSR lainnya belum ada. Areal candi masih kental dikuasai oleh masyarakat setemat.
Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah Suci Emilia Fitri; Ray Ferza
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.40

Abstract

Plastic usage in society has become an issue that should be addressed correctly. In an international study entitled Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs Indonesia was one of the most productive plastic polluters to the ocean by the period of 2010-2025. In order to address it, The Government had enacted various hierarchical policy be it, national- local. The result was far from optimal since Plastics still placed to be the second-largest waste with high possibility unprocessed in the landfill. The current condition of the landfill was vastly open dump instead of processed management. Ministry of Home Affairs as the pivot of the national government in the regions needs to learn and supervise waste management policies by the locals. This research aimed to elaborate on the dynamics, problems, and implications of waste management policy in regions. Based on qualitative method with descriptive approach. this research found that local plastic management within the regions quiets unproductive since several multilevel policies yet to be synergized. Government, be it national or locals, indicated improvement in waste management policy at the regions. In line with that, The National Government advised taking actions as the following; inter-ministerial coordination; research and technology integration; optimizing technical coordination forum between the ministry of home affairs and other executive organs; coordinate with rural ministry to open an alternative for waste improvement by the village allocation fund; tipping fee acceleration policy for the local government; PKK instruction to embrace society-based policy of waste reduction. Abstrak Penggunaan plastik dalam kehidupan manusia menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan tepat. Studi internasional berjudul “Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs” menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang diproyeksikan paling banyak menebarkan sampah plastik ke laut dalam kurun waktu 2010-2025. Untuk menangani hal ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan hirarkis pusat-daerah. Sejauh ini, hasil dari kebijakan yang ada masih kurang optimal karena plastik di Indonesia masih menjadi jenis sampah terbanyak kedua yang tertimbun di TPA tanpa diproses. Saat ini kondisi TPA di Indonesia masih mengedepankan aktivitas timbun (dumping) bukan aktivitas mengolah. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintah pusat di daerah, dipandang perlu untuk mengkaji dan membina kebijakan pengelolaan sampah di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan implikasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di daerah. Berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah plastik di daerah belum produktif karena kebijakan terkait di berbagai tingkatan pemerintahan belum sinergi. Pemerintah, baik pusat dan daerah menunjukkan indikasi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat disarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut; melakukan sinergi dan koordinasi lintas kementerian; integrasi kebijakan riset teknologi; optimalisasi rapat koordinasi teknis antara Kemendagri dengan K/L terkait; koordinasi dengan Kementerian Desa untuk membuka alternatif pembiayaan pengelolaan sampah melalui dana desa; akselerasi kebijakan tipping fee bagi pemerintah daerah; instruksi PKK di daerah untuk mendukung kebijakan pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat.
Strategi Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Siska Fitriyanti; Herry Azhar Pradana; Muhammad Arief Anwar
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hulu Sungai Utara Regency is one of the regency in Kalimantan Selatan that have the lowest HDI rate among other regencies/cities. Over the past few years, the Government of Hulu Sungai Utara Regency has committed and implemented programs related to the dimensions of HDI. Although several indicators of the HDI elements have shown a significant increase, it is still unable move Hulu Sungai Utara Regency from the last place based on HDI. The study aims to identify the factors that cause low HDI scores, analyze programs and supporting capacity of government agencies related to HDI, as well as to propose programs that can improve HDI in Hulu Sungai Utara Regency. This research is descriptive with qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with structural officials in the government agencies that were directly related to the that were directly related to the element of HDI. Secondary data was taken from the Annual Report and Strategic Plan of the latest year from the related government agencies. The results of the study show that the main factor of the low Hulu Sungai Utara Regency HDI exist in the economic sector, which is low per capita expenditure. Related programs and supporting capacity of those government agencies are already quite good in efforts to increase HDI. However, it needs to be more focused on increasing EYS and AYS in the education sector, decreasing cases of malnutrition and early marriage in the health sector, as well as increasing economic growth and per capita expenditure in the economic sector. Abstrak Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten HSU telah berkomitmen dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan dimensi pembentuk IPM. Meskipun beberapa indikator dimensi IPM telah menampakkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi masih belum bisa merubah peringkat Kabupaten HSU sebagai pemilik IPM terendah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya nilai IPM, menganalisis program dan daya dukung SKPD terkait untuk meningkatkan IPM, serta untuk memberikan usulan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan IPM. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat struktural di SKPD yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data sekunder berasal dari Laporan Tahunan dan Renstra tahun terakhir dari SKPD terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor utama rendahnya IPM Kabupaten HSU ada di sektor ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita yang rendah. Adapun program dan daya dukung SKPD terkait sudah cukup baik dalam usaha meningkatkan angka IPM, hanya saja perlu difokuskan kepada peningkatan HLS dan RLS di sektor pendidikan, penurunan kasus gizi buruk dan pernikahan usia dini di sektor kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita di sektor ekonomi.
Evaluasi Pembangunan Pendidikan Keaksaraan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.43

Abstract

Illiteracy is a global issue that must be addressed immediately. In Malang Regency, there were 18,535 people who were illiterate. The effort of the Malang Regency Education Office to improve AMH is through Non-Formal Education Program (PNF). The assessment of the literacy development program through the PNF Program can use Context, Input, Process, and Product (CIPP) evaluation assessments. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The purpose of this research is to describe and analyze the evaluation of literacy education through the PNF Program in Malang Regency using the CIPP methods. Data analysis techniques used in this study are interactive model analysis of Miles, Huberman, and Saldana. Based on the evaluation results using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) method, there are still obstacles that must be resolved for the success of the PNF program. These obstacles include learning time that is not on schedule, lack of awareness of citizens in following the program, incapability of citizens, the difficulty of convincing the public, data collection of prospective citizens who fail to meet expectations. Abstrak Isu permasalahan buta huruf merupakan isu global yang harus segera ditangani. Pendidikan keaksaraan (belajar membaca dan menulis) diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Di Kabupaten Malang terdapat 18.535 orang yang buta huruf. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk meningkatkan AMH adalah dengan Program Pendidikan Non Formal (PNF). Untuk menilai pembangunan pendidikan keaksaraan melalui Program PNF dapat menggunakan penilaian evaluasi Context, Input, Process, and Product (CIPP). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interactive model analysis Miles, Hubermana, dan Saldana. Jika dilihat dari hasil Evaluasi menggunakan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product), masih ada hambatan-hambatan yang harus diselesaikan demi keberhasilan program PNF. Hambatan tersebut diantaranya waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal, kurang kesadaran warga Belajar (WB) dalam mengikuti program, ketidakmampuan Warga Belajar (WB), sulitnya meyakinkan masyarakat, pendataan calon warga belajar yang tidak sesuai harapan.
Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jember Kristian Buditiawan; Harmono
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.50

Abstract

Salah satu permasalahan dunia pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah tentang aksesibilitas dan infrastruktur penunjang meskipun memiliki Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk wisatawan dari luar daerah/mancanegara. Seperti diketahui, keberadaan destinasi pariwisata berlokasi tidak di ibukota provinsi namun berada pada kabupaten/kota sehingga perlu disiapkan moda lanjutan berikut dengan infrastrukturnya, seperti hotel, restoran, gedung pertemuan, promosi, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, sektor pariwisata menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kontribusi sektor pariwisata pada Produk Dometik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang terdiri dari akumulasi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudanga, dan informasi dan komunikasi berjumlah Rp. 185.234M dengan rata-rata pertumbuhan 13% setiap tahunnya. Penelitian ini akan membahas tentang strategi pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Jember Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dan matrik Quantitave Strategy Planning (QSP). Strategi yang dapat diterapkan adalah pembinaan kelompok masyarakat (pokdarwis), peningkatan daya saing produk pariwisata melalui program pembiayaan mandiri, dan mengadakan even wisata yang terintegrasi dengan sektor lain.
Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Latifa Suhada Nisa; Maliani Maliani; Siska Fitriyanti; Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.52

Abstract

Based on Law Number 25 Year 2009 regarding Public Services, every public service provider is demanded to always improve the quality of its services. One effort to meet the need to improve service quality is to carry out a Community Satisfaction Survey (SKM), where the implementation has been regulated in Permenpan No. 14 of 2017. SKM in this study was conducted at the Regional General Hospital (RSUD) Pambalah Batung Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency (HSU). SKM is conducted to be able to measure and analyze the Community Satisfaction Index. Descriptive methods with qualitative and quantitative approaches (mix method) were used in this research. The results of data analysis showed that the IKM of Pambalah Batung Amuntai Hospital was 78.24, which is rated as "Good" category. Service elements that must be improved (poor category) are service time, complaint handling, facilities and infrastructure. The recommended strategic steps are making improvements in accordance with the recommendations in the 2018 SKM report and improving performance especially in elements that are less well categorized. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, RSUD Pambalah Batung Amuntai Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanannya. Salah satu usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan perbaikan kualitas pelayanan tersebut adalah dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana pelaksanaanya telah diatur di dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM dalam kajian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). SKM dilakukan untuk mengukur dan menganalisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Hasil analisis data menunjukkan bahwa IKM RSUD Pambalah Batung Amuntai adalah 78,24, berada pada kategori “Baik”. Unsur pelayanan yang harus diperbaiki (kategori kurang baik) adalah waktu pelayanan, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana. Rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dalam laporan SKM tahun 2018 dan melakukan peningkatan kinerja terutama pada unsur dengan kategori kurang baik. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, RSUD Pambalah Batung Amuntai
Pengembangan Pariwisata Pasar Terapung Kota Banjarmasin Herry Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.56

Abstract

The importance of developing the region’s leading sectors based on regional uniqueness and competitiveness will accelerate regional economic growth. Tourism development is expected to be one of the drivers of economic growth, as can be seen from its contribution to economic growth, employment opportunities, income generation, and equitable development. The city of Banjarmasin is known as a city of trade and services in South Kalimantan, establishing river tourism as one of its leading sectors to support the economy. This study aims to formulate strategies for developing floating market tourism at the City of Banjarmasin. The development of the Floating Market tourism as a main component of the regional innovation system aims to revive the Floating Market with a modern tourism approach based on innovation and cultural reengineering. This research uses qualitative research with an explorative descriptive approach and analyzed using the SWOT method. The development of river-based tourism with the Floating Market as its main icon will have a major impact on their economy if it is managed and developed seriously and comprehensively. Based on the results of the SWOT analysis, the development of the floating market will be focused on the development of the river tourism ecosystem in the form of river cruises and the development of transit points along the river for the craft and culinary centers. Abstrak Pentingnya mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis keunikan/kekhasan daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pariwisata pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa telah menetapkan pariwisata sungai sebagai salah sektor unggulannya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata Pasar Terapung di Kota Banjarmasin. Pengembangan pariwisata Pasar Terapung merupakan komponen utama Sistim Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin yang bertujuan untuk menghidupkan kembali geliat Pasar Terapung dengan pendekatan pariwisata modern berbasis inovasi dan rekayasa budaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif dan dianalisis menggunakan metode SWOT. Pengembangan pariwisata berbasis sungai dengan Pasar Terapung sebagai icon utama daerah akan memberikan dampak yang besar bagi Kota Banjarmasin apabila dikelola dan dikembangkan secara serius dan komprehensif. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan pasar terapung difokuskan pada pengembangan ekosistem pariwisata sungai berupa susur sungai dan pengembangan titik persinggahan disepanjang sungai berupa sentra kerajinan dan sentra kuliner.
Gambaran Kasus Stunting Pada 10 Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Liestiana Indriyati; Juhairiyah; Budi Hairani; Deni Fakhrizal
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.57

Abstract

Stunting is a condition of failure to thrive in infants due to chronic malnutrition so that the child is considered too short for his age, and it causes the level of intelligence not optimal, more susceptible to disease, and reduce productivity. Based on data from the Department of Health, stunting cases in the Tanah Bumbu regency are 4% out of 19,823 infants and toddlers who visit posyandu. This study uses a cross-sectional design, and data sources obtained from the Health Office, which includes re-measuring infants, interviews with toddler parents and environmental observations. Data were analyzed using descriptive methods through SPSS program. Based on remeasurements of stunting, there were 36 children considered normal, this was all due because of an errors in recording the date of birth and errors in length/height measurements. Risk factors that trigger stunting based on the observation were the level of education and occupation of parents, the age of the mother at marriage, sex, consumption of blood-added tablets during pregnancy, birth weight and length, exclusive breastfeeding, economic status, parental height and history of infectious diseases. Measurement errors in infants cause stunting rates in Tanah Bumbu District to be higher than they should be. Thus, to overcome this problem, it can be done by training posyandu cadres and using standard anthropometric tools. Keywords: Stunting, Risk Factor, Toddler Measurement Abstrak Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, menyebabkan tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan penyakit dan menurunkan produktivitas. Berdasarkan data di dinas kesehatan kasus stunting di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 4% dari 19.823 bayi dan balita yang datang ke posyandu. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, sumber data di dapat dari dinas kesehatan, pengukuran ulang balita, wawancara kepada orang tua balita dan pengamatan lingkungan. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis menggunakan program SPSS. Berdasarkan pengukuran ulang pada balita terduga stunting ditemukan 36 balita dalam kondisi normal, hal ini disebabkan peningkatan tinggi badan, kesalahan pencatatan tanggal lahir dan kesalahan pengukuran panjang/tinggi badan. Faktor risiko pencetus stunting, yaitu tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua, usia ibu saat menikah, jenis kelamin, konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, berat dan panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif, status ekonomi, tinggi badan orangtua dan riwayat penyakit infeksi. Kesalahan pengukuran pada balita menyebabkan angka stunting di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan kepada kader posyandu dan penggunaan alat antropometri yang standar Kata Kunci: Stunting, Faktor Risiko, Pengukuran Balita
Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik Online di Pemerintah Kota Banjarmasin Ahmad Zaky Maulana; Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Information technology in the government environment has an important role in providing a convenient access to various aspects of public service activities. However, there is the need to analyse the public satisfaction as the means for monitoring and evaluation for the online public services provided. This paper aims to analyse the level of community satisfaction to the online public information services for the City of Banjarmasin. A quantitative approach is used to analyse the data, and the calculation of the community satisfaction index is modified from the basic calculation method on public services that have been published by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. Each score of the question is weighted and accumulated and then classified. The results of the study showed that the community satisfaction index for the online public information services for the City of Banjarmasin was 71.66 or in the category of less satisfied. This condition is due to some users experiencing technical problems when accessing the website. User satisfaction for the updated information: 64% were dissatisfied, 35% satisfied, and 1% dissatisfied. User satisfaction for speed access: 79% dissatisfied, 14% satisfied, and 7% dissatisfied. Satisfaction for the availability of the regulation: 80% less satisfied, 10% satisfied, and 10% dissatisfied. User satisfaction for the website appearance: 58% satisfied, 41% less satisfied, and 1% dissatisfied. User's purpose for accessing the website: 45% for data / information updates, 24% for research needs and 15% for work or assignments. To increase the satisfaction index, the City of Banjarmasin needs to prioritize in improving the online-based public information service through direct and indirect support on aspects of the number and level of HR education, data availability and information processing, budget and facility limitations, and IT mastery constraints and software quality. Abstrak Teknologi Informasi di lingkungan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan pelayanan publik. Namun demikian perlu adanya data kepuasan publik sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi setiap pelayan publik dalam menyediakan layanan informasi berbasis online. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik online lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif dimana perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan modifikasi metode perhitungan pada pelayanan publik yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2014. Setiap skor pertanyaan akan diberi bobot dan diakumulasikan dan kemudian diklasifikasikan. Hasil kajian menjelaskan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik berbasis online lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 71,66 atau dalam kategori kurang puas. Kondisi tersebut disebabkan sebagian pengguna mengalami permasalah teknis pada saat mengakses website. Kepuasan pengguna terhadap update informasi, 64% kurang puas, 35% puas, dan 1% tidak puas. Kepuasan pengguna terhadap kecepatan akses, 79% kurang puas, 14% puas, dan 7% tidak puas. Kepuasan terhadap ketersediaan regulasi, 80% kurang puas, 10% puas, dan 10% tidak puas. Kepuasan pengguna terhadap tampilan website, 58% puas, 41% kurang puas, dan 1% tidak puas. Para pengguna umumnya memanfaatkan website tersebut 45% untuk kebutuhan update data/informasi, 24% kebutuhan penelitian dan 15% untuk pekerjaan atau tugas. Untuk meningkatkan indeks tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu memprioritaskan peningkatan layanan informasi publik berbasis online melalui dukungan langsung maupun tidak langsung pada aspek jumlah dan tingkat pendidikan SDM, aspek ketersediaan data dan proses pengolahan informasi, aspek keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta kendala penguasaan IT dan kualitas software.
Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional development is part of the efforts by a region to spur socio-economic development, including a lowering the inequalities that occur between regions and preservation of environmental sustainability in the region. The purpose of this paper is to explore the conditions of economic development in the area of Hulu Sungai Selatan District as one of the districts in the Kandangan Mainstay Area and its surroundings. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach, based on secondary gathered from Statistical Bureau of Hulu Sungai Selatan Regency and is analysed using entropy. The results of the analysis show that the area is evenly distributed. The entropy analysis also shows that the Kandangan Subdistrict area is the most evenly distributed region and the Telaga Langsat Subdistrict area is the region with the most uneven activity intensity. Of the nine sectors that co-exist, the sector that is relatively evenly distributed in each region is the agriculture sector of rice and secondary crops, while the electricity, gas and clean water sector are the most uneven sector. However, the development conditions of the production activities of the 8 agricultural commodities of rice and secondary crops as a sector that is evenly distributed in each region, based on entropy analysis of its distribution in each region are relatively uneven. Keywords : Regional economic development, entropy analysis, mainstay area Abstrak Pengembangan wilayah merupakan bagian dari upaya suatu wilayah untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, diantaranya penurunan kesenjangan yang terjadi antar wilayah dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. Tujuan tulisan ini yaitu menggali kondisi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu kabupaten di Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya. Penelitian ini dikaji secara deskriptif kualitatif dengan metode kuantitatif, berdasarkan data sekunder yang diambil dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian di analisis menggunakan analisis entropy. Hasil analisis menunjukkan pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan anlisis entropy menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Hasil analisis entropy menunjukkan wilayah Kecamatan Kandangan sebagai wilayah dengan aktifitas paling merata dan wilayah Kecamatan Telaga Langsat menjadi wilayah dengan intensitas aktifitas paling tidak merata. Dari 9 sektor yang ada, sektor yang relatif merata di setiap wilayah adalah sektor pertanian tanaman padi dan palawija, sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang paling tidak merata. Akan tetapi, kondisi perkembangan aktifitas produksi dari 8 komoditas pertanian tanaman padi dan palawija sebagai sektor yang relatif merata di setiap wilayah, berdasarkan analisis entropy penyebarannya di setiap wilayah relatif tidak merata.

Page 3 of 17 | Total Record : 163

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue