Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN SELATAN Latifa Suhada Nisa
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Education is one of the people with disabilities’s rights that must be fulfilled by the state. Fulfillment of the educational rights of people with disabilities will provide opportunities for them to become equal with other human beings and no longer be marginalized. The South Kalimantan Provincial Government has at least two legal standings that can be used as a basic in meeting the educational needs of persons with disabilities, namely Governor of South Kalimantan Regulation No. 065 of 2012 concerning the Implementation of Special Education, Inclusive Education, Special Intelligent Children Education and / or Special Talents of Educational Support Institutions; and by holding special education and inclusion in South Kalimantan; and South Kalimantan Province Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. The fulfillment of the educational needs of persons with disabilities has been carried out by the Regional Government of South Kalimantan through spesific and inclusion ways. To improve the quality of its implementation and services, it is necessary to fulfill school infrastructure, increase the inclusion schools, educators, budget support and the participation of the community and family in understanding the situation and educational rights for persons with disabilities. Abstrak Pendidikan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi oleh negara. Terpenuhinya hak pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki setidaknya dua kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan; dan dengan diselenggarakannya pendidikan khusus dan inklusi di Kalimantan Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dilakukan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan melalui jalur khusus maupun inklusi. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanannya diperlukan pemenuhan sarana prasarana sekolah, penambahan sekolah inklusi, tenaga pendidik, dukungan anggaran dan peran serta masyarakat dan keluarga dalam memahami situasi dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Kebijakan Pemerintah

ANALISIS POTENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA HIYUNG KABUPATEN TAPIN Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tapin Regency has 126 villages with 23 registered BUMDes that are still active as of December 2018. The establishment of BUMDes generally has a function to improve the village economy and the welfare of local communities. Based on Permendes & PDTT No. 4 Tahun 2015, BUMDes as a business unit must make a contribution to increase and / or create employment that can absorb local workers. Therefore, business units run by BUMDes must be based on the potential of the village. Hiyung Village, located in Tapin Tengah District, has a unique natural resource and has a high economic value, namely cabai hiyung. Cabai hiyung is the hottest chili in Indonesia and only planted in Hiyung Village. Cabai hiyung products (fresh and processed) are managed by Farmer Group of Hiyung Village, and does not yet have a BUMDes. This study aims to analyze the potential of BUMDes in Hiyung Village if the main business unit is product of cabai hiyung. This study uses a qualitative research. The data is analyzed using the SWOT method to formulate the strategy for establishing BUMDes in Hiyung Village. Based on the results of analysis, the strategy that must be carried out to develop BUMDes is conducting partnerships with the private sector, diversifying business according to community need, mentoring experts, and BUMDes socialization to the community. Abstrak Kabupaten Tapin memiliki 126 desa dengan 23 BUMDes terdaftar yang masih aktif per Desember 2018. Pendirian BUMDes umumnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes & PDTT No. 4 Tahun 2015, BUMDes sebagai unit usaha harus berkontribusi dalam meningkatkan dan/atau menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu unit usaha yang dijalankan BUMDes harus berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Desa Hiyung yang terletak di Kecamatan Tapin Tengah memiliki kearifan lokal alam yang unik dan memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu cabai hiyung. Cabai hiyung merupakan cabai terpedas di Indonesia dan hanya ditanam di Desa Hiyung. Pengolahan cabai hiyung dalam bentuk segar maupun olahan selama ini dikelola oleh Kelompok Tani Desa Hiyung, dan belum memiliki BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi BUMDes di Desa Hiyung jika unit usaha utamanya adalah produk cabai hiyung. Penelitian ini bersifat kualitatif, data dianalisis menggunakan metode SWOT untuk merumuskan strategi pembentukan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pembentukan BUMDes di Desa Hiyung adalah melakukan kemitraan dengan pihak swasta, diversifikasi usaha sesuai kebutuhan masyarakat, pendampingan tenaga ahli, dan sosialissi BUMDes kepada masyarakat. Kata Kunci: Kabupaten Tapin, BUMDes, Desa Hiyung, Cabai Hiyung

Intervensi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Inovasi Perdesaan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Adi Suhendra; Imam Radianto Anwar Setiaputra
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is motivated by the existence of a new paradigm in local government services. The old paradigm, service in the area, the Apparatus still positions itself not as a public servant but someone who has to wait. The new paradigm encourages the citizen to demand innovative public services to be implemented. This research aims to increase community empowerment in villages by policy and technology intervention. This study uses a qualitative method. Data collection is done by using data triangulation. Researchers involved observations (participation observation), by conducting interviews and collecting data in the form of written documents, images and archives. While processing data is done by data reduction process. The results obtained in this study are the District Government of Hulu Sungai Selatan conducted several social interventions to increase community empowerment at the village level. Social intervention in this context is the village community directed at the renewal of river fish farming and Balanting Paring tourism (bamboo rafting tourism). The effort to change the planning process towards individuals, groups, or communities that approve the change by using innovative policies and support from technological innovation. Hulu Sungai Selatan Regency makes the Regulation No. 17/2005 concerning Protection of Fish Resources and Prohibition of Fishing with Stun and Putas Devices and to form a Community Monitoring Group (Pokmas) to help increase the river flow from illegal fishing and support the search technology of Pandu to make tourism services more organized , easier and faster. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan pemerintahan daerah. Paradigma lama pelayanan di daerah, aparatur masih memposisikan diri bukan sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Paradigma baru menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan di daerah dapat dilakukan secara inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa dengan melakukan intervensi kebijakan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi data. Peneliti melakukan observasi terlibat (participant obervation), dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan arsip. Sedangkan pengolahan data dianalisis dengan melakukan reduksi data. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa intervensi sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa. Intervensi sosial dalam konteks ini adalah masyarakat desa diarahkan pada penciptaan inovasi dalam menciptakan budidaya ikan sungai dan wisata Balanting Paring. Upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas mencakup pada perubahan dengan menggunakan kebijakan inovatif dan dukungan dari inovasi teknologi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan illegal fishing dan penciptaan inovasi teknologi Si Pandu Wisata yang menawarkan konsep mengubah sitem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat.

Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Herry Azhar Pradana; Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BUMDes is a Village-own enterprise managed by its own community as an effort to strengthen the local economy based on the need and potential of the village. BUMDes is also a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. This research is qualitative research with a descriptive approach and uses purposive and snowball sampling techniques. Data were collected through interviews, observations, questionnaires and literature studies. Data were analyzed using the Interactive Model through four stages of analysis; data collection, data reduction, data presentation, and verification. After that, the data will be further analyzed using the SWOT Analysis. The main problems of the BUMDes development were the focus of the business and their heavy priority on building the infrastructure. Other fundamental problems can also be identified as follows: lack of professional and skilled human resource and management, lack of training and technical guidance, as well as ongoing supervision from related agencies, and the lack of understanding from rural communities regarding the role of BUMDes for village development. Some strategies to empower BUMDes include the strengthening of human resources and village institutions, enhancing the business operation through cooperation with the private sector and other third parties with the context of optimizing village potential, increasing training programs for BUMDes members both in administration and other institutional procedures, socialization of BUMDes to increase the community initiative to participate in BUMDes activities, and prudent business development by conducting business feasibility studies. Abstrak BUMDes adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian lokal masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model interaktif melalui 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setelah itu, data akan dianalisis lebih lanjut menggunakan Analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama BUMDes di Kabupaten Tapin adalah pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Permasalahan mendasar lainnya adalah minimnya SDM pengelola BUMDes yang profesional dan terampil, minimnya pelatihan dan bimbingan teknis, minimnya pengawasan berkelanjutan dari SKPD terkait, dan minimnya pemahaman dari masyarakat pedesaan mengenai peran BUMDes untuk kemajuan desa. Beberapa strategi pemberdayaan BUMDes yang dapat diambil diantaranya adalah dengan penguatan SDM dan kelembagaan desa, peningkatan pola kerjasama swakelola dengan swasta dan pihak ketiga lainnya dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes baik mengenai administrasi maupun tata cara kelembagaan lainnya, sosialisasi BUMDes untuk meningkatkan inisiatif warga masayarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes, dan pengembangan usaha yang prudent dengan mengadakan studi kelayakan usaha sebelum operasional BUMDes dijalankan secara aktif.

Karakteristik dan Peluang Pengangguran Usia Muda di Provinsi Aceh dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Muhammad Abrar; Nuelda Amalia; Rossanto Dwi Handoyo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In 2017, the Province of Aceh experienced a decline in the number of youth unemployment, but the proportion of youth unemployment compared to total unemployment was still quite high. The youth unemployment rate in Aceh Province is seven times higher than adult unemployment, and therefore, it is important to have a strong knowledge about the characteristics and opportunities to become youth unemployment. The government policies, in support of development programs and plans, are indispensable so as to encourage future economic growth. One effort that must be done is to reduce the youth unemployment. In this study, on August 2017 the National Labor Force Survey (Sakernas) data were used in 23 regencies / cities in Aceh Province. The method used is descriptive analysis and logistic regression. Through this journal, information on characteristics and opportunities can be obtained that can make a young person unemployed in the revolutionary 4.0 era. Based on the results of research that are more likely to be unemployed at a young age in Aceh have the characteristics of women, not married, have low education, have never attended training, do not have work experience, as a household member and live in urban areas. Abstrak Provinsi Aceh mengalami penurunan jumlah pengangguran usia muda pada tahun 2017, namun proporsi pengangguran muda tersebut dibandingkan total pengangguran masih cukup tinggi. Tingkat pengangguran usia muda di Provinsi Aceh yang 7 (tujuh) kali lebih tinggi dibandingkan pengangguran dewasa menimbulkan urgensi untuk memiliki pengetahuan yang kuat mengenai karakteristik dan peluang menjadi pengangguran usia muda. Kebijakan pemerintahan terkait dalam mendukung program dan rencana pembangunan sangat diperlukan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menekan angka pengangguran usia muda. Dalam penelitian ini, digunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2017 di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Melalui kajian ini dapat diperoleh informasi karakteristik dan peluang apa yang dapat menjadikan seseorang menjadi pengangguran usia muda di era revolusi 4.0. Berdasarkan hasil penelitian yang lebih berpeluang menjadi pengangguran usia muda di Aceh memiliki karakteristik perempuan, belum menikah, berpendidikan rendah, belum pernah mengikuti pelatihan, belum memiliki pengalaman kerja, sebagai anggota rumah tangga dan tinggal di perkotaan.

Analisis Tipologi Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi Daerah Vivi Ukhwatul Masbiran
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Equitable economic growth and the quality of human resources are one of the targets in the medium-term planning documents of Sumatera Barat Province. The determination of the areas that are the development priorities for achieving macro performance indicators is very important in the government sector. This study aims to identify the typology of districts / cities in Sumatera Barat during the period of 2010-2018 as an evaluation of the government in determining the priority areas of development to achieve equity. The research method used is a quantitative method with descriptive analysis. Sources of data obtained from BPS of Sumatera Barat Province. Data were analyzed using Klassen's typology, which divides four quadrants based on fundamental indicators namely economic and welfare indicators. The results of typology analysis based on economic indicators show that there are 7 (seven) districts in the Developing Regions quadrant, 5 (five) districts in the Advanced Regional quadrant, 4 (four) districts in the Developed but Depressed Regional quadrant, and 3 (three) districts in Fast Developing Regional quadrant. Based on welfare indicators, regions that have high per capita income and HDI are City Administrative Regions, while regions with low per capita income and HDI are dominated by Regency. Abstrak Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan daerah yang menjadi prioritas pembangunan untuk pencapaian indikator kinerja makronya merupakan hal yang sangat penting dalam sektor pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode 2010-2018 sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan daerah prioritas pembangunan untuk mewujudkan pemerataan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data didapatkan dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Data dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, yaitu pembagian 4 (empat) empat kuadran berdasarkan indikator fundamental: ekonomi dan kesejahteraan. Hasil analisis tipologi berdasarkan indikator ekonomi menunjukkan ada 7 (tujuh) kabupaten pada kuadran Daerah Tertinggal, 5 (lima) kabupaten pada kuadran Daerah Maju, 4 (empat) kabupaten pada kuadran Daerah Maju Tapi Tertekan, dan 3 (tiga) kabupaten pada kuadran Daerah Berkembang Cepat. Berdasarkan indikator kesejahteraan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan IPM tinggi adalah daerah administratif Kota, sedangkan daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM rendah didominasi oleh daerah kabupaten.

Potensi Pasar Rakyat Batuah Kabupaten Banjar Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Tahun 2019 Tri Fitriani P
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.29

the existence of the people's market is currently being eroded by the swift flow of global trade which is realized by the rise of modern retail that is also available around the market, making people switch from buying necessities in the market and replacing them with shopping in the modern market with various facilities. This condition makes people's markets increasingly abandoned so that people's markets inevitably have to change by the times. This paper aims to explore the tourism potential of the Pasar Batuah which is managed by the Regional Company of Bauntung Batuah (PD Pasar Bauntung Batuah). This paper also aims to provide information and recommendations to the Banjar Regency government on several local regulations related to tourism and local market regulations which must be revised. By using an explorative qualitative analysis method in which the writer explores as much information as possible from the source to explore the potential of the Pasar Batuah. Pasar Batuah is a well-known market both at home and abroad because of its commodities such as gold, natural stones, culinary and natural handicrafts. Besides that, the location of the market is integrated with other markets, including the Cahaya Bumi Selamat market (CBS), the Sekumpul Shopping Center (PPS), and also the Culinary Tourism Area (KWK). Pasar Batuah is also close to one of the most well-known religious tourism destinations in South Kalimantan, the Tomb of Guru Sekumpul making this market a potential to be developed and branding as one of the shopping tourism destinations in South Kalimantan. Suggestions for the Banjar district government and PD Pasar Bauntung Batuah are to strengthen the market traders organization by forming a market traders association, establishing a connecting location between the Pasar Bauntung and the CBS by creating a showroom of handicraft of natural stones and jewelry, and making connecting vehicles to get around the lack of land parking. Keywords: Pasar Rakyat, Pasar Batuah, Tourism potential. Abstrak Eksistensi pasar rakyat saat ini mulai tergerus dengan derasnya arus perdagangan global yang diwujudkan dengan maraknya retail modern yang terdapat di sekeliling pasar rakyat sehingga membuat masyarakat beralih dari membeli kebutuhan pokok di pasar dan menggantinya dengan berbelanja di pasar modern dengan berbagai fasilitas. Kondisi ini membuat pasar rakyat semakin ditinggalkan, sehingga pasar rakyat mau tidak mau harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pariwisata yang dimiliki oleh Pasar Batuah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Banjar terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) terkait pariwisata dan pasar rakyat yang sudah harus direvisi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Pasar Batuah merupakan pasar yang sudah dikenal luas baik di dalam maupun di luar negeri karena komoditas yang diperjualbelikan seperti emas, batu-batuan alam, kuliner dan hasil kerajinan alam. Di samping itu lokasi pasar terintegrasi dengan pasar lainnya termasuk Pasar Cahaya Bumi Selamat, Pusat Pertokoan Sekumpul (PPS) dan juga Kawasan Wisata Kuliner (KWK). Pasar Batuah juga berdekatan dengan salah satu destinasi wisata religi yang sudah cukup terkenal di Kalimantan Selatan yakni Makam Guru Sekumpul menjadikan pasar ini potensial untuk dikembangkan dan di-branding sebagai salah satu destinasi wisata belanja di Kalimantan Selatan. Rekomendasi bagi pemerintah kabupaten Banjar dan PD pasar bauntung batuah adalah memperkuat organisasi pedagang pasar dengan membentuk paguyuban pedagang pasar, membuat lokasi penghubung antara pasar bauntung batuah dengan pasar CBS dengan membuat showroom kerajinan batu-batu alam dan perhiasan, serta membuat kendaraan sambung untuk menyiasati minimnya lahan parkir. Kata Kunci: Pasar Rakyat, Pasar Batuah, Potensi Pariwisata

Kajian Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Muhammad Arief Anwar
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of South Kalimantan's development priorities is to realize South Kalimantan as one of the national tourism destinations. One type of tourism that is now developing is religious tourism. Banjar Regency, with its capital city of Martapura is well-known as "Santri City and the Porch of Mecca", while the citizen were known to have religious potential for developing religious tourism. In Banjar Regency, there are many graves of old religious scholars and mosques that have tremendous historical value. The graves of historical scholars and mosques are crowded with tourists who not only come from the Kalimantan region but also come from various area such as Java, Sumatra, Madura, Maluku and even from abroad. In an effort to develop the potential of existing religious tourism, it is deemed necessary to conduct a study related to the development of religious tourism in Banjar Regency. The purpose of this study is; (1) Analysing the distribution of religious based tourism objects that can be developed as religious tourism objects; (2) Analysing the problems and obstacles faced in relation to the development of existing religious tourism based on; (3) Establish policy recommendations / strategies that need to be taken in the development of religious tourism in the Banjar District. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, use to describe the development of religious tourism. This research concludes that in general there are 27 religious tourism area in Banjar Regency, and the constraints that exist in religious tourism objects are related to facilities and infrastructure, weak local resources to support tourism objects, and weak tourism marketing. To overcome the obstacles, the strategy that can be done is related to the development of tourism facilities and infrastructure development, local resource development, and marketing development. Abstrak Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah mewujudkan Kalsel sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Salah satu jenis wisata yang sekarang berkembang adalah wisata religi. Kabupaten Banjar dengan ibukotanya Martapura dikenal dengan predikat “Kota Santri dan Serambi Mekkah”. Di Kabupaten Banjar banyak terdapat makam-makam para ulama dan masjid tua yang memiliki nilai sejarah. Makam-makam ulama dan masjid bersejarah tersebut ramai dikunjungi para wisatawan/peziarah yang bukan saja berasal dari wilayah Kalimantan tetapi juga datang dari berbagai daerah dari Pulau Jawa, Sumatera, Madura, Maluku, serta dari luar negeri. Dalam upaya mengembangkan potensi wisata religi yang ada, maka dipandang perlu melakukan suatu kajian terkait pengembangan wisata religi di Kabupaten Banjar. Tujuan dari kajian ini adalah: (1) Menganalisis sebaran objek wisata berbasis religi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata religi; (2) Menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait pengembangan wisata religi yang telah ada berdasarkan; (3) Menetapkan rekomendasi/strategi kebijakan yang perlu diambil dalam pengembangan wisata religi yang ada di Kabupaten Banjar. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih berdasarkan kompetensinya terhadap pengetahuan lokasi religi di Kab. Banjar. Hasil penelitian menunjukkan ada 27 wisata religi di Kabupaten Banjar. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana, lemahnya daya dukung sumber daya lokal terhadap keberadaan objek wisata, dan minimnya pemasaran pariwisata bertema religi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan sarana dan prasarana wisata, pengembangan sumber daya lokal, dan pengembangan pemasaran.

Strategi Penurunan Emisi Gas Buang Kendaraan Di Kota Padang Momon Momon; Dwi Astuti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.34

The number of motorized vehicles in the city of Padang increased 6.8% every year in the last 4 years. This increase has a direct impact on fuel consumption and exhaust emissions released. The purpose of this research is to calculate the exhaust emissions of motor vehicles and develop strategies to reduce exhaust emissions. The approach used in this research is a quantitative descriptive approach. The data used in the form of secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Department of Transportation of the City of Padang. The strategy is based on the Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) with 3 (three) main strategies namely Avoid, Shift, Improve. The results showed the emission emission of motor vehicles 3,450.49 Ton CO2 Eq. To reduce exhaust emissions, the strategies that must be carried out include the Development of Satellite Cities, Transportation Development, Mass / Trans Padang, and Rejuvenation of Public Transportation. Keyword: Motorized Vehicles, Fuel Gas Emissions, Padang City Abstrak Jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang meningkat 6,8% setiap tahun dalam kurun 4 tahun terakhir. Peningkatan ini berdampak langsung terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dikeluarkan. Tujuan penelitian ini menghitung emisi gas buang kendaraan bermotor dan menyusun strategi penurunan emisi gas buang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Perhubungan Kota Padang. Strategi disusun berdasarkan Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) dengan 3 (tiga) strategi utama yakni Avoid (hindari), Shift (alihkan), Improve (tingkatkan). Hasil penelitian menunjukkan emisi gas buang kendaraan bermotor 3,450.49 Ton CO2 Eq. Untuk menurunkan emisi gas buang, maka strategi yang harus dilakukan antara lain membangun kota-kota satelit yang dilengkapi pelayanan dasar dan tempat-tempat komersil (pengembangan kota Satelit), perpindahan dari angkutan pribadi ke angkutan massal (Trans Padang), dan peremajaan angkutan umum melalui mekanisme subsidi umum. Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Emisi Gas Buang, Kota Padang

ManajemenPerencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian & Pengembangan Dan Desain & Inovasi Herie Saksono
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Development management should be able to optimize development capital in an area and manage it to realize better welfare. Unfortunately, not all development stakeholders have the understanding and ability to manage development capital in their region. In general, management of regional development planning is still conventional and has not made the results of research, development, design, and innovation as a reference. This condition certainly becomes very contrasting when faced with the digital era as the impact of the rapid advancement of science and technology accompanied by the dominance of millennia with its high curiosity and prioritizes research, development, design, and innovation as its work and performance. What is the ideal form of regional development management? This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. The aim is to be able to describe the importance of managing development capital based on research, development, design, and innovation. There are seven (7) aspects analyzed from all regencies/cities in the administrative region of Southeast Sulawesi Province. Through the results of the analysis it was concluded that it was important for each district / city government to manage planning and development in the region based on research, development, design, and innovation (research-based planning & research-based development). It is recommended that regional governments prioritize planning mechanisms that refer to the results of research, development, design, and innovation in building their regions. Thus, it is hoped that it can improve the performance of regional government administration and the community will increasingly feel the benefits. Abstrak Manajemen pembangunan semestinya mampu mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi belum seluruh pemangku kepentingan pembangunan memiliki pemahaman dan berkemampuan mengelola modal pembangunan di wilayahnya. Pada umumnya, pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih bersifat konvensional dan belum menjadikan hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi sebagai acuannya. Melalui studi ini diharapkan diperoleh model ideal pengelolaan pembangunan daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Terdapat tujuh (7) aspek yang dianalisis dari seluruh kabupaten/kota di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penting bagi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola perencanaan dan pembangunan di daerahnya berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi (research-based planning & research-based development). Direkomendasikan agar pemerintah daerah mengedepankan mekanisme perencanaan yang mengacu kepada hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam membangun daerahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahaan daerah dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Nur

Contact Email jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone +6281251712813

Journal Mail Official admin@jkpjournal.com

Editorial Address Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA