cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN" : 10 Documents clear
Implementasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Inovasi Daerah Ray Septianis Kartika; Garsy Simorangkir
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many things must be addressed in improving competitiveness, namely improving the quality of human resources and meeting the supporting facilities. BPP Kemendagri seeks to change the mindset of ASN in interpreting regional innovation, as well as fulfilling service infrastructure. BPP Kemendagri fulfills both of these by conducting facilitator training aimed at fixing the concept of ASN thinking on regional innovation and increasing ASN's expertise in operating 7 services, namely population, education, health, employment, commodities, DPRD and licensing.. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the technical guidance as well as the competence of resource persons involved in it. This research method is quantitative and qualitative using a Likert scale. The results of the study showed that the implementation of training 70% was carried out effectively. The competence of training resource persons for Creative Ideas Material was considered to be very effective (90.48%), the Regional Innovation Policy material was considered effective (70.6%), the material for the Acceleration of Regional Innovation Program Strategy, Challenges and Developments and Infographic Design with Power Point was considered quite effective (53.69%), while the Puja Indah material was considered to be very ineffective (11.97%). The recommendation given is the consistency of BPP Kemendagri in increasing the capacity of ASN in the area of ​​regional innovation in terms of determining the material, determining the sources and determining the training participants. BPP Kemendagri can collaborate with the BPSDM Kemendagri in compiling technical standards for the implementation of the Regional Innovation Facilitator Technical Guidance which is used as a guideline for training implementation, so that the technical guidance is more structured and the level of effectiveness can be measured. Abstrak Bimtek fasilitator inovasi daerah adalah kegiatan yang dilakukan BPP Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah. Bimtek ini dilakukan setiap setahun sekali dengan mengundang peserta yang berasal dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan bimtek ini, ingin mewujudkan fasilitator yang dapat mengoperasionalkan aplikasi terintegrasi dengan tujuh layanan yaitu kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, komoditi, DPRD dan perijinan. Untuk itulah bimtek dilakukan, sebagai proses pembelajaran bagi fasilitator dalam mendampingi Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk melihat pelaksanaan bimtek dan kompetensi narasumber yang dilibatkan. Metode kajian secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan skala likert. Hasil kajian menyebutkan bimtek fasilitator inovasi daerah sudah dijalankan dengan efektif dengan presentase 70 %. Sedangkan kompetensi narasumber bimtek fasilitator inovasi daerah untuk materi kebijakan inovasi daerah dinilai efektif (70,6%), materi Strategi Percepatan Program Inovasi Daerah, Tantangan dan Perkembangan serta Infografis design with power point dinilai cukup efektif, materi puja indah dinilai sangat tidak efektif dan materi ide kreatif dinilai sangat efektif (90,48 %). Sarannya adalah (1) BPP kemendagri dapat bekerjasama dengan BPSDM kemendagri dalam membangun bimtek, (2) melakukan kajian lanjutan dengan fokus pada perbaikan materi di tahun mendatang, (3) melibatkan akademisi, best practise daerah dan bisnis sebagai narasumber, (4) melakukan pre test di awal pelaksanaan bimtek. Dengan demikian bimtek yang sudah dilaksanakan dapat lebih prosefional, akademis dan dapat bermanfaat
Hirarki Wilayah Berdasarkan Fasilitas Pelayanan Di Kabupaten Banjar Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional development is directed as a solution disparities as a result of inequality in development. Optimizing service facilities is an effort to overcome inequality in development by determining the regional hierarchy. The purpose of this research is to determine the regional hierarchy in 19 districts in Banjar regency based on social and economic service facilities owned. This research uses a descriptive method with a quantitative approach based on a scalogram analysis. The results showed the highest index or hierarchy I was found in one district only, Martapura District with an index 0f 83.09, while 18 other districts were in the hierarchy III with the lowest index of 0.00, is Paramasan District. Policy recommendations by preparing regional development plans that are more focused on meeting service facilities in the third hierarchy. Abstrak Pengembangan wilayah diarahkan sebagai solusi dari ketimpangan antar wilayah sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Melakukan pengoptimalan fasilitas pelayanan merupakan salah satu upaya mengatasi ketidakmerataan pembangunan tersebut dengan menentukan hirarki wilayah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan hirarki wilayah pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar berdasarkan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan analisis skalogram. Hasil penelitian menunjukkan indeks tertinggi atau hirarki I terdapat pada satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Martapura dengan indeks 83,09, sedangkan 18 kecamatan lainnya berada pada hirarki III dengan indeks terendah 0,00 yaitu Kecamatan Paramasan. Rekomendasi kebijakan dengan menyusun perencanaan pembangunan wilayah yang lebih fokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan di kecamatan dengan hirarki III.
Intervensi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Inovasi Perdesaan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Adi Suhendra; Imam Radianto Anwar Setiaputra
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the existence of a new paradigm in local government services. The old paradigm, service in the area, the Apparatus still positions itself not as a public servant but someone who has to wait. The new paradigm encourages the citizen to demand innovative public services to be implemented. This research aims to increase community empowerment in villages by policy and technology intervention. This study uses a qualitative method. Data collection is done by using data triangulation. Researchers involved observations (participation observation), by conducting interviews and collecting data in the form of written documents, images and archives. While processing data is done by data reduction process. The results obtained in this study are the District Government of Hulu Sungai Selatan conducted several social interventions to increase community empowerment at the village level. Social intervention in this context is the village community directed at the renewal of river fish farming and Balanting Paring tourism (bamboo rafting tourism). The effort to change the planning process towards individuals, groups, or communities that approve the change by using innovative policies and support from technological innovation. Hulu Sungai Selatan Regency makes the Regulation No. 17/2005 concerning Protection of Fish Resources and Prohibition of Fishing with Stun and Putas Devices and to form a Community Monitoring Group (Pokmas) to help increase the river flow from illegal fishing and support the search technology of Pandu to make tourism services more organized , easier and faster. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan pemerintahan daerah. Paradigma lama pelayanan di daerah, aparatur masih memposisikan diri bukan sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Paradigma baru menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan di daerah dapat dilakukan secara inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa dengan melakukan intervensi kebijakan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi data. Peneliti melakukan observasi terlibat (participant obervation), dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan arsip. Sedangkan pengolahan data dianalisis dengan melakukan reduksi data. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa intervensi sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa. Intervensi sosial dalam konteks ini adalah masyarakat desa diarahkan pada penciptaan inovasi dalam menciptakan budidaya ikan sungai dan wisata Balanting Paring. Upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas mencakup pada perubahan dengan menggunakan kebijakan inovatif dan dukungan dari inovasi teknologi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan illegal fishing dan penciptaan inovasi teknologi Si Pandu Wisata yang menawarkan konsep mengubah sitem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat.
Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Herry Azhar Pradana; Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BUMDes is a Village-own enterprise managed by its own community as an effort to strengthen the local economy based on the need and potential of the village. BUMDes is also a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. This research is qualitative research with a descriptive approach and uses purposive and snowball sampling techniques. Data were collected through interviews, observations, questionnaires and literature studies. Data were analyzed using the Interactive Model through four stages of analysis; data collection, data reduction, data presentation, and verification. After that, the data will be further analyzed using the SWOT Analysis. The main problems of the BUMDes development were the focus of the business and their heavy priority on building the infrastructure. Other fundamental problems can also be identified as follows: lack of professional and skilled human resource and management, lack of training and technical guidance, as well as ongoing supervision from related agencies, and the lack of understanding from rural communities regarding the role of BUMDes for village development. Some strategies to empower BUMDes include the strengthening of human resources and village institutions, enhancing the business operation through cooperation with the private sector and other third parties with the context of optimizing village potential, increasing training programs for BUMDes members both in administration and other institutional procedures, socialization of BUMDes to increase the community initiative to participate in BUMDes activities, and prudent business development by conducting business feasibility studies. Abstrak BUMDes adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian lokal masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model interaktif melalui 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setelah itu, data akan dianalisis lebih lanjut menggunakan Analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama BUMDes di Kabupaten Tapin adalah pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Permasalahan mendasar lainnya adalah minimnya SDM pengelola BUMDes yang profesional dan terampil, minimnya pelatihan dan bimbingan teknis, minimnya pengawasan berkelanjutan dari SKPD terkait, dan minimnya pemahaman dari masyarakat pedesaan mengenai peran BUMDes untuk kemajuan desa. Beberapa strategi pemberdayaan BUMDes yang dapat diambil diantaranya adalah dengan penguatan SDM dan kelembagaan desa, peningkatan pola kerjasama swakelola dengan swasta dan pihak ketiga lainnya dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes baik mengenai administrasi maupun tata cara kelembagaan lainnya, sosialisasi BUMDes untuk meningkatkan inisiatif warga masayarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes, dan pengembangan usaha yang prudent dengan mengadakan studi kelayakan usaha sebelum operasional BUMDes dijalankan secara aktif.
Karakteristik dan Peluang Pengangguran Usia Muda di Provinsi Aceh dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Muhammad Abrar; Nuelda Amalia; Rossanto Dwi Handoyo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2017, the Province of Aceh experienced a decline in the number of youth unemployment, but the proportion of youth unemployment compared to total unemployment was still quite high. The youth unemployment rate in Aceh Province is seven times higher than adult unemployment, and therefore, it is important to have a strong knowledge about the characteristics and opportunities to become youth unemployment. The government policies, in support of development programs and plans, are indispensable so as to encourage future economic growth. One effort that must be done is to reduce the youth unemployment. In this study, on August 2017 the National Labor Force Survey (Sakernas) data were used in 23 regencies / cities in Aceh Province. The method used is descriptive analysis and logistic regression. Through this journal, information on characteristics and opportunities can be obtained that can make a young person unemployed in the revolutionary 4.0 era. Based on the results of research that are more likely to be unemployed at a young age in Aceh have the characteristics of women, not married, have low education, have never attended training, do not have work experience, as a household member and live in urban areas. Abstrak Provinsi Aceh mengalami penurunan jumlah pengangguran usia muda pada tahun 2017, namun proporsi pengangguran muda tersebut dibandingkan total pengangguran masih cukup tinggi. Tingkat pengangguran usia muda di Provinsi Aceh yang 7 (tujuh) kali lebih tinggi dibandingkan pengangguran dewasa menimbulkan urgensi untuk memiliki pengetahuan yang kuat mengenai karakteristik dan peluang menjadi pengangguran usia muda. Kebijakan pemerintahan terkait dalam mendukung program dan rencana pembangunan sangat diperlukan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menekan angka pengangguran usia muda. Dalam penelitian ini, digunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2017 di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Melalui kajian ini dapat diperoleh informasi karakteristik dan peluang apa yang dapat menjadikan seseorang menjadi pengangguran usia muda di era revolusi 4.0. Berdasarkan hasil penelitian yang lebih berpeluang menjadi pengangguran usia muda di Aceh memiliki karakteristik perempuan, belum menikah, berpendidikan rendah, belum pernah mengikuti pelatihan, belum memiliki pengalaman kerja, sebagai anggota rumah tangga dan tinggal di perkotaan.
Analisis Tipologi Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi Daerah Vivi Ukhwatul Masbiran
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Equitable economic growth and the quality of human resources are one of the targets in the medium-term planning documents of Sumatera Barat Province. The determination of the areas that are the development priorities for achieving macro performance indicators is very important in the government sector. This study aims to identify the typology of districts / cities in Sumatera Barat during the period of 2010-2018 as an evaluation of the government in determining the priority areas of development to achieve equity. The research method used is a quantitative method with descriptive analysis. Sources of data obtained from BPS of Sumatera Barat Province. Data were analyzed using Klassen's typology, which divides four quadrants based on fundamental indicators namely economic and welfare indicators. The results of typology analysis based on economic indicators show that there are 7 (seven) districts in the Developing Regions quadrant, 5 (five) districts in the Advanced Regional quadrant, 4 (four) districts in the Developed but Depressed Regional quadrant, and 3 (three) districts in Fast Developing Regional quadrant. Based on welfare indicators, regions that have high per capita income and HDI are City Administrative Regions, while regions with low per capita income and HDI are dominated by Regency. Abstrak Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan daerah yang menjadi prioritas pembangunan untuk pencapaian indikator kinerja makronya merupakan hal yang sangat penting dalam sektor pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode 2010-2018 sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan daerah prioritas pembangunan untuk mewujudkan pemerataan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data didapatkan dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Data dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, yaitu pembagian 4 (empat) empat kuadran berdasarkan indikator fundamental: ekonomi dan kesejahteraan. Hasil analisis tipologi berdasarkan indikator ekonomi menunjukkan ada 7 (tujuh) kabupaten pada kuadran Daerah Tertinggal, 5 (lima) kabupaten pada kuadran Daerah Maju, 4 (empat) kabupaten pada kuadran Daerah Maju Tapi Tertekan, dan 3 (tiga) kabupaten pada kuadran Daerah Berkembang Cepat. Berdasarkan indikator kesejahteraan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan IPM tinggi adalah daerah administratif Kota, sedangkan daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM rendah didominasi oleh daerah kabupaten.
Kajian Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Muhammad Arief Anwar
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of South Kalimantan's development priorities is to realize South Kalimantan as one of the national tourism destinations. One type of tourism that is now developing is religious tourism. Banjar Regency, with its capital city of Martapura is well-known as "Santri City and the Porch of Mecca", while the citizen were known to have religious potential for developing religious tourism. In Banjar Regency, there are many graves of old religious scholars and mosques that have tremendous historical value. The graves of historical scholars and mosques are crowded with tourists who not only come from the Kalimantan region but also come from various area such as Java, Sumatra, Madura, Maluku and even from abroad. In an effort to develop the potential of existing religious tourism, it is deemed necessary to conduct a study related to the development of religious tourism in Banjar Regency. The purpose of this study is; (1) Analysing the distribution of religious based tourism objects that can be developed as religious tourism objects; (2) Analysing the problems and obstacles faced in relation to the development of existing religious tourism based on; (3) Establish policy recommendations / strategies that need to be taken in the development of religious tourism in the Banjar District. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, use to describe the development of religious tourism. This research concludes that in general there are 27 religious tourism area in Banjar Regency, and the constraints that exist in religious tourism objects are related to facilities and infrastructure, weak local resources to support tourism objects, and weak tourism marketing. To overcome the obstacles, the strategy that can be done is related to the development of tourism facilities and infrastructure development, local resource development, and marketing development. Abstrak Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah mewujudkan Kalsel sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Salah satu jenis wisata yang sekarang berkembang adalah wisata religi. Kabupaten Banjar dengan ibukotanya Martapura dikenal dengan predikat “Kota Santri dan Serambi Mekkah”. Di Kabupaten Banjar banyak terdapat makam-makam para ulama dan masjid tua yang memiliki nilai sejarah. Makam-makam ulama dan masjid bersejarah tersebut ramai dikunjungi para wisatawan/peziarah yang bukan saja berasal dari wilayah Kalimantan tetapi juga datang dari berbagai daerah dari Pulau Jawa, Sumatera, Madura, Maluku, serta dari luar negeri. Dalam upaya mengembangkan potensi wisata religi yang ada, maka dipandang perlu melakukan suatu kajian terkait pengembangan wisata religi di Kabupaten Banjar. Tujuan dari kajian ini adalah: (1) Menganalisis sebaran objek wisata berbasis religi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata religi; (2) Menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait pengembangan wisata religi yang telah ada berdasarkan; (3) Menetapkan rekomendasi/strategi kebijakan yang perlu diambil dalam pengembangan wisata religi yang ada di Kabupaten Banjar. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih berdasarkan kompetensinya terhadap pengetahuan lokasi religi di Kab. Banjar. Hasil penelitian menunjukkan ada 27 wisata religi di Kabupaten Banjar. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana, lemahnya daya dukung sumber daya lokal terhadap keberadaan objek wisata, dan minimnya pemasaran pariwisata bertema religi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan sarana dan prasarana wisata, pengembangan sumber daya lokal, dan pengembangan pemasaran.
ManajemenPerencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian & Pengembangan Dan Desain & Inovasi Herie Saksono
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Development management should be able to optimize development capital in an area and manage it to realize better welfare. Unfortunately, not all development stakeholders have the understanding and ability to manage development capital in their region. In general, management of regional development planning is still conventional and has not made the results of research, development, design, and innovation as a reference. This condition certainly becomes very contrasting when faced with the digital era as the impact of the rapid advancement of science and technology accompanied by the dominance of millennia with its high curiosity and prioritizes research, development, design, and innovation as its work and performance. What is the ideal form of regional development management? This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. The aim is to be able to describe the importance of managing development capital based on research, development, design, and innovation. There are seven (7) aspects analyzed from all regencies/cities in the administrative region of Southeast Sulawesi Province. Through the results of the analysis it was concluded that it was important for each district / city government to manage planning and development in the region based on research, development, design, and innovation (research-based planning & research-based development). It is recommended that regional governments prioritize planning mechanisms that refer to the results of research, development, design, and innovation in building their regions. Thus, it is hoped that it can improve the performance of regional government administration and the community will increasingly feel the benefits. Abstrak Manajemen pembangunan semestinya mampu mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi belum seluruh pemangku kepentingan pembangunan memiliki pemahaman dan berkemampuan mengelola modal pembangunan di wilayahnya. Pada umumnya, pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih bersifat konvensional dan belum menjadikan hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi sebagai acuannya. Melalui studi ini diharapkan diperoleh model ideal pengelolaan pembangunan daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Terdapat tujuh (7) aspek yang dianalisis dari seluruh kabupaten/kota di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penting bagi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola perencanaan dan pembangunan di daerahnya berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi (research-based planning & research-based development). Direkomendasikan agar pemerintah daerah mengedepankan mekanisme perencanaan yang mengacu kepada hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam membangun daerahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahaan daerah dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya.
Potensi Wisata Religi Dan Problematika Pengembangannya Hartiningsih Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memiliki sejumlah objek wisata diantaranya adalah Candi Agung. Candi Agung dianggap bukan saja sebagai objek wisata sejarah dan budaya melainkan juga sebagai objek wisata religi. Kendati candi tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun wisatawan yang berkunjung ke candi cukup banyak mencapai ribuan pengujung perminggu. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui potensi Candi Agung dan problem yang dihadapi dalam pengembangannya. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan, situs-situs yang terdapat di areal candi memiliki daya tarik sekaligus potensi wisatawan mengunjungi candi, disamping karena akses yang mudah dijangkau dan sarana serta prasarana yang mmadai. Prolematika pengembangan, hasil penelitian mngindikasikan, sektor pariwisata bukan sektor yang diprioritaskan. Lembaga tidak berdiri sendiri, SDM, anggaran yang kecil, sinergitas kerjasama dengan SKPD, dan CSR lainnya belum ada. Areal candi masih kental dikuasai oleh masyarakat setemat.
Strategi Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Siska Fitriyanti; Herry Azhar Pradana; Muhammad Arief Anwar
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hulu Sungai Utara Regency is one of the regency in Kalimantan Selatan that have the lowest HDI rate among other regencies/cities. Over the past few years, the Government of Hulu Sungai Utara Regency has committed and implemented programs related to the dimensions of HDI. Although several indicators of the HDI elements have shown a significant increase, it is still unable move Hulu Sungai Utara Regency from the last place based on HDI. The study aims to identify the factors that cause low HDI scores, analyze programs and supporting capacity of government agencies related to HDI, as well as to propose programs that can improve HDI in Hulu Sungai Utara Regency. This research is descriptive with qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with structural officials in the government agencies that were directly related to the that were directly related to the element of HDI. Secondary data was taken from the Annual Report and Strategic Plan of the latest year from the related government agencies. The results of the study show that the main factor of the low Hulu Sungai Utara Regency HDI exist in the economic sector, which is low per capita expenditure. Related programs and supporting capacity of those government agencies are already quite good in efforts to increase HDI. However, it needs to be more focused on increasing EYS and AYS in the education sector, decreasing cases of malnutrition and early marriage in the health sector, as well as increasing economic growth and per capita expenditure in the economic sector. Abstrak Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten HSU telah berkomitmen dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan dimensi pembentuk IPM. Meskipun beberapa indikator dimensi IPM telah menampakkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi masih belum bisa merubah peringkat Kabupaten HSU sebagai pemilik IPM terendah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya nilai IPM, menganalisis program dan daya dukung SKPD terkait untuk meningkatkan IPM, serta untuk memberikan usulan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan IPM. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat struktural di SKPD yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data sekunder berasal dari Laporan Tahunan dan Renstra tahun terakhir dari SKPD terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor utama rendahnya IPM Kabupaten HSU ada di sektor ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita yang rendah. Adapun program dan daya dukung SKPD terkait sudah cukup baik dalam usaha meningkatkan angka IPM, hanya saja perlu difokuskan kepada peningkatan HLS dan RLS di sektor pendidikan, penurunan kasus gizi buruk dan pernikahan usia dini di sektor kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita di sektor ekonomi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue