cover
Contact Name
SANTOSA
Contact Email
majapahitpolicy@unim.ac.id
Phone
+628113433391
Journal Mail Official
santosa@unim.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Jabon Km 0, 7 Mojokerto, East Java, Indonesia
Location
Kab. mojokerto,
Jawa timur
INDONESIA
MAJAPAHIT POLICY
ISSN : -     EISSN : 27755541     DOI : 10.36815/majapahitpolicy
Journal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy diterbitkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, sebagai media komunikasi serta sumber informasi bagi akademisi, pengamat sosial, isu tata kelola pemerintahan, kebijakan publik dan kearifan lokal. Artikel yang diterbitkan merupakan hasil penelitian, refleksi, dan studi kritis aktual dengan memperhatikan tema sosial, ilmu politik, tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Publikasi jurnal ini meliputi artikel, catatan penelitian, pengumuman konferensi, lokakarya dan seminar, serta ulasan buku. Majapahit policy diterbitkan pada bulan Desember dan juni setiap tahun dan pertama kali diterbitkan pada bulan Desember 2020. Jurnal ini berfokus pada studi tentang: 1. Kebijakan Publik, 2. Isu Tata Kelola pemerintahan, 3. Kearifan lokal, 4. Kewarganegaraan dan Manajemen Publik, 5. Gerakan Masyarakat Sipil, 6. Kesejahteraan Masyarakat, 7. Pemerintahan, 8. Negara. Jurnal ini bisa diakses secara terbuka yang berarti bahwa semua konten yang tersedia bebas diakses tanpa biaya, baik kepada pengguna atau pada lembaganya. Penggunan yang diizinkan untuk membaca, mendownload,menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau mensitasi ke teks lengkap dari artikel tidak harus meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles 81 Documents
HIRUK PIKUK PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN: Suatu Kajian Terhadap perjalanan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto santosa, santosa; Wijaya, Dian
MAJAPAHIT POLICY Vol 4 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/majapahitpolicy.v4i2.4371

Abstract

This paper will conduct a criminological study of the determination of the UMK based on the KHL, productivity and taking into account economic growth, which raises problems. First, there is a "push and pull" between workers and employers in calculating a decent UMK; and second, there are demands for an increase in the UMK every year followed by large-scale demonstrations from the district to the provincial level with threats and anarchic actions so that a solution is needed for the determination of the UMK in the future.